Khudri

untukmu segalanya Mama

[ndaa 𐙚 @bbarbieie]

let me tell you, daerah yang didatangi prabowo ini bukan lokasi yang kena kebakaran parah. lokasi yg didatangi dekat bandara, banyak warga yg speak up kalo yg didatangin itu kebun. bukan area hutan yg berhektar2 terbakar

kalo lu semua beneran perduli sama kondisi kalimantan, instead of bikin tweet menyanjung presiden gini, harusnya lu semua ngepost tentang keadaan riil disana

coba tebak nanti isi pidatonya? “saudara saudara, kondisi karhutla di kalimantan sudah teratasi. tidak separah seperti yang ada di sosial media” meanwhile yg lu datangin kebun orang

n one thing, pls stop ngebuat akun resmi seolah olah akun pribadi yg isinya cuman ngeframing semua masyarakat yg mengkritik itu JAHAT.

[listyantidewi @listyantidewi]

Kritik utama publik terhadap masuknya anggaran MBG ke dalam Anggaran Pendidikan (20%) bukan karena MBG "memotong" gaji guru atau beasiswa atau program lain yang sudah ada. Kritiknya adalah soal prioritas.
Dana Rp223,5 Triliun itu adalah opportunity cost. Publik dan pengamat pendidikan menilai, daripada memasukkan program makan gratis ke dalam porsi wajib anggaran pendidikan, dana sebesar itu seharusnya bisa digunakan untuk menyuntikkan kenaikan gaji yang signifikan bagi guru-guru honorer agar mencapai standar layak (UMR), memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak, atau subsidi UKT. Bapak menutupi isu prioritas ini dengan narasi "yang penting program² pendidikan tetap jalan". Ya jalan sih jalan, tapi sumber dayanya terbatas (bahkan kurang) seperti selama ini..bahkan mungkin lebih parah karena jumlah guru dan murid meningkat.

[🄳🄴🄽 🄱🄰🄶🄾🄴🅂🇮🇩🇵🇸 @165Hati]

Duka ini melampaui sekat mazhab. Keberaniannya melawan zionis sudah cukup bagi saya untuk menghargai dan mencintainya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Syahidmu adalah simbol martabat yang takkan padam. Long live Iran. 🇮🇷 #Khamenei #Syahid #Unity"

[| A K | @__AnakKolong]

REPUBLIK CHARITY
(Bagi rakyat kecil).

Polanya klasik, malah spt hafalan, tp justru pola itu yg bikin banal sekaligus berbahaya.

Ketika kekeliruan aparat berhubungan dgn rakyat kecil & viral, aparat cepat berubah fungsi, bukan lagi sbg Bhabinkamtibmas & Babinsa, melainkan penyalur bantuan, setelah salah sasaran.

Rakyat kecil ditangkap, digiring, digebuk dipermalukan, & diviralkan.

Lalu publik ribut, kamera menyala, jempol netizen bergerak, setelah itu negara panik, lalu tampil sbg dermawan, bukan sbg pihak yg keliru.

Dugaan tindak pidana aparat tidak diakui lewat mekanisme keadilan, melainkan ditebus lewat bantuan sembako, modal usaha, sepeda motor, & disempurnakan dgn narasi kepedulian.

Seolah masalahnya ekonomi, bukan tindakan aparat yg "kebablasan".

Pasal penghinaan, menguap.
Penganiayaan oleh aparat, lenyap.
Fitnah & persekusi, sirna.
UU ITE seolah tak berlaku & tiba² lupa alamat, padahal sengaja diekspos via media elektronik.

Yg tersisa hanya narasi penyelamatan, bukan pertanggungjawaban.

Ini bukan potret keadilan, melainkan;

MANAJEMEN CITRA.

Terhadap rakyat kecil, negara memang piawai mengganti adegan, dari aksi kekerasan, menjadi pentas kepedulian.

Lalu, publik diajak bersyukur :
"Masih untung dibantu".

