Seorang warga bernama Zakrawi Negara mengaku dijemput paksa dan diborgol aparat pada pukul 01.00 WIB tanpa surat undangan klarifikasi, serta kesulitan mendapat pendampingan pengacara hingga dini hari usai mengkritik pejabat publik.
Negara hukum mewajibkan setiap proses penindakan berjalan transparan dan sesuai KUHAP, mulai dari surat pemanggilan hingga hak pendampingan hukum. Polda Metro Jaya perlu segera memberikan penjelasan terbuka agar tidak memunculkan preseden buruk bagi jaminan kepastian hukum warga negara.
Pernyataan Kepala Bakom soal tak terlihatnya PSI saat Presiden Prabowo mengumpulkan ketum parpol menimbulkan beragam spekulasi politik. Terlepas dari konteks teknis pertemuan, transparansi dan keselarasan visi antarpartai pendukung tetap krusial demi stabilitas kebijakan publik.
https://t.co/SsS0f7sSVG
"Ombudsman ungkap ratusan manajer Kopdes mundur & ribuan terkendala penempatan. Lebih komedi lagi: koperasinya belum beroperasi, gedung ada yang ambruk, wacana klinik tumpang tindih sama Puskesmas, tapi gaji manajer tetap jalan! Uang pajak rakyat dibakar buat proyek yang planning-nya berantakan dari hulu.
https://t.co/jxw9s3UixB
Sorotan dari berbagai partai politik seperti PKB, Partai Demokrat, hingga PKS mengenai posisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam koalisi pemerintah memunculkan beragam tanggapan dan diskursus di ruang publik.
Dalam dinamika koalisi pemerintahan, kejelasan peran, kontribusi, serta kesolidan antarpartai menjadi perhatian utama bagi partai-partai pendukung pemerintah. Ketika sejumlah elite partai koalisi mulai mempertanyakan posisi PSI, hal ini umumnya berkaitan dengan evaluasi efektivitas kerja sama politik maupun penyelarasan agenda pemerintahan ke depan. Di sisi lain, bagi PSI, dinamika ini merupakan bagian dari proses konsolidasi dan pembuktian komitmen mereka dalam mendukung program-program pemerintah di tengah berbagai tantangan politik yang ada.
https://t.co/wsTYdTL7W7
Dari Jakarta hingga Melbourne, ruang kritik publik terus bergema. Ratusan WNI dan diaspora di Australia menggelar aksi menyoroti legitimasi serta arah kebijakan pemerintah RI.
Salah satu poin krusial yang disuarakan orator aksi adalah desakan agar pemerintah berhenti menyalahkan masyarakat terkait kasus kebakaran hutan, dan sebaliknya mengusut tuntas jaringan kepemilikan korporasi serta pejabat pengawas secara transparan.
Tuntutan atas akuntabilitas struktural ini mencerminkan kegelisahan warga di perantauan terhadap kondisi sosial dan lingkungan di tanah air yang membutuhkan respons kebijakan nyata.
ICW mengkritik absennya pasal illicit enrichment dalam UU Perampasan Aset karena menduga ada kekhawatiran soal pembuktian harta pejabat. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman beralasan aturan tersebut dinilai berbenturan dengan prinsip HAM dan UU ini bersifat formil.
https://t.co/R5jfLL2REr
Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang setelah 18 tahun berada di DPR.
Puan Maharani menyatakan pengesahan ini dilakukan bukan karena paksaan, melainkan melalui partisipasi publik bermakna (meaningful participation) lewat 87 kali RDP/RDPU, kunjungan kerja ke 15 provinsi, serta 46 dapil.
Puan juga menyebutkan bahwa penelaahan dan evaluasi telah dilakukan agar aturan baru ini selaras dan tidak tumpang tindih dengan regulasi lain, seperti KUHAP dan KUHP.
Seluruh fraksi dan anggota dewan menyatakan persetujuan saat pimpinan sidang meminta konfirmasi pengesahan.
Dalam program #CoverBothSide di MetroTV, advokat sekaligus aktivis HAM Haris Azhar melontarkan kritik keras bahwa skandal penyadapan ilegal yang menjerat mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo bukanlah insiden yang berdiri sendiri, melainkan akumulasi dari membengkaknya belanja teknologi pengintaian negara dan orkestrasi narasi digital sejak era pemerintahan Joko Widodo.
