The countdown to #IETD2026 is on, Sobat Essentials! ๐
Three days of big ideas, meaningful conversations, and new opportunities to accelerate Indonesiaโs energy transition.
From energy security and green investment to youth action and regional energy development, explore the conversations shaping a more competitive, secure, and sustainable energy future.
Pemerintah Thailand baru mengesahkan $1.5 miliar untuk insentif program rooftop solar โPeopleโs Solarโ dengan target 1O GW PLTS Atap di 1 -1,5 juta rumah dengan kapasitas 5-10 kW/instalasi.
Subsidi sebesar 50 ribu Baht/rumah dan ada pinjaman lunak yang diberikan bank pemerintah. Kelebihan listrik dapat dikirimkan ke grid dengan tarif pembelian 2.2 Bath/Rp1180/kWh dengan maksimum 5 kWh. Ini adalah program untuk mengatasi krisis energi dan mengurangi tekanan harga energi yang diimpor.
Program di Thailand ini dapat jadi contoh untuk @prabowo@bahlillahadalia@PerekonomianRI@BappenasRI dan Danantara Indonesia sebagai bagian dari program PLTS 100 GWp. Potensi PLTS Atap di bangunan rumah >2200 VA 15-20 GW.
Pemerintah bisa mendorong adopsinya dengan memberikan insentif pinjaman berbunga rendah & mengembalikan net-metering dengan nilai 75% tarif listrik. Syukur kalau bisa dapat subsidi 10%-20% dari capex. Ketentuan ini bisa dimasukkan dalam rancangan Perpres PLTS 100 GW @djebtke@KementerianESDM #PLTS100GW.
https://t.co/dZrcEvpXRY
...hingga memperluas akses energi bersih dan air bersih bagi masyarakat, anak muda punya peran penting dalam mendorong #transisienergi di Indonesia.
IESR juga mendukung gerakan anak muda melalui Generasi Energi Bersih, wadah untuk belajar, berkolaborasi, dan bergerak bersama lewat edukasi, kampanye, serta advokasi energi bersih.
Karena anak muda bukan cuma pewaris masa depan, tetapi juga penggerak perubahan hari ini. โ๐
Sobat Essentials, semangat Sumpah Pemuda juga bisa diwujudkan lewat aksi nyata untuk energi yang lebih bersih! ๐ฎ๐ฉ
Mulai dari menggerakkan komunitas lintas kampus, menghadirkan inovasi energi surya untuk pertanian...
Sobat Essentials! โกThe Indonesian government continues to push forward various energy initiatives. However, power outages and fuel shortages indicate that challenges regarding energy security still need to be addressed.
Through a series of cross-sector dialogues, the Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD) 2026 will explore how transforming the energy sector can strengthen #EnergySecurity, drive economic growth, and boost Indonesiaโs competitiveness.
Join us for #IETD2026!
๐ December 1โ3, 2026
๐ Check out the agenda and register at https://t.co/8OCzPWIiAe
Sobat Essentials! Kendaraan listrik (EV) tidak hanya bisa diisi dayanya, tetapi juga bisa mengalirkan kembali listrik ke jaringan rumah atau grid.
Bahas bersama IESR dalam Live Podcast Pojok Energi dengan topik "Vehicle-to-Grid (V2G): Masa Depan Integrasi Kendaraan Listrik dan Sistem Kelistrikan Indonesia" bersama Faris Adnan, Kepala Teknologi Sistem Transportasi IESR dan Kharisma Utomo Mulyodinoto, Pengembangan Bisnis dan Mutu, PT PLN Electricity Services
๐ Hari/Tanggal: Rabu, 28 Oktober 2026
โฐ Waktu: 13.30โ15.00 WIB
๐ Live on: https://t.co/I7u5t4JROj
Perpres 107/2026 mengubah impor minyak mentah, BBM, dan LPG dari tender B2B Pertamina menjadi G2G/G2B.
