Jams

Aku NKRI

[Susi Pudjiastuti @susipudjiastuti]

Pak Presiden @prabowo @setkabgoid @KemensetnegRI mohon perhatiannya 🙏🙏🙏

[saiful mujani @saiful_mujani]

politisi ingin agar kepala daerah dipilih oleh dprd karena pemilihan langsung oleh rakyat membuat pilkada penuh politik uang, merusak persatuan. ide politisi ini sama dengan menuduh rakyat sebagai sumber politik uang dan korupsi. padahal yang nyebar uang itu politisi. calon ga pantas, ga kompeten, makasain diri ingin menang. politisi itu sumber politik uang, bukan rakyat.

[Jimly Asshiddiqie @JimlyAs]

Ini buku yg baik utk menggugah kesadaran mengenai pentingnys perubahan utk Indonesia masa depan. Petugas lapangan yg mlarang diskusi buku yg pnting ini harus dikenai sanksi agar jadi pelajaran bagi kemajuan peradaban demokrasi & negara hukum kita yg berdasarkn Pancasila & UUD45

[PCNU Kab. Magelang @pcnukabmagelang]

Dawuh KH. Mustofa Bisri
(Mustasyar PBNU)

"Saya paling Tidak Setuju kalau Soeharto Dijadikan Pahlawan Nasional..
.. Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan, berarti Tidak Ngerti Sejarah"

#soeharto
#soehartobukanpahlawan
#pahlawan

[akhmad sahal @sahaL_AS]

Wajar NU marah thdp @TRANS7 yg menghina pesantren dan rendahkan kyai.

Tapi NU harus marah jg thdp kelalaian pengasuh pesantren Al Khoziny yg sebabkan 67 santri meninggal.

Melindungi nyawa itu tujuan tertinggi Syariah. Kyai yg gagal lindungi nyawa santri harus diadili.

[akhmad sahal @sahaL_AS]

Aksi Forum Santri Nusantara Bandung inj justru memberi citra buruk bagi pesantren. Malu2in.

Pernyataan Bu Atalia justru correct. Kelalaian prngasuh pesantren Al Khoziny yg sebabkan 67 santri meninggal itu fatal, harus diusut dulu scr hukum.

[Negri Seterah @RestyeCayah]

Gubernurnya dari @Gerindra toh . Pantes TOLOL

[JJ Rizal @JJRizal]

barusan dapat info dari yogyakarta, paul, kawan aktivis @suluhpergerakan diciduk polisi sore hari ini dari rumahnya di jakal, duh sampai kapan perburuan yg hanya bikin pemerintahan prabowo membawa indonesia jadi negara polisi ini akan berakhir?

[Jams @Jamsonsi]

@yusuf_dumdum @KPU_ID Ehhh... klo ijazah pak ndas aman kan ya? Ini mau melindungi yg lain kan? Curiga nih....

[Dumdum @yusuf_dumdum]

Wahai @KPU_ID benarkah kalian bikin aturan baru yang merahasiakan dokumen (termasuk ijazah) capres-cawapres untuk 2029 ?

[kesit @kesittt]

Kalo gak paham terus nyangkem aja nyerang PDIP membabi buta terkait UU Perampasan aset, coba mampir sini nonton video ini sampe selesai ✨

[Bang #Nalar ☕️ @PaltiWest]

LBP ini ikut bermain proyek Chromebook ya?!

[KontraS @KontraS]

Rekapitulasi Sementara Posko Orang Hilang]

Halo Warga!

Hingga 5 September 2025 pukul 19.00 WIB, total laporan orang hilang yang diterima berjumlah 10 orang. Dari jumlah tersebut, 7 merupakan laporan yang telah masuk sebelumnya,

[Jhon Sitorus @jhonsitorus_19]

Ada banyak hal yang jauh lebih penting dari menaikkan pangkat pak hadehhh

Yang DILINDAS itu rakyat, bukan musuh negara 😥

[Bang #Nalar ☕️ @PaltiWest]

Adian Napitupulu: Undang-Undang Kita Banyak Bertubrukan, Rakyat Jadi Korban..

