IvanYoliga

suka baca buku dan olahraga

[𝓔𝓴𝓸 𝓦𝓲𝓭𝓸𝓭𝓸 @ekowboy2]

Pilihan Rakyat 🇮🇩

Perubahan: 🔁
Melanjutkan: ❤️

[Hilmi Firdausi @Hilmi28]

Alhamdulillah wa syukrulillah…ditunggu aksi Kepala Daerah yg lainnya. ❤️🇮🇩

[↬𝔡𝔥𝔢𝔢↫ @123dheejhe]

𝐾𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑔𝑖𝑛𝑖 ℎ𝑎𝑟𝑢𝑠𝑛𝑦𝑎 𝑦𝑔 𝑘𝑢𝑑𝑢 𝑑𝑖 𝑣𝑖𝑟𝑎𝑙𝑘𝑎𝑛 𝑏𝑢𝑘𝑎𝑛 𝑦𝑔 𝑠𝑢𝑘𝑎 𝑗𝑜𝑔𝑒𝑡 𝑚𝑒𝑙𝑖𝑢𝑘2 𝑘𝑎𝑦𝑎𝑘 𝑏𝑒𝑙𝑢𝑡 𝑠𝑎𝑤𝑎ℎ 😂

𝑀𝑎𝑠𝑦𝑎 𝐴𝑙𝑙𝑎ℎ 𝑘𝑎𝑛?😍🤩🥰

[LANGKAH ANIES @LANGKAHANIES]

Kalau orang baik pasti akan selalu di hati
Jawaban Polos emak emak kampung akuarium.
Betapa sayang banget sama mas @aniesbaswedan
Orang baik susah dicari, susah cari orang baik. mana ada yg seperti mas Anies.
Mas Anies tak ada lawan....

[Anies Mania @aniesmania]

Anies Baswedan menempati posisi puncak pada Polling Capres Tribunnews di Youtube‼️

#Anies #AniesPresidenRI2024

[djoeleeuseakbarovic @djoeleeuse]

#TolakRUUKesehatan
#PengabdianTiadaAkhir

[Bambang Widjojanto @KataBewe]

#TolakUUKesehatan "KESEHATAN DIPERKOSA, RAKYAT DIPERDAYA" Lebih dr 200 profesor protes keras

https://t.co/BoImQN9lBE

[Hasbil Mustaqim Lbs @Hasbil_Lbs]

RUU Kesehatan hanya untuk Taipan, Kami akan melawan ✊️

Presiden Diktator!!!

[Bambang Widjojanto @KataBewe]

KEWARASAN dihina. Lebih 200 Professor dibidang kesehatan protes saat UU Kesehatan disahkan DPR. Kewajiban sediakan 5% APBN utk Dana kesehatan dihapuskan, Health Care disingkirkan Health Industry. Kini, OLIGARKI bersemayam di RAHIM kesehatan rakyat. Ikuti https://t.co/BoImQN9lBE

[Eva Sri Diana Chaniago @DrEvaChaniago]

Pembelajaran yang sangat berharga dari 2 tembok besar

1. Zaman dahulu kala, kerajaan China ingin hidup damai, oleh karenanya mereka bangun Tembok China dengan anggapan tak akan ada musuh yang sanggup mendakinya.

100 tahun pertama sejak tembok itu berdiri, China dijajah 3 kali dan tiap dijajah, musuh tidak mendaki ataupun menyerang tembok, musuh hanya menyogok penjaga tembok dan musuh masuk ke dalam !!!

China membangun tembok, namun lupa membangun "Karakter" para penjaga tembok.

Walaupun tembok china bertahun-tahun menjadi simbol kekuatan dan semangat China, ia juga menjadi pengingat pada bangsa China tentang kedahsyatan "Karakter" manusia.

Kerajaan China kemudian sadar bahwa pertahanan terkuat BUKANLAH tembok raksasa, tapi justru KARAKTER raksasa.

Karakter manusia harus dibangun sebelum membangun yang lain.

2. Dulu, ketika Jerman masih terpisah, sebuah tembok besar memisahkan Timur dan Barat Berlin.

Suatu hari, beberapa orang dari Berlin Timur mengendarai truk dan membuang berbongkah -bongkah sampah di sisi tembok Berlin Barat.

Orang-orang Berlin Barat bisa saja melakukan hal serupa, namun alih-alih melakukannya, justru mereka mengendarai truk berisi makanan, roti, susu dan perbekalan lain yang dibungkus rapih dan diletakkan di tembok sisi Berlin Timur.

Di bungkusan tertulis :

"ORANG MEMBERIKAN APA YANG DIMILIKINYA"

Betapa benarnya !!!
Kita hanya bisa memberikan apa yang kita miliki.

Apa yang kita miliki ?

Benci atau Cinta?
Kekerasan atau Kedamaian?
Kematian atau Kehidupan?
Kemampuan membangun atau kemampuan merusak?

Apa yang telah kita berikan kepada kehidupan?

Memberi semangat pada orang lain atau menghancurkan segalanya ?

KITA HANYA BISA MEMBERIKAN APA YANG KITA MILIKI

dan kita memiliki keduanya.

Belajar dari 2 tembok besar.

Mana yang akan kita berikan ?

