Komisi Informasi Pusat RI

Komisi Informasi Pusat | UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik | Layanan 021 34830741 • [email protected]

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Informasi publik yang terbuka memberi masyarakat kesempatan untuk memahami kebijakan, mengawasi penyelenggaraan negara, dan turut berperan dalam pembangunan.

Karena itu, keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari kelengkapan layanan dan dokumen. Kebijakan badan publik juga harus memberikan dampak nyata bagi pemenuhan hak masyarakat dan penguatan partisipasi publik.

Inilah yang menjadi fokus KI Pusat dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

📖 Baca selengkapnya di https://t.co/oWRZ0aKWgS

#BukaInformasiPublik #hakandauntuktahu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Selamat kepada seluruh badan publik yang telah melangkah ke tahapan Presentasi Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Tahap ini menjadi kesempatan bagi badan publik untuk menunjukkan komitmen, strategi, dan dampak kebijakan keterbukaan informasi dalam memenuhi hak masyarakat.

Apa pesan Dery Hendryan, Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KI Pusat, bagi seluruh badan publik peserta?

Simak pesan selengkapnya dalam video berikut! 🎥

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik harus didukung dengan pengelolaan informasi yang tertata, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Komisi Informasi Pusat mendorong Kementerian Koperasi menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) dan Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK) secara sistematis dan sesuai ketentuan, guna meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Simak selengkapnya di https://t.co/ghUx1j35FX

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

📢 Sejauh mana keterbukaan informasi memberikan manfaat nyata bagi masyarakat?

Komisi Informasi Pusat menggelar Presentasi Uji Publik Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 dengan tema “Strategi dan Kebijakan Keterbukaan Informasi Badan Publik yang Berdampak terhadap Partisipasi Publik.”

Dalam rangkaian presentasi ini, badan publik akan memaparkan strategi, kebijakan, dan inovasi keterbukaan informasi untuk didalami bersama panelis. Masyarakat dapat menyaksikan sejauh mana upaya tersebut berdampak pada pemenuhan hak atas informasi dan peningkatan partisipasi publik.

📅 10–12 November 2026
📍 Jakarta

📺 Saksikan Presentasi Uji Publik secara langsung mulai besok, 10 November 2026, melalui YouTube Komisi Informasi Pusat.

#bukainformasipublik #hakandauntuktahu #UjiPublik2026 #KeterbukaanInformasiPublik

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci membangun kepercayaan publik dalam pengelolaan aset negara.

Ketua Bidang Regulasi KI Pusat, Rini Purwandari, menyampaikan hal tersebut dalam FGD penguatan kelembagaan Badan Pemulihan Aset (BPA) yang diselenggarakan Pusat Strategi Kebijakan Penegakan Hukum Kejaksaan Agung RI di Bekasi, Rabu (4/11/2026). Ia mendorong penguatan PPID dan pemanfaatan teknologi agar pengelolaan aset lebih terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

Simak selengkapnya di https://t.co/ghUx1j35FX

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Sebanyak 77 dari 120 badan publik di Provinsi Banten meraih predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026.

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik KI Pusat, Arman Fauzi, bersama Ketua Bidang Strategi dan Riset KI Pusat, Joemarthine Chandra, mengapresiasi komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam mendorong keterbukaan informasi publik.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengingatkan pentingnya menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya kerja, bukan sekadar memenuhi penilaian.

Apa pesan selengkapnya dari para pimpinan? Simak video ini dan baca berita selengkapnya di https://t.co/ghUx1j35FX.

#bukainformasipublik #HakAndaUntukTahu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik agar lebih efektif, responsif, dan mudah diakses.

KI Pusat mendorong pemanfaatan teknologi tersebut dengan tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari penguatan *Good University Governance* yang transparan dan akuntabel.

Perspektif ini disampaikan Joemarthine Chandra dalam seminar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Rabu (4/11).

Simak selengkapnya di https://t.co/ghUx1j35FX

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Keterbukaan informasi publik tidak hanya menuntut ketersediaan informasi, tetapi juga inovasi layanan agar masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Komisi Informasi Pusat menjadi bagian dari Tim Penilai Uji Publik Monev Keterbukaan Informasi Publik Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2026. Ketua Bidang Sosialisasi, Edukasi, dan Komunikasi Publik KI Pusat, Edi Purwanto, turut menilai strategi serta inovasi layanan informasi yang diterapkan PPID KKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik bagi masyarakat.

