Badan otonom PBB, bergerak dibidang advokasi & bantuan hukum guna memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukum masyarakat pencari keadilan dan kepastian hukum;
Kami mengundang putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang peduli tegaknya keadilan dan kepastian hukum, khususnya peduli memperjuangkan hak-hak dan kepentingan hukum masyarakat yang terdzalimin, yang berhadapan dengan hukum, bergabung bersama LABH Bulan Bintang.
Meninjau shelter penampungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), saya juga berdialog dengan PMI di shelter penampungan KBRI Abu Dhabi. Alhamdulillah para pekerja migran disini sehat-sehat.
#wamenaker#kemnakerRI
10. Pekerja dapat membuat laporan ke Polisi setempat atas dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 81 angka 63 UU Cipta Kerja sebagaimana diubah Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan.
Demikian, semoga bermanfaat.
8. pengusaha yang melanggar kewajibannya dengan tidak membayar upah pekerja dikenakan sanksi pidana penjara minimal 1 tahun dan maksimal 4 tahun dan/atau denda minimal Rp100 juta dan maksimal Rp400 juta (Pasal 81 angka 63 UU Ciptaker yang mengubah Pasal 185 ayat (1) UU Tenaker
6. denda ke - 3, Sesudah sebulan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ditambah bunga sebesar suku bunga tertinggi yang berlaku pada bank pemerintah
5. denda ke 2, Sesudah hari kedelapan, apabila upah masih belum dibayar, dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf a ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan; dan
4. denda ke - 1, Mulai dari hari keempat sampai hari kedelapan terhitung tanggal seharusnya upah dibayar, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya dibayarkan
3. Akibat hukum perusahaan alih daya (outsourcing) yang telat dan/atau tidak membayar upah pekerja di kenai denda dan kewajiban membayar upah pekerja (Pasal 61 (1) & (2) PP No. 36/2021;
2. Berdasarkan PP No. 35/2021 tersebut, pekerja hanya dapat menagih/meminta pertanggungjawaban pembayaran upah kepada perusahaan outsourcing pemberi kerja.
1. Perusahaan alih daya (outsourcing) yang tidak membayar gaji pekerja dapat dikenakan denda, dan ancaman Pidana dan denda. Pembayaran upah sepenuhnya tanggung jawab perusahaan alih daya (Ps 18 (3) PP No. 35/2021)
#LABHBulanBintang giat bersama Bappilu Pusat dalam rangka persiapan advokasi dan pendampingan hukum pada rangkaian kegiatan pemenangan Pemilu Serentak 2024 #latepos