Tulisan Seorang Guru

#TolakUUKesehatan #TolakUUKesehatan

[Eva Sri Diana Chaniago @DrEvaChaniago]

Guru Besar Yang Diabaikan

Oleh: Chazali H. Situmorang

Guru Besar ( Profesor) adalah jabatan fungsional tertinggi yang diberikan Negara kepada Dosen yang mengabdikan pengetahuan, ilmu dan pengalaman yang dimilikinya kepada anak didiknya, mahasiswa, untuk menjadi cerdas, berakal sehat, bernalar, bermoral tinggi dan akan mengangkat martabat Bangsa Indonesia secara paripurna.

Guru Besar menjadi rujukan, preferensi bagi mereka yang memerlukan solusi terhadap persoalan yang dihadapi karena keahlian dan wisdom yang dimiliki sang Guru Besar.

Guru Besar itu adalah Negarawan dalam dunia pendidikan. Diberikan tempat terhormat dalam kehidupoan sosial masyarakat dan sering dijadikan rujukan oleh penyelenggara negara dalam merumuskan suatu kebijakan publik.

Seseorang menjadi Guru Besar itu suatu perjalanan panjang dalam track record jenjang akademik, integritas, dan kredibilitas yang terekam baik jejak digitalnya.

Pendidikan kedokteran paling banyak menghasilkan Guru Besar di Indonesia dengan berbagai cabang keahlian spesialistik dan subspesialistik.

Pendidikan kedokteran sudah ada pada masa penjajah Belanda yang disebut STOVIA.

Dokter Jawa yang ditugaskan untuk memberantas penyakit-penyakit menular yang banyak terjangkit karena kemiskinan dan ketelantaran rakyat Indonesia.

Dokter Indonesia adalah dokter pejuang sejak puluhan tahun Indonesia sebelum merdeka.

Titisan semangat juang itu tetap mengalir terus dan menjadi pemicu 197 Guru Besar yang sebagian besar adalah Guru Besar profesi dokter dan berbagai bidang kelompok keahlian, untuk membuat Petisi, dalam jangka waktu singkat, spontan.

Dalam sehari terkumpul 197 tanda tangan pernyataan Petisi para Guru Besar lintas profesi, dengan dominasi profesi kesehatan terhadap RUU Obl Kesehatan.

Ada 4 poin yang disampaikan dalam Petisi para Guru Besar itu,

Pertama; RUU Kesehatan tidak memadai memenuhi azas transparansi, keterbukaan, partisipasi dan landasan filosofi, sosiologis, yuridis dan kejelasan rumusan.

Kedua; Tidak ada urgensi dan kegentingan mendesak untuk dirubahnya dengan pendekatan Omnibus law UU Sektor Kesehatan yang eksisting.

Ketiga; Ketidakberpihakan kepada ketahanan kesehatan bangsa.

Keempat; Menuai kontroversi, dan penolakan secara masif dari berbagai stakeholder.

Disamping itu persoalan hilangnya Mandatory spending dana sektor kesehatan, dan proyek bioteknologi yang mengancam biosekuritas yang ada dalam RUU Kesehatan akan mengancam ketahanan kesehatan bangsa.

Nasib Petisi Guru Besar

Petisi Forum Guru Besar Lintas Profesi itu, ditandatangani 197 Guru besar Lintas Profesi, dan atas nama ke 197 Guru Besar adalah Prof Zainal Muttaqin, Prof. Andi Asadul Islam, Prof. Sukman T. Putra, Prof. Menaldi Rasmin membubuhkan tandatangan pada Dokumen Petisi Forum Guru Besar Lintas Profesi.

Dalam waktu sehari 9 Juli 2023 didukung oleh 197 Guru besar dan bahkan akan bertambah banyak yang ingin tandatangan jika waktunya lebih panjang.

Tetapi karena segera akan dikirim kepada Presiden dan Ketua DPR, untuk mengejar tenggat waktu, karena RUU Obl kesehatan akan disahkan dalam Sidang paripurna DPR 11 Juli 2023.

Ternyata Petisi para Guru Besar itu tidak sanggup menembus hati Ketua DPR RI dan Presiden RI.

Dengan wajah datar dan pandangan tertuju ke para anggota DPR, Ketua DPR Puan Maharani, bertanya ”apakah RUU Kesehatan disetujui ?” terdengar suara beberapa anggota DPR menyatakan”setujuuu”.

Petisi tinggal Petisi.

RUU Kesehatan harus terus jalan dan menjadi UU Kesehatan yang baru, dan menghapuskan 9 UU Sektor Kesehatan lainnya.

Beberapa Guru Besar yang ditanyakan oleh dr. Bahar Sp.OG, dalam acara Jumpa Pers 10 Juli 2023, menyatakan bahwa jika RUU Kesehatan itu tetap ditetapkan menjadi UU Kesehatan, kami Guru Besar tidak berhenti berjuang.

Kami berjuang setidaknya dengan membuat tulisan keberbagai jaringan komunikasi nasional dan global. Mungkin para Guru Besar itu mengajak tekanan masyarakat dunia terhadap pemerintah Indonesia.

Bahkan ada seorang Guru Besar meneteskan air matanya mengingat nasib masa depan penanganan kesehatan rakyat Indonesia dengan UU Kesehatan yang kontroversial itu.

Bahkan ada seorang Guru Besar meneteskan air matanya mengingat nasib masa depan penanganan kesehatan rakyat Indonesia dengan UU Kesehatan yang kontroversial itu.

