naqayata

Jangan Bangga Jadi Mayoritas

[A. @bleednectar]

affan kurniawan meninggal dilindas polisi

[naqayata @IrvineFirdaus]

@inaho_vt get well soon, inaho-chan! tolong jangan lupa pake baju, ya. soalnya cuacanya lagi ga menentu, nih.

[naqayata @IrvineFirdaus]

@mirai_mnl48 peluk jauh dari sini untukmu, Mirai-san. apapun yang terjadi, aku mendukungmu, pasti.

[naqayata @IrvineFirdaus]

dear Mirai-san. aku tahu ini sangat berat. kau berhak marah, kau berhak kecewa atas pengumuman ini. tapi tolong, jangan berhenti sampai sini. apapun yang selanjutnya terjadi, aku selalu mendukung, menyayangi, dan mencintaimu. jadi, Mirai-san LET'S FLY HIGHER THEN BEFORE! 🔥♥️

[Mirai 和中みらい @mirai_wanaka]

いつも応援してくださっている皆様へ

MNL48の活動終了が発表されました。

ずっと信じて待っていてくださったのに、このような結果となってしまい、本当に申し訳ございません。
グループや私のことを応援してくださっていた皆さん、本当にありがとうございました。
皆んなのことが大好きです。
#MNL48

[naqayata @IrvineFirdaus]

@SuzuF122 かわいい!♥️♥️

[Anonymous @YourAnonNews]

Israelis destroying supplies meant to help the starving people of Gaza.

[Info Jateng @Jateng_Twit]

BREAKING❗

Eks Polisi PENEMBAK GAMMA (ROBIG), EDARKAN NARKOBOY DI LAPAS 😂

KOK ISOOOOO KI LOH

Yo nembak, ya dipenjara, ya dodolan Narkoboy. Njir 😂

CC kak @pandji

[Jero ジェロ @jero_jero_seven]

やっぱり京都が好きです

[Ghali ⵣ 𓂆🍉🗝️🇵🇸 @GhaliZayane]

The original names of the cities in Palestine before colonization
❀ #FreePalestine ❀
•❁🇵🇸🗝️🍉❁•

[Hassan Mafi ‏ @thatdayin1992]

This is Zionism.

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

Film Pesta Babi sempat diserang dengan narasi yang mencatut nama warga asli Papua.

Namun orang yang difitnah justru angkat suara, membantah, dan mendukung penyebaran film ini.

#PestaBabi #PapuaBukanTanahKosong

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, Prabowo baru tanda tangani Keppres Nomor 4 Tahun 2026 membentuk Satgas Percepatan Program Pemerintah untuk Mendukung Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi.

Kedengarannya serius dan penuh urgensi.
Dan mungkin memang ada urgensinya.
Tapi setelah gue baca susunan pengurusnya ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan secara serius.

Strukturnya dulu:
Ketua: Airlangga Hartarto — Menko Perekonomian.
Ketua kedua: Prasetyo Hadi — Mensesneg. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra.
Wakil Ketua 1: Purbaya Yudhi Sadewa — Menkeu.
Wakil Ketua 2: Rosan Roeslani — Menteri Investasi dan Hilirisasi.
Wakil Ketua 3: Rachmat Pambudy — Menteri PPN/Bappenas.

Dan sekarang gue mau mulai bertanya:

Satu — ini Satgas atau duplikasi kabinet?

Airlangga adalah Menko Perekonomian.
Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mengkoordinasikan kebijakan ekonomi lintas kementerian.

Purbaya adalah Menkeu.
Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mengelola fiskal dan anggaran negara.

Rosan adalah Menteri Investasi.
Tugasnya sudah dari hari pertama adalah mempercepat investasi.

Rachmat adalah Kepala Bappenas.
Tugasnya sudah dari hari pertama adalah merencanakan pembangunan nasional.