Simak selengkapnya di https://t.co/ghUx1j35FX

#bukainformasipublik #hakanadauntuktahu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Informasi pertanahan merupakan hal penting bagi masyarakat, termasuk kepastian akses terhadap dokumen pendaftaran tanah dan sertipikat hak guna bangunan (SHGB).

Komisi Informasi Pusat menerima konsultasi Ombudsman Republik Indonesia terkait pengecualian informasi publik atas dokumen pertanahan. Pembahasan mencakup penerapan uji konsekuensi dan penetapan hasilnya untuk memastikan pengecualian informasi dilakukan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

Simak selengkapnya di https://t.co/ghUx1j35FX

#BukaInformasiPublik #hakanadauntuktahu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Akses informasi publik yang terbuka dan berkualitas menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Komisi Informasi Pusat menerima audiensi Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk membahas penguatan kebijakan keterbukaan informasi publik dan optimalisasi layanan informasi di lingkungan Kemendag, guna memastikan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan.

Simak selengkapnya di https://t.co/ghUx1j35FX

#BukaInformasiPublik #hakanadauntuktahu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Pengadaan barang dan jasa bukan hanya soal penggunaan anggaran, tetapi juga menyangkut hak masyarakat untuk mengetahui dan mengawasi prosesnya.

Komisi Informasi Pusat bersama Indonesia Corruption Watch (ICW) membahas evaluasi regulasi dan penguatan akses informasi pengadaan agar lebih terbuka, mudah diakses, dan mendukung pengawasan publik.

Bagaimana langkah tindak lanjutnya? Simak selengkapnya di
https://t.co/ghUx1j35FX
#bukainformasipublik #hakandauntuktahu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Keterbukaan informasi publik yang berkualitas membutuhkan kolaborasi antarlembaga agar masyarakat memperoleh akses informasi yang transparan dan layanan yang semakin baik.

Komisi Informasi Pusat (KI Pusat) menerima audiensi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) di Ruang Rapat Integritas KI Pusat, Selasa (3/11).

Pertemuan ini menjadi ruang untuk memperkuat koordinasi dan bertukar pandangan mengenai keterbukaan informasi publik serta peningkatan kualitas layanan informasi.

Melalui sinergi tersebut, diharapkan masyarakat semakin mudah memperoleh informasi yang dibutuhkan sebagai bagian dari terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Simak selengkapnya di https://t.co/rTg5DNo9t2

#bukainformasipublik #hakandauntuktahu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Komisi Informasi Pusat menerima kunjungan kelembagaan dan koordinasi pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (SIPSI) dan E-Monev dari Komisi Informasi Provinsi Maluku Utara, Senin (2/11/2026).

Pertemuan berlangsung di Ruang Rapat Integritas Komisi Informasi Pusat dan diterima oleh Ketua KI Pusat Handoko Agung Saputro bersama Dery Hendryan selaku Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola, Joemarthine Chandra selaku Ketua Bidang Strategi dan Riset, serta Arman Fauzi selaku Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi.

Kunjungan ini menjadi bagian dari koordinasi kelembagaan dan pertukaran informasi terkait pemanfaatan aplikasi SIPSI dan E-Monev, sekaligus membahas berbagai tantangan aktualisasi keterbukaan informasi publik di Provinsi Maluku Utara.

Berbagai tantangan tersebut berkaitan dengan penguatan kelembagaan Komisi Informasi, optimalisasi layanan PPID, pemerataan akses informasi, hingga peningkatan partisipasi masyarakat.

Simak selengkapnya di https://t.co/rTg5DNnBDu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Bagaimana mahasiswa dapat berperan dalam mendorong keterbukaan informasi publik?

Melalui kunjungan akademik ke Komisi Informasi Pusat, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung mengenal lebih dekat tugas dan fungsi KI Pusat, hak atas informasi publik, hingga mekanisme penyelesaian sengketa informasi.

Pemahaman ini diharapkan menjadi bekal bagi generasi muda untuk semakin kritis, berani mencari informasi, dan turut membangun budaya keterbukaan di masyarakat.

📖 Baca selengkapnya di https://t.co/rTg5DNnBDu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Komisi Informasi Pusat menunda sidang lanjutan 51 register sengketa informasi publik antara Fungsiawan selaku Pemohon dan Kementerian Keuangan RI selaku Termohon karena Pemohon tidak hadir dalam persidangan.