Petisi para Guru Besar itu, yang tentunya merupakan Guru mereka para aktivis 5 Organisasi Profesi Kesehatan (IDI, POGI, IBI, PPNI, IBI dan IAI, merupakan amunisi baru melanjutkan perjuangan. “Perjuangan sesugguhnya baru saja dimulai dengan disetujuinya RUU Kesehatan”, kata salah seorang aktivis Organisasi Profesi Kesehatan.

Mohammad Adib Khumaidi mengatakan jika DPR tetap mengesahkan UU Kesehatan, maka ada sejumlah upaya lain yang akan ditempuh.

Pertama, berupa jalur hukum dengan meminta judicial review ke Mahkamah Konstitusi agar UU Kesehatan dicabut.

Namun, mereka juga menyiapkan aksi mogok kerja bersama jika DPR dan pemerintah tetap berkeras dalam mengesahkan beleid tersebut.

"Kami menyiapkan opsi mogok dalam upaya tidak merugikan kepentingan kesehatan rakyat, tidak juga merugikan regulasi yang ada tapi itu akan tetap jadi opsi yang akan kami siapkan," kata Adib.

Ketua Umum IAI, Noffendri Roestam mengatakan jika satu organisasi profesi akan mogok, maka keempat lainnya akan melakukan hal yang sama.

"Jadi ada dua aksi yang kita lakukan, menempuh jalur hukum. Kemudian kita melakukan setop layanan dalam waktu yang kita tentukan bersama," kata Noffrendi.

Noffendri Roestam, mengeklaim UU Kesehatan sulit diimplementasikan lantaran tidak mendapat dukungan dari tenaga medis dan nakes.

Satu pasal yang dikritisinya adalah Pasal 145 ayat 3 yang mengatur tentang pelayanan farmasi yang bisa dilakukan oleh tenaga kesehatan lain - selain tenaga farmasi.

Noffendri menilai pasal tersebut sangat "karet" karena berpotensi mengurangi penyerapan tenaga kesehatan apoteker yang sebetulnya tidak kurang.

Jangan heran jika nantinya di mall – mall begitu mudah mendapatkan obat-obat bebas tidak dari tangan tenaga kefarmasian dan dijual sembarang toko yang tidak berizin menjual obat.

"Setiap tahun apoteker diambil sumpahnya 7000 orang, enggak akan kekurangan Indonesia akan tenaga apoteker. Sekarang tinggal pemerintahnya apakah mau menyerap atau tidak," katanya.

Lantas, Apa Kata Menkes?

Ada beberapa poin yang dicatat BBC News Indonesia.

1. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, mengucapkan terima kasih kepada DPR karena bersedia menginisiasi RUU Kesehatan.

2. Setelah pandemi Covid-19 membuka mata Indonesia akan banyaknya perbaikan yang harus dikerjakan di bidang kesehatan. Itu kenapa transformasi sangat diperlukan.

3. Menurut catatanya, sebanyak 300.000 rakyat wafat karena stroke, 6000 bayi wafat karena kelainan jantung karena tidak bisa dioperasi, 5 juta balita stunting.

4. Sesudah badai pandemi, ini saatnya kita melakukan perbaikan dan membangun kembali sistem kesehatan Indonesia jadi lebih tangguh untuk generasi selanjutnya.

5. Menuju Indonesia Emas 2045 Indonesia perlu kerja keras, karena masa keemasan tidak bisa dicapai tanpa manusia Indonesia yang sehat.

6. Memperkuat pelayanan primer, memperkuat pemanfaatan teknologi kesehatan seperti telemedicine.

7. Penguatan ketahanan kefarmasian dan alat kesehatan lewat penguatan rantai pasokan dari hulu ke hilir,.

8. Pemerintah dan DPR sepakat bahwa diperlukan percepatan produksi dan pemerataan jumlah dokter, dokter spesialis lewat pendidikan berbasis kolegium di rumah sakit pemerintah.

9. Pemerintah dan DPR juga sepakat bahwa nakes memerlukan perlindungan hukum saat bertugas dari tindak kekerasan, pelecehan, dan perundungan dari sesama.

Menkes yakin benar, dengan UU Kesehatan (Obl) yang baru itu, dapat menyelesaikan persoalan yang beliau sampaikan diatas.

Dan tidak terungkap apakah persoalan kesehatan rakyat Indonesia hanya berkisar di 9 poin diatas?

Bagaimana caranya Menkes mewujudkan kesembilan poin diatas yasng tentunyas memerlukan biaya yang besar, jika MANDATORY SPENDING DIHAPUS?

Ketidak jelasan dan ketidak pastian besaran sumber dana APBN dan APBD dengan landasan amanat Konstitusi, berpotensi pemerintah mencari sumber lain untuk mendanai kesehatan rakyatnya.

UU Kesehatan yang baru itu jelas arahanya ke Industri Kesehatan. memberi karpet merah untuk investor asing dalam pelayanan kesehatan dan industri farmasi. Menjual data bioteknologi yang mengancam biosekuritas rakyat Indonesia.

Atau bukan sesuatu yasng tidak mungkin jika Dana Jaminsn Sosial BPJS Kesehatan yang bersumber dari iuran peserta dijadikan bantalan belanja kesehatan pemerintah. Dibungkus dengan mengintegrasikan belanja BPJS Kesehatan dengan kementerian kesehatan.

