Who is selling Indonesian Rupiah? 💸🇮🇩
Indonesian policymakers are trying to defend the currency, but as we have mentioned profusely, their policy solutions are not targeted and do not address the main issue.
Here's what they have done recently:
1). Through DHE & DSI they are essentially trying to bring money back to Indonesia by potentially increasing the proceeds from net trade.
2). Bank Indonesia is embarking on hawkish interest rate path, while working with Ministry of Finance to "normalize" yield curve to supposedly make sovereign bonds more "attractive".
They won't work. Why? Because the main structural issue is the primary income deficit, which is greater than the flows from net trade & financial.
What is primary income? It captures payments & receipts of employee compensation, income from direct & portfolio investments. Over the past few years, the numbers are staggering:
- Total outflows from primary income stood at $109 billion in 2023-25, far greater than $103 billion combined from net trade & financial flows. The annualized FY26 primary income deficit is already tracking at $36.6 billion worth of outflows.
So, why are they moving money out of Indonesia?
- First is just business. Foreign Direct Investment (FDI) puts money in Indonesia, but all the proceeds are repatriated back to their home countries. Think of Chinese investment in nickel downstreaming.
- But lately, both local and foreign investors are moving their profits out of Indonesia because they have no confidence in governance and policymaking under President Prabowo's administration.
- This is also exacerbated by further outflows from #IHSG and SBN this year as investors are not confident with Indonesian government after bad communication and policy direction.
RI1 said it. Straight up. Economy was mismanaged.
That's not a small thing to say from that podium.
The market asked for transparency. It got it, maybe more than it expected.
Three things came out of that speech worth sitting with:
One, the underinvoicing problem is being addressed. Routing exports through a single BUMN-controlled door is blunt instrument policy, but at least it signals the revenue leakage is being taken seriously.
Two, Indonesia setting its own commodity reference prices is bold. It can work if the pricing is credible and consistent. If not, it just becomes another reason for buyers to route around you. The market will watch the execution closely.
Three, and this is the one people will underestimate, he was transparent. After days of silence and noise, a leader standing up and saying "we got this wrong" is not nothing. That takes political will. Markets respect clarity even when the message is uncomfortable.
Pros and cons on the policy substance. But on communication, this is exactly what was needed.
God bless Indonesia. Now let's see the follow through.
Buat yang MALAS MEMBACA tapi BUKAN PARJO PARCOK. Saya bantu translasi article the Economist biar ga IKUTAN DUNGU teriak antek asing dan "semua akan hilang ketika IHSG bullish":
"Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, pernah menyaksikan negaranya hancur sebelumnya. Itu terjadi pada tahun 1998, saat krisis keuangan Asia. Kala itu, runtuhnya ekonomi memicu protes massa dan tumbangnya bapak mertua Pak Prabowo, Suharto, seorang diktator yang terkenal korup. Peristiwa itu juga melemparkan Pak Prabowo, yang sempat berharap bisa menggantikan Suharto, ke dalam pengasingan politik. Butuh waktu seperempat abad baginya untuk merangkak kembali, hingga akhirnya berhasil meraih kursi nomor satu pada tahun 2024.
Jadi, Anda mungkin berpikir dia akan sangat berhati-hati terhadap krisis fiskal lainnya: Anda salah.
Pemimpin negara dengan mayoritas Muslim terbesar di dunia ini telah memusatkan kekuasaan dan mengelilingi dirinya dengan sekelompok penjilat. Dia mendepak menteri keuangan yang dihormati dan menggantinya dengan Purbaya Yudhi Sadewa, yang pernah menyebut IMF "bodoh" dan mengatakan kepada The Economist pada bulan April bahwa presiden tidak perlu khawatir tentang "perkembangan ekonomi global [atau] harga minyak dunia". Para pelaku bisnis di Indonesia takut untuk bersuara, mungkin karena Pak Prabowo adalah mantan jenderal antikritik dengan rekam jejak hak asasi manusia yang dipertanyakan, atau mungkin karena belakangan ini dia kerap mengintimidasi bisnis-bisnis besar.
Pak Prabowo tampaknya mengisolasi diri dari kenyataan. Jadi, dia mungkin tidak akan mendengarkan nasihat yang masuk akal. Namun, inilah beberapa masukan untuknya. Proyek-proyek kesayangannya tidak terjangkau. Sebelum perang Iran, menghabiskan proyeksi 10% dari anggaran hanya untuk dua proyek saja—makan siang gratis di sekolah dan jaringan 80.000 koperasi desa—hanya sekadar pemborosan. Sekarang, krisis energi telah menghapus semua ruang untuk melakukan kesalahan. Pak Prabowo harus mengubah arah atau menghadapi risiko krisis.
Dia harus memotong pengeluaran untuk proyek-proyek kesayangannya, atau memangkas subsidi bahan bakar fosil Indonesia yang sangat besar, atau melanggar undang-undang yang membatasi defisit anggaran sebesar 3% dari PDB. Setiap pilihan memiliki risiko. Memangkas proyek mubazirnya akan membuatnya tampak lemah. Membiarkan harga energi naik akan mengundang kerusuhan. Jadi, Pak Prabowo mungkin akan mengambil jalan ketiga: membiarkan defisit menembus batas hukumnya.