Sidang berlangsung di Ruang Sidang Transparansi KI Pusat, Jakarta, Selasa (3/11/2026), dengan agenda pemeriksaan urgensi permohonan serta status informasi yang dimohonkan, baik yang bersifat terbuka maupun dikecualikan.

Majelis Komisioner memutuskan menunda pendalaman materi pokok sengketa untuk menjaga asas kesetaraan para pihak (𝙚𝙦𝙪𝙖𝙡𝙞𝙩𝙮 𝙤𝙛 𝙖𝙧𝙢𝙨) dan menghindari pengulangan pemeriksaan pada persidangan berikutnya.

Sidang akan dijadwalkan kembali dengan agenda mendengarkan tanggapan para pihak serta melanjutkan pemeriksaan sengketa.

Simak berita selengkapnya di https://t.co/rTg5DNo9t2

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Penyelesaian sengketa informasi publik membutuhkan pemahaman prosedur dan ketentuan yang tepat agar hak masyarakat atas informasi dapat terlindungi.

Komisi Informasi Pusat menerima audiensi Komisi Informasi Provinsi Riau di Kantor KI Pusat, Senin (2/11/2026). Pertemuan ini membahas konsultasi teknis penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Melalui konsultasi ini, diharapkan pemahaman dan kapasitas penyelesaian sengketa semakin kuat sehingga masyarakat memperoleh kepastian prosedur dalam memperjuangkan hak atas informasi publik.

#bukainformasipublik #hakandauntuktahu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Keterbukaan informasi publik menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola badan publik yang transparan dan akuntabel, termasuk di lingkungan BUMN.

Komisi Informasi Pusat hadir dalam Forum Edukasi Keterbukaan Informasi Publik Indonesia Re Group 2026 di Jakarta. Ketua KI Pusat, Handoko Agung Saputro, menyampaikan keynote speech mengenai penguatan keterbukaan informasi dalam tata kelola badan publik. Sementara itu, Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Tata Kelola KIP, Dery Hendryan, memaparkan materi mengenai implementasinya.

Bagaimana penguatan keterbukaan informasi di lingkungan Indonesia Re Group? Simak selengkapnya dalam carousel berikut.

#bukainformasipublik #hakandauntuktahu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Hak masyarakat untuk memperoleh dokumen kebijakan pemerintah menjadi pokok sengketa informasi antara Aisyah dan Kementerian Keuangan RI.

Dalam sidang pembacaan putusan pada Senin (2/11/2026), Komisi Informasi Pusat mengabulkan seluruh permohonan Pemohon atas salinan SK Menteri Keuangan Nomor 815/KMK.03/1991 tertanggal 5 Agustus 1991.

Majelis Komisioner memerintahkan Kemenkeu RI selaku Termohon untuk menyerahkan salinan dokumen tersebut setelah putusan berkekuatan hukum tetap.

Simak selengkapnya dalam konten berikut ✨

#bukainformasipublik #hakandauntuktahu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Di era digital, keterbukaan informasi dan literasi digital menjadi dua hal penting yang saling melengkapi. Akses terhadap informasi perlu diiringi kemampuan untuk memahami dan memanfaatkannya secara bijak.

Ketua Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Pusat, Arman Fauzi, menyampaikan keynote speech dalam KIP Talk bertema “Keterbukaan Informasi dan Masa Depan Literasi Digital” sekaligus Pembukaan Grand Final Pemilihan Duta Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis (29/10/2026).

Melalui kegiatan ini, penguatan budaya keterbukaan informasi di lingkungan perguruan tinggi diharapkan dapat mendorong lahirnya generasi yang kritis, berdaya, dan berkontribusi dalam membangun ekosistem informasi yang sehat.

#bukainformasipublik #hakandauntuktahu

[Komisi Informasi Pusat RI @KIPusat]

Keterbukaan informasi publik bukan sekadar memenuhi kewajiban, tetapi memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, mudah diakses, dan memberikan manfaat nyata.

Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat, Hafidhah Farwa, menghadiri Anugerah Tata Kelola Informasi Publik Tahun 2026 yang diselenggarakan Kementerian Ketenagakerjaan, Selasa (27/10/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia menekankan pentingnya penguatan tata kelola informasi publik di era digital melalui pelayanan informasi yang berkualitas, pemanfaatan media sosial yang responsif, serta kolaborasi seluruh unit kerja untuk menghadirkan keterbukaan informasi yang berdampak bagi masyarakat.

#bukainformasipublik #hakandauntuktahu