Prof. Stella Christie, Wamen Pendidikan Tinggi, Sains & Teknologi RI.
Jabatan yang diemban sekaligus:
a. Wamen Diktisaintek RI (Oktober 2024)
b. Guru Besar Tetap Tsinghua University, Beijing, China (masih aktif)
c. Komisaris PT Pertamina Hulu Energi (Juli 2025)
Pakar hukum UGM sudah menegaskan:
rangkap jabatan ini bertentangan dengan putusan MK.
Jawaban pemerintah? "Masih masa transisi."
Transisi menuju apa , lebih sedikit jabatan, atau lebih banyak?
Desember 2024: beliau live streaming 1 jam lebih di YouTube resmi Kemendiktisaintek , isinya tips cara masuk Harvard dan kuliah S1 di luar negeri.
Videonya dihapus setelah dikritik habis.
Februari 2026, beliau bilang: "Beasiswa adalah utang budi."
Pertanyaannya: utang budi ke siapa , Indonesia atau Tsinghua?
Para juru sita Pengadilan negeri Jakarta Timur melakukan eksekusi paksa rumah salah seorang anggota TNI aktif di Kalisari pasar rebo - jaktim
Pengosongan tetap dilakukan berdasarkan putusan dan dokumen kepemilikan hasil lelang yg dinyatakan sah oleh pengadilan
Tentara kita disibukkan dengan kopdes dan PSN di daerah. Keamanan negara tetap menjadi prioritas,
Tidak kalah dengan China, Untuk menghadapi eskalasi geopolitik yg semakin panass🔥 angkatan ke-5 di aktifkan berlatih di setiap daerah untuk membendung & mengantisipasi serangan antek asing
Temen gw kerja di PLN.
Dia bilang ada satu pertanyaan yang tiap hari bikin dia dimaki, dan dia capek ngejelasinnya.
Pertanyaannya: "kok beli token 100 ribu, dapet listriknya kurang? Sisanya ke mana?"
Dia cerita ke gw sambil geleng-geleng. "Yang motong duit itu bukan PLN. Tapi yang dimaki tetep kita."
Gw ngerutin dahi. Kalo bukan PLN, terus siapa yang ngambil?
Malem itu gw cek struk token gw sendiri. Ada satu baris kecil yang selama ini gak pernah gw baca.
Nama: Darmawan Prasodjo.
Jabatan: Direktur Utama PLN.
Masuk PLN: Desember 2021.
4 Juni 2024: Blackout massal Sumatera. Transmisi 275 kV Lubuk Linggau–Lahat. Investigasi dibuka. Janji tidak akan terulang.
Respons negara terhadap blackout 2024?
November 2024: Darmawan diperpanjang sebagai Dirut PLN.
Juni 2025: Darmawan diperpanjang lagi. Ketiga kalinya.
Infrastruktur transmisi Sumatera: tidak diperbaiki secara sistemik.
Redundansi cadangan: tidak dibangun.
22 Mei 2026: Blackout massal Sumatera lagi. Transmisi 275 kV Muara Bungo–Sungai Rumbai. 13,1 juta pelanggan padam. Investigasi dibuka lagi.
Minta maaf lagi.
Dan kali ini ada yang berbeda dari 2024.
Di Tanah Datar, Sumatera Barat: dua pelajar tewas keracunan asap genset di masjid. Di Batu Bara, Sumatera Utara: dua karyawan toko tewas keracunan asap genset. Total: 4 nyawa.
Bukan karena bencana alam.
Karena infrastruktur yang tidak diperbaiki setelah peringatan yang persis sama dua tahun sebelumnya.
Rekap 5 tahun kepemimpinan Darmawan di PLN:
x- Blackout massal Sumatera 2024
x- Diperpanjang — pola kerusakan transmisi tidak diperbaiki
x- Blackout massal Sumatera 2026, pola identik
x- 5 nyawa melayang
x - Utang PLN: Rp804,2 triliun — naik Rp67,7 triliun hanya dalam setahun
✓ -Minta maaf dua kali
✓- Masih menjabat
Rakyat yang bayar tagihan listrik setiap bulan berhak tanya:
Blackout pertama — diperpanjang.
Blackout kedua — 5 orang mati.
