La Gone

Saat jemari mewakili bibir...

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada putusan hukum dari lembaga peradilan tertinggi Indonesia yang sudah diabaikan selama satu tahun penuh oleh pemerintah dan hampir tidak ada yang membicarakannya.

27 Mei 2025 Mahkamah Konstitusi memutuskan: negara wajib membiayai pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di sekolah negeri MAUPUN swasta.

Hari ini sudah 27 Mei 2026.
Tepat satu tahun.
Dan putusan itu belum dijalankan.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh situasi ini:

Koordinator Nasional JPPI Ubaid Matraji menyebut ini bukan lagi kelalaian administrasi biasa.
Ini adalah tindakan inkonstitusional yang disengaja.

"Jika seorang Presiden bisa mengabaikan putusan lembaga peradilan tertinggi di negara ini tanpa konsekuensi apapun maka kita tidak sedang dipimpin oleh hukum.

Melainkan sedang tunduk pada kekuasaan absolut yang menggunakan hukum sekadar sebagai instrumen stempel kekuasaan."

Ini bukan kalimat aktivis jalanan.
Ini adalah analisis konstitusional yang sangat serius bahwa membiarkan putusan MK mangkrak selama satu tahun adalah pelanggaran sumpah jabatan presiden secara nyata dan terukur.

Dan ini tentang anggaran yang paling mengejutkan:
Pemerintah selalu berdalih tidak ada ruang fiskal untuk membiayai sekolah swasta gratis.

Tapi di saat yang sama hampir 30% dari fungsi anggaran pendidikan 20% tersedot ke program MBG.

Bukan untuk membangun sekolah.
Bukan untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak.
Bukan untuk menggaji guru honorer dengan layak.
Tapi untuk membiayai dapur SPPG dan logistik makanan.

JPPI menyebutnya dengan sangat tepat:
kanibalisme anggaran.
Anggaran yang seharusnya untuk pendidikan dimakan oleh program lain yang kemudian diklaim sebagai anggaran pendidikan agar memenuhi kewajiban 20% konstitusional.

Dan Ubaid menyebutnya lebih keras lagi:
kebohongan statistik.

Pemerintah bangga mengklaim sudah memenuhi Pasal 31 ayat 4 UUD 1945 soal 20% anggaran pendidikan.
Tapi secara substansi uang itu dipakai untuk hal yang bukan pendidikan inti.

Dan ini yang paling menyakitkan yang langsung dirasakan rakyat sekarang:

SPMB 2026 sedang berjalan.
Ribuan anak tidak lolos masuk sekolah negeri karena kuota terbatas.
Dan orang tua dipaksa mencari sekolah swasta dengan biaya yang harus ditanggung sendiri.

Padahal putusan MK sudah sangat jelas:
kalau anak tidak tertampung di sekolah negeri pemerintah daerah wajib secara aktif menyalurkan dan membiayai anak itu di sekolah swasta.

Bukan orang tua yang harus pusing.
Bukan orang tua yang harus cari pinjaman.
Negara yang wajib.

Tapi yang terjadi:
pemerintah daerah membiarkan orang tua berjuang sendiri.
Dan tidak ada konsekuensi apapun untuk itu.

JPPI menyebutnya pemerasan struktural oleh negara. Rakyat dipaksa cari jalan keluar sendiri padahal konstitusi memerintahkan negara yang harus memfasilitasi.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi:
Pemerintah bisa dengan cepat membiayai infrastruktur dapur SPPG MBG di seluruh Indonesia.
Bisa dengan cepat mensejahterakan karyawan SPPG.
Bisa dengan cepat mengumumkan Kopdes Merah Putih Rp240 triliun.
Bisa dengan cepat membeli sapi kurban Rp100 miliar dari APBN.

Tapi untuk mengeluarkan Perpres atau PP yang mengimplementasikan putusan MK soal pendidikan gratis butuh lebih dari satu tahun dan sampai sekarang belum ada.

Sementara itu Prabowo dari Paris mengumumkan Bahasa Prancis wajib diajarkan di semua sekolah. Tanpa roadmap.
Tanpa anggaran guru.
Tanpa kajian kesiapan implementasi.

Sekolah yang rusak tetap rusak.
Guru honorer tetap dapat Rp250.000.
Putusan MK tetap diabaikan.
Dan instruksi bahasa baru terus bertambah dari setiap kunjungan diplomatik.

