kmpd_jogja

Keluarga Mahasiswa Pecinta Demokrasi UIN Sunan Kalijaga | Populis Kritis Maju | FB: Kita Menertawai Kita | IG: kmpd_jogja | Email: [email protected]

[kmpd_jogja @KMPDJogja]

Rakyat Kuasa - Singkirkan kepala batu.

[FPPI PIMKOT YOGYAKARTA @FPPI_YOGYAKARTA]

Marhaban ya Ramadhan
Sampai jumpa di barisan. Dimana rakyat adalah satu-satunya Kuasa.

[FPPI PIMKOT YOGYAKARTA @FPPI_YOGYAKARTA]

Idul Fitri menjadi momen suci untuk saling memaafkan, tetapi bukan untuk melupakan luka yang diciptakan oleh ketimpangan. Ini adalah hari untuk menyatukan barisan, merajut solidaritas, dan menyalakan kembali api perjuangan.

SEBHLAS - Serikat Buruh Harian Lepas

[FPPI PIMKOT YOGYAKARTA @FPPI_YOGYAKARTA]

Hingga pagi ini kawan-kawan Buruh di PT. Dong Young Tress Bantul masih melangsungkan Proses Mogok Kerja.
Kami baru dapat laporan bahwa ternyata kawan-kawan Buruh di sana tanpa pendampingan. Kalau sudah begini, tidak ada alasan untuk tidak membersamai kawan-kawan di sana.

[kmpd_jogja @KMPDJogja]

@FPPI_YOGYAKARTA Mahasiswa yang kerja sambil kuliah bisa nggak bung?

[FPPI PIMKOT YOGYAKARTA @FPPI_YOGYAKARTA]

BERSERIKAT KITA KUAT.

Serikat Buruh Harian Lepas lahir dari proses panjang advokasi puluhan Buruh yang upahnya tidak dibayarkan selama tiga bulan berturut-turut tanpa alasan yang pasti.

[KontraS @KontraS]

*Media Statement*
*Usut Tuntas Pelaku Penyiraman Air Keras kepada Andrie Yunus!*

Jakarta, 13 Maret 2026

[#TanahUntukRakyat @SeknasKPA]

65 Tahun Janji Reforma Agraria, Saat Petani Kembali ke Jalan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Rombongan petani dari Garut, Majalengka, Karawang, hingga Sukabumi akan mulai menempuh perjalanan panjang menuju Jakarta. Sebagian besar menumpang truk, sebagian lain berjejalan dalam bus sewaan. Mereka membawa poster lusuh, spanduk dengan tulisan tangan, dan bekal nasi bungkus dari rumah. Tujuan mereka satu: Gedung DPR RI, 24 September 2024 mendatang.

Hari itu, tepat 65 tahun setelah lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960, para petani kembali memenuhi jalanan ibu kota. Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) memperkirakan, sedikitnya 12 ribu petani bergerak ke Jakarta, sementara 13 ribu lainnya menggelar aksi serentak di berbagai daerah—dari Aceh, Lampung, Blitar, Jember, hingga Kupang dan Manado.

“Ini bukan sekadar peringatan Hari Tani, ini adalah penagihan janji yang sudah terlalu lama diingkari negara,” tegas Dewi Kartika, Sekjen KPA, dalam konferensi pers tiga hari sebelumnya.

Luka di Ladang, Suara dari Kampung

Di Banten, Abay Haetami, Ketua Pergerakan Petani Banten, menceritakan bagaimana aparat berseragam datang ke lahan-lahan jagung milik warga. Pohon-pohon yang mereka rawat bertahun-tahun ditebang, tanah diambil alih atas nama “ketahanan pangan.”

“Bahkan nelayan di pesisir Ujung Kulon dilarang berlabuh ke pulau-pulau kecil saat cuaca buruk, dianggap pencuri di lautnya sendiri,” ujar Abay lirih.

Di Blitar, suara generasi baru ikut bergema. May Putri Evitasari, 23 tahun, dari Paguyuban Petani Aryo Blitar, turun ke jalan bukan hanya untuk orangtuanya, tetapi juga untuk masa depan yang hampir lenyap.

“Tanah orangtua kami sudah habis. Tanpa redistribusi lahan, kami tidak punya pilihan selain pergi ke kota, bekerja serabutan, atau jadi TKW. Itu bukan jalan yang kami inginkan,” kata May.

Sementara di Karawang—dulu dikenal sebagai lumbung padi nasional—para petani justru menghadapi kenyataan getir. Lahan sawah perlahan berganti menjadi kawasan industri dan perumahan. “Lumbung padi itu tinggal nama. Kini banyak petani yang kehilangan tanah, kehilangan kehidupan,” kata Rangga Wijaya dari Serikat Pekerja Tani Karawang.

Gugus Tugas yang Gagal

Sejak 2015 hingga 2024, KPA mencatat sedikitnya 3.234 letusan konflik agraria dengan luas konflik mencapai 7,4 juta hektare. Dampaknya, 1,8 juta keluarga kehilangan tanah dan mata pencaharian.

Ironisnya, Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) yang dibentuk era Jokowi dan dilanjutkan pemerintahan Prabowo tak mampu menghentikan tren itu. “GTRA hanya menghabiskan anggaran rapat. Konflik tetap menumpuk, petani tak punya kanal penyelesaian,” kata Dewi Kartika.

Data yang ia paparkan mencolok: 1 persen elit menguasai 58 persen tanah dan sumber daya, sementara 99 persen rakyat harus berebut sisanya.

Janji yang Diabaikan

Lebih dari enam dekade, reforma agraria selalu menjadi jargon setiap rezim. Dari proyek food estate, program bank tanah, hingga kawasan strategis pariwisata nasional, semua diklaim demi pembangunan. Namun di balik itu, petani, masyarakat adat, hingga nelayan justru makin terpinggirkan.

