gege

🐒

[Info Jateng @Jateng_Twit]

Gunung Slamet 3.428 mdpl

Gunung Tertinggi no.2 di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru.

shot on DJI Air 3S
Sc : andreramadhaan

[𝕸𝖔𝖓𝖎𝖈𝖆 ᴼᶠᶠⁱᶜⁱᵃˡ @NenkMonica]

Oknum TNI yg berbuat arogan sesungguhnya mrk sdg menanam angin yg suatu saat nanti mrk akan menuai badai.

Ingatlah.... terlepas benar atau salah, arogansi dan kekerasan kalian hanya akan menjatuhkan wibawa dan marwah TNI.

[tempo.co @tempodotco]

Ketua BEM UI Yatalathof Ma'shum Imawan mengungkapkan Bundaran HI dipilih karena mahasiswa tak lagi percaya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun pemerintah.

[𝐒𝐚𝐢𝐧𝐭𝐋𝐮𝐱 @irajenar]

POLISI NGEHADANG MAHASISWA DIBANTU TEROBOS PAKE MOTOR SAMA OJOL
terima kasih Gojek, Grab, Maxim, Shopee
keren banget kalian 🇮🇩😭

[Si Paling Gen Z @txtdarigenz97]

Jujur merinding liat momen ini 🥺

Karna gk bisa sampai ke bundaran HI, mahasiswa ngajak para pengemudi untuk hidupin klakson sebagai bentuk dukungan terhadap tuntutan mereka

kirain bakal banyak yg marah, tapi setelah liat banyaknya suara klakson. ternyata masih banyak yg peduli dengan negeri ini

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

🚨Kalian harus tahu ini ⚠️⚠️⚠️

DAFTAR PERUSAHAAN SHARLY TJOANDA PENGHANCUR PULAU DI MALUKU UTARA

1. PT Karya Wijaya : menghancurkan Pulau Gebe
2. PT Bela Sarana Permai : menghancurkan Pulau Obi, Desa Wooi
3. PT Amazing Tabara : menghancurkan Pulau Obi, Desa Sambiki
4. PT Indonesia Mas Mulia : menghancurkan Pulau Bacan
5. PT Bela Kencana : menghancurkan Pulau Obi, Desa Soligi

Dan masih banyak lagi perusahan cangkangnya yang merusak

Sumber: JATAM

Total kekayaan Sharly Tjoanda hampir 1 Triliun Rupiah, menjadikannya gubernur terkaya se-Indonesia.

Sepertinya Sharly Tjoanda tidak butuh gaji sebagai Gubernur Maluku Utara. Yang dibutuhkannya adalah posisi strategis untuk mengatur regulasi agar bisnis tambang keluarganya semakin lancar.

[yin @ayin4me]

Merusak citra para ukhti 🥹

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada kasus yang menurut gue perlu lo dengar karena ini bukan cuma soal satu anak di satu sekolah di Pemalang. Ini adalah cerminan dari sesuatu yang jauh lebih besar.

Seorang orang tua di Randudongkal, Kabupaten Pemalang sebut saja Bapak ini memposting sesuatu di media sosialnya.

Isinya dua hal: kritik terhadap implementasi MBG dan pengingat bahwa sekolah negeri dilarang memungut biaya LKS dan infak berdasarkan aturan pemerintah yang sudah berlaku.

Dia tidak menyebut nama sekolah anaknya.
Tidak menyebut nama kepala sekolah.
Tidak menyebut nama guru siapapun.

Tapi anaknya Mas Azhim, siswa SD N 01 Banjarayar dikeluarkan dari sekolah.

Yang terjadi secara kronologis:
Bapak ini memposting kritik soal MBG dan pungutan liar di sekolah negeri di akun media sosialnya.
Kepala sekolah memanggil dia.
Dan setelah pertemuan itu anaknya diberhentikan secara sepihak.

Tidak ada surat resmi pemberhentian yang prosedural.
Tidak ada proses klarifikasi yang fair.
Tidak ada mekanisme banding.
Satu pertemuan dan anak itu tidak boleh masuk sekolah lagi.

Dua bulan lebih Mas Azhim tidak mengikuti pelajaran. Dua bulan lebih seorang anak SD kehilangan haknya atas pendidikan bukan karena dia berbuat salah, tapi karena bapaknya berani bicara.

Dan di atas itu semua Mas Azhim juga mengalami bullying.