Indonesia punya Mahkamah Konstitusi.
Punya putusan yang sudah mengikat.
Punya konstitusi yang menjamin pendidikan dasar gratis.
Punya presiden yang bersumpah menjaga dan menjalankan konstitusi.

Tapi satu tahun setelah putusan paling fundamental tentang hak pendidikan anak Indonesia tidak ada Perpres.
Tidak ada PP.
Tidak ada implementasi.
Tidak ada konsekuensi untuk yang mengabaikannya.

Putusan MK diabaikan selama satu tahun oleh presiden yang bersumpah menjaga konstitusi dan tidak ada yang bisa menghentikannya.

Kalau putusan lembaga peradilan tertinggi bisa diabaikan begitu saja tanpa konsekuensi lalu apa gunanya seluruh sistem hukum yang kita punya?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang.

150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan.
Bukan karena perusahaannya bangkrut.
Bukan karena kinerjanya buruk.
Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya.

Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat.

Dan ini yang paling miris:

Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan.
Dia datang meminta solusi.

"Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru.
Sekarang ekonomi semua sulit,
semua harga sudah naik,
kebutuhan makin tinggi.
Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup."

"Cari kerja sulit, Pak.
Kami banyak yang hanya tamatan SMA."

Kalimat itu
"cari kerja sulit, Pak"

menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka.

Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami:

Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong.

Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa.

Artinya sederhana:
gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah.

Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya.
Bukan karena ada keluhan dari konsumen.
Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu.

Dan ini yang paling pedas:
150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil.

Dan ini baru satu kabupaten.
Lombok Tengah.
Dengan 25 gerai yang ditutup.

Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama?

Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha:

Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja.

Bukan karena lo salah.
Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal.
Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan.

Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa
mereka takut masuk.
Hari ini Alfamart.
Besok siapa?

Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar:
Badai PHK sedang mengintai.
Rupiah di Rp17.700.
Lapangan kerja tidak tumbuh.
Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar.

Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana."

Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot.

Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar.

Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak.
Mereka hanya minta bisa tetap bekerja.
Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah
kondisi ekonomi yang sudah sulit.

Dan jawaban yang mereka dapat adalah:
datang ke kantor Bupati mengantri
memohon dengan harapan ada yang mendengar.

Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi.
Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada nama yang menurut gue perlu dibahas lebih serius dari yang selama ini dibahas media.
Letkol Teddy Indra Wijaya.
Sekretaris Kabinet.

Bukan menteri.
Bukan jenderal bintang empat.
Tapi dalam konteks kebebasan pers dan kontrol informasi di pemerintahan Prabowo dia adalah satu nama yang paling banyak disebut oleh para jurnalis yang berbicara di balik anonimitas.

Apa yang terjadi di bencana Sumatra
dan di mana Teddy masuk:

Akhir November 2025.
Banjir dan longsor menghantam Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
BMKG sudah memberikan peringatan
delapan hari sebelumnya.
Tidak ada rapat darurat.
Tidak ada langkah antisipasi dari pemerintah pusat.

Saat bencana meluas Prabowo tetap menjalani agenda seperti biasa.
Rapat soal koperasi.
Ketemu Menteri Kelautan.
Menerima Ratu Belanda.

Baru di tanggal 27 November setelah 72 orang meninggal dan 54 orang hilang rapat penanganan bencana digelar.
Dan per Januari 2026, korban tercatat 1.199 orang meninggal dan 114 orang hilang.

Di tengah semua itu ada wartawan bernama Rina yang dikirim liputan ke Aceh.
Lebih dari tiga minggu di lapangan.
Dia melihat beras menumpuk di posko tapi tidak disalurkan.

Seorang pria yang istrinya harus diamputasi tapi tidak bisa karena tidak ada alat.
Orang-orang yang mengaku sudah siap bunuh diri karena tidak kuat lagi.

Rina melakukan siaran langsung.
Dia tumpahkan semua yang dia lihat.

Dan Teddy Indra Wijaya Sekretaris Kabinet
menonton siaran itu dari Jakarta.
Lalu Teddy menghubungi pemilik media tempat Rina bekerja. Mengamuk.
Dan meminta pemimpin redaksi media itu diganti.

Bukan insiden tunggal ini pola:

Wartawan lain bernama Indira yang dikirim ke Padang mengalami hal serupa.
Setelah dia melapor bahwa bantuan belum datang dan pemerintah belum terlihat atasannya langsung menelepon.

