These insights come from a multi-stakeholder dialogue involving key institutions: Ministry of Agriculture, Ministry of Foreign Affairs, Coordinating Ministry for Food Affairs, BAPPENAS, GAPKI, RSPO, CPOPC, PISAgro, WRI, Solidaridad, and TFA.
A central insight emerging from the dialogue is that strengthening and aligning ISPO with global standards is not merely a compliance exercise, but a strategic imperative to enhance Indonesia’s positioning, credibility, and bargaining power in the global palm oil market.
Bagi investor institusional global, isu-isu ini adalah governance risk. Saat persepsi transparansi memburuk, risk premium naik, yang akhirnya pasar menjadi rapuh meski indikator makro relatif stabil.
IHSG Anjlok Parah sampe Trading Halt
IHSG anjlok hingga 8% dan memicu penghentian sementara perdagangan (trading halt). Pasar bereaksi cepat, dan ini bukan karena ekonomi tiba-tiba melemah, melainkan karena shock kepercayaan.
Peristiwa ini membuka persoalan struktural pasar modal Indonesia yang belum tuntas:
- Transparansi pasar
- Kualitas keterbukaan informasi emiten
- Konsistensi dan kepastian regulasi
Deniey A. Purwanto – Peneliti INDEF, menjelaskan bahwa krisis nilai tukar 1997 yg kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi 1998 merupakan bukti empiris yang sangat mendalam ...
– “Depresiasi Rupiah dan Dilema Independensi” –
Di tengah pelemahan nilai tukar Rupiah yang berkelanjutan, muncul dinamika politik berupa proses “tukar guling” posisi Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan.
Situasi ini memunculkan berbagai pertanyaan strategis terkait implikasinya thd stabilitas Rupiah, keberlanjutan independensi BI ke depan, serta opsi kebijakan yang dapat ditempuh untuk memperkuat nilai tukar tanpa mengorbankan kredibilitas & independensi bank sentral.
Dua founder UMKM lokal berbagi perjalanan mereka membangun brand dari nol, mengelola struktur biaya, serta menggunakan data untuk mengembangkan produk. Sebuah panduan komprehensif bagi UMKM yang ingin naik kelas secara berkelanjutan. https://t.co/BGkLlbPDfb
Bank Indonesia baru saja membuat keputusan berani dengan menurunkan BI Rate ke 5,75%. Langkah ini bertujuan untuk mendorong konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi di tengah inflasi yang terkendali. Namun, apa implikasinya?
Seperti yang diungkapkan oleh M. Rizal Taufikurahman, Kepala Center of Macroeconomics & Finance INDEF, keberhasilan kebijakan ini memerlukan koordinasi antara kebijakan moneter, fiskal, serta reformasi struktural.