Lalu Satgas ini dibentuk untuk mengerjakan apa yang belum mereka kerjakan selama ini?

Kalau jabatan-jabatan yang sudah ada ini tidak cukup untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi masalahnya bukan di struktur organisasinya.
Masalahnya ada di eksekusi.
Dan membentuk Satgas baru dengan orang-orang yang sama tidak akan memperbaiki eksekusi.

Dua — satu orang, dua jabatan, satu pertanyaan besar:

Prasetyo Hadi sekarang menjabat sebagai:
Mensesneg yang secara administratif adalah salah satu jabatan paling padat di pemerintahan.
Semua dokumen kepresidenan, semua koordinasi administratif istana, semua surat yang masuk dan keluar dari Presiden lewat mejanya.

Dan sekarang ditambah Ketua Satgas Ekonomi yang tugasnya mengoordinasikan percepatan program pemerintah, menetapkan langkah strategis terintegrasi, monitoring dan evaluasi anggaran, dan melaksanakan tugas lain dari Presiden.

Dua jabatan.
Dua set tanggung jawab yang masing-masing sudah full time.

Gue bukan orang pemerintahan.
Tapi gue pernah pegang tiga proyek sekaligus di kantor dan hasilnya tidak ada satu pun yang selesai dengan benar.
Bukan karena orangnya tidak kompeten.
Tapi karena waktu dan energi manusia itu terbatas.

Ini bukan soal meragukan kemampuan Prasetyo Hadi. Ini soal prinsip manajemen dasar yang berlaku untuk siapapun.

Tiga — soal Prasetyo Hadi yang dari Partai Gerindra:

Ini yang perlu digarisbawahi.
Mensesneg adalah jabatan yang secara ideal harus bersifat teknis dan administratif tidak terlalu terikat pada kepentingan partai tertentu.

Karena tugasnya adalah melayani Presiden secara administratif, bukan mengadvokasi kepentingan partai.

Ketika Mensesneg sekaligus Ketua Satgas Ekonomi juga merupakan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra pertanyaan yang wajar adalah: kepentingan siapa yang paling diprioritaskan dalam pengambilan keputusan Satgas ini?

Ini bukan tuduhan.
Ini adalah pertanyaan tata kelola yang legitimate dan harus bisa dijawab secara transparan.

Empat — Satgas ini bukan yang pertama:

Pemerintahan Indonesia punya tradisi panjang membentuk satgas setiap kali ada masalah yang tidak kunjung selesai.

Satgas percepatan ini.
Satgas investasi itu.
Satgas koordinasi ini.
Satgas sinergi itu.

Dan pola yang berulang selalu sama:
dibentuk dengan Keppres yang terdengar serius lalu dalam beberapa bulan menghilang dari perbincangan publik tanpa laporan hasil yang bisa diakses rakyat.

Gue tidak bilang Satgas ini pasti akan bernasib sama.
Tapi beban pembuktiannya ada pada pemerintah bukan pada publik yang mempertanyakan.

Lima — konteks fiskalnya yang tidak bisa diabaikan:

Satgas ini dibentuk di tengah kondisi di mana:
Defisit APBN sudah 0,93% dari PDB hanya dalam tiga bulan pertama 2026 sebelum dampak perang Iran masuk.
Moody's dan Fitch sudah downgrade outlook Indonesia jadi negatif.
Cadangan devisa BI turun ke level terendah sejak Juni 2024.
Harga minyak di atas 100 dolar dan rupiah tertekan.

Di kondisi seperti ini yang dibutuhkan bukan tambahan struktur koordinasi.
Yang dibutuhkan adalah keputusan fiskal yang tegas, komunikasi yang meyakinkan ke pasar, dan eksekusi kebijakan yang konsisten.

Semua itu bisa dilakukan oleh kementerian-kementerian yang sudah ada kalau mereka diberi mandat yang jelas dan dibiarkan bekerja tanpa hambatan birokrasi yang berlapis.