Bukti percakapan yang beredar dan ini yang paling mengejutkan:
Ada screenshot percakapan WhatsApp yang beredar. Pihak sekolah melalui salah satu guru membalas pesan si Bapak dengan kalimat yang menurut gue sangat mengungkapkan segalanya:

Meskipun njenengan tidak menyebutkan identitas sekolah, tapi kan masyarakat tahu kalau Mas Azhim sekolah di SD N 01 Banjarayar, jadi menggiring opini publik ke SD kami.

Berhenti sebentar di sini.
Pihak sekolah sendiri yang mengakui bahwa yang jadi masalah bukan tindakan si Bapak secara hukum tapi dampak reputasi ke sekolah.

Bukan soal anak yang melanggar aturan. Bukan soal proses belajar yang terganggu.
Tapi soal opini publik yang mengarah ke SD mereka.

Artinya anak ini dikeluarkan bukan karena dia salah. Tapi karena bapaknya membuat sekolah tidak nyaman di mata publik.

Apa yang dilakukan si Bapak itu sebenarnya?
Dia mengingatkan bahwa sekolah negeri tidak boleh memungut biaya LKS dan infak.
Ini bukan opini.
Ini fakta hukum.

Permendikbud dan berbagai regulasi turunannya sudah jelas melarang pungutan di sekolah negeri yang sudah mendapat BOS Bantuan Operasional Sekolah.

Sekolah negeri mendapat dana BOS dari APBN untuk membiayai operasional sekolah.
Dana itu sudah termasuk untuk pengadaan buku, alat tulis, dan kebutuhan belajar siswa.
Memungut LKS tambahan di atas BOS adalah pelanggaran regulasi.

Si Bapak tidak mengarang.
Dia mengingatkan aturan yang memang ada.
Dan untuk itu anaknya dikeluarkan.

Soal kritik MBG yang dia sampaikan dan ini relevan dengan konteks yang lebih besar:

Kita sudah bahas panjang lebar soal MBG dari Rp340 miliar yang menurut Mahfud MD hanya sampai ke makanan dari total triliunan yang dianggarkan, sampai 33.000 kasus keracunan, sampai 1.720 SPPG yang tutup tapi tetap dibayar Rp6 juta per hari.

Orang tua yang kritis terhadap MBG bukan musuh program. Mereka adalah orang-orang yang paling langsung terdampak ketika program itu tidak berjalan dengan baik.

Anak-anak merekalah yang makan makanan dari program itu. Anak-anak merekalah yang keracunan ketika standar sanitasinya tidak terpenuhi.

Mengkritisi MBG bukan kejahatan.
Mengkritisi sekolah yang memungut biaya ilegal bukan kejahatan.
Tapi di Banjarayar Pemalang melakukan dua hal itu ternyata cukup untuk membuat anakmu kehilangan akses pendidikan.

Ini bukan hanya masalah satu sekolah ini adalah masalah sistemik:
Yang terjadi di sini adalah penggunaan kekuasaan institusional untuk membungkam kritik warga.
Dan yang dikorbankan bukan si orang tua tapi anaknya yang tidak berdaya.

Ini adalah bentuk intimidasi yang sangat kejam justru karena targetnya bukan si pengkritik secara langsung. Targetnya adalah orang yang paling dicintai oleh pengkritik itu anaknya sendiri.

Kalau lo mau membungkam seseorang tanpa kelihatan melanggar hukum secara terang-terangan sakiti anaknya.
Itu yang terjadi di sini.

Dan kalimat dari guru itu tadi "menggiring opini publik ke SD kami" menunjukkan bahwa ini adalah keputusan yang diambil secara sadar untuk melindungi reputasi institusi, bukan untuk kepentingan terbaik anak didik mereka.

Apa yang seharusnya terjadi secara hukum:

Pertama — sekolah tidak punya kewenangan hukum untuk mengeluarkan siswa secara sepihak hanya karena orang tuanya mengkritik di media sosial.

Ini melanggar hak anak atas pendidikan yang dijamin Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan UUD 1945 Pasal 31.

Kedua — pungutan LKS dan infak di sekolah negeri yang sudah menerima BOS adalah pelanggaran regulasi yang seharusnya dilaporkan dan diinvestigasi oleh Dinas Pendidikan dan inspektorat daerah.