Pemerintah tidak merespons sedikitpun Petisi para Guru Besar Lintas Profesi dalam Rapat Paripurna DPR 11 Juli 2023 kemarin yang meloloskan RUU Kesehatan. 5 fraksi bulat menyetujui, 1 fraksi setuju dengan catatan, dan 2 fraksi menolak RUU Kesehatan.

Kita dihadapkan pada dua situasi yang bertolak belakang dalam soal RUU Kesehatan tersebut.

Forum Guru Besar Lintar Profesi yang sebagian besar ahli dan maha guru dalam bidang kesehatan, berhadapan dengan pemerintah yang diwakili Menkes yang tidak punya track record keahlian dalam bidang kesehatan dan bukan berpendidikan kesehatan.

Paska UU Kesehatan diumumkan Presiden dan tercantum dalam Lembaran Negara, merupakan awal perlawanan sesungguhnya dari stakeholder kesehatan dan masyarakat peduli kesehatan terhadap UU Kesehatan melalui dua cara.

Yakni Judicial Review di MK dan mogok kerja tenaga kesehatan yang digerakkan oleh kelima Organisasi Profesi Kesehatan, atas restu dan dukungan moral parfa Guru Besar mereka.

SEPERTINYA PEMERINTAH DAN DPR MENIKMATI “BERTENGKAR” DENGAN RAKYATNYA.

Cibubur, 12 Juli 2023
*) Pemerhati Kebijakan Publik/Dosen FISIP UNAS/Ketua Dewas PP IAI.

Silahkan di share tulisan ini jika bermanfaat
Referensi:
1.Dokumen Petisi Forum Guru Besar Lintas Profesi
https://t.co/DbTmVK9ANN News Indonesia “Diwarnai aksi protes dan penolakan dua fraksi, DPR sahkan UU Kesehatan - apa pasal-pasal yang menuai polemik?”

#TolakPartaiPendukungRUUKesehatan
#TolakRUUKesehatan

[Eva Sri Diana Chaniago @DrEvaChaniago]

Assalamualaikum Wr Wb

Bismillah

Selamat pagi sahabat semua

Terus semangat jangan pernah berubah
Insya Allah kemenangan akan bersama orang-orang yg sabar

Sejak mula kita berjuang, kita sudah paham siapa yg kita hadapi
Kita sudah prediksi kemungkinan yg terjadi

Dan kita sudah sepakat bahwa apa yg kita lakukan ini adalah bentuk ikhtiar kita sebesar-besarnya bagi bangsa dan negara

Kita telah meyakini juga bahwa apapun hasil yang akan terjadi adalah rencana Allah yg Maha sempurna, yang kita harus percayai bahwa ini adalah kebaikan bagi kita semua, rakyat Indonesia, bangsa dan negara

Tidak ada yg berubah, tidak ada yang harus disesali

Justru kita harus bersyukur, karena sampai detik ini kita masih berada dibarisan orang-orang baik yg istiqamah berjuang untuk bangsa dan negara

Kita telah berhasil memenangkan pertempuran yg paling berat yaitu, bertempur dengan ego dan rasa takut kita sendiri dalam melawan kemungkaran

Ini baru awal perjuangan yg sesungguhnya,
Jangan menyerah, teruslah bersuara !!

Hidup kita tidaklah lama
Mari kita isi hidup ini menjadi manusia yg berguna
Tetap lantang bersuara, berjuang bagi anak cucu kita, demi masa depan Rakyat Indonesia

Jangan biarkan anak cucu kita menjadi budak di negeri sendiri, apalagi sampai terusir seperti yg dialami oleh banyak negara lain, hingga akhirnya Indonesia hilang tinggal sejarah

Tidak ada yang tidak mungkin jika Allah Tuhan YME berkehendak

Maka satukan tangan, mari kita meminta kepadaNya, agar semua rakyat Indonesia diberi kekuatan, keselamatan serta menjadi bangsa yg diberkahi

Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Janji Allah pasti
Allah akan menepati janji pada orang-orang yg beriman padaNya

Dunia belum kiamat, masih banyak yg kita kerjakan

Yuk lanjut aktivitas lagi…

Semangat terus menegakkan kebenaran, melawan ketidak adilan demi bangsa dan negara ✊🏻

*“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”*
(QS. Al Baqarah: 216).

Wassalamualaikum Wr Wb

Rabu 12 Juli 2023

Eva Sri Diana Chaniago

Panjang Umur Perjuangan ✊🏻

#TolakRUUKesehatan
#TolakPartaiPendukungRUUKesehatan

[Eva Sri Diana Chaniago @DrEvaChaniago]

Jeritan Hati Para Guru Besar Yang Direndahkan Daya Nalarnya, Hanya Karena Memperjuangkan Rakyat

Kami para guru besar punya integritas yang mesti dijaga dan dipertahankan, meski diancam pemecatan

Kami berucap dan bertindak atas dasar kebenaran akademik dan fakta sains

Kami para guru besar tidak pandai main politik, dan haram bicara bohong, apalagi hoaks

Kepentingan kami cuma satu, tegaknya kebenaran dan keadilan demi kesejahteraan rakyat

Para guru besar adalah guru bangsa, kami tidak gila jabatan, tidak akan pernah berhianat pada perjuangan para pahlawan bangsa

Alangkah Naif dan Kerdil kalau ada pejabat yg menuduh para Guru Besar ini berkata hoax, karena rakyat masih lebih percaya kami daripada pejabat dan politisi

(Tulisan seorang Guru Besar)

https://t.co/sTC7C40OaM?
-----------------------------------------------------------

Cari Fakta Kemana ?

