sugeng purwoto

[ℬ𝒶𝑔𝒾𝓃𝒹𝑜 𝒦𝑜𝓅𝒾 @bagindo_kopi]

Keterlaluan ‼️

[Pengadilan Rakyat @PngAdilnR4kyt]

INDONESIA DI UJUNG TANDUK...

SAATNYA BANGKIT SELAMATKAN BANGSA KITA...

INDONESIA HANCUR LEBUR DI TANGAN PRABOWO....‼️

#BasmiGengSoloDanOligarki
#BasmiGengSoloDanOligarki
🆘🆗

[Solekhan @__PASMANTAP]

Ternyata ada SAMPAH baru dinegara kita ini..
Wahai netijen yg mulia, mari kita hujat.!
Tak terima rasanya hati ini

[Fai Nomady @FaiNomady]

Penduduk ilegal Israel mencuri ratusan domba milik penduduk pribumi Palestina. Sialnya lagi pencurian ini dikawal oleh Polisi Israel. 💢

Pencurian terjadi di distrik Al mughair sebelah utara Ramallah. 🇵🇸

Sekali iblis ya tetap iblis mereka 👿

[Sυɳαɳ Sαɾƙҽɱ 𝙎𝙑𝘿 @TaliUdeng]

Pak, ASN itu bekerja untuk negara..
bukan untuk presiden..
Kenapa kualitas kabinet Prabowo ini low end semua ya ..

Keblinger pak?

[versace @krocomustdie666]

KELAKUAN SI DIMAS😭😭😭

[🅱🅰🅶🅾🅽🅶 @RagilSemar]

Ada bocoran cerita seru dari istana!
Bunted kena gampar!!
🧐

[Mas Gres @erlanishere]

Satu hal yang gak pernah luntur dari pertanyaan... Kenapa MBG itu gak memberdayakan pedagang, warung, dan kantin sekitar sekolah? Kenapa harus memisahkan ekosistem sekolah dengan lingkungan ekonomi sekitarnya?
Miris ngeliat ini sementara anak anggota DPR anu, pejabat anu, meraup uang ratusan juta karena MBG. 😭

[Ibrahim Arief @ibamarief]

Tonton kepanikan pejabat saat upaya mengkambinghitamkan Ibam runtuh di sidang 👇🏼

Masukan netral Ibam, dipelintir pejabat jadi Chromebook, sambil bilang itu arahan Ibam.

Pejabat tersebut akui terima aliran dana, dan membocorkan spek Chromebook ke vendor pemenang.

Tapi dia bebas, tidak jadi tersangka sama sekali, sedangkan Ibam dituntut 15 tahun penjara, denda Rp16,9 miliar, dan tambahan 7,5 tahun penjara jika tidak bisa bayar.

Dan kami sudah pasti tidak bisa bayar, Rp16,9 miliar itu dari salah paham surat saham, dan hanya "patut diduga" tanpa adanya bukti aliran dana sama sekali.

Tapi kebenaran sudah terungkap lewat fakta-fakta di persidangan.

Dari semua kebenaran yang terungkap, perkara Chromebook untuk kasus Ibam ini sebenarnya sederhana.

Ibam sebagai konsultan, sudah netral, profesional, tanpa kewenangan, tanpa kuasa, namun dikambinghitamkan pejabat-pejabat yang terlibat dalam pengadaan.

Kita tentu berharap proses hukum berjalan secara adil, jernih, dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan.

Namun tuntutan 22,5 tahun yang tidak masuk akal dan penuh ketidakadilan seperti menampar harapan kami tersebut. Kekuatiran kami terhadap adanya kriminalisasi terstruktur semakin dalam.

Kini harapan kami tertumpu pada teman-teman sekalian yang membaca pesan kami.

Tolong, suarakan ketidakadilan ini.

Kepada Presiden Prabowo, kepada Komisi III DPR, kepada siapapun yang kita tahu punya kepedulian dan kemampuan menyediakan perlindungan hukum dari kriminalisasi.

Sembilan hari menuju putusan. Kita masih bisa jadikan perkara ini preseden baik bagi semua profesional yang ingin berbakti bagi negara dengan keahlian mereka.

Bahwa tetap bisa ada perlindungan hukum dari kriminalisasi bagi seluruh pekerja pengetahuan yang ingin bantu Indonesia.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR
seorang anggota DPR marah dan heran
Dan yang ngomong ini bukan aktivis.
Bukan pengamat.
Ini anggota DPR sendiri yang semprot Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya secara langsung di depan muka.

Pertanyaan yang paling mendasar yang dia lempar:
Kalau kita sudah punya big data
orang datang ngurus KTP
masa dimintain fotokopi KK lagi?