"Next, jangan sebut kalau belum ada bantuan masuk, ya."

"Tapi memang belum ada bantuan.
Faktanya begitu."

"Cerita soal dampaknya aja.
Tapi jangan kasih tahu kalau bantuan belum masuk."

Indira akhirnya siaran langsung di depan sebuah ekskavator yang membersihkan sisa longsor bukan karena ada kemajuan nyata, tapi karena itu satu-satunya hal yang bisa terlihat seperti "pemerintah bekerja."

"Maksa banget," kata Indira.

Teddy dan pola Orde Baru yang sangat familiar:
Project Multatuli yang menginvestigasi ini menarik perbandingan yang sangat tepat dan sangat tidak nyaman.

Di era Orde Baru tidak ada larangan tertulis soal apa yang boleh dan tidak boleh diberitakan.
Yang ada adalah telepon.
Pejabat atau perwira militer tertentu menelepon petinggi redaksi untuk memberi arahan, teguran, atau larangan atas isu tertentu.

Tidak perlu SK.
Tidak perlu aturan resmi.
Cukup satu telepon dari orang yang tepat dan seluruh redaksi paham apa yang harus dilakukan.

Apa yang dilakukan Teddy?
Persis sama.
Menelepon pemilik media.
Mengamuk.
Meminta pemred diganti.

Tanpa surat resmi.
Tanpa proses hukum.
Cukup satu telepon.

Yang paling ironis Teddy adalah simbol harapan yang berubah menjadi simbol yang lain:

Banyak yang dulu berharap besar pada sosok militer muda yang masuk lingkaran dalam Prabowo.
Ada harapan bahwa generasi baru perwira akan membawa cara kerja yang berbeda.
Lebih profesional.
Lebih terukur.

Yang kita saksikan sekarang adalah seseorang yang menggunakan posisinya sebagai Sekretaris Kabinet posisi administratif,

bukan posisi keamanan untuk mengontrol arus informasi tentang kegagalan pemerintah dalam menangani bencana.

Bukan mengontrol berita palsu.
Bukan melawan disinformasi.
Tapi meminta media tidak memberitakan bahwa bantuan bencana belum datang saat bantuan memang belum datang.

Dan Teddy tidak merespons pertanyaan dari Project Multatuli:

Pertanyaan dikirim ke nomor pribadinya dan ke email resmi humas Setkab.
Tidak ada respons sampai artikel diterbitkan.
Tidak ada klarifikasi.
Tidak ada bantahan.
Hanya diam.

Ketika seorang Sekretaris Kabinet bisa menelepon pemilik media dan meminta pemimpin redaksi diganti hanya karena wartawannya melapor bahwa bantuan bencana belum datang itu bukan soal satu orang yang arogan.

Itu adalah sistem yang memang dirancang untuk memastikan bahwa rakyat hanya mendengar apa yang penguasa mau mereka dengar.

Dan sistem seperti itu pernah kita kenal.
Namanya Orde Baru.
Dan kita butuh 32 tahun untuk keluar dari sana.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan investigasi Project Multatuli dalam serial Dead Press Society. Semua nama wartawan disamarkan untuk melindungi sumber. Teddy Indra Wijaya tidak merespons pertanyaan yang diajukan sampai artikel diterbitkan.

[lucacadalora (e/aiccelerate.id) @lucaxyzz]

Dampak Dollar ke Rupiah bagi Rakyat Desa

[Hendri Satrio #Hensa @satriohendri]

Bener gak ni orang desa gak pake dolar? Nah ini kata Prof Ferry Latuhihin. Mari kita diskusikan #Hensa

[5tePh3N @P3gEl]

Dolar naik berapapun kalian di desa-desa gak pake dolar, yang pusing itu yang suka jalan-jalan ke luar negeri.....gak gitu konsepnya pak presiden...yuk kita buka apa saya yang impor dan beli pake dolar....langsung dengan nanti Buna bilang inflasi pengamat 😁

[Rex @rexrichford]

Sebuah perbedaan

Omongan Orang Pinter Vs Omongan Orang Tantrum

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan Prabowo yang menurut gue paling berbahaya yang pernah gue dengar dari seorang presiden soal mata uang negaranya sendiri.