Selama pola ini terus dipuji,
retak nalar & arogansi aparat terus dibiarkan, rakyat kecil akan selalu jadi figuran dua kali ;

1. sebagai korban yg ditindas, dan;
2. sebagai alat pencitraan, ketika kamera berdatangan.
_____________

Seolah - olah aparat boleh keliru, asal bersedia berderma di depan lensa.

Pasal berlapis boleh ditepis, asal adegan empati ditayangkan.

Korban tak perlu dipulihkan martabatnya, cukup dibuat tersenyum, jabat tangan & berpelukan, dgn dihujani hadiah, sbg "tukar tambah" akuntabilitas.

Rakyat kecil tetap di posisi yg sama, bukan warga dgn hak, melainkan hanya objek belas kasih negara yg ketahuan salah bertindak & viral.
.
.
.

[| A K | @__AnakKolong]

MULUT & AIR LIUR SESKAB MESTINYA DIARAHKAN KE DALAM KABINET, BUKAN DIARAHKAN KE PUBLIK | Dari dapur istana, ke tameng kekuasaan.

( Vide Pasal 1, Pasal 2 Perpres No. 55 Tahun 2020 ttg Sekretariat Kabinet, Perseskab No. 1 Tahun 2020, Perpres No. 148/2024 )
_____________

Ketika Seskab | @setkabgoid dari arsitek manajemen internal kabinet, menjelma jadi kawat berduri penjaga citra istana, mendominasi ruang publik, membangun bantahan, klarifikasi defensif, denial, "menghaluskan fakta", mereduksi penderitaan struktural jadi persoalan teknis, jadi 'gatekeeper wacana & mengarahkan persepsi publik, sebenarnya ia sedang mengabaikan tugas utamanya : melindungi presiden dari kegagalan kebijakannya sendiri.

Teddy tak siuman, bhw dalam konteks krisis pasca bencana ekologis Sumatera, defensivitas naratif, justru menyingkap kegagalan pemerintah jauh lebih dalam.

Maka, ketika Teddy 'overacting • sibuk merapikan citra istana, negara justru gagal merapikan puing - puing bencana.
.
.

[| A K | @__AnakKolong]

MEMAHAMI "KEGERAMAN" MENANTU LUHUT BINSAR PANDJAITAN |

Jenderal TNI Maruli Simanjuntak • KSAD tampaknya sedang menggeser makna "lamban", krn kritik publik diubah dari soal 'outcome, menjadi soal 'effort prajurit.

Publik mengkritik hasil & dampak penanganan bencana ekologis, yg lamban.

KSAD justru merespon dgn "jam kerja" prajurit yg "siang - malam".

Padahal itu 2 hal yg berbeda.

● Bekerja siang malam ≠ bekerja cepat

● Bergerak terus ≠ efektif mengatasi sebab bencana ekologis.

Penanganan pasca bencana ekologis bukan ujian stamina kerja siang malam, tp yg diuji ;

- ketepatan waktu;
- koordinasi;
- dan relevansi tindakan.

Kerja keras siang malam itu, syarat moral, bukan jawaban kausal atas kegagalan sistem kebijakan negara atas lingkungan & tata kelola hutan.

Ketika KSAD tampil defensif, justru ia seolah - olah sedang menempatkan @tni_ad sbg "tameng naratif" atas dosa² sesat kebijakan "sipil" negara yg bertahun - tahun merusak ekologi.

Negara yg merusak hutan lewat pintu² regulasi, ee...malah tentara yg menjelaskan akibatnya, itu tanggung jawab yg salah alamat.

BENCANA EKOLOGIS BUKAN KEGAGALAN STAMINA PRAJURIT, MELAINKAN KEGAGALAN KEBIJAKAN NEGARA.

PENANGANAN PASCA BENCANA EKOLOGIS, BAHKAN BUKAN SAJA SOAL LAMBAN, TAPI SOAL TERLALU LAMA MEMBIARKAN KEBIJAKAN SESAT NEGARA TERUS BERJALAN.

