Mohamad Guntur Romli

Akun pribadi, tidak mewakili lembaga/partai. Spartan. Salam Perjuangan. Vivere Pericoloso #HubbulWathanMinalIman

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Gibran Dikabarkan Mundur: Waspadai Orkestrasi Nangis Bombay dan Playing Victim

Gibran dikabarkan mundur. Padahal kemarin Gibran masih sesumbar mau "fight" mau bertarung. Hari ini ia dikabarkan mundur.

Tapi jangan salah baca: yg memaksanya mundur bukan lawan politik, bukan partai-partai politik, bukan PDI Perjuangan, bukan siapa pun yg ia anggap musuh dan lawan. Yang menjatuhkannya adalah hukum itu sendiri. Hukum yg sebelumnya ia manipulasi dgn tangan-tangan kekuasaan. Hukum itu pula yg menjatuhkannya.

Ironinya telak. Jalan Gibran menuju kursi Wapres dibuka lewat Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023, putusan yang kelak terbukti cacat etik dan membuat Ketua MK, pamannya sendiri, dipecat dari Ketua MK. Mahkamah dipakai untuk membuka pintu. Kini, mahkamah pula yang menutupnya & menjatuhkannya:

Oktober lalu, MK menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan soal ijazah luar negerinya. Lalu MA menyatakan suket penyetaraan SMA-nya batal demi hukum.

Ketika DPR menggulirkan Hak Menyatakan Pendapat, barulah sesumbar Gibran, koar-koar Gibran soal "fight" berubah jadi surat pengunduran diri.

Maka publik perlu juga waspada. Sebentar lagi mungkin akan beredar narasi iba: "anak muda yg dizalimi, dikeroyok elite, berkorban demi bangsa".

Ingat! Air mata bisa dipentaskan, wajah sendu bisa disebar. Tapi rasa iba tidak boleh menghapus fakta: syarat pencalonan Gibran bermasalah sejak awal. Manipulasi hukum dgn tangan-tangan kekuasaan.

Mundur bukan pengorbanan. Mundur adalah cara menghindari putusan pemberhentian yg akan tercatat permanen dalam sejarah ketatanegaraan kita. Mundur adalah cara kabur.

Pertanggungjawaban juga tidak boleh berhenti di Gibran. Siapa yg menerbitkan suket? Siapa yg meloloskannya? Siapa yg menyelundupkan pasal selundupan. Siapa yg merekayasa jalannya sejak 2023? Saya sepakat dgn Prof Mahfud MD, pidana harus tetap jalan.

Bangsa ini tidak sedang menonton sinetron. Bangsa ini sedang memulihkan konstitusinya.

[Ariska Putra @AriskaPutraS]

@GunRomli Ada Mas Guntur... kalau butuh jasa nangis bombay, DM saya aja ya 🙏

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Apakah akan ada orkestrasi nangis-nangis bombay dan playing victim? 🤔🤔🤔

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Berita baik: Gibran Mundur. Tapi Berita buruknya: Budi Arie yang menyampaikan 😂🤣😅

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Gibran Kalau Dipecat dari Wapres, Bisa Sukses Jadi Buzzer

Kalau benar Gibran dipecat dari Wapres, profesi baru sudah menunggunya: jadi buzzer. Maaf bukan Content Creator atau Selebgram ya, tapi levelnya buzzer.

Coba perhatikan: 2 bulan akun Instagram Gibran mati suri. Sejak 30 September tak ada unggahan. Lalu tiba-tiba, Selasa 10 November 2026, akun dengan 6,9 juta pengikut itu meledak: 26 video dimuntahkan dalam hitungan jam. Dalam sejam bisa empat video lebih. Bertubi-tubi, berjejal, tanpa jeda.

Ini bukan gaya selebgram. Bukan pula gaya content creator. Selebgram dan content creator itu peduli jadwal, peduli jam tayang, peduli momen. Mereka tahu kapan audiens sedang aktif, kapan sebuah konten layak naik, kapan harus menahan diri supaya satu karya tidak menenggelamkan karya lain. Mereka menghargai algoritma, juga menghargai penonton.

Yang diperlihatkan Gibran justru gaya buzzer. Buzzer tidak peduli momen. Buzzer tidak peduli jam. Buzzer hanya peduli satu hal: target. Berapa unggahan hari ini, berapa yang sudah tayang, berapa yang belum. Kuantitas di atas kualitas. Yang penting setor, yang penting ramai, yang penting laporan beres.