Apa yang sebenarnya harus terjadi agar ada konsekuensi?
sunco per april masih di angka 43,500 sekarang juni udah 47.000
beras yang biasanya 74.500
sekarang udah 95.000
jangan kaget bulan depan
kalo minyak goreng udah 50 rb na
ayam 50 ribuan
beras 100 ribuan
anjirr ini mau diem doang kita WNI
kata prabowo udah swasembada pangan
swasembada dari hongkong?
Menag akui bhw banyak non-muslim yg serahkan sapi kurban ke mesjid Istiqlal utk dibagikan ke warga2 muslim
Bagi kotak Indomie dicurigai kristenisasi, lebih baik bagi sapi
Menag berjanji akan buka telinga skrg dgn persekusi agama dari muslim ke non-muslim
https://t.co/cYS5CklMgw
Di 2014, Anggito Abimanyu ketahuan menjiplak tulisan orang lain, lalu menerbitkannya di Kompas dengan namanya sendiri.
Dia mengakui sendiri: "Saya khilaf."
Akibatnya: mundur sebagai dosen UGM. Selesai. Karier akademiknya runtuh karena satu hal sederhana , tidak bisa menjaga integritas tulisannya sendiri.
Sebelas tahun kemudian, 2025, orang yang sama dilantik Presiden Prabowo sebagai Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan , lembaga yang tugasnya menjaga uang simpanan rakyat Indonesia.
Bukan uang sedikit.
LPS menjamin simpanan di lebih dari 1.700 bank. Nilainya ratusan triliun rupiah.
Milik rakyat biasa yang naruh uangnya di bank sambil percaya sistemnya aman.
Pertanyaannya bukan soal hukum.
Pertanyaannya soal standar:
kalau menjaga integritas satu tulisan opini saja tidak bisa, kenapa yang dipilih untuk menjaga uang simpanan rakyat adalah orang yang sama?
17 Mei 2026. Kapal TB Capricorn menyusuri perairan Kepulauan Riau.
AIS-nya : sistem pelacak kapal , dimatikan.
KRI Kujang-642 menghadang. Diperiksa.
25 kontainer. 390 ton. Isinya bukan pasir biasa.
Zirconium Oxide. Thorium Oxide. Neodymium Oxide. Triuranium Oktasida. Cerium Oxide.
Bahan baku nuklir. Logam Tanah Jarang (LTJ). Mineral paling diperebutkan di planet ini sekarang — bahan dasar kendaraan listrik, semikonduktor, sistem pertahanan militer.
Nilainya? Triliunan rupiah.
Tujuannya? Singapura.
Hampir lolos.
Sekarang konteks globalnya:
China kuasai 90% produksi dan pengolahan LTJ dunia.
Caranya? Mereka larang ekspor bahan mentah. Semua diproses di dalam negeri. Hasilnya: dunia bergantung pada China untuk teknologi masa depan.
Indonesia? Kita duduk di atas cadangan LTJ yang belum sepenuhnya terpetakan di Bangka-Belitung, Riau, dan sekitarnya.
Dan seseorang sudah mau menyelundupkan 390 ton keluar , sebelum negara ini sempat menghitungnya.
Wamen ESDM sendiri yang bilang: kita harus belajar dari China, larang ekspor bahan mentah, proses di dalam negeri.
Sementara di laut, 25 kontainer LTJ hampir sampai Singapura diam-diam.
Yang lebih bikin diam:
Pemilik kapal. Jaringan distribusi. Lokasi tambang asal. Eksportir.
Sampai hari ini , masih diinvestigasi.
Belum ada nama. Belum ada tersangka publik.
Padahal: 390 ton mineral strategis tidak dikumpulkan dalam semalam.
Tidak dikemas dalam 25 kontainer dalam semalam. Tidak dibuatkan dokumen dalam semalam.
Dan kapal itu tahu harus matikan AIS sebelum bergerak.
Pertanyaannya sederhana:
Jaringan seprofesional ini sudah berapa lama beroperasi ,dan selama itu, siapa yang menutup mata?
Curriculum vitae Ali Mochtar Ngabalin:
a. Kritik keras Jokowi → dapat kursi istana
b. Bela Prabowo mati-matian 2014 → Prabowo kalah, pindah ke Jokowi
c. Sebut pengkritik KPK "berotak sungsang"
d. Umpatkan lawan debat "goblok" di TV nasional
e. Mundur dari KSP untuk nyaleg Golkar → kalah telak
f. Balik lagi ke istana, minta job → dikasih. Balik lagi ke KSP
Kemudian tampil di TV, ngajarin rakyat soal "kebenaran", "kepentingan bangsa", dan cara mengkritik yang santun.
