Bgst ini yg ngedit 😂... Rupanya di tengah kesibukan World Cup.. Messi ditemani presiden FIFA menyempatkan berkunjung ke rumah Bapak Jokowi meminta dukungan buat Argentina
Istrinya sakit pinggang. 2 tahun.
dia beliin kasur baru. Rp 2 juta
Niatnya baik. Biar dia tidur nyenyak. Biar sembuh.
Gak sembuh.
Bantal ortopedi. Rp 1juta
Gak sembuh.
Kursi ergonomis. Rp 1 juta
Gak sembuh.
Sampai fisioterapis tanya satu pertanyaan:
"Ibu mandiin anaknya di mana?"
Akhirnya ada campaign yg menarik untuk dibedah. Sebagai marketer, gue ngeliat video ini bukan sekadar iklan bank. Tapi bukti kalo mereka beneran paham kebutuhan konsumen. Kreatifnya beneran “jago”! Unscripted pula karena 10 orang ini gak saling kenal. Lemme explain...👇
@LambeSahamjja Remaja itu mestinya fokus ke pencegahan anemia ( khusus cwe) dan pencegahan PMS (penyakit menular seksual) selaij itu tambahan atau lanjutan misal PHBS bisanya di ajarian dari SD
Closing statement dari Fatimah Azzahra: orang2nya pak Prabowo saja gak enak sama pak Prabowo hingga menjadi yes man karena dipilih oleh pak Prabowo, Sharusnya Pak Prabowo ngga enak sama rakyat yg sdh memilih bapak.
THE FUTURE IS NOW, OLD MAN!
Ekspresi epic Fatimah, wakil ketua BEM UI saat denger wakil dari DPR bilang siswa mau ke sekolah aja harus berjuang lewat jalan rusak dan seberangi sungai tanpa jembatan, makanya solusinya dikasih MBG...
ini, adalah potret bagaimana generasi muda memandang keabsurdan logika generasi tua yang serakah dan tolol!
Guys kalian harus liat vidio lengkap nya sih🥲
Sumpah kesel banget dengan jawaban penjilat pemerintah tersebut🥲
sc:threadslisanwarga
TEMEN GUE DAPET WARISAN RUMAH 800JT.
Dia ke notaris tanya balik nama.
Notaris: "Siapin 15jt. Beres semua."
Dia: "Kok mahal?"
Notaris: "Ya jasa kami, pajak, ke BPN, ribet."
Dia bayar. Dan yang bikin sakit, semuanya legal.
2 bulan kemudian tetangganya cerita.
Guys, ada satu laporan dari media keuangan internasional yang menurut gue paling telak menggambarkan bagaimana dunia melihat Indonesia sekarang.
IHSG turun 36% tahun ini.
Satu angka.
Satu fakta.
Dan itu menjadikan Indonesia pasar saham dengan performa terburuk di seluruh dunia.
Bukan terburuk di Asia.
Bukan terburuk di Asia Tenggara.
Terburuk di dunia.
paling buruk di galaksi bima sakti
Dan ini yang paling menyakitkan bukan karena ekonominya jelek:
Edward Agusty fund manager global yang pernah bekerja langsung dengan Sri Mulyani menyampaikan sesuatu yang sangat penting.
Investor tidak mempermasalahkan niat Prabowo.
Tidak mempermasalahkan ambisinya mau industrialisasi, mau tumbuh 8%, mau Indonesia naik kelas.
Yang mereka permasalahkan hanya satu:
apakah orang-orang yang dipasang di sana punya kemampuan untuk mengeksekusi semua itu?
Jawaban pasar sudah jelas.
Modal keluar.
Rupiah jatuh.
IHSG hancur.
Dan ini daftar kebijakan yang satu per satu menghancurkan kepercayaan investor:
Obligasi patriot dijual di bawah harga pasar ke konglomerat untuk mendanai Danantara transparansinya tidak jelas sampai sekarang.
Tambang emas Martabe di Sumatera disita sampai sekarang belum ada kepastian hukumnya.
Investor langsung berpikir:
kalau aset bisa diambil sepihak aman enggak taruh uang di sini?
MSCI mengancam turunkan Indonesia dari emerging market ke frontier market kalau sampai terjadi ratusan manajer investasi global terpaksa jual semua saham Indonesia serentak.