Dan dia ngomong ini bukan di forum terbatas.
Bukan slip of the tongue.
Tapi di depan ribuan rakyat dengan penuh keyakinan:

Mau dolar berapa ribu kek
kalian di desa-desa kan enggak pakai dolar.
Yang pusing yang suka ke luar negeri.

Ini bukan candaan.
Ini adalah cara berpikir yang sangat berbahaya.

Gue mau kasih lo contoh nyata negara yang pemimpinnya pernah berpikir persis seperti ini.
Dan apa yang terjadi setelahnya.

Zimbabwe
ketika presiden bilang rakyat desa tidak butuh mata uang yang kuat:

Robert Mugabe selama bertahun-tahun bilang kepada rakyatnya bahwa pelemahan nilai mata uang adalah konspirasi Barat.

Bahwa rakyat desa yang tidak bertransaksi dalam dolar tidak perlu khawatir.

Hasilnya?
Inflasi Zimbabwe mencapai 89,7
sextillion persen per tahun di 2008.
Orang membawa uang keranjang penuh hanya untuk beli roti.

Petani di desa yang "tidak pakai dolar" mendapati hasil panennya tidak bisa dibeli siapapun karena harga berubah setiap jam.
Tabungan seumur hidup hilang dalam semalam.

Mereka akhirnya menyerah dan menggunakan dolar Amerika sebagai mata uang resmi.
Mata uang mereka sendiri sudah tidak ada nilainya sama sekali.

Venezuela
ketika pemerintah melarang rakyat khawatir soal kurs:

Hugo Chavez dan Maduro selama bertahun-tahun meyakinkan rakyat bahwa kurs tidak relevan bagi rakyat kecil.
Yang penting ada subsidi.
Yang penting ada program sosial.

Hasilnya?
Inflasi Venezuela mencapai 1.000.000% di 2018.
Dokter, guru, insinyur semua yang punya pendidikan dan bisa pergi pergi.

Lebih dari 7 juta warga Venezuela meninggalkan negaranya.
Rakyat desa yang "tidak pakai dolar" itu akhirnya mengantri berhari-hari untuk dapat sekarung tepung.

Mereka juga akhirnya terpaksa bertransaksi dalam dolar di pasar gelap karena mata uang mereka sendiri tidak dipercaya siapapun.

Dan sekarang kembali ke Indonesia yang ternyata sangat relevan:

Prabowo bilang rakyat desa tidak pakai dolar.
Tapi benarkah demikian?

Kedelai bahan baku tempe dan tahu yang dimakan rakyat desa setiap hari 90% diimpor dari Amerika Serikat.
Harganya ditentukan dalam dolar.

Ketika rupiah melemah dari Rp13.000 ke Rp17.000 — harga kedelai naik.
Harga tempe naik.
Harga tahu naik.

Penjual tahu dan tempe di desa yang "tidak pakai dolar" itu langsung merasakan dampaknya di meja makan mereka.

Gandum bahan baku roti, mie instan, biskuit yang dikonsumsi rakyat desa 100% diimpor.
Harganya dalam dolar.

Pupuk yang dipakai petani desa untuk bercocok tanam sebagian besar bahan bakunya diimpor.
Harganya dalam dolar.

Obat-obatan generik bahan bakunya sebagian besar diimpor dari China dan India.
Harganya? Dalam dolar.

Rakyat desa tidak pegang dolar secara fisik.
Tapi seluruh kehidupan mereka dari makan pagi sampai obat yang mereka minum harganya ditentukan oleh kurs dolar.

Dan inilah yang paling miris:
Presiden yang seharusnya menjaga kepercayaan pasar terhadap mata uang negaranya justru dengan entengnya bilang kurs dolar tidak relevan bagi rakyat.

Padahal kepercayaan itulah
yang membuat rupiah bisa stabil.
Kepercayaan itulah yang membuat investor mau masuk.

Kepercayaan itulah yang membuat rakyat tidak lari ke dolar dan emas seperti yang sekarang terjadi dan dikhawatirkan oleh ekonom-ekonom kita.

Ketika presiden sendiri tidak menganggap serius pelemahan mata uangnya sinyal apa yang dikirim ke pasar?

Sinyal apa yang dikirim ke investor asing?
Sinyal apa yang dikirim ke rakyat yang tabungannya dalam rupiah?

Bandingkan dengan pemimpin yang serius:

Lee Kuan Yew dari Singapura negara tanpa sumber daya alam apapun menjadikan kestabilan mata uang sebagai prioritas utama pemerintahannya.

