Pernah kepikiran gak sih?
Korupsi di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sejak KAPAN?
Banyak yang bilang karena penjajahan Belanda.
Tapi faktanya... sudah tercatat di prasasti tahun 901 Masehi!
Petugas pajak zaman Mataram Kuno sudah mark-up luas sawah supaya rakyat bayar lebih banyak.
Bukti pertamanya ada di Prasasti Luitan (823 Śaka / 901 Masehi).
Prasasti tembaga ini ditemukan di Cilacap. Isinya menceritakan keluhan warga Desa Luitan kepada pejabat kerajaan.
Mereka bilang luas sawah mereka diukur terlalu besar oleh petugas pajak, sehingga pajak yang harus dibayar jadi lebih mahal.
Setelah diukur ulang, ternyata memang ada manipulasi. Petugas pajak menggunakan ukuran "tampah" yang lebih kecil supaya hasil pungutan lebih besar.
Jadi intinya:
Petugas pajak zaman Mataram Kuno sudah melakukan mark-up luas tanah → rakyat kena rugi → uang lebihnya masuk kantong sendiri.
Ini terjadi sekitar 600 tahun sebelum Belanda datang ke Nusantara.
Artinya korupsi bukan "penyakit" yang dibawa penjajah, tapi sudah ada sejak era kerajaan-kerajaan di Indonesia.
Bahkan di Bali Kuno juga ada kasus serupa.
Pada masa pemerintahan Raja Jayapangus, ada prasasti yang menyebutkan adanya korupsi berjamaah oleh para pemungut pajak yang sangat memberatkan masyarakat.
Menariknya, di masa kolonial ada satu gubernur jenderal yang cukup tegas terhadap koruptor.
Gubernur Jenderal **Herman Willem Daendels** pernah menghukum mati seorang kolonel bernama J.P.F. Filz pada tahun 1810 karena dianggap merugikan keuangan negara.
Tapi setelah Daendels, hukuman berat seperti ini jarang terjadi lagi.
Sekarang bandingkan dengan kondisi saat ini.
Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW) tahun 2020, rata-rata vonis penjara untuk pelaku korupsi hanya "3 tahun".
Bahkan banyak yang bisa kembali ke dunia politik atau jabatan setelah bebas.
Lalu kenapa korupsi sulit hilang?
Menurut teori **GONE** yang dikemukakan Jack Bologna, ada 4 faktor utama:
- G-reedy → Keserakahan
- O-pportunity → Kesempatan
- N-eed → Kebutuhan
- E-xposure → Risiko ketahuan yang rendah
Faktor internal (dari dalam diri) + faktor eksternal (sistem & pengawasan lemah) saling bertemu.
Itu sebabnya korupsi bisa bertahan ratusan tahun sampai sekarang.
Jadi menurut kalian, akar masalah korupsi di Indonesia itu lebih ke budaya, sistem, atau apa?
Foto terakhir: Tugu Integritas atau Tugu Antikorupsi di Pekanbaru, Riau, pada tahun 2016, yang pembangunannya ternyata dikorupsi.
📜: https://t.co/E8Eqjbufpr
📸: https://t.co/E8Eqjbufpr / Wikipedia
Gila, ketimpangan kita separah ini!
Direktur Kebijakan Fiskal CELIOS (Center of Economic and Law Studies), Dr. Media Wahyudi Askar, menjelaskan hasil studi terbaru mereka:
1. Studi CELIOS mengungkap ketimpangan ekstrim: di saat pejabat/orang super kaya merayakan ultah mewah di Paris, anak-anak miskin berjuang keras hanya untuk bisa makan hari itu jg.
2. Indonesia kini punya 2 wajah ekstrem. Wajah pertama diisi oleh 1.700 orang super kaya, dimana kekayaan 50 orang terkaya di antaranya sudah setara dg total kekayaan 55 juta penduduk.
3. Oligarki ini menyetir harga pasar (ojol, LPG, properti) dan "membeli" demokrasi lewat pendanaan parpol. Sebaliknya, rakyat biasa harus berdesakan di transportasi publik yang buruk meski taat bayar pajak.
4. CELIOS mendorong Pajak Kekayaan (Wealth Tax) sebesar 2% untuk aset di atas Rp84 M. Didukung 89% rakyat, pajak ini bisa menghasilkan Rp142 T/tahun untuk menggratiskan layanan kesehatan, KRL, hingga beasiswa sampai bangun rumah layak warga rentan.