Tentara memang bisa melakukan evakuasi, memberi bantuan logistik, dukungan psikososial, bantuan rehabilitasi & rekonstruksi infrastruktur darurat, tapi tak bisa memperbaiki kebijakan yg merusak hutan.
____________

Titik gravitasi kritik publik bukan pada seberapa lama prajurit bekerja, tapi pada hasrat negara yg tak pernah berhenti memproduksi bencana ekologis.

Negara menebangi hutan dari meja rapat di ruang² gelap kekuasaan, yg menghasilkan regulasi deforestasi, lalu negara memamerkan seragam di lokasi bencana, dan KSAD geram ketika dituding lamban.

Padahal prajurit kerja "siang malam" tak menebus dosa kebijakan negara yg sudah cacat sejak dalam pikiran.
.
.
https://t.co/ADJwewREJ9

[| A K | @__AnakKolong]

PRESIDEN SAWIT |

TAK PERNAH JADI DANDIM
TAK PERNAH JADI DANREM
TAK PERNAH JADI PANGDAM
______________________________

Seorang yg tak pernah ditempa di jalur "kewilayahan", tak pernah "membaca" denyut nadi warga desa, tak pernah mencium aroma keringat rakyat kecil, lewat hidung Danramil & Babinsa.

Ia tak bersahabat dgn suara sungai di wilayah resor militer, pun ia tak pernah jadi Pangdam, shg ia tak pernah memahami peta wilayah sbg tubuh & ruang yg hidup.

Kewilayahan baginya hanya koordinat di PowerPoint.

Ketika ia datang di panggung krisis ekologis di Sumatera, ia spt tamu negara yg salah alamat, yg hanya membawa bekal naskah pidato, tapi lupa medan.

Bahkan, ia bicara wilayah spt turis bicara kampung, fasih istilah tp fakir pemahaman.

Lalu, yg muncul refleks kekuasaan, bukan kepekaan ruang.

Maka yg lahir berantakan;
• bencana diperlakukan sbg insiden, bukan luka lanskap, rakyat sbg objek bantuan, bukan subjek pemulihan, wilayah sbg peta administrasi, bukan jejaring hidup;

• hutan, deforestasi & korban bencana ekologis jadi sekedar statistik, ruang dan orang direduksi jadi angka, pun manusia jadi variabel.

Ia gagap struktural, di mana pengalaman komandonya terputus dari realitas tanah, sungai, & desa.

Kebijakan²nya pun kerap jatuh spt sepatu bot dalam lumpur, berat, bising, tp tak pernah benar² melangkah.

Namun,

BUKAN KARENA IA TIDAK PEDULI;

tapi krn sejak awal, ia dididik utk menguasai, bukan memahami.
____________

Sayangnya, "wilayah" tak pernah tunduk pd orang yg hanya kenal peta, tanpa pernah menjejak tanah.
.
.

[| A K | @__AnakKolong]

Bencana ekologis itu masalah lingkungan & tata kelola hutan.

Sedangkan lumbung pangan, itu instrumen logistik pangan.
_______________

(Seolah - olah) sibuk mengurus hidup rakyat pasca bencana, tapi takut menghentikan sebab sebelum bencana ekologis melanda.

Seperti membangun dapur darurat, di rumah yg sengaja dibakar.

Solusi logistik kok dipakai untuk menambal masalah ekologis ?!

JAKA SEMBUNG NGUNYAH BOTOL, NGGA' NYAMBUNG LOL !
.
.

[ET Hadi Saputra 🍉🦉🇮🇩🏴‍☠️ @ethadisaputra]

Ternyata mengubah sejarah jauh lebih gampang daripada mengubah nasib rakyat, karena cukup bermodalkan mikrofon dan podium tanpa perlu pusing memikirkan kenaikan harga beras atau nasib seniman yang sedang megap-megap mencari makan.