Dia tahu bahwa kepercayaan terhadap mata uang adalah kepercayaan terhadap negaranya secara keseluruhan.

Hasilnya?
Singapura hari ini punya GDP per kapita lebih dari 80.000 dolar.

Rakyat Singapura yang "cuma pedagang kecil" pun hidupnya jauh lebih sejahtera dari rakyat kita yang punya sumber daya alam berlimpah.

Bukan karena Singapura kaya alam.
Tapi karena pemimpinnya tidak pernah menganggap remeh nilai mata uangnya.

Pernyataan "mau dolar berapa ribu kek, di desa kan tidak pakai dolar" bukan pernyataan yang menunjukkan ketenangan seorang pemimpin.

Itu adalah pernyataan yang menunjukkan ketidakpahaman atau lebih buruk lagi, ketidakpedulian terhadap bagaimana ekonomi nyata bekerja di tingkat paling bawah.

Rakyat desa tidak pegang dolar.
Tapi rakyat desa makan tempe dari kedelai impor yang harganya dalam dolar.

Rakyat desa bertani dengan pupuk yang bahan bakunya dalam dolar.
Rakyat desa berobat dengan obat yang bahan bakunya dalam dolar.

Ketika presiden tidak peduli dengan kurs yang tidak peduli bukan hanya presidennya.
Tapi seluruh sistem di bawahnya ikut tidak peduli.

Dan ketika seluruh sistem tidak peduli dengan nilai mata uangnya sendiri kita tinggal menunggu giliran menjadi Zimbabwe atau Venezuela berikutnya.

Semoga kita tidak sampai di sana.
Tapi pernyataan seperti ini tidak membuat gue yakin bahwa kita sedang bergerak menjauhi arah itu.

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Kawan-kawan, mohon bantu sebarin ya.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Felix Siauw baru ngomong sesuatu di podcast Helmy Yahya yang menurut gue paling jujur dan paling berani dari seorang ustaz Indonesia dalam waktu lama.

Dan intinya satu kalimat yang langsung dilontarkan:

"Orang Indonesia tidak pernah menjadi Islam."

Bukan karena KTP-nya.
Tapi karena cara berpikirnya.

Masalah pertama
kita salah paham soal tawakal:

Felix kasih contoh yang sangat konkret.
Ada pesantren roboh.
Respons orang Indonesia:
"Qadarullah, ini takdir Allah."

Felix langsung potong:
itu bukan tawakal.
Itu kebodohan yang dibungkus agama.

Karena setiap insinyur teknik sipil yang melihat bangunan tiga lantai dengan pondasi yang salah sudah bisa prediksi itu akan roboh.

Tidak perlu menunggu roboh untuk tahu.
Dan kalau kita sudah tahu sebabnya tapi tidak dikerjakan lalu ketika roboh bilang qadarullah itu bukan pasrah pada Allah.
Itu menyalahkan Allah atas kelalaian kita sendiri.

Rasulullah memakai baju besi
dua lapis di medan perang.
Seorang sahabat tanya kenapa.

Jawabannya sederhana:
karena sebab akibat adalah bentuk tawakal yang sesungguhnya.
Bekerja sekeras mungkin baru serahkan hasilnya.

Masalah kedua
"enggak apa-apa mereka ambil dunia,
yang penting kita akhirat"

Felix bilang dia ingin kritik keras kalimat ini.
Karena logikanya terbalik total.

Cara masuk surga menurut ulama ada empat:
dengan ilmu,
dengan kekuatan,
dengan harta,
atau dengan doa.

Kalau kamu tidak punya ilmu,
tidak punya kekuatan,
tidak punya harta kamu hanya tersisa doa.

Dan kalau kamu bilang "yang penting akhirat" sambil tidak mengerjakan satu pun dari empat jalan itu dengan serius kamu sedang tidak mengejar akhirat.

Kamu sedang memakai akhirat sebagai alasan untuk tidak berusaha.

Rasulullah miskin bukan karena tidak bisa kaya.
Beliau miskin karena memilih memberi semua yang dimiliki kepada yang membutuhkan.
Miskin by choice bukan miskin karena tidak punya pilihan.

"Kalau dunia aja kamu enggak bisa nguasain,
jangan ngomong akhirat.
Akhirat itu lebih susah dari dunia."

Masalah ketiga
tidak ada critical thinking:

Ini yang paling mendasar dan paling merusak menurut Felix.