Karena sampai hari ini draft resmi RUU Kesehatan Omnibuslaw ini belum dipublish, padahal hak rakyat untuk tahu isi draft ini mengingat ini adalah kebijakan untuk rakyat

https://t.co/gvBu7Mz05d

#TolakRUUKesehatan #TolakRUUKesehatan

[Eva Sri Diana Chaniago @DrEvaChaniago]

Selasa 11 Juli 2023, Hari Karpet Merah Asing

Innalillahi wa inna ilaihi rojiun,

Telah mati nurani pembuat kebijakan di negeri ini
Allah telah menutup mata hati dan telinga mereka
Sehingga mereka tidak melihat dan mendengar suara rakyat lagi

Subhanallah,
Dengan berat hati kami kabarkan,
Bahwa kami belum berhasil memperjuangkan aspirasi rakyat, kami gagal mencegah sahnya RUU kesehatan yang berpotensi membahayakan keselamatan rakyat dan mengancam kedaulatan negara.

Kita harus bersatu dan berjuang lebih keras lagi menjaga bangsa dan negara, demi anak cucu kita serta masa depan Indonesia.

Dengan disahkannya RUU Kesehatan ini secara buru-buru dan memaksa menggunakan tangan kekuasaan, menunjukkan bahwa ada kepentingan besar yang harus mereka goalkan segera sebelum berganti pemerintahan.

Patut dicurigai bahwa ini bukan untuk kepentingan rakyat, karena bahkan sampai hari ini disahkan,
draft aslinya tidak bisa diakses rakyat.
Kebijakan ini dibuat untuk rakyat, karena itu rakyat berhak tahu dan berpendapat.

Tidak ada perbuatan baik yang takut terlihat
Tidak ada kebenaran yang harus ditutupi

Sahnya RUU ini akan membuat Dokter dan Nakes Indonesia semakin sulit dalam memperjuangkan nasib rakyat. Nakes semakin sulit dalam memberikan layanan kesehatan.

Mandatory spending yang dihapus dalam RUU akan membuat sistem kesehatan semakin semrawut.

Selama ini yang menjadi penyebab utama masalah kesehatan adalah minimnya anggaran.

Kurangnya anggaran menyebabkan banyak masalah kesehatan yang belum juga bisa diselesaikan sampai saat ini, padahal ini adalah kebutuhan rakyat banyak.

Masalah seperti kurangnya sarana dan prasarana, ruang rawat inap dan ICU tidak memadai, ketersediaan obat yang sering kosong, distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata, masih tingginya kasus anak stunting, kematian ibu hamil dan melahirkan, dan lain lain, semua ini terjadi adalah karena kurangnya anggaran.

Kondisi dimana saat ini masih ada mandatory spending saja, masalah ini tidak juga selesai,
konon lagi jika mandatory spending ini dihapuskan.

Apa kita harus terus menerus hutang sehingga akhirnya menyerahkan diri pada si punya uang ?

Masalah paling berbahaya yang dapat mengancam pertahanan dan ketahanan bangsa dari RUU ini adalah adanya legalisasi pengiriman sampel tubuh rakyat Indonesia ke luar negeri, padahal negara kita belum memiliki perlindungan data yang mumpuni.

Kita masih belum siap melakukan penelitian dan pengolahan data informasi genetik (Genom) manusia, karena masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana laboratorium biomolekuler yang mumpuni.

Ada Eikjman yang memiliki peneliti handal dan laboratorium biomolekuler mutakhir, diakui dunia internasional, namun sudah dilebur sehingga kini jadi mati suri.

Namun kemenkes kini telah membuat proyek Biomedical Genomic Science Initiative (BGSI) yang bekerja sama dengan negara asing.
Kemenkes saat ini telah melakukan pengumpulan ribuan sampel untuk diperiksa genomnya.

Dan nanti targetnya akan dikumpulkan lebih banyak lagi, karena pengambilan dan transfer sampel genom ini nanti akan dilakukan di seluruh puskesmas.

Pengumpulan informasi genetik menyangkut Big Bank data yang keamanannya harus terjaga ketat sehingga tidak jatuh ke tangan yang salah dan dimanfaatkan untuk hal buruk.

Sering kali kita mendengar ada saja data yang bocor, ada data BPJS, data Telemedicine , dan baru baru ini kita dengar 34 juta data paspor juga bisa bocor.

Kebocoran ini tentu membahayakan, apalagi jika yang sampai bocor adalah data informasi genetik rakyat Indonesia.
Dengan mengetahui informasi genetik seseorang, maka akan bisa diketahui kelemahan dan kelebihannya.

Tentu sangat berbahaya jika data informasi genom rakyat Indonesia sampai jatuh ke tangan asing, negara kita akan mudah dikuasai oleh mereka.

Astagfirullah al adziem,

Apapun yang terjadi, semua sudah kehendak dan rencana Allah, tugas kita hanya berusaha bersama berjuang demi bangsa dan negara.
Melakukan semua hal yang terbaik yang kita bisa.

Harus ikhlas dan percaya bahwa apa yang Allah putuskan adalah untuk kebaikan kita semua.

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”
(QS. Al Baqarah: 216).