Saya baru saja menonton video Pak Menteri Kebudayaan Fadli Zon. Beliau bicara soal sejarah, katanya kita tidak dijajah 350 tahun. Itu mitos, perlu direvisi segera.

Waduh, hebat betul. Seolah-olah beliau baru menemukan benua baru. Padahal saya tahu, dan banyak akademisi di kampus-kampus juga mengetahui, urusan 350 tahun itu sudah basi—perdebatan tahun 1960-an, zaman G.J. Resink masih segar bugar.

Kenapa baru sekarang diributkan di level menteri?

Ini yang membuat saya geli. Ada orang diberi jabatan besar, anggaran besar, dan tanggung jawab besar, tapi memilih membahas hal receh yang sudah selesai di meja akademik. Ibarat ayam berlagak elang: terbang sedikit ke atas pagar, lalu berkokok kencang seolah mengelilingi angkasa, padahal elang asli hanya geleng-geleng kepala dari jauh.

Pak Menteri bilang, yang harus ditonjolkan adalah perlawanan. Ada daerah dijajah 40 tahun, ada yang 10 tahun. Oke, bagus. Tapi apa efeknya buat perut rakyat? Apa efeknya buat cagar budaya yang rusak ditabrak proyek beton?

Saya melihat ini sebagai gejala kehilangan inspirasi. Ketika duduk di kursi empuk tapi otak buntu mau buat kebijakan, biasanya lari ke urusan simbolis—yang memicu debat di media sosial tapi nol dalam implementasi.

Ini seperti cicak menantang buaya: bicara kehebatan masa lalu dari atas dinding, sementara buaya di bawah sibuk menelan masalah nyata. Si menteri asyik dengan narasi sejarah, padahal kebudayaan kita sedang digerus zaman tanpa perlindungan hukum kuat.

Negara ini butuh visi strategis, bukan sekadar revisi buku pelajaran yang ujung-ujungnya proyek pengadaan buku baru. Kita butuh aksi nyata memajukan film, musik, dan tradisi agar jadi mesin ekonomi. Tapi kalau sudah buntu, paling gampang memang jualan sejarah.

Gaya bicaranya santai, tapi isinya kosong. Inilah politik simbolis: jualan sentimen nasionalisme biar dianggap bekerja. Padahal rakyat cerdas tahu mana emas dan mana loyang. Jangan dipimpin orang yang pandai menata kata tapi gagap menata kerja.

Jangan jadi menteri yang jago revisi masa lalu tapi buta melihat masa depan. Itu namanya mundur sambil menutup mata. Kasihan anak cucu kalau sejarah hanya jadi alat menutupi ketidakmampuan.

Berhentilah mencari perhatian lewat hal receh. Rakyat butuh bukti, bukan diksi sejarah kedaluwarsa.

#ethadisaputra #majalahforumkeadilan #budaya #sejarah #fadlizon #politik #indonesia #kemenbud #kritik #keadilan

@prabowo @mohmahfudmd @sudjiwotedjo @rockygerung @habiburokhman @budimandjatmiko @DokterTifa @DrEvaChaniago

[Virdian Aurellio @virdianaurellio]

Kepada Presiden, yang masyarakat tuntut adalah hak dasar mereka, ga macem macem. Kami ga minta komisaris, BUMN, menteri, tunjangan seperti lingkaran lingkaran anda.

Turun lah ke bawah pak, lihat betapa mereka tidur dengan lumpur dan udara terbuka. Menahan lapar haus berhari-hari. Gabisa ngabarin keluarga karena tak ada listrik dan sinyal.

Bayangin ini desa yang kami hadiri baru kami relawan yang hadir, padahal anda punya segala instrumen untuk membantu masyarakat wahai pak Presiden.

