Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) secara tegas menolak dan meminta pemerintah membatalkan rencana kebijakan ekspor kelapa sawit atau CPO satu pintu melalui Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). SPKS menilai kebijakan ini memicu kepanikan pasar yang mengakibatkan anjloknya harga Tandan Buah Segar (TBS) petani di daerah.
Enam Tuntutan SPKS: SPKS mengajukan syarat mutlak untuk melindungi petani, termasuk jaminan harga TBS berbasis pasar, larangan monopsoni, keterwakilan petani di pengawas DSI dan komite harga, kontrak pelindungan pasokan, serta audit independen dan transparansi keuangan.
https://t.co/y15yCre3Ie
#infospks #petanisawit #spks #hargatbs
SPKS Sulawesi Barat turun langsung ke lapangan untuk memantau perkembangan harga TBS petani serta berdiskusi dengan sejumlah perusahaan kelapa sawit.
Ketua SPKS Sulawesi Barat mengimbau seluruh pihak untuk tetap tenang dan tidak saling menyalahkan. Menurutnya, SPKS tidak ingin ada pihak yang dirugikan, baik petani maupun perusahaan.
Kita harus tetap tenang dan mencari solusi bersama. Kami tidak ingin petani maupun perusahaan dirugikan.
Ia berharap harga TBS petani segera kembali normal, terlebih saat ini telah dilakukan rapat di Kementerian Pertanian yang melibatkan asosiasi petani, perusahaan, dan eksportir sawit untuk membahas langkah-langkah pemulihan harga.
Kami berharap hasil rapat tersebut dapat segera mengembalikan harga TBS petani ke kondisi yang normal.
sumber video : tribun sulbar https://t.co/nzFkogIahF
#infospks #petanisawit #spks
Kemarin 25 mei 2026, saya bersama Ketua Umum asosiasi petani lainya yaitu APKASINDO, SAMADE, dan ASPEKPIR bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas di Jakarta untuk menyampaikan anjloknya harga TBS sawit petani pasca pengumuman ekspor CPO satu pintu melalui BUMN DSI.
Selama beberapa hari terakhir petani sawit panik karena kebijakan baru diumumkan tanpa penjelasan mekanisme yang jelas. Akibatnya tender CPO banyak ditarik, pelaku usaha tidak berani ambil posisi, PKS takut membeli TBS karena khawatir CPO sulit dijual dan tangki penuh. Dampaknya harga TBS sawit petani anjlok hingga Rp1.500/kg di sejumlah daerah dan terus menekan ekonomi petani sawit di seluruh Indonesia.
Kami meminta pemerintah menunda kebijakan ekspor DSI sampai ada aturan dan mekanisme yang jelas serta menjelaskan kebijakan ini secara terbuka kepada publik agar tidak menimbulkan kepanikan dan spekulasi pasar. Negara sebaiknya fokus sebagai regulator dan pengawas, bukan ikut menjadi pelaku trading ekspor.
Kalau ada pelanggaran seperti under invoicing dan transfer pricing, tindak tegas pelakunya dengan sistem pengawasan yang lebih baik. Jangan karena mencari tikus, satu padang dibakar habis.
#infospks #hargatbs
Pada hari Selasa, 26 Mei 2026, Ketua Umum SPKS menghadiri rapat bersama Wakil Menteri Pertanian dengan stakeholder dan pelaku sawit, yaitu Ketua Umum APKASINDO, SAMADE, ASPEKPIR serta kalangan pengusaha yang diwakili oleh Ketua Umum GAPKI. Rapat ini membahas respon untuk menstabilkan harga sawit TBS petani yang anjlok hingga Rp1.500 per kilogram setelah pemerintah mengumumkan kebijakan satu pintu ekspor CPO melalui BUMN DSI.
Kesimpulan rapat bersama Wakil Menteri:
1. Bottleneck dari kejadian ini adalah adanya efek psikologis berupa kekhawatiran, ketidakpastian dan ketidaktahuan atas kebijakan baru ekspor satu pintu oleh PT DSI sebagai pengelola dan pengawas kegiatan ekspor SDA, salah satunya komoditas sawit.
2. Dijelaskan bahwa PT DSI sebagai pengelola dan pengawas kebijakan ekspor satu pintu akan menjalankan tugas secara transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak memungut biaya atau mengambil keuntungan transaksi. Selain itu diberikan masa transisi pelaksanaan ekspor satu pintu sebagai berikut:
a. Tahap awal transisi berlangsung pada 1 Juni β 31 Agustus 2026, di mana ekspor komoditas tetap berjalan dengan masa evaluasi dan transisi selama 3 bulan.
b. Implementasi penuh kebijakan direncanakan mulai berlaku pada 1 Januari 2027.
3. Jika dalam pelaksanaannya terdapat dugaan kegiatan yang melanggar aturan, Kementerian Pertanian sebagaimana diatur dalam Permentan Nomor 13 Tahun 2024 dapat memberikan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Kementerian Pertanian juga bekerja sama dengan Satgas Pangan POLRI apabila ditemukan adanya pelanggaran hukum.
4. Dengan disampaikannya informasi ini, selama masa transisi pelaku usaha di hilir industri sawit baik refinery, eksportir maupun kegiatan usaha lainnya tetap dapat menjalankan aktivitas usaha sebagaimana normalnya sampai tahapan-tahapan transisi diterapkan.
5. Diharapkan setelah diumumkannya hasil rapat ini terjadi penyesuaian harga pembelian TBS sesuai harga acuan CPO di masing-masing wilayah sehingga harga sawit petani dapat kembali stabil.
#infospks #petanisawit #spks #hargatbs #hargacpo
Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah
Di hari penuh makna ini, semoga setiap pengorbanan membawa keberkahan, setiap keikhlasan menghadirkan ketenangan, dan setiap langkah kebaikan menjadi ladang pahala. Mari pererat persaudaraan, tumbuhkan kepedulian, dan terus berbagi kebahagiaan dengan sesama.
Selamat berkurban dan mohon maaf lahir batin
#spks #infospks
Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Bersama Pemangku Kepentingan dan Unsur terkait lainnya di Sektor Perkebunan, terus mendorong Para Petani Di Sulawesi Barat melakukan Hilirisasi melalui pengolahan produk turunan sawit dengan peran UMKM dan Koperasi. #infospks#petanisawit#umkm