Menurut Haris Azhar, selama bertahun-tahun negara mengucurkan anggaran besar untuk pengadaan perangkat penyadapan canggih yang tersebar di berbagai institusi mulai dari BIN, BAIS TNI, BSSN, Kominfo, Polri, KPK, hingga Kejaksaan sekaligus menggandeng influencer untuk mengendalikan opini publik.
Praktik penggunaan instrumen digital dan hasil sadapan tersebut dinilai kerap dimanfaatkan untuk menekan serta memidanakan kelompok kritis maupun oposisi pada era kekuasaan sebelumnya, sebagaimana pernah dialami Syahganda Nainggolan dan Jumhur Hidayat sebelum akhirnya divonis bebas.
Karena posisi pimpinan Polri melintasi dua periode pemerintahan, pola penyalahgunaan kewenangan siber itu pun terus berlanjut hingga terbongkar saat ini.
Lebih jauh, Haris mengaitkan terungkapnya operasi penyadapan dan penangkapan Listyo Sigit dengan eskalasi politik menjelang pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden.
Rangkaian putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang disusul dengan cepat oleh putusan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan surat keterangan telah menggugurkan legitimasi posisi Gibran secara konkret.
Di tengah menguatnya desakan agar Gibran mundur atau diberhentikan, muncul pula gerakan serangan balik yang berupaya mendepopulerkan Presiden Prabowo Subianto sebuah kontestasi politik yang jejaknya kemudian terendus aparat bertepatan dengan momentum pergantian Kapolri baru.
Kritik mendasar dari paparan Haris Azhar terletak pada lemahnya pengawasan negara terhadap penggunaan teknologi intelijen yang dibeli menggunakan uang rakyat. Ia mendesak agar penyidik kepolisian tidak berhenti pada konstruksi kasus yang sudah terbuka, tetapi turut mengusut kemungkinan adanya hakim atau pejabat di lingkungan Mahkamah Agung yang ikut menjadi target penyadapan sebelum putusan krusial tersebut dijatuhkan.
Tanpa audit menyeluruh dan pembatasan ketat atas kewenangan intersepsi di seluruh lembaga negara, alat sadap berbiaya triliunan rupiah akan terus berisiko disalahgunakan sebagai senjata politik kekuasaan.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menilai kasus penyadapan Presiden tidak mungkin berhenti pada sosok mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP). Menurutnya, karena objek yang disadap adalah kepala negara beserta menteri, ketua umum partai, pengusaha, hingga wartawan, pasti ada kekuatan yang setara dengan presiden di atasnya yang berupaya menjadikan para elite tersebut sebagai "tawanan" politik .
Jazilul menegaskan bahwa alasan keamanan negara tidak masuk akal ketika presiden sendiri yang disadap, seraya menyebut LSP sebagai pemegang kunci untuk mengungkap siapa pengendali sesungguhnya di balik operasi tersebut.
.
Mengutip laporan https://t.co/k1AAurXWu3, muncul tudingan dari sejumlah pihak bahwa belum dieksekusinya Silfester Matutina membuat Kejaksaan Agung dinilai masih berada di bawah bayang-bayang pengaruh politik ("Geng Solo"). Di sisi lain, Kejagung telah membantah adanya intervensi politik dan menyatakan proses pencarian oleh Tim Tabur terus berjalan.
https://t.co/HLdPvcnfdi
Dorongan Prof. Mahfud agar KPU disanksi hukum & laporan ke polisi diusut tuntas wajib dikawal. Jangan biarkan preseden "suket akal-akalan" lolos tanpa efek jera.
https://t.co/wcwlA3N4Ck
"Dinamika koalisi pemerintahan Prabowo kian menarik disorot. Dalam diskusi di ntvnewsdotid, Burhanuddin Muhtadi membaca sikap parpol koalisi yang memilih 'main aman' bertahan demi akses kekuasaan, tapi kompak ogah menyodorkan nama pengganti Wapres.
Menurutnya, selain peluang kecil dan potensi kecemburuan internal, parpol mulai menghitung risiko elektoral 2029 jika public trust tak kunjung pulih. Di sisi lain, politisi Gerindra Andi Wijaya membela situasi ini sebagai proses 'detoksifikasi' di tengah turbulensi ekonomi, di mana pemerintah mengklaim lebih mengejar kebijakan jangka panjang ketimbang sekadar angka approval rating.