Itu akan menjadi sebuah kesalahan. Memang benar, batas 3% adalah angka sewenang-wenang yang disalin-tempel dari Perjanjian Maastricht Eropa. Namun sejak krisis 1998, angka itu telah menjadi sinyal bahwa pemerintah Indonesia serius menjaga disiplin fiskal. Sekarang para investor mulai cemas. Pembayaran bunga sebagai bagian dari pendapatan pemerintah melonjak tajam. Lembaga pemeringkat kredit sedang bersiap untuk menurunkan peringkat. Di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, modal asing senilai $6 miliar telah keluar dan rupiah telah melemah sebesar 11% terhadap dolar ke rekor terendah. Menjebol batas anggaran akan mendorong biaya pinjaman menjadi lebih tinggi.
Bahkan saat dia membuat ekonomi menjadi lebih genting, Pak Prabowo juga mengikis demokrasi Indonesia. Oposisi legislatif hampir sepenuhnya dilumpuhkan, dan proposal untuk mengakhiri pemilihan langsung gubernur provinsi bukan merupakan pertanda baik. Masyarakat sipil diintimidasi. Ruang untuk berbeda pendapat sangat sedikit, dan jika ada, minim pergulatan kreatif antar-gagasan yang saling bersaing. Terlalu banyak hal yang bergantung pada naluri seorang mantan tentara tunggal yang mendapat saran buruk.
Dia perlu mendengar kebenaran yang pahit. Ya, bahan bakar murah memang populer. Namun hal itu mendorong konsumsi di tengah situasi kelangkaan. Ya, orang-orang menyukai makan siang gratis di sekolah. Namun memberikannya kepada semua orang adalah pemborosan. Lebih bijaksana untuk fokus pada ibu hamil dan balita dari keluarga miskin, yang membutuhkan nutrisi lebih baik guna mencegah stunting (tengkes). Ya, petani Indonesia kerap diperas oleh tengkulak saat membeli pupuk. Namun ada cara yang lebih murah untuk mengatasi hal ini ketimbang membangun 80.000 koperasi desa, yang kemungkinan besar justru rentan korupsi. Dan ya, batas defisit 3% bisa saja dinaikkan suatu hari nanti. Namun pertama-tama, Pak Prabowo harus meyakinkan pasar bahwa keuangan Indonesia berada di tangan yang aman.
Persimpangan jalan baru
Indonesia telah membuat kemajuan besar dalam seperempat abad terakhir. Di bawah serangkaian pemerintahan yang cukup pragmatis, pendapatan per kapita telah meningkat lebih dari dua kali lapor dan demokrasi mulai berakar. Pak Prabowo bukanlah penguasa kleptokratis seperti mendiang bapak mertuanya, tetapi dia sedang mengikis kemajuan yang telah dicapai negaranya sejak masa-masa kelam dulu.
Presiden harus berhenti mencoba membungkam oposisi di legislatif, media, dan masyarakat sipil. Perbedaan pendapat yang tidak menemukan saluran dalam politik akan tumpah ke jalanan, seperti yang terjadi dalam kerusuhan tahun lalu. Bersikeras bahwa oposisi harus "sopan" adalah resep yang suatu hari nanti justru bisa mengubahnya menjadi kekerasan.
Masih ada harapan. Pak Prabowo peduli dengan warisan kepemimpinannya. Jadi, dia perlu menyadari bahwa negara kepulauan yang sangat besar, luas, dan multi-etnis seperti Indonesia tidak bisa begitu saja diberi perintah layaknya sebuah unit tentara. Indonesia membutuhkan seorang panglima tertinggi yang mendengarkan banyak suara, bukan yang mengelilingi dirinya dengan orang-orang yang hanya bisa berkata "ya""
Perusahaan dengan perlambatan pertumbuhan laba koq dibeli
Beli tuh perusahaan yang labanya akan bertumbuh di atas rata2 pertumbuhan pasar
Itu fundamental investing 101 tp banyak yang keblenger sama value investing yang harusnya beli saham MURAH tapi yang dibeli malah MURAHAN
GUys ini sakit sih......
Lu pada ingat gak kemarin ada dua Dirjen Kemenkeu yang dicopot tanpa penjelasan resmi,
tanpa konferensi pers,
tanpa pernyataan apapun dari kementerian?
Semua pejabat Kemenkeu kompak bungkam.
Tidak ada yang mau menjelaskan kenapa.
Nah sekarang setelah konpers Purbaya mulai kelihatan gambarannya.
Dan ini jauh lebih dalam dari sekadar rotasi biasa.
Ternyata ada sabotase dari dalam.
Purbaya di konpers ini mengakui secara eksplisit ada informasi yang sengaja bocor dari internal Kemenkeu untuk merusak kepercayaan pasar.
Bocoran pertama:
kas pemerintah hanya cukup 3 minggu.
Bocoran kedua:
uang negara tinggal 120 triliun dan hampir habis.