BLU Lemigas mengadakan, lalu Pertamina membeli dari BLU. Aturan ini bisa pasokan lebih cepat dan pasti, posisi tawar negara kuat, sumber pasokan terdiversifikasi dari negara lain, selain Timur Tengah.
Tapi Lemigas belum berpengalaman berdagang minyak, BBM, LPG, tanpa proses tender harga sulit teruji, ada beban fiskal subsidi, dan bisa jadi ketergantungan pada pemasok tertentu. Biaya pengadaan BBM & LPG oleh Pertamina bisa jadi lebih mahal karena ada biaya transaksi. Perubahan mekanisme impor mungkin dapat membantu pemerintah mengamankan pasokan minyak dan BBM dari luar negeri.
Tetapi persoalan kelangkaan yang dialami masyarakat tidak selesai hanya dengan mengubah cara membeli minyak. Pemerintah harus memastikan BBM tersedia sampai ke SPBU, Pertamina memiliki kemampuan keuangan yang memadai, dan sistem distribusi mampu mengantisipasi gangguan. Lebih jauh, ketahanan energi Indonesia harus dibangun dengan mengurangi ketergantungan pada BBM impor melalui elektrifikasi transportasi dan penggunaan energi terbarukan.
https://t.co/7EZntIL3nY
Di hari ini, kita perlu berefleksi kembali, apakah listrik tersedia, sistemnya tahan terhadap gangguan, dapat diandalkan dan juga bersih, karena #energiterbarukan adalah fondasi ketahanan ekonomi dan energi Indonesia.
Unduh studi kami untuk mengetahui lebih mengenai elektrifikasi yang dapat meningkatkan pertumbuhan permintaan listrik di https://t.co/RNQQNXSnjv ๐
Sobat Essentials, selamat hari listrik nasional!
Kemarin, 27 Oktober 2026, kita memperingati hari listrik nasional ke-81. Selama 81 tahun, apakah kelistrikan kita sudah andal?
Faktanya, kita masih merasakan krisis energi, seperti pemadaman listrik dan juga krisis BBM.
Sobat Essentials! Kendaraan listrik (EV) tidak hanya bisa diisi dayanya, tetapi juga bisa mengalirkan kembali listrik ke jaringan rumah atau grid.
Bahas bersama IESR dalam Live Podcast Pojok Energi dengan topik "Vehicle-to-Grid (V2G): Masa Depan Integrasi Kendaraan Listrik dan Sistem Kelistrikan Indonesia" bersama Faris Adnan, Kepala Teknologi Sistem Transportasi IESR dan Kharisma Utomo Mulyodinoto, Pengembangan Bisnis dan Mutu, PT PLN Electricity Services
๐ Hari/Tanggal: Rabu, 28 Oktober 2026
โฐ Waktu: 13.30โ15.00 WIB
๐ Live on: https://t.co/I7u5t4JROj
Selamat Hari Listrik Nasional ke-81 @KementerianESDM@_pln_id.
Now we are living in the age of electrcity. Ketersediaan listrik yang cukup, andal dan terjangkau adalah kunci Indonesia bertumbuh mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.
Di COP-31, diusulkan untuk tercapai persetujuan โ35% electricity by 2035 goal.โ Hari ini global electricity in final energy consumption baru mencapai 23%.
Untuk Indonesia baru mencapai 20%. Untuk mencapai 35% di 2035, total konsumsi listrik harus naik dari 455 TWh jadi 971 TWh dalam 10 tahun ke depan, dengan kebutuhan investasi ~USD360 miliar. PLN memasok ~75% dari kebutuhan listrik ini.
Artinya dalam satu dekade mendatang, pengembangan pasokan energi bersih, jaringan listrik harus dibangun dengan konsisten, didukung dengan pendanaan yang memadai @dewanenergi@BappenasRI@KemenkeuRI.
Sejak Juni, konsumsi Pertalite naik di atas kuota rata-rata, jadi 8,4-8,6 ribu kL/hari. Dengan ini, dipastikan kuota 29,27 juta kL akan habis sebelum akhir tahun.