[saiful mujani @saiful_mujani]

tsunami aceh 2004 diperlakukan sebagai bencana nasional, dan dinilai tepat dan berhasil hingga mendapat apresiasi dunia. almarhum pak kuntoro mendapat penghargaan pbb karena dinilai sukses mimpin program pemulihan aceh akibat tsunami itu. sekarang bencana sumatra itu lintas provinsi. bukan hanya satu provinsi. dapaknya dinilai lebih berat dan luas dari tsunami dulu. lebih mendesak mestinya diperlakukan sbg bencana nasional dg segala konsekwensinya. waraslah. 😢

[Virdian Aurellio @virdianaurellio]

Kita layak marah. Pejabat kita udah mah asal bapak senang. Inkompeten. Konflik kepentingan. Tukang bohong pula.

Gue betul betul berharap di situasi krisis kayak gini hentikan segala atraksi atas nama bapak senang. Masyarakat betul betul menunggu bantuan!

Presiden makanya jangan lambat bergerak! Udah tau bawahan anda begitu semua modelnya 🤦🏻‍♂️

[Iman Zanatul Haeri @zanatul_91]

Soeharto udah jadi pahlawan, buku sejarah sudah direvisi. Besok akan diluncurkan. Lengkap sudah cleansing sejarah Indonesia dari banjir darah. Semua nampak bersih, seolah-olah masa lalu bisa tutup buku.

Buku sejarah semacam ini lebih berguna sebagai pelipur lara para penguasa yang mengalami paranoia dikejar dosa dan darah.

[akhmad sahal @sahaL_AS]

APBN itu dana publik. Pesantren itu swasta/ privat.

Dana publik dipakai utk kepentingan privat itu HARAM. Kebijakan pemerintah dlm soal ini ZALIM.

Pengasuh pesantren AlKhoziny harusnya jadi tersangka, bukan malah dikasih dana publik.

[ET Hadi Saputra 🍉🦉🇮🇩🏴‍☠️ @ethadisaputra]

Morowali dan Kasta Jenderal di Benteng Nikel

Saya harus jujur, kita memang aneh. Kita suka pura-pura tuli menghadapi masalah terlalu besar. Ibarat melihat gajah di ruang tamu, tapi sibuk membicarakan resep masakan, padahal gajah itu sudah menginjak karpet kesayangan kita.

Gajah terbesar kita hari ini bernama Morowali, tepatnya PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP). Tempat yang digadang-gadang sebagai jantung ekonomi baru, tapi lebih mirip laboratorium uji coba kedaulatan.

Anda tak perlu ahli hukum tata negara untuk melihat keanehannya. Cukup dengan mata telanjang: Kenapa di satu kawasan industri, hukum negara seolah menjadi opsi, bukan kewajiban?

Ini bukan sekadar pabrik nikel, melainkan benteng. Benteng dibiayai modal asing, tapi dijaga sistem sangat Indonesia: kekuasaan terselubung.

Saya telah meneliti diskusi-diskusi di ruang ruang akademis dan dunia maya sebelumnya. Pertanyaan fundamental terus muncul:
Bagaimana bandar udara disebut internasional tapi minim kontrol keimigrasian? Bagaimana kecelakaan kerja puluhan orang di smelter raksasa bisa hilang dari hiruk-pikuk media nasional? Bagaimana ribuan Tenaga Kerja Asing (TKA) keluar masuk seperti di terminal bus tanpa pengawasan ketat, jelas, dan transparan?

Secara hukum positif Indonesia, ini semua pelanggaran. Bandar Udara Khusus (BUK) harus tunduk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Jika ada penerbangan internasional, fasilitas dan prosedurnya wajib memenuhi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kecelakaan kerja wajib diselidiki tuntas berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan ditindaklanjuti aparat Pro Justitia.

Tapi faktanya, reaksi negara sering lambat, lunak, atau sunyi.

Kenapa?

Jawabannya bukan di undang-undang perseroan terbatas atau peraturan menteri perindustrian. Jawabannya ada di kursi Komisaris Utama PT Bintang Delapan Investama, pemegang saham utama IMIP.