Apa yang sudah menjadi hak rakyat berdasarkan UU "dirampas" Pemerintah atas nama UU..

[Nadirsyah Hosen @na_dirs]

Jurang Gaji: Ketidakadilan yang Kita Ciptakan Sendiri

Di Australia, seorang satpam atau teller bank mungkin hanya berjarak sepuluh hingga dua puluh kali lipat dari gaji bos mereka. Angka ini besar, tetapi pekerja kecil masih bisa hidup layak—membayar sewa, menyekolahkan anak, bahkan berlibur sederhana. Struktur gaji memang menegaskan hierarki, namun tidak merampas martabat orang kecil.

Sebaliknya, di Indonesia, jurang itu bisa ratusan kali lipat. Satpam menerima Rp4 juta sebulan, sementara direktur di perusahaan besar bisa mengantongi Rp1–2 miliar. Mereka bekerja di gedung yang sama, tetapi satu bergelut dengan cicilan motor, satu sibuk dengan investasi luar negeri.

Jurang ini bukan sekadar angka; ia adalah potret distribusi kesejahteraan yang timpang. Di Australia, meski CEO bisa 50 kali lipat gaji karyawan, sistem pajak progresif dan jaring sosial membuat yang bawah tetap bertahan. Di Indonesia, kenaikan harga beras atau listrik bisa langsung menjerat jutaan pekerja kecil, sementara eksekutif nyaris tak terganggu.

Yang perlu disadari: ketidakadilan ini bukan takdir. Perusahaan yang memilih memberi bonus miliaran kepada segelintir orang, pemerintah yang menetapkan upah minimum jauh dari biaya hidup, serikat pekerja yang lemah. Kita sendiri yang membuat sistem ini.

Kesenjangan sosial itu salah satunya tercipta dari gap dalam sistem penggajian kita. Itu sebabnya rakyat terluka setiap ada berita bagi-bagi jabatan timses di BUMN, rangkap jabatan, atau kenaikan gaji dan tunjangan DPR. Padahal Al-Qur’an telah mengingatkan: “…agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kalian” (QS. Al-Ḥasyr [59]: 7).

Langkah Pemerintah untuk menghapus tantiem sudah tepat. Tapi tinjau ulang juga tunjangan & fasilitas berlebihan, dana taktis pejabat, dan ketimpangan struktur gaji yang sampai 300 kali lipat itu. Inilah ujian untuk benar-benar mengamalkan sila kelima Pancasila. Mudah dituliskan, tetapi butuh komitmen dan keberanian seorang pemimpin untuk memperbaikinya, bukan?

Tabik,

Nadirsyah Hosen

[METRO TV @Metro_TV]

Apa jasa dan peran Silfester sehingga mendapat keistimewaan menghindar dari eksekusi hukum menduduki jabatan mentereng sebagai komisaris BUMN?! 🤔

Saksikan #MeetNiteLiveMetroTV Setiap Senin sampai Jumat pukul 22.30 WIB hanya di #MetroTV

Tonton juga di Youtube ‘Metrotvnews’ melalui link https://t.co/HevD6HNGON

#silfester #hukum #meetnitelive #valentinusresa

[Arief Rasyad @ariefrasyad]

Ini gw speechless sama @KejaksaanRI kenapa Silfester sampe hari ini masih belum dieksekusi? Padahal udah rame, dan hampir semua ahli hukum termasuk Prof @mohmahfudmd bingung kenapa Kejaksaan tdk kunjung eksekusi!

Klaim udah damai dgn Pak JK, tapi cm sebatas klaim, walopun Pak JK udah memaafkan kan, bukan berarti Silfester bebas dari hukuman yg sdh inkracth.

Padahal Kapuspenkum Kejagung Anang Supritna sebelum nya memastikan akan panggil Silfester dan eksekusi!

Ada orang kuat kah yang mengahalangi???