Terkait Sirekap, ketua KPU ID dan seluruh jajarannya layak untuk dipidanakan karena jauh-jauh hari sebelum Pemilu sudah ada permintaan untuk audit Sirekap tapi tidak ditanggapi KPU. Bisa disinpulkan KPU diduga sengaja merencanakan kegagalan fungsi Sirekap.
Pasien saya cerita dia jadi anggota KPPS, kerja mulai jam 8 pagi, selesai besoknya jam 3 pagi, dapat gaji sehari itu 1,1 juta
Dia cerita, setiap masukkin data ke sirekap salah terus, akhirnya mereka disuruh kirim data bentuk PDF saja ke kelurahan
Surat suara kemudian dikumpulkan di GOR
Keluhnya kerja jadi lama krn harus berulang cek, krn ada data yg nda singkron, surat suara yg bermasalah
Ditempatnya hasil 01 :175 , 02 : 181, 03 : 26
Di Ibukota Jakarta saja sirekap nda bisa dipakai, kebayang bingungnya yg di daerah ?
Padahal pemilu ini memakan biaya besar, waktu persiapan sudah cukup lama, namun faktanya ketika pelaksanaan banyak salahnya
Anehnya baru 2019 & 2024 kita mengalaminya, dimasa era Pak Jokowi ? Apa salah jika rakyat menduga ini suai film “ Dirty Vote” ?
Saya yakin yg bekerja di KPU orang-orang pilihan, orang-orang dg kemampuan suai bidangnya, yg wajib bisa menekan angka kesalahan penghitungan seminimal mungkin,
Bukan malah jadi sebesar saat ini, makin brutal istilah teman saya yg jaga di TPS
Memang sih ketua KPU nya dah terbukti melakukan pelanggaran etik, terbukti dah berpihak ke satu paslon, namun masih tetap berada di posisinya
Apa bisa berharap Kejujuran & keadilan di saat situasi & kondisi seperti ini ?
✍️
Tolak Pemilu Curang, Tangkap Jokowi...!
Kedua tuntutan itu menjadi isu sentral, menyatukan seluruh elemen gerakan perubahan. Hari mulai turun ke jalan melawan kejahatan dinasti politik. Gelombang aksi akan terus membesar di seluruh Indonesia.
*FA*
Terjadi di Kecamatan Sei Bangkong TPS 27 Kota Pontianak Kalimantan Barat, suara Prabowo total hak pilih 200, hasil C1 suaranya 90 di KPU ditulis 490 suara. Duaarrr...kacau balau 👎👎