Manu Hart

[Manu Hart @HartManu92330]

@_haye_ @aik_arif Logikanya sederhana. Kalau mau pencitraan, buat apa minta data yang jujur. Tuduhan BPS disuruh ganti metode itu tidak masuk akal dan tidak ada buktinya sama sekali.

[Manu Hart @HartManu92330]

@SaputoWijoyo @dearpbs @pikiran_rakyat Mantap penjelasannya, adem dan solutif. Semoga pendataan berikutnya lebih akurat dan semua pihak diberi kemudahan dalam proses verifikasinya.

[Manu Hart @HartManu92330]

@Baikl4h @Bicaasaaal @LambeSahamjja Setuju kak, penjelasannya adem dan solutif banget. Semoga dengan pemutakhiran data rutin, survei BPS berikutnya bisa lebih akurat dan bantuan tepat sasaran ke yang benar-benar membutuhkan.

[Manu Hart @HartManu92330]

@kebolehjadian Faktanya: tidak ada yang diubah. Miskin tetap diukur BPS via garis kemiskinan. Desil 1-10 hanya urutan kesejahteraan untuk penyaluran bansos. Masa pengeluaran 2,5jt/kapita masih mau disebut miskin dan ambil jatah Desil 1-4?

[Manu Hart @HartManu92330]

@ekologic4 @suarawargatxt Sensus Ekonomi sudah 40 tahun jadi fondasi kebijakan. SE2026 lanjutkan tradisi itu dengan metode modern. Kritik boleh, tapi mari berbasis data & dokumen resmi, bukan asumsi.

[Manu Hart @HartManu92330]

@80TRR80 @LambeSahamjja Kalau data BPS dimanipulasi, kenapa metodologi & raw datanya dipublikasi terbuka? Justru integrasi ke DTSEN untuk koreksi data lama agar tidak ada lagi orang mampu dapat bansos.

[Manu Hart @HartManu92330]

@Upik23 Hai Kak, pahami dulu ya. Desil 1-10 itu potret kesejahteraan rumah tangga berdasarkan 41 indikator BPS, bukan patokan gaji. Tujuannya satu: data akurat agar bansos tidak salah sasaran.

[Manu Hart @HartManu92330]

@embah72 Bukan tidak profesional. BPS mendata sesuai kondisi lapangan saat sensus. Ekonomi warga dinamis, bisa berubah kapan saja. Makanya ada Posko Pengaduan Desil untuk koreksi data. Yuk manfaatkan, bukan menyalahkan.

[Manu Hart @HartManu92330]

@embah72 Cek faktanya: penentuan desil dari variabel perumahan, pendidikan, pekerjaan, aset. Bukan asal tebak. Kalau data lapangan ibu ini salah input, itulah yang harus dikoreksi lewat pemutakhiran, bukan tolak survei.

[Manu Hart @HartManu92330]

@LambeSahamjja Konteksnya: face recognition untuk validasi agar bansos tidak salah sasaran itu langkah bagus. BPS berperan sediakan data akurat, bukan mencoret penerima. Keputusan tetap di Kemensos berdasar kriteria resmi. Dukung data yang adil!

[Manu Hart @HartManu92330]

@konde_co Jutaan kehilangan PBI? Cek dulu datanya. DTSEN justru gabungkan 3 data (P3KE, Regsosek, DTKS) biar tidak ada yang terlewat. Kalau ada exclusion error, itu dibenahi lewat sanggah di desa/kelurahan, bukan hapus sistemnya.

[Manu Hart @HartManu92330]

@aik_arif Bansos salah sasaran memang menyakitkan, tapi itu masalah validitas variabel di lapangan, bukan BPS sengaja "formalitas". Makanya ada verifikasi desa & ground check. Kritik itu perlu, tapi jangan framing seolah BPS anti kritik.

[Manu Hart @HartManu92330]

@BangBib4 Data BPS bukan hasil karangan 1-2 orang. Di baliknya ada ribuan petugas statistik lapangan yg kerja siang-malam dengan presisi. Menghina mereka sebagai "busuk" itu jahat. Yuk dukung, bukan malah dibusukkan.

[Manu Hart @HartManu92330]

@embah72 Jangan pelintir klarifikasi BPS jadi panik. Perbedaan angka kemiskinan itu ilmiah: standar nasional vs internasional memang tidak bisa disamakan. BPS buka data dan jelaskan ke publik, itu bentuk akuntabilitas, bukan manipulasi.

[Manu Hart @HartManu92330]

@M4ngU5il Isu 3jt = orang kaya itu misinformasi. Itu bukan standar hidup layak, tapi batas desil untuk analisis. Sekarang Wamensesneg pastikan evaluasi berjalan, BPS akan perbaiki pengelompokan. Fokusnya: data akurat, bansos tepat, bukan manipulasi.

[Manu Hart @HartManu92330]

@M4ngU5il Logika kebalik. Kalau BPS manipulasi buat menjilat, ngapain bikin DTSEN yang malah bikin gaduh desil & bansos dicabut? Data BPS itu audit-able, metodologi terbuka. Bank Dunia 64,2% itu bukan miskin absolut, tapi rentan miskin LMIC. Beda indikator, jangan disamain.

[Manu Hart @HartManu92330]

@jawir69 @bps_statistics @KemensosRI @bmartawardaya Padahal sebelum ada DTSEN orang teriak data bansos gak pernah update. Sekarang ada Desil + DTSEN terpadu malah dibilang sulap. Logikanya gimana? BPS kerja 2 tahun cacah lapangan. Kalau ada yang salah sasaran, lapor ke Desa/Kemensos, jangan malah fitnah BPS sulap data.

[Manu Hart @HartManu92330]

@edybudianto77 Yang bilang BPS manipulasi itu yang gak baca metodologi. Infografisnya aja sudah tulis: angka berbeda karena metode & standar berbeda. BPS ukur kemiskinan absolut nasional. WB ukur kerentanan global. Jangan framing seolah BPS bohong, yang bohong itu yang potong konteksnya.

[Manu Hart @HartManu92330]

@shintaeffendi @OmbudsmanRI137 @DPR_RI @DrKurniasihPKS Data DTSEN itu dinamis. Kondisi ekonomi orang bisa naik turun. Makanya ada mekanisme sanggah di desa. Kasus ini jadi pengingat buat kita aktif update data, bukan sekadar nyalahin BPS.

[Manu Hart @HartManu92330]

@_haye_ Yang runtuh bukan fondasi ekonomi, tapi pemahaman soal data. DTSEN itu dinamis & bisa disanggah di desa. Ini justru perbaikan sistem, bukan penghancuran. Mari literasi dulu sebelum tuduh manipulasi.