Nonton full di youtube nya Watchdoc Dokumentary nya disini 👇
https://t.co/cSzAPhXCd8
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI adalah aset strategis negara‼️
🔴Ketika Jabatan Publik Bertemu Kepentingan Bisnis & Potensi Pelanggaran Pasal 33 UUD 1945 yang Layak Dipertanyakan
👉Hashim Djojohadikusumo saat ini memegang berbagai peran strategis di lingkungan pemerintahan, di antaranya sebagai Utusan Khusus Presiden dan pemimpin sejumlah satgas nasional.
Di saat yang hampir bersamaan:
- Pada Juni 2026, Hashim ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge).
- Melalui Arsari Group, perusahaan milik Hashim, kerja sama dengan Indosat Ooredoo Hutchison dan Northstar Group membentuk perusahaan pengelola jaringan serat optik nasional (FiberCo/PT Infra Fiber Teknologi), sebuah sektor yang termasuk infrastruktur digital strategis.
PT Infra Fiber Teknologi (IFT), perusahaan yang akan mengelola jaringan fiber sepanjang 86.000 kilometer, mulai dari backbone, kabel bawah laut domestik, serta jaringan akses.
Aset fiber tersebut sebelumnya di bawah naungan Indosat, namun dilepas kepada Arsari Group, perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, dan Northstar Group.
Fakta tersebut diatas memunculkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka.
✔️Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Karena itu, publik berhak bertanya:
- Bagaimana mekanisme pencegahan konflik kepentingan ketika seorang pejabat yang memiliki akses strategis terhadap kebijakan juga memiliki posisi penting dalam korporasi?
- Apakah terdapat pagar pengaman yang memastikan seluruh keputusan pemerintah tetap independen dan tidak menimbulkan keuntungan bagi pihak tertentu?
- Bagaimana pemerintah menjamin bahwa pengelolaan infrastruktur digital strategis tetap sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945?
- Dimana kontrol negara terhadap infrastruktur telekomunikasi negara jika kebutuhan vital dibidang tersebut sudah dipegang / kontrol oleh entitas bisnis swasta?
-----⚠️⚠️-----
🔻"Hi Mr. President, what more do you intend to hand over to your brother, Hashim❓"
INFRASTRUKTUR TELEKOMUNIKASI adalah aset strategis negara‼️
🔴Ketika Jabatan Publik Bertemu Kepentingan Bisnis & Potensi Pelanggaran Pasal 33 UUD 1945 yang Layak Dipertanyakan
👉Hashim Djojohadikusumo saat ini memegang berbagai peran strategis di lingkungan pemerintahan, di antaranya sebagai Utusan Khusus Presiden dan pemimpin sejumlah satgas nasional.
Di saat yang hampir bersamaan:
- Pada Juni 2026, Hashim ditunjuk sebagai Komisaris Utama PT Solusi Sinergi Digital Tbk (Surge).
- Melalui Arsari Group, perusahaan milik Hashim, kerja sama dengan Indosat Ooredoo Hutchison dan Northstar Group membentuk perusahaan pengelola jaringan serat optik nasional (FiberCo/PT Infra Fiber Teknologi), sebuah sektor yang termasuk infrastruktur digital strategis.
PT Infra Fiber Teknologi (IFT), perusahaan yang akan mengelola jaringan fiber sepanjang 86.000 kilometer, mulai dari backbone, kabel bawah laut domestik, serta jaringan akses.
Aset fiber tersebut sebelumnya di bawah naungan Indosat, namun dilepas kepada Arsari Group, perusahaan milik Hashim Djojohadikusumo, dan Northstar Group.
Fakta tersebut diatas memunculkan pertanyaan yang patut dijawab secara terbuka.
✔️Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara serta digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
Karena itu, publik berhak bertanya:
- Bagaimana mekanisme pencegahan konflik kepentingan ketika seorang pejabat yang memiliki akses strategis terhadap kebijakan juga memiliki posisi penting dalam korporasi?
- Apakah terdapat pagar pengaman yang memastikan seluruh keputusan pemerintah tetap independen dan tidak menimbulkan keuntungan bagi pihak tertentu?
- Bagaimana pemerintah menjamin bahwa pengelolaan infrastruktur digital strategis tetap sejalan dengan semangat Pasal 33 UUD 1945?
- Dimana kontrol negara terhadap infrastruktur telekomunikasi negara jika kebutuhan vital dibidang tersebut sudah dipegang / kontrol oleh entitas bisnis swasta?
-----⚠️⚠️-----
🔻"Hi Mr. President, what more do you intend to hand over to your brother, Hashim❓"
Oooowhallah dul dul 19 yuto nganti sak iki wae muk nggedhebuss nggambbus owk iki 50 yuto hitungan e piyeee jal❓
MBG sing nguras duwik triyunan ae gak nganti 5 yuto kok iki 50 yuto halu tur kocak koplak meneh
Genderang perang ditabuh bersahut2an.
