Jaring.id

Jaringan Indonesia untuk Jurnalisme Investigasi. Member of Global Investigative Journalism Network (GIJN).

[Jaring.id @JARING_]

AKP Indonesia berada di garis terdepan eksploitasi ini. Banyak dari mereka direkrut lewat agen tenaga kerja yang memberikan informasi menyesatkan.

[Jaring.id @JARING_]

Environmental Justice Foundation (EJF) @ejfoundation menemukan 350 awak kapal perikanan (AKP) Indonesia dan 80 AKP Filipina mengalami eksploitasi tenaga kerja saat bekerja di industri cumi-cumi global.

[Jaring.id @JARING_]

AKP Indonesia melaporkan kekerasan fisik, pencurian upah, hingga ancaman kematian di laut.

[Jaring.id @JARING_]

Namun, ICW menilai praktik ini berpotensi bertentangan dengan aturan pengelolaan keuangan negara.

Sebab, biaya kegiatan kenegaraan seharusnya dibebankan pada anggaran negara dan dicatat dalam mekanisme yang dapat diawasi publik.

[Jaring.id @JARING_]

Presiden Prabowo disebut beberapa kali menggunakan uang pribadi untuk menutup kebutuhan yang berkaitan dengan urusan negara.

Apakah praktik ini bisa dibenarkan?

[Jaring.id @JARING_]

Prabowo membiayai retret Kabinet Merah Putih di Magelang, operasi awal Makan Bergizi Gratis di Kendari, hingga kelebihan biaya perjalanan luar negeri.

[Jaring.id @JARING_]

Dalam esai bertajuk “Pesta Babi dan Salib Merah: Pertahanan atas Kuasa yang Beringas”, direktur PPMN Fransisca Ria Susanti tidak hanya mengulas film Pesta Babi, tapi juga menggunakannya sebagai pintu masuk untuk membahas persoalan Papua.

Selengkapnya ⬇️
https://t.co/P0OOB4XVsp

[Jaring.id @JARING_]

Tuduhan “antek asing” itu sering kali tidak disertai bukti.

Namun, dampaknya nyata: reputasi dihancurkan, kerja-kerja sipil dilemahkan, dan risiko kekerasan meningkat.

[Jaring.id @JARING_]

Label “antek asing” kerap digunakan untuk melemahkan suara kritis di Indonesia.

Laporan terbaru Amnesty International mengungkap kampanye disinformasi terkoordinasi yang menyebarkan narasi tersebut untuk menyerang jurnalis, aktivis, akademisi, hingga demonstran.

[Jaring.id @JARING_]

Prabowo dan sejumlah pejabat publik berulang kali menuding pengkritik pemerintah sebagai pihak yang dikendalikan kepentingan asing.

Narasi ini diperkuat ratusan akun media sosial secara terkoordinasi, termasuk akun yang menampilkan afiliasi dengan militer Indonesia.

[Jaring.id @JARING_]

Namun, apapun posisi Mama Yasinta, juga Mandagi sekarang, apakah itu akan menghapus malapetaka ekologis, sosial, dan ekonomi di Papua?

[Jaring.id @JARING_]

Pernyataan dukungan Yasinta Moiwend, perempuan adat dan pejuang lingkungan dari Suku Marind, terhadap PSN di Papua memicu perdebatan di media sosial tentang film Pesta Babi.

Pasalnya, ia adalah salah satu tokoh yang menolak PSN di film dokumenter investigatif itu.

[Jaring.id @JARING_]

Klaim Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi, MSC, bahwa film Pesta Babi menyajikan narasi sepihak yang mengesampingkan perspektif Gereja Katolik, ikut memperkeruh situasi.

[Jaring.id @JARING_]

Bagaimana para jurnalis meliput kenaikan permukaan laut di Asia?

Simak pembahasann dalam bagian terakhir dari Panduan @gijnIndonesia untuk Menyelidiki Kenaikan Permukaan Laut: https://t.co/50dKyrfUK4

[Jaring.id @JARING_]

Ada berbagai cara efektif memvisualisasikan dampak kenaikan permukaan laut.

Selengkapnya dalam bagian kelima dari Panduan @gijnIndonesia untuk Menyelidiki Kenaikan Permukaan Laut:
https://t.co/7dmlT0CXkx

[Jaring.id @JARING_]

Indonesia dalam ancaman nyata kenaikan permukaan laut.

Bagaimana jurnalis bisa meminta pertanggungjawaban pemerintah?

Simak bagian keempat Panduan @gijnIndonesia untuk Menyelidiki Kenaikan Permukaan Laut:
https://t.co/aTV9X85O0r

[Jaring.id @JARING_]

Apa langkah pemerintah dalam menghadapi tantangan koordinasi antarlembaga pascaratifikasi Konvensi ILO 188?

Simak liputan selengkapnya: https://t.co/NNvRGHqyab

[Jaring.id @JARING_]

Implementasi Konvensi ILO 188 berpotensi tersendat akibat belum jelasnya pembagian otoritas antarlembaga, serta tumpang tindih regulasi di sektor perikanan dan ketenagakerjaan.

https://t.co/NNvRGHqyab

[Jaring.id @JARING_]

Belum jelasnya pembagian otoritas antarlembaga menyebabkan tumpang tindih regulasi di sektor perikanan dan ketenagakerjaan.

https://t.co/NNvRGHqyab