Ayat pertama yang turun kepada Rasulullah adalah iqra baca, berpikir, analisa.

Di saat itu bahkan tidak ada buku.
Tidak ada perpustakaan.
Artinya perintah iqra bukan sekadar membaca teks tapi perintah untuk berpikir kritis terhadap segala sesuatu.

Tapi apa yang terjadi di Indonesia?
Pertanyaan dibungkam.

Otoritas tidak boleh diganggu gugat.
Santri yang dilecehkan menerima
karena percaya itu "ritual penyucian."

Orang tua yang anaknya diperlakukan tidak wajar diam karena takut melawan ulama.

Felix bilang ini adalah abuse of authority yang masif dan akarnya adalah ketidakmampuan berpikir kritis yang sudah ditanamkan sejak kecil.

Padahal bahkan Rasulullah sendiri melatih sahabat untuk tidak buta taat.
Ada sahabat yang diperintahkan pemimpinnya masuk ke dalam api sebagai hukuman.

Mereka ragu dan datang bertanya ke Rasulullah.
Jawaban Rasulullah:
"Untung kalian tanya aku.
Kalau kalian masuk,
kalian tidak akan keluar selamanya."

Dari situ keluar hadis:
taatlah kepada makhluk selama tidak bermaksiat kepada Allah.

Artinya Islam dari awal mengajarkan untuk mempertanyakan bahkan otoritas.

Masalah keempat faktor struktural yang sering dilupakan:

Felix tidak hanya menyalahkan internal.
Ada faktor eksternal yang sangat besar yang tidak boleh diabaikan.

Di zaman kolonial Belanda,
ada sistem pembagian kelas berdasarkan akta kelahiran STBL.
Kelas pertama orang Eropa.

Kelas kedua orang Arab, India, Cina.
Kelas ketiga pribumi dan pribumi Muslim ada di posisi paling bawah.

Akta kelahiran itu menentukan siapa yang boleh sekolah di mana, siapa yang boleh masuk restoran mana, siapa yang boleh masuk pemerintahan.

Bukan soal kemampuan tapi soal sistem yang dirancang untuk memastikan satu kelompok tidak bisa mengakses kekayaan dan pengetahuan.

Itulah mengapa sampai hari ini di daftar orang terkaya Indonesia dan dunia dominasi Muslim sangat kecil dibandingkan populasinya.

Ini bukan semata karena etos kerja.
Ini juga karena sistem yang dibangun ratusan tahun untuk menutup akses.

Korelasi yang menarik antara keyakinan dan peradaban:

Felix membawa temuan arkeologi di Gobeklitepe, Turki bangunan berusia 11.000 tahun yang mendahului rumah dan ladang pertanian.

Para arkeolog menyimpulkan bahwa manusia tidak membangun keyakinan setelah perutnya kenyang.

Justru sebaliknya keyakinan dibangun dulu,
baru peradaban lain mengikuti.

Ini membalik teori lama bahwa agama
adalah produk kemakmuran.
Ternyata keyakinan adalah fondasinya.

Tapi ada yang salah kaprah.
Felix memisahkan dengan jelas:
bukan agamanya yang menentukan maju atau mundur suatu bangsa tapi kepedulian.

Romawi maju bukan karena agama tertentu tapi karena mereka peduli pada kotanya,
pada infrastrukturnya, pada warganya.
Ketika kepedulian itu hilang Romawi hancur.
Bukan karena Tuhannya berubah.

Felix menyimpulkan dengan satu pertanyaan keras yang ditujukan kepada dirinya sendiri dan seluruh ulama Indonesia:

"Rasulullah bilang ilmu dicabut dengan wafatnya para ulama. Ketika ulama pergi tanpa meninggalkan warisan berpikir yang benar yang terpilih adalah pemimpin-pemimpin bodoh.

Dan pemimpin bodoh membuat kebijakan bodoh yang menghancurkan umatnya."

Artinya yang paling bertanggung jawab atas kondisi umat bukan politisinya. Bukan penjajahnya. Tapi mereka yang seharusnya mendidik cara berpikir dan memilih untuk tidak melakukannya.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan podcast Helmy Yahya bersama Felix Siauw. Semua pandangan adalah pendapat pribadi narasumber dalam konteks diskusi keagamaan dan peradaban. Pembaca dianjurkan untuk memverifikasi referensi sejarah dan hadis dari sumber primer.