Ini bukan soal satu orang.
Ini soal sistem yang memberi hadiah kepada yang paling nyaring membela penguasa, bukan yang paling jujur melayani rakyat.
Selama begitu, suara rakyat hanya dibutuhkan tiap 5 tahun sekali.
Sisanya? Kalian disuruh "move on."
Rakyat bukan penonton.
Rakyat adalah bos yang lupa dipatuhi.
Guys, ada pernyataan dari Anies Baswedan yang menurut gue paling jujur dan paling berani tentang sesuatu yang jarang diakui secara terbuka oleh mantan pejabat manapun.
Anies menyebut kata yang selama ini hanya bisik-bisik di kalangan orang dalam: kriminalisasi.
Dan dia tidak hanya bicara tentang dirinya sendiri.
Pertama fakta yang paling mengejutkan:
Selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta KPK menggelar perkara atas kasusnya sebanyak 19 kali.
Bukan sekali.
Bukan dua kali.
Sembilan belas kali.
Jaya Suprana pendiri MURI bahkan sempat nyeletuk:
"Mas, kenapa enggak diusulkan masuk MURI aja?"
Karena normalnya gelar perkara itu dilakukan sekali atau dua kali.
Kalau tidak ketemu kasusnya selesai.
Ini 19 kali. Dan hasilnya: lewat semua.
Dan ini yang paling penting Anies menyebut kata kriminalisasi secara terbuka:
"Tantangan soal berada di pemerintahan itu akhir-akhir ini adalah kriminalisasi. Dan itu fakta.
Saya pun merasakan proses itu.
Teman saya merasakan juga.
Tom Lembong dan yang lain-lain
sekarang sedang merasakan juga."
Ini bukan tuduhan tanpa nama.
Ini disebut langsung.
Tom Lembong mantan Menteri Perdagangan era Jokowi yang kini tersangka disebut sebagai contoh konkret.
Dan yang paling berat dari kalimat itu:
Anies tidak bilang ini sebagai keluhan.
Dia bilang ini sebagai fakta
yang perlu diakui dan dihadapi.
Dan ini tentang strategi bertahan yang paling praktis bukan teori:
Anies tidak curhat panjang lebar.
Dia langsung ke pelajaran konkret dari 19 kali gelar perkara yang dilewatinya.
Pertama: ketaatan pada SOP.
Ini adalah satu-satunya perisai
yang benar-benar bisa dipegang.
Kalau setiap keputusan dibuat sesuai prosedur ada argumen yang bisa dipertahankan di manapun, termasuk di hadapan penyidik yang mencari celah selama berbulan-bulan.
Kedua: menangkan hati bawahan.
Pejabat dan pemimpin itu dua hal berbeda.
Pejabat: kata-katanya diikuti karena ada otoritas. Pemimpin: kata-katanya diikuti karena dipercaya.
Ketika bawahan benar-benar percaya pada apa yang dikerjakan mereka menjadi bagian dari perlindungan itu. Mereka tidak mudah dipakai untuk menjatuhkan atasan.
Ketiga: berteman dengan semua termasuk lawan.
Bukan berarti setuju dengan semua.
Tapi berinteraksi dengan semua.
Karena di Indonesia jaringan pertemanan adalah mata uang yang paling nyata dalam navigasi politik dan birokrasi.
Dan ini yang paling miris dari seluruh gambaran yang Anies lukiskan:
Dia menggambarkan masuk ke birokrasi Indonesia setelah bertahun-tahun di sistem yang efisien di Amerika seperti: "
Habis naik kendaraan di jalur cepat tiba-tiba pindah ke jalur lambat."
Dan pilihannya cuma dua:
tetap ngebut dan nabrak semua orang atau melambat dulu sambil pelan-pelan mengajak yang lain untuk tambah kecepatan.
Yang kedua jauh lebih sulit.
Tapi yang pertama tidak menghasilkan apa-apa
selain kecelakaan.
Dan ini yang paling relevan dengan kondisi sekarang:
Anies berbicara tentang kriminalisasi pejabat bukan sebagai fenomena yang baru.
