Direktur Eksekutif KMPH @muannas_alaidid sidang kasus UU ITE di Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Batam, Kepri.
Kasus UU ITE yang dipaksakan terhadap terdakwa dan mengabaikan SKB 3 Menteri.
alhamdulilah didatangi Prof @henrysubiakto ke kantor @komite_pmh sepulang beliau jadi ahli di sidang MK, lanjut diskusi soal UU ITE, masya allah dapat banyak pencerahan. semoga beliau selalu diberikan kesehatan aktivitas sehari-hari. amin.
Sore tadi kedatangan salah satu kader terbaik @psi_id brader @FaldoMaldini ngobrol santai di kantor @Komite_PMH situasi hari ini semoga kita semua selalu diberikan kesehatan.
Sedari awal kami di @Komite_PMH pernah tegaskan, pengadaan lahan ini memang tdk transparan @KPK_RI harus terus maju tak ada alasan lagi persoalan TWK sdh selesai. omong kosong tanpa libatkan level oknum DPRD bhkn Gubenur, Terlalu banyak PR KPK di DKI.
https://t.co/b3diu1LXFU
Kita akan kawal Satgas Mafia Tanah untuk bantu masyarakat.
Silakan DM Admin @Komite_PMH untuk aduan
Dugaan Penipuan Mafia Tanah di Jatipadang, Jaksel. Korban Rugi Miliaran Rupiah.
https://t.co/jY0XiK7KU9
Direktur Eksekutif Komite Pemberantasan Mafia Hukum (KPMH) @muannas_alaidid menilai tuntutan Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama lima tahun terhadap mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo menciderai keadilan publik.
https://t.co/oTcdFmUiyC