Dongeng untuk Jokowi
Sejarah mengajarkan banyak hal pada kita tentang bahaya overdosis kekuasaan. Tapi banyak orang lupa, atau melupa, bahkan tahu tapi tak peduli. Dua abad silam, Napoleon Bonaparte berjaya sebagai pemimpin Perancis. Namanya sempat harum sebagai panglima perang yang cerdik, namun lambat laun lantaran haus kekuasaan justru membuat ia jadi bahan cercaan. Akhir hidupnya berakhir di pengasingan. Sungguh menyedihkan.
Kisah-kisah serupa begitu banyak. Intisari kisah mereka sama: mereka yang tak bisa mengendalikan kekuasaan akan terpelanting oleh roda sejarah. Cerita tentang Napoleon itu kita harapkan bisa sampai ke telinga Presiden Jokowi. Anggaplah sebagai dongeng sebelum tidur. Menteri Pratikno bisa menceritakan kisah itu sambil santai di teras istana. Meskipun tidak akan bermanfaat banyak, setidaknya cerita itu bisa jadi pengalih perhatian Jokowi sebelum kantuk.
Jokowi bukan Napoleon, tapi dalam urusan kekuasaan mereka berdua sama saja. Sama-sama lupa diri. Kemarin, tanpa rasa malu, Jokowi mengatakan kepada wartawan bahwa Presiden boleh mendukung paslon capres tertentu. Alasannya, itu diatur undang-undang. Itu hak politik, katanya. Peraturan yang Jokowi maksud adalah Pasal 281 ayat (1) tentang kampanye pemilu. Ada 3 poin penting pada pasal tersebut.
Presiden boleh mendukung dengan catatan, a) tidak menggunakan fasilitas negara, b) cuti di luar tanggungan negara, c) tidak terikat hubungan keluarga. Perkataan Jokowi mungkin bisa dibenarkan melalui poin a dan b, tetapi runtuh di poin c. Ya, Gibran adalah anak Jokowi, dan undang-undang melarang presiden ikut mengkampanyekan keluarganya. Setelah Gibran melanggar putusan MKMK, kini giliran bapaknya ikut-ikutan pikun pada aturan kampanye.
Sebenarnya ini lebih dari urusan undang- undang. Ini lebih pada perkara moralitas dan etika. Pernyataan Jokowi secara otomatis meruntuhkan moralitasnya sebagai presiden. Ia tak punya batasan etika dalam menjalani perannya sebagai presiden. Kita bisa dengan enteng mengingat betapa gampang Jokowi berbohong. Jejak digital membuktikan. Ia sebut Gibran tak cukup umur. Faktanya? Didukung juga akhirnya. Ia sebut negara, ASN dan Polri harus netral. Lha, Jokowi sendiri yang kasih contoh tak netral.
Rasanya tidak berlebihan jika kita katakan Jokowi era 2014 dan 2019 sudah berlalu. Sudah jadi arsip berita uang teronggok di gudang. Jokowi yang sekarang adalah sosok politisi biasa. Sosok politisi yang gampang sekali menjilat ludah sendiri. Politisi yang bakal sering bikin kecewa. Berkali-kali kata-katanya tidak bisa dipercaya. Bilang tidak akan cawe-cawe, tapi akhirnya cawe-cawe juga. Bilang negara harus netral, akhirnya ikut campur juga. Jokowi adalah politisi biasa, tanpa keistimewaan, tanpa keunggulan, tanpa teladan.
Rakyat akan membiarkan Jokowi melakukan apa pun yang ia kehendaki. Rakyat tidak akan peduli lagi. Teguran rakyat justru akan menjelma pukulan telak di rahang ketika mereka beramai-ramai datang ke TPS kelak. Tidak mencoblos Prabowo Gibran adalah cara terbaik menegur Jokowi. Diam, senyap, tepat sasaran. Jokowi cepat atau lambat akan menerima karmanya. Berakhir masa jabatan, dilupakan. Dan seluruh orang Indonesia hanya akan mengingat Jokowi sebagai politisi sayang anak. Bukan teladan, bukan pula negarawan. Hanya politisi biasa yang begitu ambisius menginginkan anaknya, Sang Nepo Baby, berkuasa.
Menurut Ganjar, pendapat yang muncul di DPR dari anggota, merupakan pendapat pribadi. Pendapat itu tidak bisa dianggap sebagai sikap parpol. https://t.co/wNL01ALEPm