Kuota ini jadi salah satu biang keladi ketersediaan & pasokan BBM tidak lancar sejak Juli di berbagai provinsi. @KementerianESDM perlu mempertimbangkan menaikkan kuota untuk menjaga kecukupan BBM masyarakat, walaupun beban kompensasi pemerintah naik & beban fiskal tambah berat.
Diperkirakan konsumsi Pertalite naik 0.35 - 0.93 juta KL di atas kuota hingga akhir 2026. Dengan ini, tambahan kompensasi ke Pertamina 1.72 - 4,65 triliun, dengan asumsi selisih harga jual dan biaya pokok penyediaan Rp5000/lt.
Kalau pemerintah menggunakan 1.7 T untuk memberikan insentif motor listrik, dengan besaran 5 juta/motor, ada 340 ribu motor listrik yang setiap tahun dapat memangkas 68 juta liter BBM, mengurangi impor 428 ribu barel/tahun, 340 miliar subsidi/tahun & $34.2 juta devisa.
Pemerintah @prabowo@PerekonomianRI@KemenkeuRI@KemensetnegRI@bahlillahadalia harus buat pilihan bijak untuk mencapai ketahanan & kemandirian energi.
https://t.co/ilVEkPju70
@KementerianESDM@djebtke@_pln_id perlu memprioritaskan pembangunan 80 MW PLTS & 100 MWh BESS di Kapuas & sistem lain yang terdampak krisis listrik, dengan total capex $80 juta. Kalau dikerjakan sekarang, dalam 18 bulan selesai. Jadi tidak perlu sewa diesel selama 5 tahun.
PLTS +BESS produksi listrik dengan harga $1400/kWh, 70% lebih rendah dari pada PLTD, menghemat $30 juta/tahun dari bahan bakar, biaya sewa diesel & logistik. Ini akan memberikan pengembalian investasi dalam 3 tahun. Aneh jika PLN tidak mengambil opsi ini tapi malah memilih opsi yang lebih mahal dan menguntungkan penyewa diesel @Danantara_ri@KPK_RI@bpkri.
https://t.co/1GrQwa2iGy
Di tengah upaya Presiden @prabowo ingin mengurangi ketergantungan BBM dengan program PLTS 100 GW, Pemkab Kapuas dan PLN malah berencana menyewa PLTD. Kenapa muncul rencana ini?
Dipicu oleh pemadaman yang terus terjadi karena defisit pasokan listrik di sistem Kalimantan dan ketiadaan rencana PLN membangun pembangkit listrik di Kapuas. Solusi sewa diesel jadi obat sementara mengatasi pemadaman bergilir tapi tidak menyelesaikan akar persoalan.
PLTD ini memproduksi listrik Rp5000-6500/kWh, akan lebih tinggi kalau harga solar naik. Dampaknya adalah tambahan beban subsidi bagi negara. Tidak ada solusi cepat. Tapi..
https://t.co/1GrQwa2iGy
1โฃ Jalur nilai tukar. Penurunan status MSCI menyebabkan pelarian modal asing yang masif sehingga menyebabkan depresiasi nilai tukar rupiah. Rupiah yang melemah langsung melambungkan harga barang-barang impor untuk pembangkitan, jaringan listrik & jasa EPC, dll. Biaya pengadaan BBM juga naik. Dampaknya ketahanan energi lebih rendah.
2โฃ Jalur Pembiayaan Transisi. Penurunan status + mengetatnya likuiditas melambungkan biaya modal/cost of capital, ditambah lagi premium risk bisa naik. Biaya pinjaman yang mahal akan mencekik keekonomian proyek. Proyek bisa jadi tidak layak secara finansial. Program PLTS 100 GW dan Bahan Bakar Nabati (BBN) sudah pasti akan terkendala pelaksanaannya. Merosotnya investasi memperlambat pertumbuhan Kapasitas Energi Terbarukan.
