in this ekonomi wajib punya BPJS
kalo bisa yang berbayar
dapat fasilitas kalo gk dipake:
- Scalling rutin,
- perawatan akar gigi,
- tambal gigi,
- cek up rutin gigi bocil,
- medical checkup
- ganti kacamata
Bank Mandiri kemaren bagi dividen
di plafrom sebelah ada yang bagi cerita
kalo mau dapat 72juta dividen
harus punya 1928 lot saham BMRI
artinya itu senilai 814 juta
jika 72 juta di bagi 12 bulan
makanya tiap bulan dapat 6 juta
jika kamu kebutuhan hidupnya 6 juta
kamu cukup punya 814 juta
saham BMRI saja
sudah cukup menghidupi
Gajinya Rp 12 juta, Supervisor di perusahaan swasta. Istri, 2 anak. Rumah KPR. Mobil cicilan.
Dari luar: sukses.
Tapi tiap tanggal 27, dia udah gelisah. Karena gaji tanggal 28 udah habis di tanggal 3.
Tabungan: nol.
Dana darurat: gak ada.
Investasi: gak pernah.
Umur 35. Dan dia baru sadar: dia berlari kencang tapi gak ke mana-mana.
RAT RACE!
Guys, gue mau ceritain tentang seorang laki-laki yang tampil ke mana-mana pakai kaos oblong dan sandal jepit.
Tidak pernah masuk daftar Forbes dunia.
Tidak suka sorotan kamera.
Tidak pernah berpidato di forum nasional.
Tapi dia mungkin adalah orang paling berpengaruh di Indonesia yang tidak pernah kalian dengar namanya di berita utama.
Namanya Haji Isam.
Nama aslinya Andi Samsuddin Arsyad.
Lahir di Batu Licin, Kalimantan Selatan, 1 Januari 1977.
Anak keenam dari 14 bersaudara.
Keluarga pas-pasan.
Tidak bisa kuliah karena tidak ada biaya.
Pekerjaannya dulu:
tukang ojek. Supir truk kayu.
Penebang pohon.
Buruh angkut di pelabuhan.
Operator ekskavator. Buruh tambang.
Sekarang: kekayaannya diperkirakan Rp101 triliun.
Dan tiga menteri dalam kabinet Prabowo adalah orang-orang yang terhubung langsung dengannya.
Ini bukan cerita sukses biasa. Ini cerita tentang bagaimana kekuasaan sejati bekerja di Indonesia.
Mulai dari awalnya:
Tahun 2001 Haji Isam bertemu Johan Maulana, pengusaha tambang batu bara lokal yang disegani di Kalimantan Selatan.
Dua tahun berguru.
Belajar cara mengelola tambang, mengatur logistik, dan berurusan dengan birokrasi perizinan daerah.
Tahun 2003 Johan memberikan pinjaman modal untuk menyewa alat berat pertambangan.
Haji Isam mendirikan CV Jhon Baratama.
Mulai sebagai subkontraktor untuk Arutmin Indonesia anak usaha Bumi Resources milik keluarga Bakrie.
Dari satu CV kecil dalam kurang dari dua dekade lahirlah Jhonlin Group dengan sekitar 60 anak perusahaan.
Tambang batu bara.
Perkebunan sawit.
Logistik.
Kapal tongkang lebih dari 70 unit.
Pelabuhan ekspor sendiri.
Maskapai charter sendiri.
Pabrik biodiesel.
Pabrik gula.
Perkebunan tebu 20.000 hektar.
Dan ini yang membuat Haji Isam berbeda dari konglomerat biasa:
Dia tidak menunggu izin dari Jakarta.
Dia menguasai lapangan dulu lalu Jakarta yang datang kepadanya.
Pelabuhan ekspor batu bara dan CPO di Kalimantan Selatan dikuasai Jhonlin Group.
Siapapun yang mau ekspor dari sana harus lewat infrastruktur miliknya.
Siapapun yang mau bisnis bertahan di sana harus mengikuti aturan mainnya.
Dan karena supply batu bara Indonesia sangat bergantung pada jaringan logistiknya pemerintah pusat pun tidak bisa mengabaikannya.
Kalau jalur logistik Jhonlin terganggu pasokan energi nasional terganggu.
Dalam satu posisi dia punya leverage terhadap seluruh negara.
Dan ini yang membuat seluruh ekosistem politiknya tidak bisa digoyahkan:
Di tingkat lokal dia menyerap ribuan tenaga kerja. Membangun rumah sakit.
Memberangkatkan ribuan warga umrah dan haji setiap tahun.
Membiayai pendidikan anak-anak setempat.
Program sosial massal.
Hasilnya:
warga lokal merasa Jhonlin Group adalah berkah nyata.
Bukan pemerintah tapi Haji Isam yang terasa hadir dalam kehidupan sehari-hari mereka.
Dan kalau ada tuntutan hukum atau aturan dari Jakarta yang mengancam bisnisnya warga yang takut kehilangan mata pencarian akan dengan sukarela memasang badan.
Perisai sosial yang tidak bisa dibeli oleh anggaran negara manapun.
Dan di tingkat nasional inilah yang paling mengejutkan:
Pemilu 2019:
Haji Isam masuk sebagai Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Maruf Amin.
Pemilu 2024:
dikabarkan menggelontorkan dana kampanye dalam jumlah sangat besar untuk memenangkan Prabowo-Gibran.