Dan polanya persis seperti orang kalap. Diam berbulan-bulan, lalu panik membanjiri linimasa. Tidak ada narasi, tidak ada strategi, tidak ada ritme. Hanya tumpukan Reels kunjungan, salaman, dan tinjauan sekolah yg dilempar sekaligus, seolah dikejar tenggat.

Mungkin ini latihan. Siapa tahu karier setelah Wapres sudah disiapkan. Kalau jabatan lepas, setidaknya keterampilannya sudah teruji: mengunggah puluhan konten dalam sehari tanpa peduli siapa yang menonton.

Selamat, Mas Gibran! Bakat buzzer Anda sudah terbukti. Tinggal cari klien.

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Ditanya Penyadapan Listyo Sigit terhadap Prabowo, Kok Jokowi Malah Senyam-senyum, Cengar-cengir, Maksudnya Apa Ya?

Tidak ada kecaman. Tidak ada kutukan. Padahal Jokowi sepuluh tahun jadi presiden. Dia tahu persis betapa sakralnya keamanan kepala negara.

Sekarang lihat daftar sadapannya. Dari ribuan nomor yang kabarnya disadap, ada presiden, menteri, politisi, akademisi, jurnalis. Tapi Jokowi dan Gibran tidak ada. Prof. Mahfud MD sampai heran: "Jokowi kok engga, Gibran kok engga." Prof Mahfud juga mengungkap produk final sadapan itu diduga sampai ke Solo.

Ya jelas, kawan tidak menyadap kawan? Listyo itu Kapolres Solo saat Jokowi wali kota, ajudan Jokowi di Istana, lalu diangkat Jokowi jadi Kapolri.

Rumus yang sama berlaku: kawan tidak mengutuk kawan? Apakah Jokowi tidak mengutuk Listyo Sigit karena dia kawannya? Karena orangnya sendiri? Karena kariernya dia yang bangun dari Solo sampai puncak?

Jadi apa makna cengar-cengir itu? Senyum orang yg merasa aman? Atau senyum orang yg tahu lebih banyak dari yg mau ia ucapkan?

Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia saat ini Pak Prabowo disadap. Rakyat tidak butuh senyum.

Rakyat menunggu Bapak mengutuk Listyo Sigit dengan lantang.

Kalau tetap diam, publik akan menyimpulkan sendiri: kawan memang tidak mengutuk kawan. Kawan tidak akan menyadap kawan‼️

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Gibran Berbohong Atas Nama Prabowo⁉️
Gibran vs Prasetyo, Yusril, dan Syahganda

Dalam satu hari, Wapres Gibran berhadapan dengan tiga menterinya sekaligus, dan klaimnya runtuh di depan ketiganya.

Gibran mengaku Presiden Prabowo memintanya tetap "fight" di PTUN, menghadirkan dokumen dari SD sampai S1, dan berkoordinasi dgn Kemendikdasmen untuk mengajukan PK. Seolah-olah Presiden berdiri di belakangnya.

Faktanya berbeda. Mensesneg Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Gibran-lah yg memohon diberi kesempatan membuktikan dokumennya lewat PTUN. Prasetyo juga membantah kabar bahwa Prabowo menolak niat mundur Gibran. Artinya, Presiden tidak menahan Gibran, apalagi menyuruhnya bertarung.

Menko Yusril Ihza Mahendra lebih telak lagi: jalur PTUN tidak ada gunanya. Putusan MK dan MA sudah final. Gibran bukan pihak dalam perkara kasasi, jadi tidak bisa mengajukan PK, dan Kemendikdasmen pun tidak akan PK. Yusril mengaku sudah menyampaikan pandangan ini kepada Presiden.

Kepala Bakom Syahganda Nainggolan kemudian menutup rapat: Prabowo tidak pernah menyarankan Gibran ke PTUN, dan katanya "yang benar Pak Yusril."

Tiga pejabat pemerintah berbicara satu suara. Gibran sendirian dgn versinya.

Inilah ironi seorang Wakil Presiden. Suket penyetaraan ijazahnya sudah dinyatakan tidak sah oleh Mahkamah Agung, alias bodong. Kini ia berbohong atas nama Presiden, lalu dibantah oleh para menterinya sendiri.

Dari dokumen yg tidak sah hingga klaim atas nama presiden yg dibantah, apa lagi yg tersisa dari kredibilitasnya?

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

D Zawawi Imron, Penyair-Sastrawan-Pelukis asal Madur sedang sakit. Mari kita doakan untuk kesembuhan beliau. Saya bacakan puisi beliau berjudul "Ibu" salah satu puisi terbaik, terindah dan sangat menyentuh yg mengabadikan kasih sayang Ibu dgn imaji ekologis yg makin memperkuat citra Ibu Pertiwi. Sekaligus pengakuan sang anak, bahwa ibunya adalah pahlawan sepanjang kehidupan. Untuk ibu kita masing-masing, kaum ibu dan khususnya D Zamawi Imron, kita berdoa...