Membentuk Satgas baru dengan orang-orang yang sama yang sudah memegang jabatan masing-masing lalu menambah beban jabatan ke satu orang yang sudah punya tanggung jawab penuh bukan percepatan.

Itu adalah penambahan lapisan birokrasi yang akan membutuhkan koordinasi tambahan antara Satgas dan kementerian yang sudah ada.

Dan koordinasi tambahan artinya rapat tambahan. Rapat tambahan artinya waktu tersita.
Waktu tersita artinya eksekusi makin lambat.

Kalau memang ada masalah percepatan pertanyaannya harus dijawab dulu:
apa yang menghambat percepatan selama ini? Regulasinya?
Anggarannya?
Koordinasinya?
Atau kemauannya?

Karena kalau jawabannya adalah koordinasi maka Menko Perekonomian sudah ada untuk itu sejak hari pertama.

Dan kalau jawabannya bukan koordinasi maka Satgas ini tidak akan menyelesaikan masalahnya.

[Billy @Billy_Naravit]

Kalian tau apa yang bakal bikin BNI ketakutan dan bertekuk lutut buat ganti semua uang Gereja ini yang dimalingin manajemen mereka sendiri, bikin seruan supaya semua umat katolik Indonesia untuk memindahkan dananya ke Bank selain BNI atas nama solidaritas.
Gw yakin dgn seruan itu manajemennya ketakutan pasti.

[MBG Jelek @menuembegejelek]

⚠️ KABAR PERLAWANAN! ⚠️

Karena pihak kubangan lumpur (SPPG) Kaliagung Sentolo, Kulon Progo, telah meracuni hingga DUA KALI para penerima manfaat di SD IT Budi Mulyo Sentolo, dan tak mengindahkan kesempatan yang diberikan oleh para guru,

pada akhirnya, para guru memberikan PERLAWANAN BALIK, dengan cara memohon kepada Kepala SD IT Budi Mulyo, agar berkenan menutup PERMANEN penerimaan embege dari kubangan lumpur Kaliagung Sentolo.

TIDAK BOLEH ADA YANG MERACUNI ANAK SEKOLAH HINGGA DUA KALI!!

Tak mengindahkan kesempatan yang diberikan oleh para guru adalah bukti kuat, bahwa pihak kubangan lumpur cenderung cuek dan sama sekali tak serius membenahi keamanan pangannya.

Dear espepege Kaliagung Sentolo, jangan kalian kira empati guru itu 0 seperti kalian, goblok. Guru itu orang tua kedua bagi anak-anak sekolah. Mereka pasti akan protektif kepada anak-anaknya.

Sekali meracuni saja sudah cukup dikatakan sebagai biadab, maka tidak harus membiarkan hal itu terjadi lagi agar bisa dikatan absolut biadab.

#SampaiMenang✊🏻

[Virdian Aurellio @virdianaurellio]

Rakyat diminta berhemat. Tapi pejabatnya hedon dan buang buang anggaran.

Bukan ini implementasi kebijakan yang benar! Jangan tebang pilih penegakan hukum!

Lawan politik diadili dengan alasan kerugian negara. Badan Gizi Nasional terang-terangan melakukan pemborosan depan mata justru didiamkan. Adili segera!

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ini gilaa sihh
Suster Natalia.
Perempuan yang tidak menikah.
Tidak punya harta pribadi.
Mengabdikan seluruh hidupnya untuk gereja dan umatnya di Labuhanbatu, Sumatera Utara.

Dan sekarang dia harus menanggung beban Rp28 miliar yang raib bukan uangnya sendiri
tapi uang 1.900 jiwa umat yang dia jaga amanahnya.

bahkan dia bilang
ke teman dia yang suster juga
dia akan masuk penjara.

dia cerita
Setiap kali ketemu umat yang sederhana itu,
saya selalu katakan:
mari, masa depan anak-anakmu melalui menabung.
Tapi sekarang masa depan mereka itu hancur di tangan saya.

