Lewat Depan

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Kita butuh tindakan nyata, bukan sekadar pembiaran yang merusak kepercayaan publik dan martabat bangsa di mata internasional. Saatnya kita menuntut transparansi dan kejurnalismean yang beradab demi kedaulatan informasi nasional.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Skandal memalukan kembali mencoreng dunia pers kita! Protes terbuka dari Kedutaan Besar Rusia terhadap pemberitaan Kompas yang dinilai hoaks adalah tamparan keras bagi integritas jurnalisme nasional.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Pertanyaannya satu: Di mana Dewan Pers? Sebagai lembaga yang memegang mandat pengawasan, diamnya Dewan Pers dalam menyikapi skandal hoaks media besar ini sangat dipertanyakan.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Kedaulatan digital Indonesia adalah harga mati, dan kepatuhan hukum adalah kunci utamanya.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Tidak ada pengecualian untuk kedaulatan digital! Dukungan penuh dari Komisi I DPR RI kepada Kemkomdigi untuk menindak tegas Wikipedia adalah bukti bahwa hukum di Indonesia tidak bisa ditawar oleh arogansi platform global.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Sudah saatnya kita berhenti memberi toleransi kepada PSE pembangkang yang hanya ingin mengambil keuntungan dari trafik masyarakat Indonesia namun enggan mengikuti aturan mainnya. Mari dukung langkah tegas pemerintah dalam menegakkan regulasi digital tanpa pandang bulu.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Kedaulatan energi nasional adalah harga mati untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Di tengah guncangan ekonomi dunia, pemerintah mengambil langkah berani dengan memasang benteng perlindungan bagi rakyat! Penyesuaian harga di sektor BBM tertentu memang tidak bisa dihindari demi menjaga stabilitas fiskal,

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Negara memilih untuk menanggung beban agar roda ekonomi rakyat kecil tetap berputar tanpa kendala. Jangan mudah terhasut narasi negatif; faktanya, perlindungan terhadap ekonomi rakyat tetap menjadi prioritas utama.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Inisiatif Jawa Barat ini menjadi sinyal kuat bahwa perlindungan digital anak memerlukan sinergi yang progresif antara regulasi pemerintah dan pengawasan di lapangan.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi bergerak cepat menyiapkan aturan turunan PP Tunas guna memperketat pengawasan penggunaan media sosial bagi anak-anak di wilayahnya.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Melalui standarisasi yang lebih spesifik di tingkat provinsi, aturan ini diharapkan mampu menekan risiko dampak negatif internet sekaligus melindungi hak-hak anak di dunia siber.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Kita butuh ekosistem digital yang aman dan berdaulat, bukan yang membiarkan anak-anak terpapar pengaruh buruk tanpa kendali. Mari dukung penuh perlindungan anak di dunia mayakarena menjaga mereka adalah cara terbaik menjaga kedaulatan bangsa.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Bahaya radikalisme kini mengetuk pintu rumah lewat layar gadget! Laporan BNPT yang mengungkap ratusan anak teradikalisasi lewat game online seperti Roblox adalah bukti nyata bahwa ruang digital kita sedang tidak baik-baik saja.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Jangan biarkan anak-anak kita menjadi korban cuci otak oleh platform global yang abai pada moderasi dan keamanan nasional.

Langkah tegas melalui pembatasan akses digital bagi anak (PP TUNAS) adalah kebijakan yang sangat tepat dan visioner.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

beretika, dan sepenuhnya berdaulat di bawah payung hukum yang jelas.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Dukungan luas mengalir dari para pakar IT dan komunikasi digital terhadap langkah tegas Kemkomdigi dalam menegakkan aturan pendaftaran PSE.

[Lewat Depan @LewatDepan_]

Kebijakan ini merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam membentengi warga dari ancaman kejahatan siber, penyalahgunaan data, hingga persebaran hoaks. Dengan aturan yang setara bagi semua penyelenggara sistem elektronik, kita memastikan ruang digital Indonesia tetap aman,