Di sana duduk purnawirawan bintang tiga: Bapak Sintong Panjaitan.

Secara hukum, jabatan Komisaris Utama hanya pengawasan, tanpa kekuasaan eksekutif operasional. Namun di Indonesia, itu jaket tebal pelindung aset triliunan.

Mari bicara bahasa kekuasaan, bukan hukum.

Bagi banyak orang, “mantan” berarti pensiun. Tapi bagi purnawirawan perwira tinggi—terutama eks Kopassus dengan operasi legendaris—“mantan” adalah kasta.

Nama Sintong Panjaitan—mantan Danjen Kopassus, pemimpin operasi pembebasan sandera Woyla yang masuk buku sejarah militer dunia—membuat ruangan hening. Auranya bukan pebisnis, melainkan sejarah tak terbantahkan.

Siapa berani mengutak-atik urusan pertanahan atau perizinan di Morowali jika di belakangnya berdiri nama yang dihormati dan ditakuti perwira aktif maupun purnawirawan?

Inilah Legitimasi Kekuasaan Sunyi. Kekuatan tak perlu berteriak atau menodong senjata. Cukup duduk di kursi kehormatan, birokrasi dan penegakan hukum lokal mendapat warning tak tertulis: Jangan macam-macam.

Tsingshan, raksasa Tiongkok, butuh figur seperti ini—yang mengerti “bahasa Indonesia” sejati: koneksi, hierarki, kekuasaan. Orang asing paham bayar dan aturan tertulis, tapi di Indonesia, “siapa lo?” lebih penting daripada dokumen. Sintong Panjaitan adalah wajah lokal yang membuat aparat hormat sebelum bicara.

Ditambah koneksi darah: beliau sepupu Bapak Luhut Binsar Pandjaitan, Menko yang juga eks Danjen Kopassus dan arsitek Detasemen 81. Dua nama bersejarah militer itu membuat benteng Morowali nyaris tak tertembus tekanan politik dan pengawasan.

Ini desain, bukan kebetulan. Proyek triliunan butuh penjaga yang meniadakan konflik lahan, gesekan aparat, tekanan politik, dan perlawanan warga hanya dengan kehadiran. Ini sistem pertahanan terbaik yang dibeli modal asing di Indonesia: jaringan militer-bisnis.

Yang menyakitkan bagi saya sebagai ahli hukum adalah struktur kekuasaan ini hidup di bawah struktur negara. Struktur negara berganti tiap lima tahun, tapi jaringan purnawirawan bertahan puluhan tahun—sulit disentuh pemilu, tak bisa dicopot atau dimutasi. Mereka kekuatan di ruang gelap yang membuat pejabat sipil sering “pura-pura bego”, takut salah langkah karena jaringan ini lebih abadi daripada jabatan mereka.

Morowali bukan sekadar masalah industri, melainkan simbol integrasi modal asing, jaringan militer lama, dan oligarki lokal dalam lingkaran kepentingan sulit dibongkar regulasi biasa.

Selama benteng ini dijaga figur dengan kekuatan reputasi dan sejarah—bukan senjata atau surat izin—isu hukum, polusi, dan keselamatan kerja di IMIP akan diselesaikan dalam keheningan.

Kita hanya bisa berharap gajah di ruang tamu ini tak merobohkan seluruh rumah kita.

#ethadisaputra #majalahforumkeadilan #morowali #imip #sintongpanjaitan #luhutbinsarpandjaitan #hukumindonesia #bentengnikel #kekuasaan #oligarki

[| A K | @__AnakKolong]

RAMBO PODIUM, DOMPET KREDITUR |

Menolak bantuan luar negeri ketika bencana ekologis melanda, atas nama harga diri bangsa, tapi tak pernah jeda mengais utang luar negeri.

Lalu, harga diri seperti apa yg bangsa ini miliki ?