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Yusril Vs Gibran

Yusril soal Gibran Akan Buktikan Ijazah di PTUN: Nggak Ada Gunanya‼️😱😱😱

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Gibran Belum Serius dan Resmi Mundur, Padahal Presiden Prabowo Tidak Menolak, tapi Jokowi yg Minta Bertahan? Pemecatan atau Pemakzulan Harus Jalan Terus‼️

Publik jangan terkecoh. Yang disampaikan Istana melalui Mensesneg hari ini bukan pengunduran diri Gibran, melainkan baru "niatan".

Niat tanpa surat resmi pengunduran diri Gibran hanyalah wacana, dan wacana bukan keputusan.

Padahal Presiden Prabowo sendiri tidak menolak kalau Gibran mau mundur. Tapi Gibran tampaknya belum serius mundur.

Lihat kontradiksinya. Dalam satu tarikan napas, Gibran menyatakan niat mundur. Pada tarikan napas berikutnya, ia meminta waktu untuk membela diri lewat PTUN. Orang yg sungguh ingin mundur tidak sibuk mencari celah untuk bertahan. Ini bukan pamit. Ini mengulur waktu.

Padahal faktanya sudah terang benderang. Mahkamah Konstitusi tidak menemukan bukti Gibran memiliki ijazah setara SMA. Mahkamah Agung, lewat putusan kasasi 742 K, menyatakan surat keterangan penyetaraannya tidak sah. Kasasi adalah tingkat terakhir, dan PTUN tingkat pertama tidak punya kuasa membatalkan putusan MA. Jadi apa lagi yang mau dibuktikan? Yang dicari bukan kebenaran, melainkan mengulur waktu.

Lebih ironis lagi, untuk mundur Gibran tidak butuh izin siapa pun. Konstitusi tidak mensyaratkan persetujuan DPR atau MPR. Cukup satu lembar pernyataan tertulis. Kalau sampai hari ini surat itu belum ada, artinya Gibran memang belum mau pergi.

Informasi lain dibilang, Gibran mau mundur tapi bapaknya, Jokowi yang memintanya bertahan. Kalau ini benar, Gibran sebenarnya adalah pion dari ambisi kekuasaan Jokowi yang tak habis-habisnya.

Karena itu, DPR tidak boleh terlena. Hak Menyatakan Pendapat harus jalan terus, sesuai Pasal 7A dan 7B UUD 1945. Jangan biarkan kata "niat" menjadi tameng untuk mengulur waktu, sementara konstitusi terus dipermalukan.

Pelanggaran Gibiran terhadap Konstitusi sudah terang benderang dan berlapis-lapis.

Pesannya sederhana: mundur sekarang dgn surat resmi, atau dipecat lewat jalur konstitusi dgn pemakzulan.

Tidak ada pilihan ketiga bernama menunggu dan mengulur-ulur waktu.

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Saat Ibu Megawati Soekarnoputri Ditimang-timang Bung Tomo. Sejarah Lahirnya Resolusi Jihad 22 Oktober 1945. 10 November 1945.

Selamat Hari Pahlawan!

#megawatisoekarnoputri #pdiperjuangan #PDIP #HariPahlawan

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Partai-partai Sudah Sudah Sepakat, Muhammadiyah Tidak Keberatan Soal Pemakzulan Gibran: Wapres Baru Tinggal Soal Waktu?

Putusan MA Nomor 742 K menyatakan suket penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah dan batal demi hukum. Syarat pencalonan gugur. Yang tersisa hanyalah wapres bodong di atas persyaratan kopong.

Tujuh partai. Tujuh suara. Satu arah: pemakzulan Gibran.

Di luar Senayan, Ketum PP Muhammadiyah Prof. Haedar Nashir pun tak mempersoalkan pemakzulan: silakan DPR mengagendakan pemakzulan, asal berpijak pada dasar hukum yg sah dan kemaslahatan umum.

Ini bukan soal suka atau benci. Ini soal konstitusi. Rakyat biasa yg ijazahnya tidak sah, lamarannya dicoret.

Mengapa wapres yg suketnya batal demi hukum harus kebal?

Gibran mau mundur sendiri atau dimakzulkan?