Dan yang paling terbaru dan paling merusak:
DPR mengesahkan undang-undang yang memberi mereka kewenangan memberikan rekomendasi mengikat kepada Bank Indonesia.
Independensi bank sentral yang selama 25 tahun jadi fondasi kepercayaan investor kini dipertanyakan.
Dan ini analogi yang paling tepat:
Edward menggunakan satu perbandingan yang langsung nancep:
"Investor bertanya apakah BI masih penjaga gawang yang sesungguhnya?
Atau pemerintah sedang menyuruh penjaga gawang maju ke depan ikut mencetak gol?
Bisa berhasil sesekali tapi kalau penjaga gawang ikut menyerang, siapa yang jaga gawangnya?"
BI sekarang sudah memegang 27% dari total utang pemerintah.
Dan dengan undang-undang baru ini independensinya bisa diintervensi DPR kapan saja. Investor melihat ini sebagai alarm merah.
Dan ini tentang Sri Mulyani yang kepergiannya mengubah segalanya:
Sri Mulyani bukan sekadar menteri keuangan. Dia adalah satu-satunya wajah yang dipercaya investor global untuk menjamin disiplin fiskal Indonesia.
Selama dia ada pasar tenang.
Begitu dia pergi dan caranya pergi yang terkesan terburu-buru dan tidak terkelola dengan baik pasar langsung kehilangan jangkar.
Sinyalnya sangat keras:
kalau orang yang paling dipercaya pasar pun tidak bisa bertahan di kabinet ini siapa lagi yang bisa dipercaya?
Dan ini yang paling fundamental:
25 tahun sejak krisis 1998 Indonesia membangun reputasi sebagai ekonomi berbasis pasar.
Reformasi keras pasca-98 menghasilkan bank sentral yang independen dan kepastian kebijakan yang menarik modal asing dalam jumlah besar.
Sekarang semua itu sedang dipertaruhkan.
Danantara tidak transparan.
BI tidak lagi sepenuhnya independen. Kebijakan berubah-ubah.
Dan tidak ada lagi satu pun wajah di pemerintahan yang bisa meyakinkan investor bahwa disiplin fiskal masih dijaga.
"25 tahun reformasi pasar yang dibangun dengan sangat susah payah
sekarang dipertanyakan apakah semua itu sedang dipertaruhkan."
Target 8% tidak akan pernah tercapai dengan kondisi seperti ini. Untuk tumbuh 8% butuh investasi swasta masif.
Investasi swasta tidak akan datang ke negara yang kepastian hukumnya goyah, bank sentralnya bisa diintervensi, dan kebijakannya tidak konsisten.
Sekarang Indonesia tumbuh 5% dan Bank Dunia sudah merevisi proyeksinya ke 4,7%.
Investor tidak lari panik. Mereka menunggu dan mengamati. Tapi selama tidak ada sinyal nyata bahwa kepercayaan dipulihkan modal akan terus keluar, rupiah akan terus tertekan, dan IHSG akan terus jadi yang terburuk di dunia.
Dan rakyat biasa yang tabungannya menipis, cicilannya naik, dan harga barang terus naik merekalah yang paling merasakan akibatnya. Bukan para pejabat yang membuat kebijakan itu.
Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.
Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.
Ini kondisinya yang paling mengejutkan:
DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.
Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.
Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.
Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:
Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.
Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:
Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.
Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.
"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.
Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."
Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.
Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:
Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.
Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.
DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.
"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."
Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.
Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:
Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.
Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.
Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.
Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.
Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.
Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.
APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.
Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.
Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.
Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.
Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.
andry hakim berpendapat ke MPR
kalo mau gila sekalian IPO kan aja tuh
MBG dan Kopdes kalau mau kekeh tetap jalan, biar semua rakyat bisa memiliki sahamnya jadi enak gitu
menurut kalian gimana guys
MBG jadi perusaahan go public?
mengalahkan space X ?
Temen gw kerja di PLN.
Dia bilang ada satu pertanyaan yang tiap hari bikin dia dimaki, dan dia capek ngejelasinnya.
Pertanyaannya: "kok beli token 100 ribu, dapet listriknya kurang? Sisanya ke mana?"
Dia cerita ke gw sambil geleng-geleng. "Yang motong duit itu bukan PLN. Tapi yang dimaki tetep kita."
