Dalam rangka merayakan HUT ke-81 Korps Brimob Polri yang turut dihadiri langsung oleh Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M. Si., mari kita jadikan momentum ini untuk senantiasa bekerja dengan hati yang tulus serta berani mengambil keputusan cepat dan tepat demi kepentingan rakyat.
Ketika polisi bekerja dengan ketulusan dan selalu mengutamakan masyarakat, yakinlah bahwa keamanan dan ketertiban (kamtibmas) akan senantiasa terjaga dengan kondusif. Semoga Brimob terus menjadi institusi yang hebat, tangguh, terlatih, berprestasi, dan semakin dicintai oleh masyarakat. Terus Berkomitmen Selalu Berikan Pelayanan Terbaik dan #HadirTulusMengabdi Untuk Masyarakat
Tegas menjaga kedaulatan negara, namun tetap humanis saat hadir di tengah masyarakat.
Memperingati HUT ke-81 Korps Brimob Polri, Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., M. Si. menekankan pentingnya integritas, soliditas, sinergi bersama TNI dan masyarakat, serta profesionalisme yang menjunjung tinggi HAM.
Dengan semangat Satya Haprabu, Brimob Polri siap terus mengutamakan keselamatan, menghadirkan rasa aman, dan menjaga kesetiaan tanpa batas bagi bangsa dan negara.
Dirgahayu ke-81 Korps Brimob Polri!
Terus Berkomitmen Selalu Berikan Pelayanan Terbaik dan #HadirTulusMengabdi Untuk Masyarakat
Polri melalui Divpropam Polri menjadwalkan pelaksanaan Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) terhadap perwira tinggi Polri berinisial EHS di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (17/11). Sidang tersebut merupakan bagian dari proses penegakan Kode Etik Profesi Polri atas sejumlah dugaan pelanggaran yang dipersangkakan kepada yang bersangkutan, meliputi dugaan penyalahgunaan wewenang, ketidakprofesionalan, ketidakproseduralan, serta dugaan permufakatan dalam melakukan akses ilegal ( _illegal access_ ) dengan menggunakan akses di lingkungan Bagmon Robinopsnal Bareskrim Polri.
“Sidang KKEP dijadwalkan berlangsung pada Selasa, 17 November 2026. Pelaksanaan sidang ini merupakan bagian dari mekanisme penegakan kode etik profesi di lingkungan Polri,” ujar Karo Penmas Divhumas Polri Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., M.I.Kom., Senin (16/11).
"SEMUA PENGHARGAAN ADALAH PENGAKUAN ATAS DEDIKASI DAN KONTRIBUSI, SEKALIGUS AMANAH UNTUK TERUS MEMBERIKAN YANG TERBAIK."
#HadirTulusMengabdi Untuk Masyarakat
"JADIKAN KESETIAAN KEPADA NEGARA BUKAN SEKEDAR KEPATUHAN, MELAINKAN PENGABDIAN YANG TULUS KEPADA MASYARAKAT, BANGSA, DAN NEGARA."
-#HadirTulusMengabdi Untuk Masyarakat
Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto, S.I.K., S.H., https://t.co/JQfXxcBmxq., menghadiri syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Korps Brimob Polri di Mako Korbrimob Polri, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Senin (16/11).
Kortastipidkor Polri bersama Polda Sumatera Selatan menyita 44 objek aset berupa tanah dan bangunan senilai total Rp286,27 miliar dalam penyidikan dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) periode 2012–2016. Dari jumlah tersebut, 38 objek senilai Rp24,27 miliar berada di Sumatera Selatan, sedangkan enam objek lainnya tersebar di Jakarta, Aceh, Tangerang, dan Depok.
