Kok jadi begini negara kita. Kok begini liar politik kita. Sepertinya untuk mendapatkan kekuasaan (political power) cara apapun dibenarkan. Tidak peduli baik atau buruk. Bermoral atau tidak bermoral. Saya khawatir kalau akhirnya rakyat merasa takut dan tidak tenteram hidup di negaranya sendiri.
Sebagai warga bangsa yang sangat mencintai negeri ini, seperti juga warga negara Indonesia yang lain, saya bermohon kepada Presiden Prabowo untuk menghidupkan kembali politik yang berkeadaban. Ini panggilan sejarah. Ini amanah rakyat. Semoga Tuhan memberikan kekuatan dan tuntunan kepada Pak Prabowo untuk menjalankan misi mulia ini.
*SBY*
Tolong Pelayanan Publik, khuSUsnya Perpanjangan SIM dan STNK buka di hari Sabtu-Minggu!
Masak kita harus ngajuin cuti atau potong gaji dari kantor cuma demi bayar pajak ke Negara?
Sementara Pegawai yang gajinya dari Pajak kita Sabtu/Minggu malah libur!
Kimbek lah…
eh baru liat eps upin ipin yang ini, jd pas fizi ultah susanti ngasih hadiah, HADIAHNYA ITU RUPIAH 50k, tiba tiba ehsan nyeletuk
Ehsan: banyak sekali nol-nya uang itu, kau kaya fizi! 😭🥀🥀
WAWANCARA PRABOWO DI TVRI, 27 JULI 2013.
KAN KALAU KITA MAU PERBAIKI RUMAH SAKIT, KESEHATAN GRATIS UNTUK RAKYAT, PENDIDIKAN GRATIS UNTUK RAKYAT.
INI KAN TIDAK BISA HANYA DI MULUT. SLOGAN. HARUS ADA UANG!!!
UANG UNTUK PERBAIKI GAJI GURU. UANG UNTUK MEMPERBAIKI GAJI DOKTER, PERAWAT, BIDAN. UANG UNTUK OBAT-OBATAN.
SEMUA HARUS ADA UANG!!!
NAH, SEKARANG, UANG ITU BANYAK YANG DIHAMBURKAN!!
BANYAK YANG TIDAK DIAMANKAN!!
Dengan hormat, saya sungguh heran kenapa Pemerintah 🇮🇩 tidak memenuhi undangan Iran utk mengirim delegasi resmi ke pemakaman almarhum Ayatollah Khamenei yg terbunuh dlm serangan militer ilegal.
Yg saya dengar, berbagai upaya gigih Iran utk mengundang Pemerintah 🇮🇩 tidak mendapat tanggapan. (Mereka kan juga punya harga diri - tidak mungkin mengemis-emis kehadiran kita.) Akhirnya, yg hadir hanya Dubes RI di Teheran - yg dianggap oleh Teheran sbg sikap menyepelekan undangan ini, bahkan dianggap sbg tamparan. Sementara Arab Saudi, Qatar, Turki, Oman, Kazakhtan, Mesir, Pakistan, Rusia, Tiongkok, India, Malaysia, Bangladesh dll (lihat daftar dibawah) sama sekali tidak ragu mengirim delegasi resmi pada tingkat Menteri, bahkan Pakistan pada tingkat Presiden. 🇮🇩 sbg negara berpenduduk muslim terbesar di dunia satu-satunya yg ABSEN mengirim delegasi. Bahkan Malaysia nampak lebih bebas aktif dari Indonesia.
Apakah ini berarti polugri "bebas aktif" kita mulai LUNTUR krn 🇮🇩 takut/sungkan thdp Amerika ? Has “FEAR” become a factor in Indonesian foreign policy ? Ataukah kekhilafan ini lebih mencerminkan MANAJEMEN sistem politik luar negeri yang penuh masalah - sebagaimana biasanya, surat undangan macet di berbagai meja dan tidak ada yg berani mengambil keputusan. Paling tidak 🇮🇩 bisa mengirim Wamenlu urusan dunia Islam Anis Matta - tapi beliau justru keliling Asia Tengah utk kunjungan yg sifatnya rutin.
Kita seakan melupakan bhw Iran adalah sahabat lama Indonesia, hubungan selalu terjaga dgn hangat dan saling menghormati, dan tidak pernah ada konflik antara kedua negara. Kehadiran delegasi resmi 🇮🇩 dlm acara penghormatan terakhir Ayatollah Khamenei (yg sayangnya tidak terjadi) seharusnya menjadi momen pembuktian diplomasi bebas aktif Indonesia, momen persahabatan RI-Iran sekaligus sinyal tegas dari Jakarta bhw adalah aksi pembunuhan Ayatollah Khamenei adalah aksi ilegal yg melanggar hukum dan norma internasional.
Jangan sampai kita selalu lantang bicara bebas aktif, tapi begitu diminta menentukan sikap dlm situasi yg sensitif, kita bersembunyi.