Gua punya KTP untuk apa?
Masih dimintai fotokopi KTP.
Kan aneh.
Surat lahir,
surat baptis masih diminta.
Wah, pusing. Negara kita kayak begini.

Ini bukan pertanyaan teknis yang butuh jawaban panjang.
Ini pertanyaan yang semua orang Indonesia pernah tanyakan dalam hati setiap kali berurusan dengan birokrasi.

Dan jawabannya tidak pernah memuaskan selama puluhan tahun.

Faktanya yang bikin makin miris perbandingan dengan Malaysia:

Indonesia punya e-KTP sejak 2011.
Ada chip NFC.
Ada data biometrik.
Teknologinya canggih.
Anggarannya triliunan rupiah.

Malaysia punya kartu yang secara teknologi identik namanya MyCAD.

Bedanya satu hal:
Malaysia benar-benar memakainya.

Di Malaysia mau isi BBM subsidi tinggal tap MyCAD di pompa bensin.
Sistem langsung cek identitas, cek kuota, kasih harga subsidi otomatis.
Tidak perlu antri.
Tidak perlu surat keterangan.
Tidak perlu aplikasi.
Tidak perlu fotokopi.

Setiap warga dapat kuota 200 liter per bulan.
Kalau kuota habis bayar harga normal.
Tidak bisa diakali.
Kalau ketahuan curang kuota diblokir permanen.

Hasilnya:
pemerintah Malaysia hemat RM600 juta per bulan.
Penjualan diesel bersubsidi turun 30%. Penyelundupan langsung terdeteksi.

Indonesia?
e-KTP yang sama teknologinya selama 15 tahun masih dipakai untuk difotokopi.

Dan ini yang paling menohok dari seluruh pidato itu:
Kita harus bilang kita lebih bodoh dari orang Malaysia kalau urusan ini.
Karena enggak pernah kelar.

Kalimat itu keras.
Tapi tidak salah.

Soal pemborosan anggaran yang berlangsung setiap tahun:

Ini yang menurut gue paling menyakitkan secara fiskal.

BNI punya data nasabah sendiri.
Pertamina buat sistem data sendiri untuk subsidi.
KPU setiap pemilu buat pendataan pemilih sendiri yang nilainya triliunan setiap siklus.
BPJS punya database sendiri.
Kemendikbud punya data sendiri.
Kemensos punya data sendiri.

Semua lembaga membangun silo data masing-masing.
Semua dengan anggaran masing-masing. Semua dengan vendor masing-masing.
Semua dengan tender masing-masing.

Dan di ujung semuanya data tetap tidak terintegrasi. Rakyat tetap diminta fotokopi KTP setiap kali berurusan.

Kita kalau urusan ngamburin uang tuh juara satu. Untuk data saja triliunan kita buang tiap tahun.

Cerita yang paling menyentuh dan ini yang paling human:

Anggota DPR ini bercerita soal kondisi di dapilnya di Kalimantan Utara.

Banyak warga dari NTT, NTB, Toraja yang kerja di Malaysia banyak secara ilegal.
Ketika mereka diusir setelah tidak digaji atau dieksploitasi paspor dan KTP mereka sudah disita oleh majikan.

Mereka pulang ke Kalimantan tanpa dokumen.
Tanpa uang.
Tanpa apa-apa.

Dan ketika mereka coba mengurus KTP baru mereka diminta KK.
Diminta fotokopi KTP lama yang sudah disita.
Diminta surat lahir yang ada di kampung di NTT yang jauh.

Untuk makan aja enggak ada. Sekarang mereka terkapar di perkebunan-perkebunan, digaji di bawah UMR, enggak punya BPJS, enggak punya apa-apa.

Dan sistem birokrasi yang seharusnya melindungi mereka justru menjadi tembok yang tidak bisa ditembus.

Makanya saya bilang KTP itu hak asasi.

Soal keamanan data ini juga perlu diangkat:

Dia menyebut setiap hari dia menerima minimal 50 WhatsApp dan telepon yang menawarkan emas, saham, investasi bodong.

Gimana keamanan data kita ini?
Siapa yang harus bertanggung jawab?
Masa kita terus diganggu hal seperti ini?

Dan tidak ada jawaban jelas apakah yang bocor itu data adminduk, data bank, atau data operator telekomunikasi.
Tidak ada institusi yang maju mengambil tanggung jawab.

Solusi yang dia minta dan ini bukan permintaan yang rumit:

Satu — sinkronisasi semua data di bawah satu gatekeeper. Kemendagri sebagai pemegang e-KTP harus jadi koordinator. Semua lembaga lain berhenti bikin database sendiri.

Dua — chip e-KTP harus diaktifkan untuk semua layanan publik. Tidak ada lagi fotokopi. Tidak ada lagi surat lahir. Cukup tap kartu.