Perkara ini berkaitan dengan dugaan penyimpangan fasilitas pembiayaan kepada PT Duta Sarana Tehnology dan PT Maxima Inti Finance. Dalam kasus tersebut, penyidik telah menetapkan enam orang sebagai tersangka, terdiri dari lima pihak internal LPEI dan satu Direktur Utama PT Maxima Inti Finance. Kortastipidkor Polri masih menelusuri aset lain yang berkaitan dengan perkara ini sebagai upaya pengamanan dan pemulihan kerugian keuangan negara, dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Korlantas Polri terus mengembangkan transformasi pelayanan publik untuk memudahkan pelayanan bagi masyarakat terkait materi ujian Surat Izin Mengemudi (SIM), baik ujian teori maupun praktik, melalui berbagai platform digital. Upaya tersebut untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepolisian agar semakin mudah, transparan, informatif, dan tidak berbelit-belit. Kebijakan tersebut juga sejalan dengan semangat pelayanan Polri melalui tagline Kapolri, “Polisi Bersama Masyarakat.”
“Melalui buku, e-book, dan bank soal digital, kami ingin memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mempelajari materi ujian SIM. Masyarakat dapat mengakses dan memahami materi terlebih dahulu, sehingga lebih siap ketika mengikuti proses ujian teori maupun praktik,” ucap Kasubdit SIM Korlantas Polri Kombes Pol. Dr. Hilman Wijaya, S.I.K., M.H., dilansir dari Tribratanews Polri, Jumat (13/11).
Pada Kamis, 12 November 2026, Kepolisian Negara Republik Indonesia mengikuti Uji Publik Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2026 di Hotel Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat. Kehadiran Polri diwakili oleh Kepala Biro Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Divisi Humas Polri, Brigjen Pol. Drs. S. Erlangga, M.I.Kom., yang memaparkan strategi dan inovasi pelayanan informasi publik sebagai upaya mempertahankan predikat Informatif peringkat satu antar lembaga dan kementerian yang diraih pada tahun sebelumnya.
Sejalan dengan semangat Polri Bersama Masyarakat, Polri berkomitmen menghadirkan komunikasi dua arah yang transparan, membuka ruang pengaduan, serta menerima kritik dan masukan dari masyarakat. Karena keterbukaan informasi bukan hanya tentang menyampaikan informasi, tetapi juga tentang mendengar dan membangun kepercayaan publik.
"PENGAWASAN BUKANLAH PENGHALANG BAGI KEWENANGAN, MELAINKAN PENJAGA AGAR KEWENANGAN TETAP BERJALAN DI JALAN YANG BENAR."
Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dengan Komisi III DPR RI, 12 November 2026
KOMISI III DPR RI
"Kepercayaan tidak dapat dipertahankan dengan menutupi kesalahan, dan keadilan tidak dapat ditegakkan dengan mengabaikan hak-hak mereka yang diperiksa."
Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dengan Komisi III DPR RI, 12 November 2026
"KEHORMATAN SEBUAH INSTITUSI DIUJI BUKAN SEMATA KETIKA BERHASIL MENGUNGKAP KEJAHATAN, TETAРІ КЕТІКА MEMILIKI KEBERANIAN UNTUK MENATAP KE DALAM."
Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dengan Komisi III DPR RI,
12 November 2026
"KEHORMATAN SEBUAH INSTITUSI TIDAK DIBANGUN DENGAN MENUTUPI DUGAAN KESALAHAN, TETAPI DENGAN KEBERANIAN UNTUK MENGUNGKAP KEBENARAN."
Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dengan Komisi III DPR RI, 12 November 2026
"Kewenangan Adalah Alat Untuk Menegakkan Hukum, Bukan Jalan Untuk Melampaui Hukum."
Disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Polri dengan Komisi III DPR RI, 12 November 2026
Sat Lantas Polres Tanah Laut hadir melalui program Polisi Peduli Pendidikan dengan memberikan edukasi keselamatan berlalu lintas kepada anak-anak TK.
Belajar sambil bermain, mengenal rambu lalu lintas, memahami arti lampu merah, serta pentingnya keselamatan di jalan raya.