Tapi sebagai pola yang sudah terlihat dan terus berulang di mana mereka yang berani membuat keputusan di dalam sistem sering kali justru menjadi sasaran ketika angin politik berubah.
Tom Lembong bukan satu-satunya contoh.
Anies sendiri mengalami 19 kali gelar perkara.
Dan pertanyaan yang tidak dia ucapkan tapi menggantung di udara:
berapa banyak pejabat lain yang kompeten dan berintegritas yang akhirnya memilih tidak masuk ke sistem karena risikonya terlalu besar?
Sistem yang mengkriminalisasi pejabat yang bekerja sesuai prosedur dan membiarkan yang korup berjalan bebas adalah sistem yang sedang memilih siapa yang akan bertahan di dalamnya.
Dan pilihan itu punya konsekuensi jangka panjang:
yang kompeten akan berpikir dua kali sebelum masuk.
Yang tidak punya integritas tapi pandai bermain akan terus ada.
Anies lewat dari 19 kali gelar perkara.
Tapi tidak semua orang punya ketahanan dan jejaring yang sama untuk melewati proses itu.
Dan selama sistemnya tidak berubah pola ini akan terus berulang.
Tina Talisa : mantan presenter TV, lulusan dokter gigi , ditunjuk Gibran jadi Stafsus Wapres bidang UMKM, digitalisasi, stunting, dan ekonomi syariah.
Tidak ada rekam jejak substansif di bidang2 itu. Tapi rupanya jabatan itu memang bukan tujuan akhir.
7 bulan kemudian, sambil masih menjabat Stafsus, dia resmi jadi Komisaris PT Pertamina Patra Niaga , anak usaha BUMN energi terbesar Indonesia.
Dua jabatan. Dua sumber penghasilan dari uang negara. Dijalankan bersamaan.
Ini bukan pertama kali. Sebelumnya dia juga Stafsus + Jubir di Kementerian Investasi era Bahlil selama 4 tahun. Artinya ini bukan kebetulan. Ini pola yang berulang, dari rezim ke rezim.
Yang menarik: UU BUMN melarang rangkap jabatan untuk menteri dan wamen.
Tapi untuk Stafsus? Abu-abu. Dan keabuan itu dimanfaatkan dengan sempurna.
Sementara di luar sana:
a. Pelaku UMKM antre KUR berbulan-bulan, ditolak karena tidak punya agunan.
b. Bayi-bayi lahir stunting karena ibunya tidak punya akses gizi yang layak.
c. Rakyat bayar pajak, yang sebagian mengalir ke gaji dua jabatan sekaligus untuk satu orang yang tugasnya "mengawal" mereka.
Banyak negara dengan tata kelola serius melarang keras rangkap seperti ini karena satu alasan sederhana: kamu tidak bisa mengawasi kepentingan rakyat sambil duduk di kursi korporasi yang diawasi oleh atasanmu sendiri.
Tapi di sini, itu disebut karir yang cemerlang.
Yang dikawal bukan UMKM. Yang dikawal adalah posisi.
AHY terbang ke St. Petersburg, Rusia, nawarin Giant Sea Wall ke investor asing , proyek 535 km, estimasi Rp 1.681 triliun , sebagai "infrastruktur unggulan Indonesia."
Padahal 12 hari sebelumnya, 23 Mei 2026, dia sendiri ngomong di Jakarta:
"Mudah-mudahan tahun depan konsepnya bisa lebih matang."
Bukan cuma itu. Rekam jejaknya sendiri:
a. Jan 2025: "Ada keterbatasan anggaran, kami harus cari pendanaan kredibel."
b. Sep 2025: "Pemerintah masih menggodok konsep proyek ini."
c. Mei 2026: "Mudah-mudahan tahun depan konsepnya matang."
d. Jun 2026: Udah dipajang ke Rusia sebagai proyek kelas dunia.
Sementara warga Jakarta Utara, Semarang, Demak, Pekalongan , tiap tahun terendam rob.
Bukan metafora. Literal.
Rumah mereka sudah setengah tenggelam.
Ini bukan soal visi besar.
Ini soal jual proyek yang desainnya aja belum selesai, sambil bilang kerja sama ini untuk "manfaat nyata bagi masyarakat."
Masyarakat yang mana dulu, Pak?