Kronologi yang perlu semua orang pahami:
Credit Union Paroki Aek Nabara koperasi simpan pinjam di bawah naungan gereja sudah berjalan 45 tahun tanpa masalah.
Umat menabung perak demi perak.
Untuk sekolah anak.
Untuk biaya sakit.
Untuk masa depan.

Total yang terkumpul dan ditempatkan di deposito: Rp28 miliar lebih dari 1.900 anggota.

Di 2019 Andi Hakim Febriansyah
Kepala Kas BNI Unit Aek Nabara
mendatangi pengurus CU.
Menawarkan produk bernama BNI Deposito Investment
dengan bunga 8% per tahun.
Lebih tinggi dari deposito biasa.

Pengurus percaya.
Karena siapa yang tidak percaya kepada kepala kas bank negara yang datang dengan seragam resmi, ID card BNI, dan pick-up service resmi yang sudah berjalan sejak 2015?

Tujuh tahun berjalan.
Bunga masuk rutin setiap bulan.
Tidak ada masalah.

Sampai Desember 2025 dan semuanya mulai runtuh:

CU mengajukan pencairan Rp10 miliar untuk pinjaman ke anggota.
Bertahap minta Rp2 miliar dulu.

Januari 2026 tidak cair.
Februari 2026 tidak cair.

5 Februari Suster Natalia panggil Andi.
Andi bilang besok.
Besok tidak cair.
Andi minta semua bilyet deposito untuk pembaruan. Suster menyerahkan semuanya karena percaya.

Sore hari Andi sudah di jalan ke Medan katanya cuti.

Lalu 23 Februari bukan Andi yang datang.
Tapi kepala kas baru.
Dengan kalimat yang mengubah segalanya:
Per hari ini saudara Andi Hakim Febriansyah bukan pegawai BNI lagi.
Dan produk yang ditawarkan itu bukan produk BNI.

Suster Natalia pingsan lima menit.
Yang lebih ngeri dari hilangnya uang itu:
Bilyet deposito yang dipegang Andi dibakar. Sengaja. Supaya tidak ada barang bukti.

Tapi Andi salah hitung.
Satu bilyet tersimpan di tangan pastor lain yang kebetulan tidak ada di tempat saat pengambilan.
Satu bilyet itu yang menjadi bukti bahwa semua ini nyata.

Andi sudah menyiapkan skenario dari jauh hari. Tanggal 23 Februari itu hari yang sama dia ambil semua bilyet dia sudah mengajukan pengunduran diri. Dan dua hari kemudian dia terbang ke luar negeri bersama istrinya lewat Bali ke Australia, lalu ke New Zealand.

Sambil cuti dia masih angkat telepon Suster Natalia. Masih bilang "aman, Suster."
Masih janjikan pencairan.

Setelah red notice diterbitkan oleh Interpol dan Australian Federal Police Andi kembali ke Indonesia 30 Maret 2026 dan ditangkap di Kualanamu.

Di dalam pemeriksaan dia mengakui semua perbuatannya.
Uangnya?
Dipakai untuk sport center, kafe, mini zoo, tanah, dan berbagai aset yang kini sedang dilacak dalam proses TPPU.

Dan sekarang masuk ke bagian yang paling mengkhawatirkan:

BNI melakukan verifikasi internal sendiri.
Tanpa transparansi.
Tanpa melibatkan korban dalam proses.
Hasilnya: BNI bersedia mengganti Rp7 miliar.

Dari Rp28 miliar lebih.
Dan pada 26 Maret 2026 tanpa persetujuan CU-PAN BNI mentransfer Rp7 miliar itu ke rekening korban secara sepihak.
Seolah dengan mentransfer itu kasus selesai.