Jadi, ketika pejabat tinggi tampil gagah & bicara ttg harga diri bangsa, itu bukan dignitas, tp sekadar 'branding melalui mikrofon kekuasaan, sementara tangan negara merogoh kantong kreditur internasional, setelah menandatangani 'loan agreement di ruang VVIP.
____________

Seperti budak yg memekik kata merdeka & orasi tentang martabat bangsa, sambil menyeret rantai borgol yg menjerat pergelangan kakinya.

Bahkan, spt pengemis yg menolak sedekah recehan di trotoar jalan, tapi tiap malam antre di depan rumah rentenir kampung dgn bunga yg mencekik.

HARGA DIRI DIPENTASKAN DI DEPAN SOROT KAMERA MEDIA, TAPI DIJUAL MURAH DI RUANG - RUANG GELAP KEKUASAAN.
.
.

[| A K | @__AnakKolong]

"Saya kira ke depan kita harus tambah tanam kelapa sawit. Enggak usah takut apa itu katanya membahayakan, deforestation, namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan ?"

"Benar ngga' ? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan ? Dia menyerap karbondioksida, dari mana kok kita dituduh yang mboten - mboten saja itu orang - orang itu"

Demikian kata Presiden Prabowo dlm acara Musrenbang Nasional di Gedung Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 30 Desember 2024 lalu.
_________

Sebelumnya, deforestasi diremehkan, bahkan negara membiarkan hutan dibantai, tapi ketika bencana melanda akibat deforestasi, malah akan membeli alutsista 200 unit helikopter dgn alasan Indonesia rawan bencana.

Padahal, pertanyaan, tentang siapa yg memantik kerawanan, jawabannya ada di bawah sepatu lars penikmat konsesi.

Ini seperti membakar rumah rakyat tiap tahun, lalu bangga bisa membeli 200 unit mobil pemadam kebakaran sbg solusi.

Jika logika ini diteruskan, negara akan terus memproduksi bencana, agar bisa memproduksi alasan belanja.

Mirip seperti perusahaan yg produksi barang cepat rusak, agar ada permintaan sparepart.
___________

Sungguh ini ironi level dewa, di negara yg gemar pura - pura buta, bisu dan tuli, bahkan menolak kata "karma".

Sebuah negara di mana hutan dirusak, tanah dibiarkan longsor, pun sungai dijadikan jalan tambang.

Eeee, pemerintahnya malah memutuskan beli alutsista 200 helikopter, bukan utk mencegah bencana ekologis terjadi, tapi agar pejabat negara bisa datang terlambat di zona bencana dgn gaya yg lebih meyakinkan, di atas puing - puing bencana ekologis yg mereka ciptakan sendiri.

BENCANA JADI SEPERTI PROYEK, DAN HELIKOPTER ADALAH MARGINNYA.
.
.
#PrayForSumatera

[Khudri @KhudriSh]

@Nicho_Silalahi Doa kami agar lekas sembuh bang @Nicho_Silalahi

[Rachland Nashidik @rachlannashidik]

TIDAK ada bangsa yang bisa melangkah jauh tanpa berani menoleh ke belakang.
Sejarah bukan beban, melainkan cermin—tempat sebuah bangsa mengenali diri sendiri.

Kematangan sebuah bangsa tidak diukur dari banyaknya pahlawan yang diagungkan, tapi dari cara mereka memahami makna kepahlawanan itu sendiri. Negeri Belanda memberi pelajaran penting tentang hal itu.

Raymond Westerling

Antara 1946 dan 1947, Raymond Westerling memimpin pasukan khusus kolonial di Sulawesi Selatan. Ia membantai ribuan orang yang bersimpati kepada republik muda yang sedang bangkit. Sebuah lembaga di Belanda bahkan menyebutkan angka puluhan ribu.

Westerling adalah personifikasi kekerasan kolonial yang dingin dan sistematis. Wajah imperium yang berusaha bertahan di tengah dunia yang sedang berubah.

Ia kembali ke Belanda tanpa diadili. Selama puluhan tahun, ia dianggap pahlawan perang oleh sebagian kalangan di tanah airnya.