Sadar gak sih kalau jalur kereta api di Sumatra itu selama ini masih kepotong-potong dan gak nyambung? 🗺️🤔
Kabar baiknya : Fragmentasi ini bakal segera berakhir. 𝙋𝙏 𝙆𝘼𝙄 𝙧𝙚𝙨𝙢𝙞 𝙢𝙚𝙧𝙖𝙣𝙘𝙖𝙣𝙜 𝙢𝙚𝙜𝙖𝙥𝙧𝙤𝙮𝙚𝙠 𝙏𝙧𝙖𝙣𝙨 𝙎𝙪𝙢𝙖𝙩𝙧𝙖 𝙍𝙖𝙞𝙡𝙬𝙖𝙮 𝙙𝙖𝙧𝙞 𝘽𝙖𝙣𝙙𝙖 𝘼𝙘𝙚𝙝 𝙡𝙖𝙣𝙜𝙨𝙪𝙣𝙜 𝙩𝙚𝙢𝙗𝙪𝙨 𝙠𝙚 𝘽𝙖𝙣𝙙𝙖𝙧 𝙇𝙖𝙢𝙥𝙪𝙣𝙜 ‼️
𝙋𝙧𝙤𝙮𝙚𝙠 𝙨𝙩𝙧𝙖𝙩𝙚𝙜𝙞𝙨 𝙖𝙧𝙖𝙝𝙖𝙣 𝙋𝙧𝙚𝙨𝙞𝙙𝙚𝙣 𝙋𝙧𝙖𝙗𝙤𝙬𝙤 𝙎𝙪𝙗𝙞𝙖𝙣𝙩𝙤 𝙞𝙣𝙞 𝙙𝙞𝙜𝙖𝙙𝙖𝙣𝙜-𝙜𝙖𝙙𝙖𝙣𝙜 𝙗𝙖𝙠𝙖𝙡 𝙢𝙚𝙣𝙮𝙖𝙩𝙪𝙠𝙖𝙣 𝙪𝙧𝙖𝙩 𝙣𝙖𝙙𝙞 𝙩𝙧𝙖𝙣𝙨𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙨𝙞 𝙎𝙪𝙢𝙖𝙩𝙧𝙖. Kira-kira kota kalian bakal dilewatin gak nih? 👇
#TransSumatra #KAI
Namanya Yasika Aulia Ramadhani. Usia 20 tahun. Pembina Yayasan Yasika Group.
Di usia yang kebanyakan orang masih mikirin skripsi, dia udah mengelola 41 dapur MBG yang tersebar di Makassar, Parepare, Gowa, dan Bone.
Inspiratif banget. Tapi tunggu dulu.
Aturan BGN: maksimal 10 dapur per yayasan, per provinsi.
Cara Yasika punya 41: daftar lewat beberapa yayasan berbeda-beda. BGN-nya sendiri yang ngaku ke publik:
"Tahunya itu dari cerita orang. Yang kami baca cuma dokumen."
Jadi sistem dilangkahi , dan yang melangkahi bukan sembarang orang.
Ayahnya: Yasir Machmud. Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan. Partai Gerindra.
Fungsi utama DPRD: mengawasi penggunaan anggaran publik.
Program MBG dibiayai Rp 335 triliun anggaran negara , dari pajak lo, dari pajak gue.
Trus anak Wakil Ketua DPRD mengelola 41 dapur dari program yang seharusnya diawasi oleh ayahnya sendiri.
Saat wartawan tanya ke Ketua Badan Kehormatan DPRD Sulsel soal konflik kepentingan ini:
"Aduh, saya tidak bisa berkomentar soal itu."
Saat wartawan coba konfirmasi ke Yasir dan Yasika: tidak direspons.
Kolom komentar Instagram keduanya langsung ditutup.
Dan BGN bilang tidak bisa menghentikan 41 dapur itu karena:
"Kasihan anak-anak yang sudah terima manfaat."
Bukan tuduhan.
Ini fakta yang sudah dikonfirmasi BGN sendiri, diliput Liputan6, Tempo, Kompas , dan diinvestigasi ICW, yang menemukan 102 yayasan mitra MBG di 38 provinsi terafiliasi politisi, militer, dan polisi.
Gerindra: partai paling banyak afiliasinya dengan 7 yayasan.
Program ini katanya untuk anak-anak kurang gizi.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang paling bergizi dari program ini?