Gw ngerutin dahi. Kalo bukan PLN, terus siapa yang ngambil?
Malem itu gw cek struk token gw sendiri. Ada satu baris kecil yang selama ini gak pernah gw baca.
#intinyadeh Dino Patti Djalal kritik Prabowo yg byk perjalanan ke luar negeri: 1 dr 6 hari selama menjabat ada di luar negeri, terbanyak di antara semua pemimpin dunia.
Saran:
> Lebih andalkan video call/ telefon utk hemat ratusan M dgn hasil yg secara substansi sama
(1/4)
Guys, ada kesaksian dari mantan Ketua DPRD Morowali yang menurut gue paling mengerikan dan paling mengungkapkan yang pernah gue dengar tentang apa yang sebenarnya terjadi di tanah Indonesia yang kaya nikel.
Namanya Irwan Arya.
Ketua DPRD Kabupaten Morowali 2014-2019.
Putra daerah asli.
Dan dia hadir di Jakarta bukan untuk minta jabatan. Tapi untuk berteriak bahwa tanah kelahirannya sudah bukan milik rakyatnya lagi.
Dan ini yang dia katakan:
"Kedaulatan wilayah kami dari ujung Morowali sampai ujung Morowali sudah dikuasai oleh orang-orang asing. Kami tinggal nama di sana."
Dan ini faktanya satu per satu:
Morowali adalah rumah bagi kawasan industri terbesar untuk nikel di Asia bahkan mungkin di dunia. PT IMIP.
Tiga smelter dalam satu kawasan.
Pabrik baja stainless.
Pabrik baterai lithium untuk mobil listrik.
Pelabuhan yang bisa menampung puluhan kapal besar sekaligus.
Nilainya:
triliunan rupiah per bulan.
Satu perusahaan saja PT Vale dalam dua sampai tiga bulan menghasilkan 2 juta ton nikel.
Hitung sendiri berapa puluh triliun omsetnya.
Dan PAD yang diterima Kabupaten Morowali dari semua ini: sekitar Rp200 miliar per tahun.
Perusahaan dapat puluhan triliun.
Rakyat pemilik tanah dapat dua ratus miliar.
"Ibarat dikasih permen sebiji.
Anak kecil dikasih permen."
Dan ini yang paling mengejutkan dan paling mengkhawatirkan:
Sebagai Ketua DPRD lembaga pengawas yang dipilih oleh rakyat Irwan Arya tidak bisa masuk ke kawasan industri IMIP.
Lima tahun menjabat.
Hanya sekali masuk ketika ada peresmian smelter oleh Presiden Jokowi.
Itu pun hanya untuk duduk di acara seremonial lalu keluar.
Selain itu:
ditolak.
Dipersulit.
Diminta komunikasi ke kantor pusat di Jakarta dulu. Lalu tidak ada jawaban yang pasti.
"Kami tidak pernah mendapatkan data.
Berapa TKA yang masuk.
Berapa produksi per bulan.
Berapa yang dihasilkan smelter untuk negara.
Tidak pernah ada."
Anggota DPR yang dipilih rakyat untuk mengawasi tidak bisa mengawasi.
Di tanah Indonesia sendiri.
Dan ini soal TKA yang paling mengejutkan:
Di kawasan IMIP ada bandara khusus yang dibangun oleh perusahaan sendiri Bandara IMIP.
Setiap hari pesawat Airbus dan Boeing mendarat dua sampai tiga kali.
Siapa yang mengawasi?
Tidak ada imigrasi.
Tidak ada bea cukai.
Tidak ada satupun representasi institusi negara di sana.
Penerbangan langsung dari China mendarat di Bandara IMIP tanpa ada pihak berwenang yang memeriksa siapa yang turun.
Sekarang rutenya berubah:
dari China turun ke Manado, ganti pesawat domestik, lalu ke IMIP.
Lebih rapi.
Tapi tetap tanpa pengawasan bermakna di tujuan akhirnya.
Dan ketika ada yang mencoba menginvestigasi TKA mereka dilarikan ke hutan.
"Setiap ada kunjungan investigasi tentang TKA mereka dilarikan ke hutan."
Dan ini yang paling tidak bisa diterima:
Di dalam kawasan IMIP nama-nama jalan sudah menggunakan tulisan China.
