Saya dapat info bhw ada 17 calon Dubes asing yg sudah tiba di Jakarta tapi sampai sekarang masih MENUNGGU waktu utk memberikan surat kepercayaan kpd Presiden. Dari mereka ada yg sudah menunggu 8 bulan. Ada juga Dubes dari negara ASEAN yg menunggu 6 bulan. Karenanya, mereka belum bisa bekerja secara resmi.
Ini memberikan kesan buruk bagi negara2 sahabat yg mengirim Duta Besarnya ke 🇮🇩, apalagi Dubes 🇮🇩 di luar negeri selalu dgn cepat menyerahkan surat kepercayaan kpd host country. Tanpa menyalahkan siapapun, Mohon masalah ini dapat segera dituntaskan Istana krn menyangkut reputasi diplomatik kita.
Masato: *bring a glass of juice*
Lopez: “Is Kai drinking juice?”
Everyone else: “Kawaii~”
everyone teased him sdfsghjk bc he chose to drink a glass of juice instead of beer or wine during the svl championship celebration🤣
coba yang kemarin ngusir orang orang suruh jangan nonton pesta babi, berani usir media Al Jazeera juga ngga buat jangan di sebar luaskan?
semakin kalian tutup tutupin semakin terbuka kan.
#pestababi
Innalillahi... 😭
Saat listrik mati total di Sumatera kemarin malam, ada 2 remaja meninggal dunia & 1 remaja kritis karena keracunan asap genset.
1. Haikal Arya Kamil, 15 tahun (meninggal)
2. Gibran Arrasyid, 15 tahun (meninggal)
3. Burhanuddin Hakim, 16 tahun (kondisi kritis di RS)
Kronologi:
Baca komentar komentar disini serem ternyata ya.
1. Ada suara pesawat terbang rendah sebelum mati
2. Ada cahaya mirip kilat kilat sebelum mati
3. Matinya nggak langsung pet padam tapi pelan² meredup kayak kehabisan daya
Dan kejadian ini tepat setelah Indonesia mengizinkan jadi-
JUST OUT:
Parlemen Eropa resmi mengeluarkan resolusi P10_TA(2026)0187 pada 21 Mei 2026 terkait pelanggaran HAM dan perlindungan aktivis di Indonesia.
Dokumen ini menyoroti serangan air keras terhadap Deputi Koordinator KontraS Andrie Yunus dan aktivis lingkungan Muhammad Rosidi.
Berikut beberapa poin penting resolusi Parlemen Eropa:
- Menuntut investigasi cepat, menyeluruh, transparan, dan independen atas serangan air keras terhadap Andrie Yunus dan Muhammad Rosidi.
- Mendesak proses peradilan seluruh pelaku dan dalang utama dilakukan melalui pengadilan sipil, bukan pengadilan militer, guna mengakhiri impunitas.
- Menyoroti penyempitan ruang sipil, represi terhadap pembela HAM, jurnalis, dan aktivis lingkungan di Indonesia.
-Mengkritik rancangan undang-undang disinformasi, penyiaran, dan keamanan siber yang berpotensi membatasi kebebasan berekspresi.
- Meminta Indonesia meninjau ulang regulasi represif dan menjamin lingkungan aman bagi aktivis dari pengawasan serta intimidasi.
- Menekankan kepatuhan terhadap komitmen HAM dan lingkungan dalam hubungan kemitraan strategis serta rantai pasok antara Uni Eropa dan Indonesia.
Selengkapnya bisa baca di: @KontraSupdates
Guys, ada berita dari Lombok Tengah yang menurut gue paling menggambarkan ironi terbesar dari kebijakan ekonomi Prabowo sekarang.
150 karyawan Alfamart kehilangan pekerjaan.
Bukan karena perusahaannya bangkrut.
Bukan karena kinerjanya buruk.
Bukan karena ada kesalahan dari karyawannya.
Tapi karena pemerintah daerah menutup paksa 25 gerai ritel modern dengan alasan melanggar Peraturan Daerah tentang penataan pasar rakyat.
Dan ini yang paling miris:
Rudi karyawan Alfamart di Kopang datang ke kantor Bupati bukan untuk melawan.