Alhamdulillah,
Kita harus bersyukur karena tetap istiqamah berjuang bersama demi bangsa dan negara, sampai pada titik ini..
Kita telah berhasil mengalahkan ego diri,
Kita telah berhasil mengalahkan ketakutan diri,

Insya Allah,
Kita akan terus disini berjuang bersama rakyat
Ini baru awal perjuangan yang sesungguhnya
Jalan yang akan kita tempuh mungkin semakin terjal
Namun tidak boleh membuat kita jadi pengkhianat

Bismillah,
Semua karena Allah..hanya Allah saja..

#TolakRUUKesehatan #TolakRUUKesehatan

[Eva Sri Diana Chaniago @DrEvaChaniago]

Waduh saking berpihaknya ini media, sampai buat berita nda pakai cek dan ricek dulu 😱

Kata Menkes kan harus tabayyyyyyuuuun...

Saya buat STR yang punya wewenang KKI, yg tanda tangan ketua KKI, bukan ketua IDI

Saya buat SIP yang punya wewenang Depkes, yang tanda tangan dinkes, bukan ketua IDI

🤣🤣🤣 Pokoknya semua harus salah IDI

Jahaaaaat bukan 🙈

Oh ya kalau ibu Bidan ini sampai alih profesi, pasti salah IDI juga kan ya ??

Makin lama makin semangat

#TolakRUUKesehatan

APA ?
#TolakRUUKesehatan

Gaskeuuuun ✊🏻

[Eva Sri Diana Chaniago @DrEvaChaniago]

KAMI SEMUA BINGUNG
“ Draft RUU Mana Kah yang Akan Di SAH-kan hari ini ? “

Kami semua bingung.
Ada 2 Draft RUU Kesehatan yang beredar saat ini..

1. Draft versi Paripurna Baleg edisi Februari 2023 yang mudah di akses di situs resmi https://t.co/mkzdPisuH4

2. Draft versi Diskusi Komisi IX-DPR RI bersama Pemerintah - edisi Juni 2023

Di Draft Kedua, UU SJSN dan UU BPJS termasuk beberapa pasal pasal juga hilang, tanpa kejelasan

Kedua Draft tersebut banyak substansi yang berbeda,

Kami Tidak Tahu Draft mana yang akan di sahkan DPR hari ini, Apakah Mbak Titin tahu?

Kedua Draft tetep sepakat utk Mandatory Spending dihilangkan/tidak dicantumkan

Termasuk tidak adanya Kepastian dalam Perlindungan Data Pribadi Kesehatan/Genomik

Inilah yang kita kiritisi dan perdebatkan, tidak adanya Proses Transparansi dlm RUU ini.

“ Draft RUU Mana Kah yang Akan Di SAH-kan hari ini ? “ adakah yang tahu ?

@benisatria (Dr. dr. Beni Satria, M.Kes, S.H., M.H)

#TolakRUUKesehatan #TolakRUUKesehatan

[Eva Sri Diana Chaniago @DrEvaChaniago]

Berita luar negeri ini The Straits Time ternyata membuat terganggu pihak sana, yuk pantau terus yuk..

Yth Bapak Presiden @jokowi
Yth Pimpinan DPR RI Ibu @puanmaharani_ri
Yth Pimpinan Komisi IX DPR-RI

Para Professor Indonesia Menyerukan Agar RUU Kesehatan yang Baru Ditunda

JAKARTA - Lebih dari 200 profesor Indonesia dari berbagai latar belakang akademis pada hari Senin, mendesak DPR dan Presiden Joko Widodo untuk menunda pengesahan RUU kesehatan yang baru dengan mengatakan bahwa, reformasi yang diusulkan dapat mengganggu stabilitas sistem kesehatan negara.

RUU Kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan menambah jumlah dokter, termasuk dengan mengganti pendidikan berbasis universitas dengan pendidikan berbasis rumah sakit untuk dokter residen, meringankan persyaratan dokter asing untuk bekerja di Indonesia, dan memungkinkan pengumpulan dan penggunaan data kesehatan masyarakat Indonesia, termasuk data genomiknya, serta pengolahannya di luar negeri.

Tetapi, Forum Profesor Lintas Profesi mengatakan dalam sebuah petisi kepada Presiden bahwa, pembuatan RUU tersebut telah gagal memenuhi "alasan penting" dalam proses pembuatan undang-undang, karena pembahasan oleh Parlemen "kurang transparan dan partisipasi publik".

Mereka juga menggarisbawahi bahwa saat ini belum ada urgensi dan situasi darurat pengesahan RUU tersebut menjadi undang-undang.

“Berbagai aturan yang tertuang dalam RUU tersebut berisiko menggoyahkan sistem kesehatan nasional dan mengganggu ketahanan kesehatan kita,” kata perwakilan forum tersebut, Profesor Laila Nuranna, Sp.OG yang mengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, saat membacakan petisi di sebuah konferensi pers.

Prof. Laila menambahkan: “Kami mengusulkan agar pengesahan RUU tersebut ditunda dan direvisi dengan baik dengan melibatkan para ahli dan pemangku kepentingan yang relevan.”

Prof. Laila mencatat bahwa, sembilan undang-undang yang berkaitan dengan sektor kesehatan yang ingin diganti oleh RUU tersebut, serta empat undang-undang lain yang ingin direvisi, tidak berlebihan atau bertentangan satu sama lain.

Kelompok HAM telah menyuarakan keprihatinan, bahwa penghapusan pengeluaran wajib minimum yang merupakan bagian dari RUU, akan memperburuk layanan kesehatan bagi kelompok miskin dan rentan.