Ada apartemen khusus untuk TKA.
Hotel bintang lima di dalam kawasan.
Fasilitas lengkap seperti kota kecil kata Irwan seperti Singapura kalau dilihat dari atas.
Dan di salah satu perusahaan kawasan industri PT Wangsiang ditemukan surat administrasi dengan stempel palu arit.
"Ini fakta.
Saya berani pertanggungjawabkan."
Sementara di luar kawasan jalan berlubang.
Listrik masih sering padam.
Pendidikan gratis yang dijanjikan belum berjalan.
Rakyat lokal susah dapat kerja karena kalah bersaing dengan TKA yang bahkan untuk pekerjaan kasar sekalipun.
Dan ini yang paling ironis dari seluruh cerita:
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sudah memperingatkan:
Morowali adalah "negara dalam negara."
Sudah ada pernyataan resmi.
Sudah dibahas di level kementerian.
Tapi sampai hari ini Irwan mengonfirmasi DPRD Morowali masih tidak bisa masuk ke kawasan.
Bandara masih tanpa pengawasan imigrasi.
TKA masih terus berdatangan.
Dan tidak ada perubahan yang signifikan.
"Tidak ada perubahan yang signifikan dari rezim Jokowi ke rezim Prabowo.
Kalau bilang ada perubahan belum ada yang bisa kami rasakan."
Dan ini yang paling menyedihkan:
Irwan dipenjara.
Bukan karena korupsi.
Bukan karena kejahatan.
Tapi karena meneruskan voice note tentang warga China yang meninggal akibat COVID di kawasan industri untuk dilaporkan ke Tim COVID Kabupaten.
Dia ditangkap di masjid.
Dituduh menyebar hoaks.
Sementara pejabat yang konferensi pers menyangkal informasi itu tidak ditangkap.
Tidak diproses.
Tidak ada konsekuensi apapun.
"Hukum kita lebih tajam ke bawah, tumpul ke atas."
Dan ini konteks yang harus disambungkan dengan semua yang sudah kita bahas:
Indonesia punya nikel terbesar di dunia. Morowali adalah jantungnya. Nikel dari sana adalah bahan baku baterai mobil listrik yang menjadi rebutan dunia.
Tapi rakyat yang tanahnya mengandung kekayaan itu tidak bisa masuk ke kawasan industri yang berdiri di atas tanah mereka.
Tidak mendapat data tentang berapa yang diambil. Tidak mendapat kesejahteraan yang sebanding.
Dan yang berteriak meminta keadilan dipenjara.
Yang mempertahankan tanah adat dikriminalisasi.
Yang mencoba mengawasi sebagai wakil rakyat dilarang masuk.
Ini bukan hilirisasi untuk rakyat.
Ini hilirisasi untuk modal asing dengan rakyat lokal sebagai penonton di tanahnya sendiri.
Dan pesan Irwan untuk Prabowo yang paling mengena:
"Pak Prabowo, jangan hanya mendengarkan bisikan orang-orang yang selalu bilang beres, baik, dan aman di lapangan. Padahal itu semua bohong. Kami masyarakat bawah yang merasakan langsung."
Kalimat itu adalah kalimat yang sama yang seharusnya didengar oleh setiap presiden Indonesia. Tapi selalu tertahan di pintu istana karena yang masuk ke istana hanya mereka yang bisnisnya bergantung pada presiden tidak mendengar kebenaran itu.
Indonesia punya nikel terbesar di dunia.
Kekayaan yang seharusnya bisa membiayai rakyatnya dengan makmur selama puluhan tahun.
Tapi di Morowali yang paling dekat dengan sumber kekayaan itu rakyatnya masih mati lampu.
Jalannya berlubang.
Anaknya susah dapat kerja.
Tanahnya dirampas.
Yang bersuara dipenjara.
Sementara di dalam kawasan hotel bintang lima menyala.
Pesawat dari China mendarat tiga kali sehari.
Dan tidak ada satupun institusi negara yang mengawasi apa yang masuk dan apa yang keluar.
Mahfud MD bilang: "Negara ini bisa bubar melalui disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi."
Morowali sudah di tahap awal dari semua itu.
Dan tidak ada yang memperhatikan karena yang memperhatikan sudah dibungkam.