Gegerangedhen
Lihat pidatonya mr.Crab 🦀 di peluncuran B50 gak ❓
Bergetar resah krn alat negara saling tikam
Salah2 dia akan kena senjata salah sasaran, gegeran gedhen iki terus membesar membabi buta kesana kemari saling mematikan #SAMPYUH
BHAYANGKARA Vs. ADHYAKSA
Kutipan Perintah Polda Jateng
👇👇👇
Kepada Yth.:
Kasipropam dan Personil Polri.
Dari:
Kasubbidpaminal Bidpropam Polda Jateng.
Tembusan:
1. Kabidpropam Polda Jateng.
2. Para PJU Bidpropam Polda Jateng.
Perihal:
ATENSI KABIDPROPAM POLDA JATENG.
Disampaikan kepada seluruh Kasipropam dan Personil Polri Polda Jateng, terkait banyaknya pengurus/pengelola SPPG Polri yang dipanggil oleh Kejaksaan Negeri baik secara lisan maupun tertulis maka dari itu petunjuk pimpinan adalah sbb:
1. Agar tidak ada lagi personil/anggota polri yang menghadiri panggilan oleh Kejaksaan Negeri diwilkumnya tanpa Prosedur Pendampingan yang SAH;
2. Sampaikan kepada Kasatker/Kapolres agar mengkomunikasikan dengan kajari setempat;
3. Apabila terpaksa pemeriksaan harus dilakukan di Mapolres dengan didampingi oleh Satker Bidpropam, Itwasda dan Bidkum;
4. Agar para Kasipropam mendatakan kembali SPPG yang dikelola secara pribadi oleh anggota Polri dan keluarganya (baik yang berdinas di Polda Jateng maupun di Polda lainnya), apabila SPPG yang dikelola secara pribadi oleh anggota polri dan keluarganya dipanggil oleh Kejari agar dilaporkan juga kepada Kabidpropam termasuk materi pertanyaan yang diajukan oleh penyidik kejaksaan.
5. Terkait dengan ruang pelayanan publik Polri di masing² satker agar mulai detik ini wajib dijaga oleh Provos!!;
6. Pastikan tidak ada tempat pelayanan publik Polri yang dilakukan OTT oleh orang² yang tidak berkepentingan!!;
7. Masyarakat yang ingin mendatangi pelayanan publik Polri wajib di datakan dan meninggalkan KTP serta diberikan tanda pengenal/tamu;
8. Terapkan One Gate System disetiap tempat pelayanan publik Polri dan lengkapi dengan CCTV;
9. Berikan edukasi/pengetahuan kepada personil/anggota yang bertugas diruang pelayanan publik Polri terkait proses hukum (siapa saja yang memiliki kewenangan);
10. Tekankan kepada personil/anggota yang bertugas diruang pelayanan publik Polri agat tidak melakukan pelanggaran sekecil apapun!!!.
Dumm. Terimakasih 🙏🙏🙏
#Profesional_Disiplin_Akurat_Beretika#
Indonesian President Prabowo Subianto’s $15bn free meals initiative, meant to feed millions of children nationwide, is instead becoming one of Indonesia's largest corruption scandals, with funds allegedly misdirected to affluent regions
🔗: https://t.co/9HA57Ee8z0
generasi keturunan p. soemitro ini kok seperti problematik karakternya. kalo prabowo, publik sudah pada tau kao dia lagi pidato atau rekam jejaknya tahun 98 & 4x kalah konstestasi presiden. hashim selain tersangka kasus BLBI, juga soal arca ini. kakak iparnya yg. ex gub. BI jd tersangka korupsi BLBI th.2002 yg anaknya skrng jd deputi gub. BI. ponakan yg lain yg anggota dpr gerindra yg jg pernah tersangkut kasus video mesum. keluarga kaya raya yg bermasalah.
Anak Eromoko, Wonogiri. Masih TK!
Bakat alam luar biasa yang membuatnya bisa menari cakilan dengan gerakan semantap ini..
Kalau Bagong jadi @fadlizon , udah tak fasilitasi ini supaya bakatnya terpuruk.
Anak Eromoko, Wonogiri. Masih TK!
Bakat alam luar biasa yang membuatnya bisa menari cakilan dengan gerakan semantap ini..
Kalau Bagong jadi @fadlizon , udah tak fasilitasi ini supaya bakatnya terpuruk.