Please remember : bebas aktif adalah #diplomasiberprinsip, bukan #diplomasisungkan
Boleh dikutip.
Agaknya kurang tepat, ketika ditanya ttg penggunaan uang pajak utk. Kopdes oleh Densu, Menkeu Purbaya menjawab dgn songong: Apa Anda, Bos saya? Densu itu mewakili pembayar pajak? https://t.co/H1mQlq6FxW lewat @YouTube
moment pidato kenegaraan pak SBY.
tanpa di sadari jaman pak SBY tuh banyak bgt yg dibuat untuk kesejahteraan rakyat, contohnya BOS, wajib belajar 12 tahun gratis digaungkan jaman dia, askes/jamsostek, ajakan untuk cintai produk indonesia sampe pertamina dibikin pasti pas supaya rakyat yakin pake produk dalem negeri, gas elpiji, subsidi pendidikan universitas, bidik misi, KPK dan masih banyak lagi. Tanpa terlalu memberatkan rakyat dgn pajak2 yg berlebihan, selalu melibatkan pakar2 ahli dibidangnya untuk ambil keputusan.
Mungkin infrastruktur ga terlalu banyak tapi tanpa sadar beliau membangun dari sisi SDM dan kesejahteraan sosial dulu.
tambah in kalau ada gaes..
This chart is a brutal reflection of why public frustration toward political elites in many emerging markets continues intensifying because it shows that Indonesian lawmakers are compensated at levels that look extraordinarily disconnected from the underlying economic reality faced by the average citizen, with parliament salary reaching roughly 14.7x GDP per capita, among the highest ratios globally and second only to the Philippines in this dataset, despite Indonesia still remaining a country where purchasing power remains relatively weak, informal employment is massive, public service quality remains uneven, infrastructure bottlenecks persist, legal enforcement often feels inconsistent, and upward economic mobility for large parts of the population remains structurally difficult.
And this is precisely why charts like this become politically toxic because citizens naturally begin asking a very simple question: what exactly are taxpayers receiving in return?
In high-income countries, lawmakers may also earn very large nominal salaries, but those economies simultaneously generate far stronger productivity, higher institutional quality, better healthcare systems, stronger education outcomes, more efficient bureaucracy, higher legal predictability, and materially better public goods overall, meaning political compensation exists within a much larger and wealthier economic ecosystem.
But in Indonesia, the optics become far more uncomfortable because the political class increasingly appears capable of extracting upper-middle-class or even developed-market lifestyles from an economy that still struggles to generate broad-based prosperity for much of the population itself.
And perhaps the harshest part is that compensation alone is probably not even the real issue. The real issue is performance.
Citizens are generally willing to tolerate highly compensated leaders if the country visibly becomes richer, more efficient, more meritocratic, less corrupt, and economically stronger over time. But when corruption scandals remain persistent, policymaking appears inconsistent, infrastructure projects repeatedly face rent-seeking concerns, and wealth creation remains concentrated among political insiders, conglomerates, and connected elites, high political compensation begins looking less like professionalization and more like institutionalized extraction.
Importantly, this also helps explain why anti-elite sentiment, populism, and distrust toward institutions continue rising globally because once the gap between elite living standards and ordinary household realities becomes too visible, citizens increasingly stop believing the system operates primarily for collective national advancement and instead begin viewing politics as a mechanism for self-enrichment among those already close to power.
Ultimately, this chart reflects something much deeper than salary levels alone because it exposes the uncomfortable reality that in many emerging markets, the political class often succeeds in upgrading its own prosperity far faster than the nation it supposedly represents, and over time that divergence itself becomes corrosive to institutional trust, social cohesion, and long-term political legitimacy.
Padahal yang mengkritisi itu fokusnya bukan menggulingkan. Cuma pengen programnya dikaji ulang karena lebih banyak mudarat daripada manfaatnya.
Tapi malah kaya nantang. Ayo coba saja gulingkan saya dengan mekanisme yang ada. Angel.
Kasus ini benar-benar jadi bukti "RASISME" yang dilakukan oleh KAI.
Bayangkan, bisa-bisanya dia masuk ke objek vital (depo) dengan hanya bermodalkan wajah bule, sedangkan warga lokal jika ingin masuk depo harus mengajukan permohonan, itupun belum tentu diterima.
Semua orang tau presiden Iran itu dokter bedah jantung. Tapi tau gak kalau Wapres Iran itu punya gelar PhD di bidang electrical and communication engineering?
Thesisnya sampe dikenal dengan istilah "Aref Theory". Edan bener.
When yh punya wapres dengan CV segunung gini....
Barusan gw dari klinik, dokter giginya ada, tapi emang Mobile JKN nya yang LIBUR sampai tanggal 24 maret (hari ini).
Sistem kesehatan nasional. LIBUR LEBARAN. SISTEM. DIGITAL.
😭😭😭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣😭😭😭