[5tePh3N @P3gEl]

Ternyata sebelumnya josepha juga mendapatkan intimidasi juga, kakaknya curhat bahwa adiknya sampai stres tak bisa tidur dan makan karena ada WA ancaman dan akan disomasi jika video dia protes ke Juri tidak di take down dari medsos. Wow segitunya ya ma pelajar 🙄

[La Gone @Gonebima]

@SeekHustle Mereka telah menunjukkan pilar yang sebenarnya..

[SobatMiskinTV @MiskinTV_]

Udah pada liat kasus di Final Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 ini belum?

Intinya ada peserta yang udah menjawab pertanyaan dengan benar, namun oleh juri dianggap salah. Pertanyaan kemudian dilempar ke tim lain. Tim lain jawab dengan jawaban yang sama dan dianggap benar.

Peserta yang sebelumnya menjawab protes (dengan cara yang cukup elegan) tapi tidak digubris oleh Juri. Bahkan malah disalahkan oldh juri lain.

Gimana menurut kalian?

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

"Pak TU Kampus"
"Iya gimana?"
"Ini kok saya dapet UKT tertinggi? Penghasilan Orang Tua saya gak segede itu?"
"Coba saya cek, kasih nama sama NIM?"
"Debi Pak, ini NIM saya."
"..."
"Ini ibu kamu PNS? Dosen?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Waduh, kalau PNS emang biasanya UKT tertinggi, memang gitu aturannya di kampus ini."
"Hah? Terus gimana Pak?"
"Coba kamu apply KIPK. Ini dicek ya syaratnya."

***

"Bu Dinas Sosial."
"Iya gimana?"
"Saya mau cek orang tua saya di desil berapa di DTSEN, saya mau daftar KIPK."
"Minta NIK orang tua ya."
"Ini Bu, tolong dicek"
"Sebentar ya"
"..."
"Ini ibu kamu PNS? Dosen?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Waduh, kalau PNS pasti kehapus dari DTSEN. Dari jaman DTKS juga rutin diapus. Perintah menteri sosial. Memang aturannya gitu."
"Hah? Terus gimana Bu?"
"Coba kamu pakai surat keterangan tidak mampu atau slip gaji ortu buat daftar KIPK."

***

"Pak Lurah, saya mau minta SKTM buat daftar KIPK"
"Kamu bukannya Debi, anaknya Bu Lala, dosen di kampus itu?"
"Iya Pak"
"Lah, penghasilannya bukannya lumayan?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Bentar saya cek dulu aturannya, Ibu PNS kan ya?"
"Iya Pak"
"Saya kemarin dapet instruksi dari Pemda sini, katanya kalau PNS gak boleh dapet SKTM. Jadi saya gak berani keluarin."
"Hah? Terus gimana Pak?"
"Coba langsung pakai slip gaji Ibu ke Dikbud."

***

"Bu Dikbud."
"Iya gimana?"
"Saya mau daftar KIPK, cuma data ortu saya gak ada di DTSEN sama Pak Lurah gak bisa ngeluarin SKTM. Jadi pakai slip gaji."
"Sebentar saya cek ya."
"Ini slip gaji ibu kamu? PNS? Dosen?"
"Iya, cuma Ibu saya lagi tugas belajar, cuma terima gaji pokok doang, UMR juga gak sampai. Bapak juga udah gak ada."
"Waduh, kalau PNS emang gak bisa daftar KIPK. Kemarin pejabat tim teknis KIPK udah bilang kalau PNS gak boleh sama sekali."
"Sama sekali Bu? Gaji Ibu saya cuma segini?"
"Iya. Bahkan Golongan I juga gak boleh. Memang aturannya begitu."
"Hah? Terus gimana Bu?"
"Coba ke bank aja sama Ibu, siapa tahu bisa ada pinjaman"

***

"Bu CS Bank"
"Iya gimana?"
"Saya mau ajukan pinjaman buat bayar UKT anak saya"
"Baik Bu, saya cek dulu"
"..."
"Bu Lala, setelah kita cek penghasilan dan riwayat finansial, kita gak bisa kasih pinjaman."
"Kenapa Bu?"
"Mohon maaf Pak, resiko gagal bayarnya tinggi. Saya gak berani Bu, nanti saya yang kena."
"Waduh, terus gimana ini Bu?"