“Negara malah membentengi investasi dengan aparat bersenjata. Tanah rakyat, laut rakyat, hutan rakyat dikapling-kapling untuk kepentingan segelintir orang,” kata Dhio Dhani Shineba, Dewan Nasional KPA.

Dari Jalan ke Jalan

Aksi Hari Tani Nasional 2025 menjadi puncak dari serangkaian demonstrasi yang sudah bergulir sejak Agustus. Gelombang protes ini, kata KPA, adalah “sinyal darurat” bagi pemerintahan.

Bagi banyak petani, turun ke jalan bukanlah pilihan mudah. Mereka meninggalkan sawah, ladang, dan keluarga. Namun, di antara teriakan massa dan spanduk yang berkibar, terselip tekad: agar tanah kembali menjadi milik rakyat, bukan sekadar angka dalam laporan investasi.

“Sudah 31 tahun kami menagih janji yang sama. Dan setiap tahun, kami akan terus datang, sampai reforma agraria benar-benar dijalankan,” tegas Dewi.(*)

#ResetKetimpanganAgraria
#HariTaniNasional

https://t.co/rSxtyuByzJ

[Nol Km Yogyakarta @titiknol_jogja]

Sore ini kembali @titiknol_jogja menjadi saksi mimbar bebas Gerakan Nasional Pendidikan Land Reform Rakyat Yogyakarta.
Kembalikan danais...#eh Kembalikan tanah rakyat !!! 😎🔥

[FPPI PIMKOT YOGYAKARTA @FPPI_YOGYAKARTA]

Sampai jumpa di titik kumpul!

#Haritaninasional
#petanisejahtera

[Nademkra Network @Fppi_Nasional]

Setelah melalui perjuangan panjang untuk hidup di tengah rakyat, demokrasiakhirnya tak berdaya menghadapi kekuasaan yang terus menggerogotinya. Harapan akan supremasi sipil, akuntabilitas, dan pemisahan peran militer kini terkubur bersama idealisme yang dulu diperjuangkan.

[Nademkra Network @Fppi_Nasional]

Rapatkan barisan, sampai menang !!!
Sampai Jumpa di Jalan

#Rakyatkuasa

[FPPI PIMKOT YOGYAKARTA @FPPI_YOGYAKARTA]

Halo Warga Jogja!

Dalam rangka memperingati Hari Pekerja Indonesia tahun 2025, Majelis Pekerja Buruh Indonesia - MPBI DIY membuka Posko Pengaduan Ketenegakerjaan.

#BerserikatKitaKuat #LawanUnionBusting

[FPPI PIMKOT YOGYAKARTA @FPPI_YOGYAKARTA]

Aksi pedagang teras Malioboro 2 bersama Aliansi Rakyat untuk Demokrasi sedari siang tadi hingga pukul delapan malam tak kunjung mendapatkan kepastian dari DRPD DIY. Bukannya menemui dan menunaikan janjinya, DPRD DIY dan Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki acuh.

[FPPI PIMKOT YOGYAKARTA @FPPI_YOGYAKARTA]

Kalian pikir kita akan berhenti untuk melangsungkan perlawanan atas kesewenang-wenangan setelah kemarin mendapatkan intimidasi dengan pola premanisme? Tentu tidak. Kami akan tetap bergejolak, camkan itu!

[kmpd_jogja @KMPDJogja]

Aksi PKL Malioboro yang berlangsung damai di depan DPRD dihadapkan dengan oknum yang tidak bertanggung jawab dengan melakukan intimidasi, represif dan kekerasan kepada Massa aksi untuk membubarkan perjuangan rakyat. Drama usang dan klise tidak akan pernah memadamkan perjuangan.

[Nol Km Yogyakarta @titiknol_jogja]

MALIOBORO RUSUH !!! beberapa preman yang disinyalir pelaku parkir liar di jalan perwakilan menyerang Aksi PKL dan mahasiswa di depan @dprd_diy. Preman2 ini juga yg disinyalir buka parkir liar di eks lokasi Teras Malioboro 2 minggu lalu. 😡🔥

[Nol Km Yogyakarta @titiknol_jogja]

Pak Kasat @PolppKotaJogja kok cuma bengong ada preman2 ngrusuh? Apa karena aksinya memprotes kebijakan @PemkotJogja @humas_jogja trus dibubarkan scr biadab??? 😡🔥

[kmpd_jogja @KMPDJogja]

Mega proyek world Heritage sumbu filosofi Yogyakarta menjadi proyek pemiskinan massal bagi masyarakat Malioboro. Salah satunya PKL yang beribu jumlahnya terpukul oleh keadaan ekonominya yang semakin memburuk yang merupakan dampak dari proyek SUMBU FILOSOFI
#savePKLMalioboro

[kmpd_jogja @KMPDJogja]

Mega proyek world Heritage sumbu filosofi Yogyakarta menjadi proyek pemiskinan massal bagi masyarakat Malioboro. Salah satunya PKL yang beribu jumlahnya terpukul oleh keadaan ekonominya yang semakin memburuk yang merupakan dampak dari proyek SUMBU FILOSOFI
#savePKLMalioboro

[FPPI PIMKOT YOGYAKARTA @FPPI_YOGYAKARTA]

PERJUANGAN PEDAGANG TERAS MALIOBORO BELUM USAI.

Tersingkirnya PKL Malioboro menjadi cerminan hilangnya akses rakyat terhadap ruang kota, diokupasi oleh penguasa melalui kedok kebijakan dan regulasi.

Pemda seakan lepas tangan dalam pemenuhan kesejahteraan rakyat di Malioboro.