gondalaso

[gondalaso @Gondalaso]

Susah bener nyari partner fun di morut #sulteng #sulawesi #fun #morowali

[gondalaso @Gondalaso]

Kangen ngewe sama binor
#sulawesitengah #morowali #morut

[gondalaso @Gondalaso]

Sange jam segini, kali aja ada masih on, area morut ayo lahh 😋😋
#morowali #morowaliutara #fun

[gondalaso @Gondalaso]

@MiraMir85321611 Gasss

[gondalaso @Gondalaso]

Kali aja ada partner yang mau fun di area morowali
#morowaliutara #morowali #sulawesitengah

[gondalaso @Gondalaso]

@chiamakaafc Liverpool

[gondalaso @Gondalaso]

@elonmusk Artikan video ini dalam bahasa indonesia dong @grok

[gondalaso @Gondalaso]

@ThatG4m

[gondalaso @Gondalaso]

@chiamakaafc Di maria

[gondalaso @Gondalaso]

#malemminggu #gakribet #wanprestasi #perdata #indonesia #hukumIndonesia #netizen

[gondalaso @Gondalaso]

Ini bukan sekadar opini, tapi kisah nyata yang saya alami sendiri sampai harus mengorbankan aset pribadi demi tanggung jawab. Di negara ini, apakah kita memang harus teriak dulu di media sosial baru bisa didengar? Benar kata netizen: NO VIRAL NO JUSTICE.

[gondalaso @Gondalaso]

10/10

Utas ini saya tulis bukan untuk menyerang institusi, melainkan sebagai edukasi bagi pelaku usaha lokal. Ketika bukti surat dan tanda tangan Direktur bisa dikesampingkan oleh argumen "tidak paham", kita tahu mitigasi risiko bisnis kita ke depan harus 10x lebih ketat. (End)

[gondalaso @Gondalaso]

9/10
Pasal 1338 KUHPerdata tegas menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hukum perdata harusnya mengedepankan kepastian tertulis, bukan penilaian subjektif tentang siapa yang "lebih paham" aturan setempat.

[gondalaso @Gondalaso]

8/10
Jika dalil "WNA tidak mengerti hukum" bisa dengan mudah membatalkan dokumen kontrak yang ditandatangani oleh seorang Direktur perusahaan, maka kita sedang membuka kotak pandora yang sangat berbahaya bagi iklim investasi dan perlindungan hukum pengusaha lokal.

[gondalaso @Gondalaso]

7/10
Mari kita bedah scr objektif:
​Mereka mendirikan badan hukum PT. PMA resmi (paham regulasi).
​Memiliki struktur jabatan sah (Direktur).
​Menandatangani doc bisnis di atas meterai resmi negara. Bagaimana bisa saat ditagih denda kontrak, mereka mendadak dianggap "tdk paham"

[gondalaso @Gondalaso]

6/10

Di sinilah letak ironi akal sehat yang ingin saya kritisi. Di Indonesia, ada asas hukum universal yang sakral bernama "Fiksi Hukum": Begitu suatu aturan diundangkan, setiap orang (termasuk orang asing yang berbisnis di sini) DIANGGAP TAHU DAN TUNDUK PADA Hukum!!!

[gondalaso @Gondalaso]

5/10

Namun yang menarik adalah pertimbangan hukum dari Majelis Hakim. Gugatan tersebut ditolak karena hakim mengabulkan dalil "Penyalahgunaan Keadaan". Logikanya: Kesepakatan denda dianggap tidak sah karena pihak asing/WNA diklaim "tidak memahami hukum Indonesia"

[gondalaso @Gondalaso]

4/10
Bukti surat ada, dokumentasi progres lengkap, saksi-saksi kunci pun ada. Karena hak tidak kunjung dipenuhi dan modal saya habis untuk tanggung jawab ke pekerja, saya menempuh jalur resmi yang disediakan negara: Gugatan Wanprestasi ke Pengadilan.

[gondalaso @Gondalaso]

3/10
Bahkan, ada Surat Pembatalan Kontrak resmi bermaterai yang ditandatangani langsung oleh Direkturnya. Di dokumen itu, pihak asing ini secara sadar menyetujui bahwa progres pekerjaan saya sudah selesai dan ada hak kewajiban denda yang wajib mereka bayar ke saya.
#hukum

[gondalaso @Gondalaso]

2/10
Kronologinya sederhana. Saya menjalin kerja sama proyek dengan sebuah korporasi PMA (Penanaman Modal Asing). Di tengah jalan, terjadi pemutusan kontrak sepihak. Padahal, klausul denda mitigasi risiko sudah disepakati di awal secara hitam di atas putih.
#malming