Bocoran ketiga :
dan ini yang paling gila: ada yang dari internal bilang ke investor asing:
Jangan bawa Menteri Keuangan ini ke temu investor. Dia tidak bisa bahasa Inggris dan akan mengacaukan.
Itu dari internal, kata Purbaya secara langsung.
Bukan dari oposisi.
Bukan dari pengamat.
Dari dalam Kemenkeu sendiri.
Dampaknya nyata ke pasar.
Tiga informasi itu meskipun tidak akurat sudah terlanjur membentuk ekspektasi negatif di pasar.
Rupiah tertekan sebagian karena sentimen yang dibentuk oleh bocoran-bocoran itu.
Dan Purbaya harus terbang ke luar negeri,
ketemu investor satu per satu
menjelaskan bahwa kondisi fiskal kita tidak separah yang disebarkan.
Bule-bule itu bilang clear.
Investor-investor besar juga tidak menanyakan itu lagi.
Tapi kerusakan sentimen sudah terlanjur terjadi di dalam negeri.
Soal pencopotan dua Dirjen jawaban Purbaya sangat mengejutkan:
Ketika wartawan bertanya langsung apakah pencopotan itu ada hubungannya dengan bocoran-bocoran itu Purbaya menjawab:
Iya dan tidak. Ada sedikit.
Tapi ada yang lain-lain juga.
Ini adalah pengakuan implisit yang sangat jelas.
Ada sedikit hubungannya tapi bukan satu-satunya alasan.
Artinya ada akumulasi masalah yang akhirnya sampai di titik Purbaya memutuskan harus ada pergantian di level Dirjen.
Dan ada tiga masalah lain yang terungkap bersamaan:
Pertama
40 perusahaan asing tidak bayar pajak semestinya.
Mayoritas perusahaan China.
Under invoicing ekspor melaporkan nilai ekspor lebih kecil dari yang sebenarnya untuk memperkecil pajak dan bea keluar.
Dua sudah dikejar dan berjanji membayar.
Tapi 38 yang lain masih berjalan normal.
Tebakan mereka benar kita tidak akan berubah.
Dan yang lebih mengkhawatirkan Purbaya mengindikasikan ada kemungkinan oknum di Dirjen Pajak yang melindungi perusahaan-perusahaan itu:
Kalau dikasih ke orang pajak yang di situ aja sepertinya dilindungin juga kelihatannya.
Makanya rencananya membentuk tim khusus langsung di bawah Irjen atau Sekjen bukan Dirjen Pajak.
Kedua
dokumen pajak jalan tol dan pajak orang kaya yang Purbaya sendiri tidak tahu ada.
Wartawan tanya soal dokumen rencana pajak baru yang beredar pajak jalan tol, pajak orang kaya.
Jawaban Purbaya:
Pajak orang kaya saya baru dengar kemarin.
Pajak jalan tol sama, baru tahu kemarin."
Wartawan bilang dokumen itu ada tanda tangan elektronik Purbaya.
Oh, tanda tangan elektronik ada loh.
Kadang mereka bilang 'sudah aman Pak' saya tanda tangan."
Seorang Menteri Keuangan tidak tahu ada kebijakan yang beredar atas namanya karena terlalu percaya ke staf yang bilang "sudah aman."
Ketiga
sistem IT SPT pajak yang masih bermasalah.
Wajib pajak yang sudah mengisi SPT badan datanya bisa hilang begitu saja setelah server dimatikan 15 menit untuk maintenance.
Semua isian dari awal lagi.
Purbaya bilang sudah ada yang sengaja menghidupkan lagi akses yang sudah dimatikan:
Ada orang dalam yang ngidupin lagi gitu.
Gambar besarnya dan ini yang paling mengkhawatirkan:
Kemenkeu adalah kementerian yang secara eksternal paling dipercaya investor global saat ini. S&P bilang stable. IMF bilang bright spot.
Tapi di dalam:
Ada Dirjen yang diduga aktif sabotase kepercayaan pasar terhadap Menkeu-nya sendiri.
Ada 40 perusahaan asing yang tidak bayar pajak semestinya dengan indikasi ada yang melindungi dari dalam Dirjen Pajak.
Ada kebijakan yang ditandatangani Menteri tanpa Menteri benar-benar tahu isinya.
Ada sistem IT yang masih bisa disabotase dari dalam.
Dan Menkeu yang paling dipercaya investor global ini masih harus berperang melawan sistemnya sendiri dari dalam.
Kalau Kemenkeu saja masih seperti ini bayangkan kondisi di kementerian lain yang tidak mendapat sorotan sebesar ini.
sungguh sakit ini negeri kita
Current bottom behavior:
1. Goodbye Pasar Saham - dari INi Distribusi Sih
2. BRMS itu washtrade "KATANYA"
3. Bennix bahas gorgo soros yang mendanai ini semua dan dia ada potensi berbahaya dengan ciri-ciri mulai kena shadow ban
4.
Apa lagi ya?
Gen Z nih suka ngeluh susah kerja dan susah jalanin hidup. Tapi koq bisa ya pacaran udah kasih2 barang royal kayak gitu?
Apa keluhan susah menjalani hidup nih karena pada salah prioritas?