Ketiga — bullying terhadap anak karena tindakan orang tuanya adalah pelanggaran serius yang masuk dalam kategori kekerasan berbasis relasi kuasa.

Kasus ini sudah masuk ke Polres Pemalang.
Dan si Bapak memohon agar Kapolres mengawal proses penyidikan ini agar berjalan sesuai hukum bukan sesuai keinginan pihak tertentu.

Yang paling menyentuh dari seluruh cerita ini:
Si Bapak menulis: "Saya tidak mampu membayar pengacara untuk mencari keadilan."

Dan di sisi lain dia bilang: "Tidak apa-apa, saya bisa mendidik anak-anak walaupun tanpa ada ijazah."

Ini adalah seorang ayah yang sudah pasrah dengan sistem tapi belum menyerah pada kebenaran.
Yang tahu dia mungkin tidak punya kekuatan finansial untuk melawan.
Tapi tetap berjalan karena dia yakin masih ada orang-orang baik yang bisa membantu.

Dan si Bapak menutup pernyataannya dengan kalimat yang menurut gue harus diingat oleh setiap pejabat dan kepala sekolah di Indonesia:

"Jangan semena-mena dengan jabatan yang kau sandang karena itu semua hanya titipan."

Kalau kita bisa marah pada triliunan rupiah MBG yang tidak sampai ke makanan anak-anak kita juga harus bisa marah ketika satu anak SD kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena bapaknya berani mengingatkan aturan.

Keduanya adalah wajah dari sistem yang sama sistem di mana institusi lebih sibuk melindungi dirinya sendiri daripada melayani mereka yang seharusnya dilayani.

Mas Azhim berhak atas pendidikannya.
Dan bapaknya berhak atas keadilannya.

[Gea @Ceysa_ku]

Suara Ibu yang Hancur.
Dibalik perlindungan anak pelaku.

Sama-sama anak dibawah umur,anak perempuan ibu ini dibunuh
Dan pelakunya di jaga oleh polisi juga Ham

Sementara ibu ini berkali kali minta tolong kepolisi tapi tidak ada yang mau membantu, bahkan disuruh duduk juga gak ad selama ibu ini di kantor polisi.
Hancur banget hati ibu ini ya Allah 😭😭

[ᑭEGEᒪ ᗰᒪᗩᖇᗩT @Dobel_Step]

Innalillahi
Berat nih pasal perencanaan.
Saya itu dimintai uang, istilahnya dipalak. Pertama dikasih Rp100 ribu,” ujar Wahyudin saat ditemui di Mapolres Purwakarta, Sabtu (4/4/2026) malam. Namun, sekitar satu jam kemudian, kelompok tersebut kembali datang dan meminta uang sebesar Rp500 ribu. Permintaan kedua itu ditolak oleh korban. “Yang kedua minta Rp500 ribu, kakak saya menolak,” katanya. Penolakan itu memicu keributan. Korban sempat keluar dari tenda resepsi, dan di luar lokasi acara terjadi aksi pengeroyokan.
sebut pelakunya

[uye @dzbaiwin]

KAGET BANGETTT😭‼️

toko skincare ini kenapa harganya murah bangettt yuyurr, ada yang pernah beli disinii?

beneran ori kan guyss?! pengirimannya cepet bangettt lagii😭

[ssn @yeojaaaa_]

🤲🏻

[. @jackcfrost]

😢😣

[Ayurveda With Shyam @shyam_ayurved]

Amazing this video is made of AI but it is very good. You should all see it.⚡️

[Georitmus 🇮🇩 @zakiberkata]

Thanks @Kalaweit 👍

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Masyarakat adat tak kuasa menghadapi kekuatan besar dari perusahaan dan penguasa. Hutan rusak, tanah leluhur hilang, bencana melanda. Ketika melawan pun, justru dikriminalisasi.

Malapetaka di Tano Batak
https://t.co/R125OLCisQ

#Deforestasi #PrayForSumatra #Banjir #Longsor #Watchdoc

[Aida Greenbury @AidaGreenbury]

The first honest statement.

[Acheh Imperial Archives @achehsultanate]

Malaysia has always been at the forefront in providing assistance whenever there is a disaster in Aceh. Hopefully, this assistance will also reach our brothers and sisters in Sumut and Sumbar.

The Indonesian government has turned a blind eye to what is happening in Sumatra

[L @kang___L]

Bukan di konoha ya...?