Pertanyaannya: seberapa lama kesabaran pragmatis koalisi bertahan sebelum kalkulasi 2029 mengambil alih?
Tegas! Gubernur DKI Pramono Anung menolak alih fungsi 8 hektare hutan kota UI demi Sekolah Rakyat. Pemprov DKI siap mengambil alih pengelolaannya untuk dijadikan Ruang Terbuka Hijau (Kebun Raya), sementara lokasi Sekolah Rakyat disiapkan di lahan alternatif (Jakarta Barat & Timur).
Meskipun nama-nama kader terbaiknya seperti Mbak Puan Maharani dan Mas Pramono Anung sempat masuk dalam bursa calon Wakil Presiden pengganti, PDI Perjuangan secara tegas memberikan sinyal penolakan dan memilih konsisten berada di jalur konstitusi.
Jubir PDIP Ansi Lema menegaskan bahwa merujuk pada Pasal 8 ayat 2 UUD 1945, domain pengusulan dua nama Cawapres adalah hak prerogatif Presiden Prabowo dari partai koalisi pengusung 2024.
Konsistensi menjaga etika bernegara dan peran pengawasan (check and balances) jauh lebih utama daripada sekadar bagi-bagi kursi kekuasaan instan.
Analisis telak soal peluang Gibran di Pilpres 2029: Kalau mau maju lagi tahun 2029, mau gak mau harus ikut Kejar Paket C dulu! 😭.
Kenapa? Karena drama pengunduran diri kemarin otomatis mengonfirmasi sendiri bahwa ijazah SMA formalnya memang tidak pernah ada.
Mau nyalon lagi pakai apa kalau syarat dasarnya aja bolong? Belajar dulu yang benar, baru ngomongin kontestasi nasional.
.
Sorotan tajam dari laporan Tribun Video mengenai penggunaan pesawat Airbus berregistrasi asing (T7-ESC asal San Marino) oleh Presiden Prabowo untuk menghadiri KTT ASEAN di Manila serta sebelumnya ke Palu dengan estimasi sewa menyentuh Rp4,2 miliar per bulan adalah ironi telanjang di tengah kampanye "efisiensi anggaran" pemerintah.
Padahal, negara sudah memiliki pesawat kepresidenan Boeing Business Jet 2 (registrasi A-001) maupun Boeing 737 BBJ (registrasi PK-GRD). Publik dan pembayar pajak berhak mendapat transparansi penuh: mengapa harus menyewa armada VIP luar negeri berbiaya miliaran rupiah, serta pos anggaran mana yang menanggungnya.
.
Kurang kerjaan banget para termul hobi banget nyebar fitnah murahan! 🥱.
Padahal udah dijelasin terang-benderang oleh DPD PDIP NTT bahwa Pinka Haprani itu LULUSAN KAMPUS LUAR NEGERI (SOAS University of London) setelah pindah dari UI. Status "undur diri" di PD Dikti itu karena beliau fokus wisuda di Inggris dan dihadiri langsung oleh Ibu Mega & Mbak Puan.
Makanya, kalau mau bikin hoaks buat pengalihan isu jangan yang gampang banget dibongkar datanya. Malu sendiri kan?
.🤣😂🤣
Analisis tajam Prof. Leli di Kompas TV membongkar fatalnya kelemahan strategi politik Jokowi-Gibran: Mengabaikan kekuatan partai politik & parlemen dan terlalu percaya diri pada relawan/gimmick populis.
Ketika 8 fraksi di DPR kompak menggulirkan HMP, akrobat politik runtuh seketika. Mundur adalah jalan paling rasional sebelum terhempas oleh mekanisme pemakzulan. Politik itu butuh otak DAN otot, bukan sekadar nebeng popularitas.
.
Dalam diskusi yang disiarkan oleh Official iNews, pakar hukum tata negara Denny Indrayana memaparkan sejumlah informasi dan analisisnya terkait mundurnya tiga pengurus PSI di kabinet serta dinamika hubungan politik antara Presiden Prabowo Subianto dan mantan Presiden Joko Widodo.
