Kmaren terima kabar resmi Pak @NataliusPigai2 membatalkan kehadiran di @KompasTV. Apa alasan? Versinya banyak yg nyampe ke saya. Hy mau bilang, sbg pejabat publik hrs jaga mulut. Anda bukan kitab suci yg pasti benar dan butuh tafsir untuk dimengerti. Case closed! Thanks. Tabik
Anaknya diracuni, giliran minta pertanggungjawaban ditekan dengan syarat gak boleh curhat disosmed jika tidak bersedia maka anak akan dibiarkan tanpa dibantu perobatanya. Kurang brengsek gmna lagi tuh program 😡
Jujur, aku kagum betul sama ini negara.
Ada rakyat mengkritisi program pemerintah dengan cara-cara baik dan memberikan saran baik, enggak didengar. Malah dicibir habis-habisan dalam setiap pidato presiden.
Giliran ada Ketua BEM salah satu Universitas di Indonesia mengkritisi dengan menyurati PBB dan menggalakkan istilah "Maling Berkedok Gizi" dalam panggung-panggung organisasi, eh malah mendapat teror sana sini sampai orang tuanya ketakutan.
Dan, yang bikin makin takjub, Istana malah merespon: makanya kalau kritik pakai etika.
Woi, itu rakyat lu kena terror karena kritis menyuarakan aspirasinya.
Malah ditanggepin begitu.
Jadi ya enggak heran kenapa orang kritis di negeri ini selalu diterror kepala babi, bangkai ayam, di lempar telur busuk, dan di lempar bom molotov, orang negaranya saja tidak bereaksi apa-apa terhadap pelaku terror pada mereka yang keras bersuara.
Katanya kritik sebagai vitamin, tapi nyatanya?
Ternyata Kapolresta Sleman punya rekam jejak lain. Dia membela anak petinggi FIF yang telah menabrak Argo Ericko Afandi, mahasiswa Fakultas Hukum UGM hingga tewas. Kawal kasus Kapolres Sleman ini.
LARAS vs LARAS SENJATA NEGARA |
Pembunuh sekelas Sambo bisa dinegosiasikan, koruptor bisa dipeluk, perampok uang rakyat bisa disebut "khilaf" & diringankan hukumannya krn bersikap sopan di ruang sidang.
_______________
Tapi Laras ???
Ia diperlakukan seolah - olah ancaman strategis nasional.
Laras diangggap lebih mematikan, ketimbang pembunuh Affan Kurniawan.
Laras lebih berbahaya daripada ratusan koruptor di Republik "Komorbid" ini.
Bahkan, Laras tampak lebih tangguh, pun jauh "lebih baja" dibandingkan Rantis "lapis baja" Rimueng/ Panus ASPV 4x4/ Leopard 44, yg didukung mesin Diesel 3.200 cc (200 hp/470 Nm) & bodi full armor plate, dgn kaca NIJ Level 3 tahan peluru, milik korps Brimob Polri.
_____________
Di Republik Komorbid ini,
yg mematikan bukan peluru, melainkan kebenaran yg tak punya beking.
Bahkan, alat gebuk negara, bisa sedemikian gentar dgn seorang warga sipil, yg tak bersenjata, tanpa kekuasaan, pun tanpa jejaring kekuasaan.
.
.
| @JimlyAs
RICH BRIAN - WHERE IS MY HEAD? WORLD TOUR 2025/2026 ✨
Bangga banget karena perjalanan world tour ini dimulai dari sini - dari Asia, dari Indonesia.
Dan lebih spesial lagi, Jakarta menjadi kota pembuka tur dunia ini - kota kelahirannya sendiri. 🇮🇩🔥
Sebuah momen bersejarah, ketika salah satu musisi Indonesia paling berpengaruh di dunia kembali ke rumah untuk membuka Where Is My Head? World Tour.
📅 November 29, 2025
📍 Beach City International Stadium
🎟️ Tickets: https://t.co/I8xR9AXmGq - jangan sampai kehabisan!
Ceritakan apa yang kalian rasakan melihat langkah besar Rich Brian ini, dan jadi bagian dari sejarahnya langsung! Tag teman yang wajib nonton konser ini 👇
RICH BRIAN: WHERE IS MY HEAD? 2025/2026 World Tour Jakarta
Proudly presented by @aloka.id ✨
#RichBrian #WhereIsMyHeadTour #Jakarta #BrianBackHome #IndonesiaProud #ALOKA #Concert #WIMHJakarta #RichBrianLive #JakartaConcert #HomeComing
Orang tua diminta tanda tangan tidak menuntut secara hukum bila anak sebagai penerima manfaat MBG mengalami risiko seperti keracunan. Berikut ulasan lengkapnya!