Kesehatan minimum yang tertunda, yang dialokasikan dalam anggaran negara tahunan untuk Kementerian Kesehatan sekarang mencapai 5 persen. Hal ini memungkinkan kementerian untuk memastikan layanan kesehatan dasar.

Sementara itu, tenaga kesehatan telah melakukan protes untuk menentang potensi peran yang lebih kecil dari organisasi profesional mereka, karena Kementerian Kesehatan mengambil alih otoritas, dan masuknya rekan ataupun pekerja asing.

DPR diperkirakan akan segera membahas RUU tersebut dalam rapat paripurna, setelah sebagian besar fraksi politik memberikan persetujuan pada bulan Juni.

Pada konferensi pers yang sama, Profesor Andi Asadul Islam, mantan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin mengatakan bahwa, “pergeseran drastis” dari pendidikan berbasis universitas ke pendidikan berbasis rumah sakit sebagaimana diatur dalam RUU, tidak bisa serta merta untuk dilakukan. “Kami masih belum memiliki infrastruktur untuk melakukan itu,” katanya.

Seorang ahli bedah saraf, Profesor Zainal Muttaqqin, yang mengajar di Universitas Diponegoro, mengatakan kepada The Straits Times bahwa, tidak termasuk rumah sakit yang digunakan untuk tujuan pendidikan, semua rumah sakit di tingkat daerah yang dikelola oleh Kementerian Kesehatan tidak memiliki subspesialis yang dapat mengawasi dokter residen.

“Ini akan membahayakan pasien mereka,” katanya. “Ilmu kedokteran tidak hanya mengajarkan keterampilan untuk melakukan operasi, tetapi juga cara berpikir, etika, bahaya (dari pengobatan tertentu). Kita tidak boleh melatih spesialis baru dengan membiarkan mereka membuat kesalahan dengan mengorbankan pasien.”

Menanggapi pertanyaan dari ST, juru bicara Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengatakan bahwa, masyarakat miskin Indonesia menghadapi rintangan dalam mendapatkan akses ke layanan kesehatan dan harus mengantri berhari-hari di bawah sistem pelayanan kesehatan universal karena terbatasnya jumlah tenaga kesehatan domestik.

“Tanpa RUU Kesehatan, butuh waktu 15 tahun untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di semua puskesmas. (Dengan RUU itu), target itu diharapkan bisa tercapai dalam waktu kurang dari lima tahun,” ujarnya.

========= 0000 ========

Indonesia's peofessors call for new draft law to be postponed

Linda Yulisman
Indonesia Correspondent

JAKARTA - More than 200 Indonesian professors from various academic backgrounds on Monday urged Parliament and President Joko Widodo to postpone the passage of a new health Bill, saying that its proposed reforms may destabilise the country’s healthcare system.

The Health Bill is aimed at improving healthcare and increasing the number of doctors, including by replacing university-based education with hospital-based education for resident doctors, easing the requirements for foreign doctors to work in Indonesia, and allowing the collection and use of Indonesians’ health data, including their genomic data, as well as its processing overseas.

But the Forum for Cross-Professional Professors said in a petition to the President that the creation of the Bill had failed to fulfil “crucial grounds” in the law-making process, as the deliberation by Parliament “lacked transparency and public participation”.

They also underlined that there was no urgency and emergency situation for the passage of the Bill into law right now. 

“Various rules outlined in the Bill risk destabilising the national health system and disturbing our health security,” the forum’s representative, Professor Laila Nuranna, an obstetrician-gynaecologist who teaches at the University of Indonesia’s Faculty of Medicine, said while reading the petition at a press conference.

She added: “We propose that the passage of the Bill is postponed, and is revised well by engaging relevant experts and stakeholders.”

Prof Laila noted that nine laws pertaining to the health sector that the Bill aims to replace, as well as another four laws that it seeks to revise, are neither redundant nor contradictory to each other. 

Rights groups have raised concerns that the elimination of the minimum mandatory expenditure, which is part of the Bill, will worsen healthcare services to poor and vulnerable groups. The minimum health spending, allocated in the annual state budget for the Health Ministry, now stands at 5 per cent. This allows the ministry to ensure basic healthcare services.

Health worker groups, meanwhile, have staged protests to oppose the potentially smaller role of their professional organisations as the Health Ministry assumes more authority, and the entry of foreign peers.  

Parliament is expected to discuss the Bill in a plenary session soon, after most political factions gave it a nod in June. 

Speaking during the same press conference, Professor Andi Asadul Islam, the former dean of the University of Hasanuddin’s Faculty of Medicine, said that “the drastic shift” from university-based education to hospital-based education, as stipulated by the Bill, cannot take place immediately.

“We still don’t have the infrastructure to do that,” he said.

A neurosurgeon, Professor Zainal Muttaqin, who teaches at Diponegoro University, told The Straits Times that excluding hospitals used for educational purposes, all hospitals at regional level managed by the Health Ministry did not have sub-specialists who can supervise resident doctors. 

“This will pose a danger to their patients,” he said. “Medical science teaches not only skills to perform surgery but also the way of thinking, ethics, the danger (of certain treatments). We should not train new specialists by letting them make mistakes at the expense of the patients.”

In response to a query from ST, Health Ministry spokesman Siti Nadia Tarmizi said that Indonesia’s poor face hurdles in getting access to healthcare services and had to queue for days under the universal healthcare system due to the limited number of domestic health workers.

