لاعب مانشستر سيتي النرويجي "إرلينغ هالاند" يتصل بجندي اسرائيلي كان أسير في غزة، ليبارك له قتل 100.000 فلسطيني اغلبهم أطفال ونساء 🇵🇸
قبل ان تدعم أو تشجع أي لاعب غير مسلم، يجب ان تعرف خلفياته ومواقفه من القضايا الانسانية الواضحة
SAIFUL MUJANI MENUNJUKKAN CARA KONSTITUSIONAL MENGGANTI PRESIDEN DAN ALASAN MENGAPA ITU PENTING
Professor Saiful Mujani, melalui podcast bersama Todung Mulya Lubis, ini menjelaskan dua mekanisme besar mengganti presiden secara konstitusional. Pertama melalui mekanisme pemakzulan di parlemen. Kedua melalui partisipasi politik publik. Mekanisme partisipasi publik bisa dilakukan dalam dua bentuk. Pertama melalui mekanisme konvensional pemilihan umum. Kedua melalui partisipasi politik gerakan rakyat, seperti demonstrasi, pemogokan, pernyataan sikap, dan lain-lain.
Pergantian presiden melalui proses impeachment (pemakzulan), Pemilu, dan gerakan rakyat ketiganya sah dan mendapatkan jaminan konstitusional.
Guru besar ilmu politik Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta itu melihat sejumlah persoalan fundamental pada pemerintahan Prabowo yang membuatnya menyimpulkan bahwa Prabowo tidak presidensial dan karenanya layak diminta mundur. Ada tiga hal yang Saiful uraikan dalam podcast ini. Pertama, Saiful melihat pernyataan Prabowo bahwa para pengamat adalah "antek asing, dibiayai asing, dan akan ditertibkan" tidak pantas keluar dari seorang Presiden. Seorang presiden seharusnya memperlakukan semua warga, baik yang memilihnya maupun yang tidak memilihnya, baik yang setuju dengan kebijakannya maupun yang tidak setuju, secara setara. Prabowo adalah presiden untuk semua. Kata "ditertibkan", menurut Saiful, bisa dimaknai sebagai ancaman, dan itu tidak pantas dilakukan seorang presiden.
"Pak Prabowo tidak boleh mengancam-ancam dan mengenyek-ngenyek rakyatnya," kata Saiful.
Kedua, Saiful juga persoalan rekrutmen kabinet yang tidak profesional. Alasan utama Prabowo merekrut anggota kabinet yang jumlahnya dua kali lipat dari pemerintahan sebelumnya lebih banyak karena kroni, bukan alasan profesional. Prabowo tidak kompeten merekrut anggota kabinet.
Ketiga, upaya Prabowo ingin mengubah Konstitusi yang sekarang berlaku. Ini misalnya bisa dilihat dari pidato Prabowo di awal kekuasaan yang ingin menerapkan demokrasi khas Indonesia. Ini, menurut Saiful, mengingatkan pada retorika Soeharto tentang demokrasi Pancasila yang salah satu unsur pentingnya menghilangkan checks and balances. Di zaman Orde Baru, kata musyawarah didorong sebagai ciri demokrasi khas Indonesia, padahal di zaman itu musyawarah tidak terjadi karena semua keputusan negara didiktekan oleh Soeharto.
Keinginan Prabowo menerapkan demokrasi a la Soeharto itu, menurut Saiful, cukup serius. Saiful menyebut visi misi partai Gerindra yang dipimpin Prabowo menyatakan secara eksplisit bahwa partai itu memperjuangkan kembali UUD 1945 asli sebelum amandemen. Ini menunjukkan Prabowo tidak mengakui UUD atau Konstitusi hasil dari reformasi politik bangsa Indonesia yang sudah menelan banyak korban.
Ini podcast penting yang harus ditonton dan disebarluaskan agar kita bisa lebih kritis pada penyelenggara nagara yang dibiayai pajak rakyat Indonesia. Jangan terbuai retorika penguasa yang ingin melanggengkan dan memperluas kuasa dengan cara membungkam suara publik.
https://t.co/3KrWd6kMJq
Depok, 17 April 2026
Saidiman Ahmad
Wartawan tempo kaget datang ke rumah menteri Prabowo di gang sempit jauh dari kata mewah..
Pemimpin dari Muhammadiyah memang selalu jadi panutan, salut!!