Tiga — presiden harus turun tangan dan memerintahkan sinkronisasi ini di level ratas. Karena tanpa political will dari atas tidak ada satu lembaga pun yang akan mau menyerahkan kewenangan datanya.

"Jangan nanti KPU dibentuk, tahun berikutnya mengusulkan 2 triliun untuk identifikasi pemilih. Enggak habis-habis kalau begitu terus."

Sudah 80 tahun merdeka. Sudah 15 tahun punya e-KTP. Dan kita masih dimintai fotokopi KTP untuk mengurus KTP.

Kalau itu bukan kegagalan sistemik yang harus dipertanggungjawabkan gue tidak tahu apa lagi namanya.

[Azzam Mujahid Izzulhaq @AzzamIzzulhaq]

Detik-detik gerbang Masjid Al Aqsha kembali dibuka setelah 40 hari ditutup Zionis Israel.

[Radio Elshinta @RadioElshinta]

Dedi Mulyadi Sidak Samsat Soekarno Hatta, Kepala Samsat Dinonaktifkan ‼

Gubernur Dedi Mulyadi melakukan inspeksi mendadak ke Samsat Soekarno Hatta pada Rabu (8/4/2026) menindaklanjuti keluhan warga terkait layanan pembayaran pajak, khususnya kebijakan tanpa KTP pemilik lama.

Dalam sidak tersebut, ia meninjau langsung pelayanan, berdialog dengan pegawai dan wajib pajak, serta menekankan pentingnya pelayanan yang cepat, mudah, dan sesuai dengan Surat Edaran Nomor 47/KU.03.02/BAPENDA.

Selain itu, Dedi juga mewacanakan subsidi PNBP balik nama kendaraan guna mendorong masyarakat lebih taat pajak. Sebagai langkah tegas, ia menonaktifkan sementara Kepala Samsat Soekarno Hatta dan memerintahkan investigasi oleh Pemprov Jawa Barat melalui Inspektorat dan Badan Kepegawaian untuk mengungkap penyebab kebijakan tersebut belum berjalan optimal.
@DediMulyadi71

Via: jabarekspres
#elshintaviral

[Tribunnews.com @tribunnews]

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa pihaknya kecolongan dalam pengadaan 21.800 unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional.

Ia menegaskan Kemenkeu baru menyadari transaksi tersebut setelah berjalan dan segera memotong alokasi anggaran untuk tahun ini.

Menurut Purbaya, dana yang digunakan berasal dari anggaran tahun lalu yang sudah terlanjur dibayarkan.

Ia memastikan tidak akan ada lagi alokasi tambahan untuk pembelian motor listrik dalam sisa periode anggaran 2025.

Purbaya menambahkan bahwa Presiden Prabowo tidak mengetahui pengadaan tersebut dan Kemenkeu telah menghentikan prosesnya.
#PurbayaYudhiSadewa #BGN #SPPG #MotorListrik

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

21 ribu motor baru disiapkan negara untuk Kepala SPPG menjalankan program MBG.

Sementara itu, Pak Agustinus masih menumpang truk pasir untuk pergi mengajar. Jaraknya hampir 4 kilometer. Sudah 23 tahun ia menjalani itu sebagai guru honorer.

#MBG

[Bayo Suti @rahmatsn]

Hai para pria, kalau kau diminta jadi imam shalat subuh di mushalla bandara, sebagus apapun bacaan mu gak perlu kau pamerkan dengan membaca ayat panjang karena malah menunjukkan kau cuma pandai ngaji tapi tak punya ilmu agama, orang yg shalat sudah ada jadwal terbang masing2 dan kapasitas mushalla juga terbatas, semakin panjang ayat kau baca semakin ramai antrian di mushalla, beragama itu perlu ilmu!!

[Eva Sri Diana Chaniago @DrEvaChaniago]

Pak @prabowo , ternyata dibom lagi sholat Pak

Kita rudal aja Isra el nya gimana Pak ?
Kita bangsa hebat loh Pak, jangan lupa..
Bangsa paling bahagia pula..

[Tyo_Wibowo 🇵🇸 @akuntwiter968]

Ketika berkunjung ke rumah Dubes Iran, TGB ditunjukan Bahwa Alquran yg mereka miliki sama dgn Alquran Sunni.

Dubes Iran pun mengajak dtg ke Iran utk cek langsung agar tak mudah termakan fitnah.

Hati2 dgn yg selalu membenturkan Sunni - Syiah terutama dlm Perang di Iran.

[Hilik Ku Aink We Lah 😬 @KangSemproel]

Kok beda yah sama disini ?
Padahal negara kita juga sama2 kerajaan, mirip Brunai dan Malaysia.

Bedanya disini walaupun ada Raja, tapi masih ada presiden-presidenan dan DPR-DPR an
😳