🚨 Awasi Program Makan Bergizi Gratis! 🚨
Banyak masalah yang muncul sejak hari pertama berjalannya MBG. Mulai dari distribusi yang tidak merata, makanan yang tidak sesuai standar gizi, intimidasi terhadap siswa dll. Penting bagi seluruh masyarakat mengawasi program MBG!
[Brief Paper] Menyingkap Pelanggaran Struktural Hak Asasi Manusia: Sebuah Jalan Mundur Pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi di Indonesia
https://t.co/Ht4do5fnrc
Pantau Gambut bersama @IndonesiaFian baru saja mengeluarkan Kertas Posisi bersama dalam memperingati Hari Pangan Sedunia 2025. Simak lengkapnya di sini https://t.co/PY08lp78Yw
[Siaran Pers] Menuju Hari Pangan Internasional 16 Oktober 2025 Berlakunya UU Cipta Kerja Menjadi Pendorong Terjadinya Pelanggaran Hak atas Pangan dan Gizi serta Beban Lapisan Kekerasan Gender https://t.co/rSx31cCxvi
[Siaran Pers] 65 Tahun Undang-Undang Pokok Agraria: Tak Ada Pangan Tanpa Petani-Nelayan-Masyarakat Adat, Saatnya Reset Ketimpangan Agraria!
https://t.co/S1tQ2ltIj0
📢 Saatnya bersuara, menuntut keadilan, dan mengembalikan hak atas pangan & gizi sebagai hak asasi yang tak bisa ditawar. #WujudkanHakatasPangandanGizi
Baca selengkapnya di sini:
https://t.co/ONABDIPlCm
IKEI DIA TAU MALAN HINDAI (Diambil dari bahasa Dayak yang artinya Kami Tidak Bisa Berladang Lagi): Bukti Pelanggaran Hak atas Pangan & Gizi di Kalimantan Tengah
https://t.co/ONABDIPlCm
hingga masyarakat kehilangan kedaulatan atas pangannya sendiri. Negara seharusnya menghormati, melindungi, & memenuhi hak atas pangan & gizi rakyat. Fakta di lapangan menunjukkan sebaliknya, rakyat makin jauh dari kedaulatan pangan.
Dalam sejumlah desa adat Dayak, masyarakat mengembangkan praktik ladang gilir balik dengan pola heterokultur, yang meneguhkan kedaulatan pangan lokal, melindungi plasma nutfah, dan menjaga keseimbangan ekosistem gambut. Ritual seperti manyanggar, manusul, dan manugal merajut-
Lahan yang dulu menjadi lumbung pangan gratis kini menipis, benih lokal punah, dan komunitas masyarakat adat kehilangan akses dan kendali atas wilayah jelajahnya.
SIMPUL RAKYAT: Solidaritas Hak atas Pangan dan Gizi Kalimantan Tengah
Deklarasi Simpul Rakyat: Kesatuan Kekuatan Menjaga Kehidupan
https://t.co/aQU4jy2d4N
DPRD Kalimantan Tengah Akui Pelanggaran Hak atas Pangan Gizi (HaPG): Temuan Koalisi HaPG Butuh Tindak Lanjut Kebijakan
Audiensi yang dilakukan oleh Koalisi Hak Atas Pangan dan Gizi Kalimantan Tengah dengan Ketua Komisi II DPRD Kalteng pada Jum'at lalu dalam rangka
[Siaran Pers Bersama Koalisi Hak atas Pangan dan Gizi di Kalimantan Tengah]
DPRD Kalimantan Tengah Akui Pelanggaran Hak atas Pangan Gizi (HaPG): Temuan Koalisi HaPG Butuh Tindak Lanjut Kebijakan
https://t.co/jA2shc62lz
📣 Serial Pangan Berkeadilan
“Pangan anak bukan tanggung jawab Ibu Saja: Peran Negara dalam pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi”
Yuk, ikut dengerin dan suarakan! Karena kita butuh negara melaksanakan tanggung jawab terhadap hak atas pangan dan untuk masa depan anak-anak!
📣 Serial Pangan Berkeadilan
“Pangan anak bukan tanggung jawab Ibu Saja: Peran Negara dalam pemenuhan Hak atas Pangan dan Gizi”
Yuk, ikut dengerin dan suarakan! Karena kita butuh negara melaksanakan tanggung jawab terhadap hak atas pangan dan untuk masa depan anak-anak!
POSKO PENGADUAN KORBAN BERAS OPLOSAN
Fenomena pengoplosan bahan pangan kembali menyeruak, di mana makanan pokok masyarakat yang menjadi sasaran. Kelalaian pemerintah sampai akhirnya terjadinya peristiwa oplosan beras ini jelas melanggar hak atas pangan dan gizi!