Di saat konglomerat lama Jakarta masih ragu dan cari aman Haji Isam sudah berpihak tegas.
Dan hasilnya bisa dilihat di susunan Kabinet Merah Putih:
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sepupu kandung Haji Isam.
Pendiri Tiran Group.
Pernah menjabat sebagai komisaris utama PT Jhon Agroraya.
Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mantan direktur yang lama berkecimpung dalam struktur korporasi Jhonlin Group.
Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodong pernah menjabat komisaris di perusahaan milik anak-anak Haji Isam:
Joni Saputra dan Liana Saputri.
Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar menikah dengan Nur Andi Arinawati Arsyad adik kandung perempuan Haji Isam.
Menteri Perdagangan Budi Santoso memiliki kedekatan strategis dengan lingkaran bisnis ekspor impor Jhonlin Group.
Lima posisi kementerian.
Pertanian.
Perhubungan.
Pekerjaan Umum. Kehutanan.
Perdagangan.
Lima kementerian yang paling langsung mempengaruhi ekspansi bisnis tambang, sawit, infrastruktur, dan logistik.
Dan ini yang paling mengerikan:
Prabowo menunjuk Haji Isam langsung sebagai motor penggerak food estate Papua Selatan proyek pembukaan lahan hampir 3 juta hektar di Merauke, Boven Digoel, dan Mapi.
Untuk itu Haji Isam terbang ke China. Menandatangani kontrak pembelian 2.000 unit ekskavator sekaligus dari Sunny Group.
Nilai transaksi:
250 juta dolar atau sekitar Rp4 triliun. Pemesanan alat berat tunggal terbesar dalam sejarah dunia.
Dan ekskavator-ekskavator itu sudah mendarat di Papua Selatan.
Dikawal aparat militer bersenjata.
Mulai meratakan hutan ulayat masyarakat adat.
Dan ini yang paling menyedihkan dari seluruh cerita ini:
Suku Yei mendapati tanah ulayat mereka tiba-tiba dipasangi papan bertuliskan "Tanah Milik TNI AD." Suku Auyu menancapkan salib merah di tengah hutan sebagai tanda larangan adat satu-satunya cara mereka melawan.
107.000 pengungsi Papua.
Tidak ada di berita utama Indonesia.
Film dokumenter yang mencoba menceritakan semua ini Pesta Babi dilarang diputar di beberapa daerah. Nonton bareng dibubarkan paksa.
Diskusi di Universitas Kairun Ternate dihentikan oleh Kodim setempat.
Dan soal hukum Haji Isam sudah teruji:
Tahun 2021 konsultan pajak PT Jhonlin Baratama terbukti menyuap pejabat Ditjen Pajak senilai 3 juta dolar Singapura.
Tujuannya: merekayasa dan menurunkan kewajiban pajak perusahaan tahun 2016-2017.
Pejabat pajak mengaku menerima.
Konsultan pajak divonis bersalah.
Haji Isam?
Bersih di mata hukum.
Pengacaranya berhasil membangun argumen bahwa sebagai pemilik saham di puncak holding dia tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam kebijakan operasional anak perusahaan.
Sistem hukum kita tidak punya alat yang cukup untuk menyentuh puncak piramida.
Dan ini yang paling fundamental untuk dipahami:
Di zaman Orde Baru pengusaha butuh restu Jakarta untuk bisa berbisnis.
Izin dari menteri.
Proteksi dari istana.
Tanpa itu bisnis tutup.
Sekarang polanya terbalik.
Jakarta yang butuh Haji Isam.
Butuh batu baranya agar listrik Jawa tidak padam.
Butuh kontribusi ekspornya agar ekonomi tidak kolaps.
Butuh dana kampanyenya agar bisa menang pemilu.
Orang yang butuh adalah orang yang tidak bisa membuat keputusan yang merugikan pemberi kebutuhannya.
Haji Isam bukan anomali.
Dia adalah produk sempurna dari sistem yang kita bangun sejak reformasi 1998.
Sistem yang desentralisasinya memindahkan kekuasaan perizinan ke daerah.
Yang ongkos politiknya sangat mahal sehingga semua politisi butuh penyandang dana.
Yang penegakan hukumnya tidak bisa menyentuh puncak piramida.
Dalam sistem seperti itu orang yang paling cerdas, paling berani, dan paling agresif dalam menguasai sumber daya alam dan jalur logistik akan menjadi penguasa yang sesungguhnya.
Bukan presiden.
Bukan menteri.
Tapi orang yang menentukan siapa yang menjadi presiden dan menteri.
Pesta Babi bukan hanya tentang Papua.
Pesta Babi adalah tentang siapa yang benar-benar menentukan nasib Indonesia dan siapa yang menanggung biaya dari pesta itu.
Jawabannya tidak akan pernah kalian temukan di pidato Rapat Paripurna DPR.
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini โ digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.
Ngerii, hampir 100jt dari freelance.
Buat yang ga tahu apa itu Upwork, simpelnya aplikasi buat kamu freelance cari job.
Bayarannya gede apalagi jika projectnya adalah dari luar, bukan Indonesia.
Gaji gede emang karena standart harga disana segitu, yang mana di Indo itu gede.
awalnya mau beli gree tpi harga jadi bahan pertimbangan karna belum beli barang elektronik lain. akhirnya beraniin diri beli anaknya (flife) dan yap begini penampakan jam 1 siang dengan panasnya matahari cikarang di luar rumah