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Kapal Jokowi Mulai Tenggelam, Ramai-ramai Keluar Menyelamatkan Diri, Kaesang Sibuk Menghibur Diri

Kaesang Pangarep sedang berusaha keras menghibur diri sekaligus menipu publik. Tiga tokoh PSI melepas jabatan partai demi kursi kabinet, dan dalihnya dibuat heroik: "pengabdian kepada negara jauh di atas kepentingan partai."

Pertanyaannya sederhana. Kalau alasan itu benar, kenapa baru sadar setelah menjabat dua tahun lebih? Harusnya sih kalau itu alasan ideologis, maka saat dilantik pejabat di kabinet Oktober 2024 mereka mengundurkan diri dari jabatan di PSI.

Apa mereka baru siuman setelah Jokowi diduga terseret kasus penyadapan Presiden Prabowo oleh Listyo Sigit, orang andalan Jokowi sendiri? Atau setelah Gibran, anak Jokowi yang duduk di kursi wapres, didesak kuat untuk dimakzulkan?

Ibarat kapal yg mulai tenggelam, penumpangnya sibuk meloncat ke sekoci untuk menyelamatkan diri. Itu bukan pengabdian. Itu naluri bertahan hidup, Kaesang!

Ibaratnya sebagai kapten kapal yg sedang bocor dan ditinggal, Kaesang bilang berbusa-busa: mereka tidak meninggalkan kapal karena bocor tapi tenaga mereka dibutuhkan di kapal yg lain, bagi kami itu justeru membanggakan.

Lagi pula, Kaesang bicara soal mendahulukan negara di atas partai? Ia sendiri menjadi Ketua Umum PSI hanya dua hari setelah menjadi kader. Bukan karena prestasi, bukan karena perjuangan, tapi karena satu modal: anak Jokowi.

Publik juga belum lupa Agustus 2024. Mahasiswa dan rakyat turun ke jalan menolak manuver mengubah cara menghitung syarat usia calon kepala daerah, dari saat penetapan calon menjadi saat pelantikan. Manuver yang dibaca luas sebagai karpet merah untuk Kaesang yg waktu itu disebut-sebut mau maju sebagai Gubernur, agar terulang jalan pintas seperti Putusan MK No. 90 yang meloloskan Gibran. Rakyat melawan, dan karpet itu tergulung.

Jadi wajar kalau publik tak percaya pada kata "pengabdian" dari mulut Kaesang. Partai yg dibangun di atas privilese dinasti Jokowi, wajar ditinggalkan ketika privilese itu mulai runtuh.

Pengabdian sejati tidak menunggu kapal bocor. Yang menunggu kapal bocor namanya oportunisme, dibungkus kata-kata heroik.

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Prabowo dan Suyudi Korban Penyadapan Listyo Sigit, tapi Jokowi dan Gibran Tidak, Kenapa?

Laporan majalah TEMPO pekan ini:

Nomor telepon Presiden Prabowo menjadi target, begitu pula orang-orang di sekitarnya. Jenderal Suyudi juga masuk daftar, nomornya dibidik setelah namanya santer disebut bakal menggantikan Listyo sebagai Kapolri.

Polisi menyebut operasi ini berjalan sejak akhir 2024, setelah Prabowo menggantikan Joko Widodo.

Lalu bagian yg paling mencolok: tiga perwira tinggi menyatakan nomor Jokowi dan putranya, Wakil Presiden Gibran, tidak ada dalam daftar target.

Presiden disadap. Calon Kapolri disadap. Jurnalis dan aktivis disadap. Tokoh-tokoh politik disadap. Bu Mega disadap, Pak SBY disadap, tapi Mantan presiden Jokowi & wakil presiden Gibran aman dari penyadapan. Masa kebetulan?

Kita tidak sedang menuduh tanpa dasar, kita menagih jawaban. Mengapa penyadapan selama lebih dari setahun menyisakan dua nama yg paling dekat dengan kekuasaan lama? Untuk kepentingan siapa data itu dikumpulkan, dan ke mana mengalirnya?

Logika sederhana: kawan tidak akan menyadap kawan. Listyo Sigit tidak menyadap Jokowi dan Gibran, artinya Listyo Sigit menganggap Jokowi dan Gibran sebagai kawannya? Atau bagian dari komplotannya?

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

DPP PDI Perjuangan menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya politisi senior sekaligus tokoh pers nasional, Panda Nababan.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengenang almarhum sebagai wartawan pejuang dan politisi petarung yang dikenal berani, teguh bersikap, dan berkomitmen pada demokrasi.

Menurut Hasto, kepergiannya merupakan kehilangan besar bagi keluarga, dunia pers, partai, dan demokrasi Indonesia. Pernyataan itu disampaikan Hasto di Jakarta, Senin (9/11/2026).