Dia datang meminta solusi.
"Jangan sampai kami menjadi pengangguran baru.
Sekarang ekonomi semua sulit,
semua harga sudah naik,
kebutuhan makin tinggi.
Sementara pekerjaan kami tidak ada karena ditutup."
"Cari kerja sulit, Pak.
Kami banyak yang hanya tamatan SMA."
Kalimat itu
"cari kerja sulit, Pak"
menurut gue adalah kalimat paling menyayat yang bisa diucapkan oleh seseorang kepada penguasa yang harusnya melindungi mereka.
Dan ini konteks yang lebih besar yang harus dipahami:
Penutupan Alfamart dan Indomaret di Lombok Tengah ini tidak terjadi di ruang kosong.
Ini terjadi di tengah narasi besar tentang Koperasi Desa Merah Putih program andalan Prabowo yang salah satu tujuannya adalah memastikan koperasi desa bisa menjalankan fungsi perdagangan ritel di desa-desa.
Artinya sederhana:
gerai ritel swasta yang sudah ada ditutup supaya ruangnya bisa diisi oleh koperasi yang terafiliasi dengan program pemerintah.
Bukan karena ada masalah dengan pelayanannya.
Bukan karena ada keluhan dari konsumen.
Tapi karena ada kepentingan yang lebih besar yang membutuhkan ruang itu.
Dan ini yang paling pedas:
150 karyawan kehilangan pekerjaan.
Kalau setiap karyawan punya keluarga dengan 2-3 orang tanggungan ada sekitar 300-450 orang yang terdampak langsung dari satu kebijakan penutupan di satu kabupaten kecil.
Dan ini baru satu kabupaten.
Lombok Tengah.
Dengan 25 gerai yang ditutup.
Berapa kabupaten lain yang sedang atau akan melakukan hal yang sama di seluruh Indonesia atas nama program yang sama?
Dan ini yang paling mengerikan sebagai pesan kepada semua pelaku usaha:
Kalau lo punya usaha di Indonesia sekarang dan tiba-tiba ada program pemerintah yang membutuhkan ruang bisnis yang sama dengan yang lo jalankan negara bisa menutup usaha lo kapan saja.
Bukan karena lo salah.
Bukan karena lo melanggar hukum yang berlaku sejak awal.
Tapi karena ada Perda yang bisa diaktifkan atau diterapkan secara selektif ketika dibutuhkan.
Investor asing yang sudah komplain ke Prabowo soal kepastian regulasi ini adalah contoh nyata kenapa
mereka takut masuk.
Hari ini Alfamart.
Besok siapa?
Dan sambungkan ini dengan kondisi yang lebih besar:
Badai PHK sedang mengintai.
Rupiah di Rp17.700.
Lapangan kerja tidak tumbuh.
Dan di tengah semua itu ada kebijakan yang menambah 150 pengangguran baru di satu kabupaten kecil dengan alasan penataan pasar.
Prabowo bilang: "Kalau tidak beres copot. Sederhana."
Tapi 150 orang yang tidak beres hidupnya bukan karena kesalahan mereka sendiri tidak punya siapapun yang bisa mereka copot.
Negara yang seharusnya memberi rasa aman bagi rakyat yang bekerja keras justru menjadi sumber ketidakpastian yang paling besar.
Karyawan Alfamart itu tidak meminta banyak.
Mereka hanya minta bisa tetap bekerja.
Minta jangan dijadikan pengangguran baru di tengah
kondisi ekonomi yang sudah sulit.
Dan jawaban yang mereka dapat adalah:
datang ke kantor Bupati mengantri
memohon dengan harapan ada yang mendengar.
Itulah posisi rakyat kecil di Indonesia sekarang. Bukan warga negara yang dilindungi.
Tapi pemohon yang berharap penguasanya bermurah hati.
"Dianggap bodoh dan sadis memfitnah pemerintah, mentan tantang Feri Amsari ke studi banding cetak sawah dan dibiayai oleh mentan"
Kirain cuma presiden dan wakil presidennya doang yg goblog, menterinya juga 🤣
Ayo Bang @feriamsari tanggapi omongan mentan ini, bahaya ini soalnya😢