Ya Allah
Saya seorang perempuan, seorang Ibu, seorang hambaMu yang lemah dengan segala keterbatasan.
Saat ini engkau perintahkan hambaMu ini berjuang demi kehormatan bangsa dan negaraku.
Saat ini Engkau suruh hambaMu ini berjuang melawan Jokowi yang telah menghancurkan dan mempermalukan negeri tercinta ini dengan segala kebohongan dan kejahatannya.
Berikanlah pertolonganMu, bantuanMu, kekuatanMu, agar hamba kuat, tangguh dan mampu menuntaskan perjuangan ini.
Amiiin ya Rabbal'alamiin.
Mohon aminkan doa ini, sahabat semua yang saya cintai.
Tidak habis pikir. Petunjuk teknis terbaru menunjukkan YAYASAN pengelola MBG dapat insentif 6 JUTA PER HARI selama 313 hari, libur pun masih dapat. Insentif itu tanpa kena pajak.
6 juta x 313 hari=1,87 miliar per SPPG
Bayangin POLRI kelola 1.179 SPPG PER HARI DAPAT INSENTIF Rp 7,07 M dan 1 tahun jadi Rp 2,21 Triliun.
Itu pun belum yayasan lain di bawah TNI.
Udahlah bubar aja negara ini.
Dijelaskan bahwa insentif ini bukan berdasarkan output based (berlaku 2025) yaitu jumlah porsi yang diberikan, tapi malahan availability based yaitu asal sudah ada dapur meski belum beroperasi. Jelas-jelas enak donk yang penyaluran porsinya sedikit bahkan belum kerja sudah dapat 6 JUTA PER HARI. Cukup duduk manis dukung rejim.
Memang MBG INI DIBIKIN BUAT MENGGERERUK DUIT NEGARA.
Kepada elite mereka royal dan disebutkan sebagai insentif, sementara bantuan ke rakyat disebut subsidi dan dianggap beban.
Dari total Alokasi MBG sebesar 335 Triliun pada tahun 2026 tersebut, juga terdistribusi untuk fungsi2 Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan lainnya.
MBG memberikan dampak yg luas terhadap sektor Pendidikan, kesehatan, ekonomi dll
Tahun 2024, anggaran pendidikan 655 Triliun, yang ditransfer ke daerah+ dana desa sebesar 346 Triliun rupiah, atau 52,82%.✅
Tahun 2025, anggaran pendidikan 724 Triliun, transfer ke daerah sekitar 347,9 Triliun, atau 48,08 %.⬇️
Tahun 2026, anggaran pendidikan 769 Triliun, transfer ke daerah dari anggaran pendidikan menurun, menjadi hanya 264 Triliun rupiah atau 34,33%. ⬇️
Akibatnya pendanaan pendidikan di 500 lebih pemda menurun. Mereka gak sanggup gaji guru PPPK PW, sehingga hanya digaji kisaran 100 ribu (Kab.Musi Rawas) , 139 ribu (Kab.Dompu), dan 500 ribu rupiah (Langkat & Blitar) perbulan.
Berbanding 20 kali lipat lebih rendah dari gaji supir MBG dan status lebih baik dari pegawai SPPG yang diangkat jadi PPPK TANPA PW. Kenapa pegawai MBG bisa direkruit menjadi PPPK sementara guru PPPK harus Paruh waktu?
Kalau hak pendidikan diperkuat dengan PIP untuk siswa dan Sekolah rakyat adalah bentuk afirmasi kepada siswa miskin, mengapa siswa SD kelas IV di NTT yang berasal dari keluarga miskin tidak terjamah oleh program tersebut, padahal hanya ingin membeli pulpen?
Hal-hal semacam ini adalah bentuk kegagalan negara dan peringatan keras bagi mereka yang berfikir.
Jadi, siapa yang diperkuat?
15 tahun lalu, Malaysia menjadikan KPK sebagai role model pemberantasan korupsi. Mereka kagum sekali kepada independensi KPK. Sekarang, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM), KPK-nya Malaysia, kehebatan dan keberaniannya jauh melewati kita. Mereka sangat independen dan ditakuti karena bebas dari partikel kepentingan politik.
Saat ini mereka telah memenjarakan mantan Perdana Menteri Najib dan berani memenjarakan beberapa jenderal tentara dengan mengurai sindikasi korupsi di tubuh Angkatan Tentera Malaysia (ATM). Semua politisi takut untuk melakukan "gerakan tambahan" karena merasa mata SPRM ada di mana-mana.
KPK? Semua telah berubah. Mereka hanya hebat mengelola publikasi dan media. Jangankan manggil Jokowi, manggil Bobby Nasution saja nyalinya ciut. Menyentuh Fuad Maktour saja keberaniannya hanya sampai pencekalan. Ironis dan bikin aura pesimis terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia..
Wakil presiden dan Rakyat
: Gw mau polling :
Mana lebih manfaat dan mumpuni
❤ 👉 Wapres, dik @gibran_tweet
🔁 👉 Rakyat, Bro @pandji
Gak usah baperan, hanya sekedar polling.