***

"Pak TU kampus, saya gak bisa dapet KIPK Pak"
"Udah coba pinjam bank?"
"Gak bisa Pak, penghasilan Ibu saya gak cukup."
"Coba ini, perusahaan fintech yang kerjasama sama kampus"

***

"Mas fintech, kalau saya pinjam 12.5 juta buat UKT, saya mesti nyicil berapa?"
"Sekitar 1.3 juta per bulan selama setahun"
"Wah jatuhnya 15.5 juta dong? Bunganya 3 juta sendiri?"
"Iya Mbak"
"Waduh, itu segede biaya hidup saya euy. Gak mampu bayarnya"
"Memang aturannya segitu pinjaman kita."

***

"Pak TU Kampus"
"Iya gimana?"
"Misalkan saya mau nunda kuliah jadi tahun depan, buat ngumpulin duit dulu, bisa gak?"
"Jadi gak daftar ulang pertama?"
"Iya."
"Gak bisa, kalau udah lulus ujian tahun ini, kamu diblacklist dari ikut ujian lagi tahun depan."
"Hah?"

[txt keresahan WNI @KapudS640]

Saya sih nggak terlalu kaget soal isu sensitif istana yang lagi beredar. Yang justru bikin saya kaget adalah fakta bahwa ternyata Komdigi bisa secanggih itu.

Bisa gerak cepat. Bisa responsif. Bisa menekan platform besar. Bisa bikin akses media sekelas YouTube/Google ikut kena tindakan (walaupun masih bisa diakses lewat VPN h3h3). Bisa bikin pernyataan resmi (padahal target subyek pembahasan di video bukan Komdigi, tapi Komdigi rela nyebokin).

Bahkan bisa sigap ambil langkah hukum dan bisa bypass aturan MK soal pedoman UU ITE yang nggak bisa digugat oleh badan/instansi.
Berarti kemampuan teknisnya ada.

Dan kalau kemampuan itu memang ada, harusnya ruang digital kita bisa jauh lebih bersih dari sekarang.
Harusnya iklan penipuan nggak semudah itu lewat. Harusnya nomor pribadi masyarakat nggak seenaknya dipakai SMS promosi.

Harusnya data kita nggak gampang bocor lalu dipakai buat nawarin pinjaman, j*dol, investasi bodong, sampai lowongan kerja palsu. Harusnya platform-platform digital yang merugikan masyarakat juga bisa ditindak dengan kecepatan yang sama.

Karena ternyata masalahnya bukan karena negara ini nggak punya alat. Alatnya ada. Jalurnya ada. Kapasitasnya ada.

Cuma selama ini kita terlalu sering melihat teknologi negara bekerja cepat ketika yang terganggu adalah kekuasaan, bukan ketika yang dirugikan adalah masyarakat.
Karena ternyata tombolnya memang ada.

Cuma rakyat sering kebagian tulisan:
“mohon menunggu”.
Tapi yaa kita sama-sama paham lah ya, kenapa isu-isu krusial yang lain terkesan sulit diberantas.

Sekelas warung remang-remang saja mesti "koordinasi" dulu biar bisnisnya tetap jalan.
Paham kan ya..

cc:cakraadinegara

[𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭𝐋𝐮𝐱 @irajenar]

GUYS PARA LAWYER PELAKU LAGI GENCAR NGE-DM NYURUH TAKEDOWN. APK SEBELAH BEBERAPA THREAD UDH KEHAPUS.

TOLONG SEBARIN TERUS BERITA INI YA

[August @AnakLolina2]

Mereka masih menganggap Indonesia adalah teman sehingga kapal tanker bisa lewat dengan selamat.

Terimakasih Iran...🙏

[Zainal Arifin Mochtar @zainalamochtar]

Baru aja dicolek mbak @Rosianna766Hi katanya dia sediakan tempat dan waktu di acara Rosi @KompasTV ... Gimana Pak @NataliusPigai2 ?

[Zainal Arifin Mochtar @zainalamochtar]

Pak @NataliusPigai2 saya setuju dgn bapak, seringkali profesor itu dibesar2kan saja. Sy izin mau belajar memahami HAM dari bapak. Sy mau diskusi dan debatkan satu persatu kasus HAM di indonesia yang katanya bapak udah amat pahami itu. Sebut saja kapan dan dimana sy bs belajar🙏

[Extraordinary Ustaz 👳🏾‍♂️📿 @bapphah]

Never ever stop posting about Palestine 🇵🇸 😭💔💔💔