Kapasitas ET yang stagnan memaksa ketergantungan energi fosil tetap berlanjut. Ketergantungan fosil yang persisten ini kembali mengerek biaya impor bahan bakar fosil sehingga ketahanan energi semakin tertekan dari dua arah sekaligus.
Akhirnya beban fiskal tambah berat, ekonomi jadi tidak kompetitif, dampaknya pertumbuhan ekonomi 8% jadilah kenangan. Jadi mohon pemerintah @prabowo, @ojkindonesia, @IDX_BEI, Danantara, @PerekonomianRI, @KemenkeuRI serius membenahi pasar modal Indonesia.
https://t.co/XR6a0Y4kno
Sejak minggu lalu kita dihebohkan berita MSCI bisa menurunkan Indonesia ke kategori โstandaloneโ market kalau reformasi pasar saham tidak dilakukan dengan memadai.
Kalau ini benar terjadi di tahun depan, bisa berdampak pada transisi energi bersih & tujuan ketahanan energi @prabowo. Kok bisa?
Turunnya kasta Indonesia akan menyebabkan guncangan finansial yang merambat ke sektor riil melalui 2 jalur, yakni ๐ฝ
Between rising power demand and land constraints, unlocking rooftop solar potential is essential. To achieve hashtag#netzeroemission, Bali must accelerate solar development, improve land and spatial certainty, unlock rooftop solar potential, strengthen grid readiness, and create enabling regulations.
What do you think about this? ๐ฌ Read more of our coverage at https://t.co/gCdbYLemAi ๐
Sobat Essentials, one thing we can take away from our session at Bali Climate Action Week 2026 is that.... we still have a lot of work to do to achieve Baliโs Net Zero Emission target by 2045! โ๏ธ
Presiden @prabowo, @Kemenperin_RI@KemenkeuRI@KementerianESDM harus tahu bahwa memberikan insentif atau subsidi kepada HEV dan PHEV tidak membantu Indonesia keluar dari jeratan impor BBM, penurunan subsidi dan kompensasi BBM, perbaikan kualitas udara & penurunan emisi gas rumah kaca.
Memprioritaskan insentif bagi Kendaraan Listrik Berbasis Battery (KLBB) dapat mendorong adopsi lebih tinggi yang akan memberikan manfaat sosial, ekonomi dan lingkungan bagi Indonesia. #jangantertipu ๐ค
Impor BBM yang semakin besar membuat keamanan energi rentan.
Indonesia mengimpor 50% kebutuhan BBM, yang mencapai 38-40 juta kL/th. Pemerintahan @prabowo menekankan bahan bakar nabati (BBN) sebagai solusi impor.
Mengganti 50% impor bensin dengan E50 memerlukan 30 juta etanol/tahun untuk diproduksi jadi bioetanol sebagai campuran BBM. Untuk produksi ini perlu menanam tebu untuk produksi molase di lahan seluas 5-6 juta ha, pabrik pengolahan, dan penyimpanan. Seluruhnya butuh $100 milyar.
Keberhasilan BBN ditentukan oleh produksi bahan baku yang memadai, biaya produksi yang terjangkau, & investasi di seluruh rantai pasok, dan harga beli etanol yang harus di bawah harga BBM.
Apakah @bahlillahadalia@dewanenergi@KementerianESDM sudah punya strategi pelaksanaannya & siap mengatasi berbagai risiko? Mandiri energi sih setuju, tapi bagaimana jalan menuju ke sana? Berapa besar biaya yang harus ditanggung publik? Tolong kami dijelaskan!
Baca selengkapnya: https://t.co/kpUlhAmzfB
Jika penerapan E50 berhasil dilakukan, Indonesia ditargetkan tidak lagi mengimpor BBM jenis bensin atau gasoline. Hal tersebut disampaikan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia di Jakarta, Senin (21/9/2026).
~MS #Bahlil#bensin [20260921172927726]