tuntutan udah dijawab: MBG TIDAK AKAN DISTOP
"penerima manfaat MBG nyata. ada ibu hamil. emang hamilnya bisa berhenti? bayinya disuruh berhenti nyusu?"
"balita disuruh berhenti makan? anak sekolah emang gabole makan lagi?”
selevel kepala badan komunikasi pemerintah, skill komunikasi publiknya aduhai
JUST IN: Ada ribut-ribut dan polemik di unggahan instagram resmi bege'en. Bege'en tiba-tiba melakukan penyangkalan perihal narasi penghentian sementara aliran dana untuk program embege.
Di sisi lain, di kolom komentar ramai protes bahwa hingga malam ini, dana dari bege'en ke tiap kubangan lumpur belum kunjung cair.
Gimana nasib kubangan-kubangan lumpur (SPPG) di daerahmu? Apakah ada info perihal belum menerima dana dari pusat?
Mari ikuti dan simak polemik ini hingga malam Senin.
Gila, dapet info A1 dari abang SPBU
katanya mati lampu se-Sumatera ini taktik licik "mereka" gara-gara Dexlite sepi peminat karena harganya nyentuh 26 ribu. makanya sengaja dibikin mati total dan otomatis perusahaan, hotel, sampe UMKM kepaksa nyalain genset biar stok Dexlite mereka laku lagi.
menurut lo gimana?
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.
Komunikasi politik Gibran menurut gw memang perlu diwaspadai.
Tidak seperti sebelah, dia irit bicara supaya tidak dihujat. Dia juga tidak pernah membalas hujatan kecuali halus banget kayak menghadapi Pandji.
Ketika yang satu sibuk mengkritik media, dia tetap diam. Dia bahkan jarang bicara di media.
Tapi Gibran selalu riding wave isu2 viral biar terus muncul namanya di media.
Saat bencana datang, dia hadir. Saat ada yang dizalimi, dia hadir. Seperti kasus lomba MPR ini.
Supaya apa? Supaya terlihat banyak kerja dan sedikit bicara. Sehingga sentimen terhadap Gibran tetap positif di kalangan masyarakat dan pemilih muda menjelang 2029.
Bahkan dia membiarkan dirinya dihujat dan dijadikan meme supaya bisa menampung simpati orang2 Indo.
Ingatlah kawan
2029 sudah semakin dekat
Harus diantisipasi gaya komunikasi Gibran.
Source gambar: https://t.co/mkGPtYTypz
Udah pada liat kasus di Final Cerdas Cermat Empat Pilar MPR RI 2026 ini belum?
Intinya ada peserta yang udah menjawab pertanyaan dengan benar, namun oleh juri dianggap salah. Pertanyaan kemudian dilempar ke tim lain. Tim lain jawab dengan jawaban yang sama dan dianggap benar.
Peserta yang sebelumnya menjawab protes (dengan cara yang cukup elegan) tapi tidak digubris oleh Juri. Bahkan malah disalahkan oldh juri lain.
Gimana menurut kalian?
Beberapa informan kami yang bekerja di kubangan lumpur (espepege), mulai gencar diberikan instruksi untuk melakukan campaign perihal "cara komplain menu embege yang baik"
Ckckckckck. Ada aja ya cara rezim buat ngebungkam praktik-praktik busuk sebuah program.
That "Komplain Yang Baik = Komunikasi Yang Baik = Perbaikan Yang Nyata"
(((Perbaikan Yang Nyata)))
Apakah ada perbaikan pada HAM kita setelah Ibu Sumarsih selama 19 tahun melakukan komplain dengan cara yang baik, sopan, dan santun saben Kamis di depan istana negara?
🤷🏻♀️