Hasto menilai Panda mampu memadukan pengalaman jurnalistik dengan kiprah politik, dengan ketajaman berpikir dan keberanian menyampaikan kebenaran sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa. Sikap kritisnya mengajarkan bahwa demokrasi tidak boleh kehilangan suara nurani: kebenaran tidak dibungkam, kritik tidak dimusuhi, dan kekuasaan berpihak pada rakyat.

Hasto juga mengenang perlawanan Panda terhadap otoritarianisme Orde Baru, termasuk saat mendampingi Megawati Soekarnoputri di PDI.

Merujuk buku karya Ken Ward tentang Pemilu 1971, Panda pernah dipenjara bersama seorang wartawan Jepang karena menentang kecurangan pemilu pertama era Orde Baru.

Selain itu, Panda digambarkan sebagai petarung, pelobi, dan jembatan antarfaksi di partai yang mampu membaca konflik secara jernih, sebagaimana tertuang dalam bukunya, Lahir sebagai Petarung.

DPP PDI Perjuangan memberikan penghormatan melalui protokoler partai.

Hasto berharap warisan keberanian, integritas, dan komitmen demokrasi Panda diteruskan para kader, serta mendoakan agar Tuhan menerima amal pengabdian almarhum dan menguatkan keluarga yang ditinggalkan.

Foto: TEMPO

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

PDI Perjuangan Berduka, Hasto Kristiyanto Kenang Panda Nababan sebagai Wartawan Pejuang dan Politisi Petarung

https://t.co/AdCJnB3VBr

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Harusnya Jokowi Diejek karena Meletakkan Map Ijazah di Lantai, Bukan Ditangisi

Siapa yg menaruh map itu di lantai? Bukan musuh politik. Bukan penegak hukum. Bukan para pengkritik. Yang menaruhnya di lantai ya Jokowi sendiri.

Lalu apa yg mau ditangisi? Orang menaruh barangnya sendiri di lantai, lalu memungutnya sendiri. Di mana tragedinya?

Yang mestinya disorot justru sikap Jokowi. Itu map berisi ijazah. Dokumen yang katanya bukti kerja keras bertahun-tahun, hasil begadang, hasil perjuangan sekolah dan kuliah. Kok tega diletakkan di lantai? Seperti barang tak berharga. Seperti tak ada hormat pada jerih payah sendiri.

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

Pemakzulan Gibran Kian Kuat Setelah Kasus Penyadapan Terbongkar

Logikanya sederhana. Kalau presiden menjadi sasaran, wapres semestinya ikut diawasi. Kecuali satu hal: kawan tidak akan menyadap kawan.

Menurut saya, absennya nama Gibran justru memunculkan dugaan serius bahwa lingkarannya punya kaitan dgn operasi penyadapan itu. Nah hal itu yg harus dibongkar tuntas oleh penyidik, bukan ditutup-tutupi.

Sekjen DPP PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristiyanto benar. Tekanan publik kini makin terkonsolidasi terhadap wacana pemakzulan Gibran stlah kasus penyadapan terbongkar.

Sejak awal, legitimasi Gibran sudah cacat. Putusan MK Nomor 90 Tahun 2023 adalah akrobat hukum dan pelanggaran etik berat. Syarat usia dipaksakan. Lalu muncul pasal selundupan soal ijazah. Kini kasus penyadapan menambah satu pertanyaan lagi yg belum terjawab.

Jabatan wakil presiden bukan warisan keluarga. Ia amanah rakyat yang harus berdiri di atas hukum, bukan di atas rekayasa dan manipulasi kekuasaan.

[Mohamad Guntur Romli @GunRomli]

6.000 Lebih Nomor Disadap Listyo Sigit Dkk, Tapi Tak Ada Nomor Gibran, Jokowi & Gengnya. Kenapa?

Menurut Akbar Faizal, yg nomornya sendiri masuk daftar, dari ribuan nomor itu tak satu pun milik Jokowi, keluarganya, atau lingkaran Geng Solo. Tak ada Gibran. Tak ada Kahiyang. Tak ada Kaesang. Nomor Pratikno pun disebut tak ada.

Pertanyaannya sederhana: kenapa?

Kalau ini pengintaian membabi buta, mengapa hanya satu lingkaran yg steril? Logikanya, orang tidak menyadap kawannya sendiri. Yang disadap adalah yg dianggap ancaman, yg ingin dikontrol, yg ingin dikunci.

Listyo Sigit adalah Kapolri pilihan Jokowi, dilantik Jokowi pada 2021. Publik berhak bertanya: untuk siapa mesin sadap ini bekerja? Siapa yg menikmati hasilnya?