Via @detikjatengcom
https://t.co/7B3Dl6rfeW
DPR tidak berani menemui dan berdialog tentang kekecewaan Rakyat terhadap kinerjanya yg tidak berpihak pada Rakyat, malah arogan pada Rakyat. Ayo terus suarakan keadilan Rakyat menuntut pertanggung jawaban kinerja DPR .
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dinilai bersikap tidak bijak dan terkesan pengecut karena tidak merespons aksi massa yang telah berlangsung pada Senin, 25 dan Kamis, 28 Agustus 2025.
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (FORMAPPI), Lucius Karus menilai, selama empat hari massa mendatangi kompleks parlemen, tak sekalipun DPR sebagai lembaga menjumpai massa atau sekadar memberikan tanggapan resmi atas tuntutan yang disuarakan pendemo.
"Respons yang muncul justru adalah pernyataan konyol anggota DPR Sahroni yang mendukung aparat untuk menangkap pendemo yang anarkis dan di bawah umur," kata Lucius, Jumat, 29 Agustus 2025.
Menurutnya, tuntutan massa jelas berpusat pada DPR. Dimana, lanjut dia, hal itu berkaitan dengan tunjangan dewan yang dinilai terlalu tinggi.
"Alasannya karena tunjangan DPR dinilai terlalu tinggi sedangkan rakyat kebanyakan sedang kesulitan secara ekonomi. Tujuan aksi demonstrasi agar tunjangan-tunjangan tak masuk akal itu dibatalkan sekaligus mendorong DPR untuk lebih peduli pada rakyat," katanya.
Lucius menyayangkan DPR yang memilih menghindar dari rakyat.
"Bagaimana bisa DPR justru memilih untuk menghindar. Rapat-rapat ditiadakan agar anggota tidak berhadapan langsung dengan massa. Ini sungguh sebuah pilihan yang boleh dibilang agak 'pengecut'," katanya.
Ia menegaskan, aksi massa ini murni ditujukan kepada DPR, bukan pihak lain. Maka, seharusnya DPR disebut bertanggung jawab penuh untuk menghadapi tuntutan rakyat.
"Bagaimana bisa DPR sebagai wakil rakyat justru takut dengan rakyatnya sendiri. Siapa sesungguhnya anggota-anggota DPR ini. Bagaimana bisa mereka mengaku wakil rakyat, tetapi tak mau bertemu dengan rakyat?" ujar dia.
Lucius juga mengingatkan bahwa hilangnya kepercayaan publik terhadap DPR sama saja dengan hilangnya legitimasi sebagai wakil rakyat.
"Fungsi DPR sebagai wakil rakyat itu didasarkan pada kepercayaan. Kalau rakyat tidak percaya lagi seperti yang terlihat dalam aksi massa sepekan ini, ya harusnya tak ada alasan lagi anggota DPR melanjutkan perannya sebagai wakil rakyat," ujarnya.
Menyoroti jatuhnya korban dalam aksi terbaru, Lucius mendesak DPR segera mengambil sikap.
"Dengan jatuhnya korban dilihat rakyat, DPR harus segera menyatakan sikap resmi mereka sekaligus memastikan aparat keamanan bekerja profesional dan tidak menggunakan kekerasan," kata dia.
Lebih lanjut dia mengatakan, DPR tidak bisa lagi bersembunyi.
"Bukan waktunya lagi bagi DPR untuk diam, karena emosi rakyat semakin tinggi setelah jatuhnya korban. Saatnya DPR membuktikan semua anggapan dan sikap tidak percaya publik kepada mereka dijawab melalui respons yang bijak dan tepat," katanya.
___
#VIVANEWS #DPRRI
Apa pertimbangan hukumnya ? Yahhh....begitulah jika keadilan diduga telah digadaikan...dibarter atau apalahhh, sehingga kejahatan luar biasa korupsi terus didiscount hukumannya....? Koruptor happy ...😎
Sebelumnya, Mahkamah Agung memutuskan mengurangi hukuman Setya Novanto dari 15 tahun penjara menjadi 12,5 tahun dalam perkara korupsi proyek KTP-E.
https://t.co/gjPM51t0CD