Berikut poin-poin utama yang disampaikan oleh Denny Indrayana dalam forum tersebut :
1. Latar Belakang Mundurnya 3 Kader PSI dari Struktur Partai.
Denny mengutip informasi dari sumbernya bahwa pengunduran diri tiga anggota kabinet dari kepengurusan PSI (terdiri dari satu menteri dan dua wakil menteri, yakni eks Sekjen, eks Ketum, dan Waketum PSI) pada 9 November bukanlah inisiatif pribadi semata. Menurut informasi yang ia terima, pada hari Sabtu sebelumnya terjadi panggilan video (video call) dari pihak Istana kepada salah satu dari ketiganya yang menyampaikan pesan bahwa tidak boleh ada perwakilan kepengurusan PSI di kabinet sehingga mereka diminta memilih untuk tetap di kabinet dengan melepas jabatan partai, atau bertahan di PSI.
2. Konsultasi ke Solo Sebelum Mengambil Keputusan.
Berdasarkan keterangan sumber Denny, salah satu dari ketiga tokoh kabinet tersebut sempat bertolak ke Solo untuk meminta pandangan kepada Joko Widodo sebelum memutuskan langkahnya. Jokowi dikabarkan memberikan arahan normatif agar mereka menimbang opsi mana yang paling sedikit mudaratnya dan paling banyak manfaatnya.
3. Analisis Soal Kesepakatan Politik & Perlindungan Hukum.
Menanggapi isu seputar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden, Denny menganalisis bahwa dalam tradisi politik Indonesia serupa dengan Perjanjian Batu Tulis pada masa lalu lazim terdapat kesepakatan politik tertulis menjelang Pilpres 2024 antara Prabowo dan Jokowi. Ia menduga salah satu poin yang dinegosiasikan berkaitan dengan jaminan pengamanan dan perlindungan hukum bagi keluarga maupun lingkar dekat mantan penguasa.
4. Pembacaan Sikap Politik Prabowo yang Non-Interventif.
Denny menilai Presiden Prabowo menerapkan langkah politik yang terukur dan tidak ingin terlihat melakukan intervensi langsung terhadap proses hukum maupun dinamika putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA). Menurut analisisnya, sikap tidak melakukan intervensi tersebut mencerminkan posisi normatif kepala negara agar seluruh proses hukum dan pengunduran diri berjalan sesuai koridor masing-masing tanpa kesan tekanan langsung dari Presiden.
Jika membedah desain kebijakan dan realita material di lapangan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menyimpan tiga paradoks mendasar yang sulit dijawab dengan sekadar narasi seremonial :
1. Paradoks Kemandirian vs. Utang Paksa & Komando Pusat
Koperasi sejatinya lahir dari inisiatif sukarela warga (bottom-up) sebagai pendidikan demokrasi ekonomi—sebagaimana digagas Bung Hatta. Namun di lapangan, Kopdes hadir secara seragam dari atas (top-down), dikawal struktur komando teritorial, dan dibiayai lewat skema kredit miliaran per desa dengan jaminan pemotongan otomatis (auto-debet) Dana Desa. Alih-alih memandirikan desa, skema ini justru berisiko menyandera otonomi fiskal desa selama bertahun-tahun.
2. Paradoks Pemberdayaan Ekonomi vs. Kanibalisme Usaha Warga
Narasi besarnya adalah menggerakkan ekonomi akar rumput dan memotong rantai pasok. Faktanya, kehadiran gerai bermodal utang raksasa yang diproteksi regulasi justru mengancam kelangsungan jutaan warung kelontong milik warga sekitar. Di saat bersamaan, pemangkasan alokasi anggaran desa demi cicilan proyek mengorbankan pos krusial seperti perbaikan jalan desa, irigasi, hingga operasional Posyandu dan PAUD.
3. Paradoks Pengadaan Fisik Raksasa vs. Kualitas & Kejelasan Fungsi
Anggaran puluhan hingga ratusan triliun terserap masif di hulu untuk pembangunan gedung seragam dan pengadaan armada operasional. Ironisnya, sejumlah arsitek mempertanyakan urgensi gudang raksasa tanpa pemetaan rantai pasok, konstruksi fisik di lapangan mulai disorot akibat kasus ambruk sebelum beroperasi seperti di Bekasi, hingga munculnya wacana dadakan mengalihfungsikan gedung menjadi klinik pratama. Proyek fisik dikejar lebih dulu, sementara fungsi riilnya dicari belakangan.
Selama tata kelola pengadaan di hulu tertutup dari audit publik dan kritik warga dijawab dengan pendekatan kaku, label "Merah Putih" hanya akan menjadi kosmetik bagi proyek sentralistik yang membebani masyarakat desa.
https://t.co/eGUQcYOYYZ