Pada 2022, setelah penyelidikan resmi membuktikan adanya kekerasan eksesif yang sistematis oleh pasukan kolonial, pemerintah Belanda akhirnya menyampaikan permintaan maaf kepada Indonesia atas kekejaman Westerling.

Butuh waktu 75 tahun bagi Belanda untuk menyebut pembantaian itu dengan namanya sendiri—dan dalam pengakuan itu, Belanda berdamai dengan bagian paling gelap dari dirinya.

Joris Ivens

Pada 1946, Joris Ivens membuat film Indonesia Calling di Australia. Inilah film dokumenter tentang buruh pelabuhan Australia di Sydney yang mogok dan menolak memuat pasokan senjata ke kapal-kapal kolonial Belanda yang akan berlayar ke Indonesia.

Film itu, yang menyuarakan keberpihakan Ivens kepada kemerdekaan Indonesia, membuat Ivens dianggap penghianat oleh bangsanya sendiri. Paspornya dicabut dan ia tersingkir dari kehidupan kebudayaan negerinya.

Ia kemudian hidup berpindah-pindah—dari Prancis, Jerman Timur, Tiongkok, hingga Vietnam—membuat film tentang perjuangan anti-imperialisme dan kemanusiaan.

Empat puluh tahun kemudian, pada Juni 1985, pemerintah Belanda memanggilnya pulang dan memberinya penghormatan resmi. Elco Brinkman, Menteri Kebudayaan, dalam acara penghormatan di Den Haag, menyampaikan pengakuan penuh atas jasa-jasa Ivens bagi seni dan kemanusiaan.

Brinkman menyebutkan film-film Ivens adalah bukti “seni dapat menjadi kekuatan moral dan kemanusiaan yang melampaui politik negara”.

Pidato ini diterima publik Belanda sebagai rehabilitasi resmi terhadap Ivens—pengakuan bahwa negara akhirnya berdiri di sisi nilai-nilai yang dulu diperjuangkan Ivens. Indonesia Calling, karya yang pernah dianggap buah pengkhianatan, kini diakui sebagai bagian dari sejarah antikolonial yang perlu dihormati.

Memetik Pelajaran

Westerling dan Ivens berdiri di dua ujung yang berlawanan dari sejarah kolonialisme Belanda yang sama. Dan dari pengalaman pemerintah Belanda berdamai dengan masa lalunya itu, kita mungkin bisa belajar sesuatu.

Kepahlawanan merupakan mekanisme moral kolektif: cara sebuah bangsa mendidik anak-anaknya tentang mana yang benar dan mana yang salah, mana yang patut dihormati dan mana yang harus dijadikan pelajaran. Ia bukan sekadar penghargaan atas jasa, melainkan pernyataan tentang nilai-nilai yang hendak dipertahankan oleh suatu bangsa.

Dalam masyarakat demokratis, kepahlawanan tidak boleh terjerumus ke dalam kultus individu. Ia bukan kemegahan bagi seseorang dan keluarganya, melainkan kompas moral bagi kehidupan bersama. 

Negara yang sehat tidak menabalkan pahlawan untuk mengaburkan masa lalu, tapi untuk menerangi masa depan. 

Secara sosial, pahlawan juga menjadi titik temu moral dalam masyarakat yang beragam. Ia adalah simbol persatuan, bukan alat pembelahan yang menghadap-hadapkan.

Kita di Indonesia mungkin sekarang perlu bertanya. Dengan menobatkan Soeharto sebagai “pahlawan nasional”, nilai-nilai apa yang sesungguhnya bangsa ini ingin ajarkan kepada anak-anaknya sendiri?

Jawaban terhadap pertanyaan moral itu akan menentukan siapa sesungguhnya kita sebagai bangsa***

Jakarta, 10 November 2025

[Soe Tjen Marching @SoeTjenMarching]

Ramaikan tag #soehartoKriminalNasional