Kuasa hukum CU-PAN dari Gani Djemat & Partners menolak keras.
Karena:
Berdasarkan prinsip Vicarious Liability perusahaan bertanggung jawab atas tindakan pegawai yang dilakukan dalam kapasitas jabatannya.

Andi beroperasi dengan ID card BNI, jabatan BNI, fasilitas pick-up service BNI, dan atas nama BNI selama tujuh tahun.
Ini bukan tindakan pribadi yang kebetulan dilakukan oleh orang yang bekerja di BNI. Ini tindakan yang bisa terjadi karena dia adalah BNI di mata korban.

POJK Nomor 22 Tahun 2023 Pasal 10 ayat 1 juga menegaskan: pelaku usaha jasa keuangan wajib bertanggung jawab atas kerugian konsumen akibat kesalahan pegawainya.
Tidak ada klausul kecuali kalau pegawainya nakal.

Dan respons BNI yang paling menyakitkan menurut korban:

Enam kali mediasi.
Satu kali aksi damai.
Sepanjang itu tidak satu pun pejabat BNI dari kantor cabang atau wilayah yang mengucapkan kata "maaf" atau kami prihatin kepada korban.

Yang datang dari pihak BNI hanya satu permintaan berulang: Berikan kami bukti pendukung.
Padahal semua data transaksi ada di sistem BNI sendiri.
Semua perpindahan uang dari kas lancar ke rekening Andi tercatat di rekening koran BNI.
Bukan di tangan korban.

Baru Wakil Menteri BUMN yang mengundang korban dan itulah pertama kalinya ada pejabat yang mengucapkan kata permohonan maaf dan rasa prihatin.

Satu hal yang tidak bisa diabaikan:
Suster Natalia sekarang punya utang pribadi ke beberapa orang.
Karena ada anggota CU yang butuh uang untuk berobat yang tidak bisa dia biarkan meninggal di rumah sakit sementara dana CU tidak bisa diakses.

Dia yang tidak punya harta pribadi meminjam uang untuk membayar tagihan rumah sakit umatnya.

"Saya tidak bisa biarkan umat meninggal di rumah sakit, Pak."

BNI adalah bank BUMN.
Bank milik negara.
Diawasi oleh OJK.
Dijamin kepercayaannya oleh nama negara Indonesia.

Dan di bawah namanya selama tujuh tahun seorang kepala kas menjalankan skema penipuan yang menyedot uang 1.900 jiwa umat gereja yang menabung perak demi perak untuk masa depan anak-anak mereka.

BNI tidak bisa menyebut ini hanya masalah oknum lalu cuci tangan dengan transfer Rp7 miliar yang tidak transparan prosesnya.

Karena korban bukan menyimpan uang kepada Andi Hakim.
Korban menyimpan uang kepada BNI.
Dan BNI harus mengembalikannya penuh tanpa pengecualian.

Kalau tidak ini bukan hanya kasus kriminal biasa.
Ini adalah konfirmasi bahwa di negeri ini orang miskin yang menabung untuk masa depan anaknya bisa kehilangan segalanya karena sistem yang seharusnya melindungi mereka justru membiarkan hal ini terjadi selama tujuh tahun.

[Kris Antoni - Toge Productions @kerissakti]

Prioritas pemerintah Indonesia:
❌ Blokir Judol
❌ Memberantas korupsi
❌ Menangkap pelanggar HAM
✅ Blokir Wikipedia

[Lambe Resing @LambeResing]

Buset, sampe masuk IGN loh ya cik 😹

[Ekspedisi Indonesia Baru @idbaruid]

Ironi sumber air warga yang tercemar akibat eksploitasi nikel, melibatkan salah satu orang terkaya di Indonesia, militer, hingga kekuasaan.

Separah apa kondisinya? Saksikan selengkapnya dalam Serial Eps. 33 "Prahara Nikel" produksi @idbaruid kolaborasi @GreenpeaceID

Sudah tayang di YouTube Indonesia Baru.