“Without the Health Bill, it would take 15 years to meet the needs of specialists in all health community centres. (With the Bill), the goal is expected to be achieved in less than five years,” she said. 

The Covid-19 pandemic has exposed the fragility of Indonesia’s health system, and this situation may result in more deaths if the system is not improved by the time another pandemic hits, Ms Siti Nadia added.

The poor quality of domestic healthcare services has also prompted a growing number of the country’s upper middle class to seek treatment abroad, leading to the loss of 160 trillion rupiah (S$14.2 billion) in opportunity costs a year, she noted. 

https://t.co/Oc3virm7FD

#RUUKesehatanJahat #TolakRUUKesehatan

[Eva Sri Diana Chaniago @DrEvaChaniago]

Yth. Bapak Presiden @jokowi
Yth. Ibu Pimpinan DPR RI @puanmaharani_ri

Ketika para Guru Besar berkumpul dan bersuara lantang, artinya ada sesuatu hal besar yang mengancam pertahanan dan ketahanan bangsa.

Kondisi sedang tidak baik - baik saja.

Mohon diperhatikan suara mereka yang mewakili aspirasi rakyat.

Surat Dirjen Farmalkes Soal Perijinan Apotek KFA Berstatus PMA Timbulkan Polemik

JAKARTA, https://t.co/TRke3aGRQv – Kalangan farmasi Indonesia terkejut mendapatkan beredarnya Surat Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes RI bertanggal 5 Juli 2023. Surat tersebut menimbulkan polemik.

Surat bernomor FY.02.05/E/1185/2023 yang ditujukan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia ini mengenai permohonan bantuan penerbitan surat hasil penilaian kesesuaian apotek.

Dalam surat tersebut, Dirjen Farmalkes menyampaikan 5 poin.

1. Pelaku usaha dengan penyelenggaraan penanaman modal asing merupakan kewenangan pemerintah Pusat, sehingga penerbitan izin pelaku usahanya dilakukan oleh Kementerian Teknis.

2. Diberlakukan aas Grand Father Clause (GFC) bagi pelaku usaha yang telah mendapat izin sebelum diberlakukan efektif peraturan yaitu :

- Dikecualikan dari pengalokasian KBLI 47721 dan KBLI 47722 untuk UMKM dan Koperasi sebagaimana diatur pada Lampiran II Perpres 49/2021

- Dapat tetap menjalankan kegiatan usaha dan dapat melakukan perluasan usaha sesuai rencana bisnis yang telah direncanakan.

3. Proses Perizinan Berusaha KBLI 47721 (Surat Izin Apotek/SIA) baik baru, perpanjangan, maupun pergantian APJ untuk PT KFA (daftar terlampir) yang status permodalannya telah berubah dari PMDN menjadi PMA adalah merupakan kewenangan Pusat (dalam hal ini Kementerian Kesehatan cq. Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan).

Berdasarkan hal tersebut proses permohonan SIA PT KFA akan dilakukan oleh Dirjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam verifikasi sebagaimana prosedur terlampir.

4. Pelaksanaan verifikasi perizinan apotek PMA yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dengan melakukan peninjauan ke lokasi Apotek atau dapat dilakukan secara virtual sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

5. Dalam rangka review penyelenggaraan pelayanan kefarmasian di Apotek, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/Kota bertanggungjawab dalam melakukan pengawasan.

Dalam pengantarnya, Dirjen Farmalkes mengacu pada beberapa peraturan yang ada, diantaranya adalah Perpres No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modaldan

PMK No 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko di Sektor Kesehatan.

Dalam penelusuran Suara Merdeka-Jakarta, apa yang disampaikan Dirjen Farmalkes tersebut tidak sesuai dengan regulasi yang ada.

Sebab, berdasarkan Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, apotek termasuk dalam daftar negatif investasi asing dan hanya boleh dimiliki oleh koperasi dan UMKM.

Di poin 48 Lampiran II Perpes No 10 Tahun 2021, disebutkan bidang usaha Perdagangan Eceran yakni barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik dan bukan di apotik dialokasikan untuk koperasi dan UMKM.

Tak ada celah bagi PMA untuk berusaha dibidang apotek.

Sementara dalam PMK no 14 Tahun 2021, KBLI 47721 (Surat Izin Apotek/SIA), dalam Persayaratan Umum Usaha disebutkan

a. Apotek diselenggarakan oleh pelaku usaha perseorangan atau nonperseorangan,

b. Pelaku usaha perseorangan adalah Apoteker,

c. Pelaku usaha nonperseorangan berupa Perseroan Terbatas, Yayasan dan/atau Koperasi, pelaku usaha nonperseorangan melampirkan dokumen surat perjanjian Kerjasama dengan Apoteker yang disahkan oleh notaris.

Dalam PMK No 14 Tahun 2021, KBLI 47721 tersebut, sama sekali tidak ada klausul mengenai bagaimana proses perizinan bagi apotek dengan status permodalan PMA.

Surat Dirjen Farmalkes tersebut menimbulkan banyak pertanyaan, sebab dinilai melanggar sejumlah peraturan yang ada,
baik Peraturan Presiden maupun Peraturan Menteri Kesehatan yang hingga saat ini masih berlaku.

#TolakRUUKesehatan #TolakRUUKesehatan

https://t.co/gCjlYw4i7v