M.Y Son

|| Surabaya, 26-06-199x | Sanguinis-Melankolis | Retired lead singer || Selalu ada masa lalu bagi para shalih, dan akan ada masa depan bagi para pendosa

[Txt dari Saham @txtpersahaman]

AKHIRNYA ISU YANG SELAMA INI BENAR
Isu yang soal penyebab pemadaman listrik bergilir (Jawa blackout) akhirnya dikonfirmasi langsung oleh Kanda Bahlil

- Bahlil mengakui bahwa PLN kekurangan pasokan batubara untuk pembangkit
- harga batubara acuan global dan harga yang mau dibeli PLN (Negara) selisihnya sangat jauh sehingga produsen enggan menjualnya ke PLN
-Untuk mengatasi persoalan kekurangan batu bara ini, Kementerian ESDM akan membentuk tim pengadaan batu bara kalori medium

[Txt dari Saham @txtpersahaman]

Kronologi Fatal Tata Kelola Energi: Dari Obsesi Pajak Sampai Jawa Terancam Blackout (Thread)

Mari kita bedah kronologi bagaimana kebijakan ugal-ugalan yang bikin eksportir terbesar ke 1 dunia dan produsen batu bara ke-3 terbesar di dunia ini malah kena krisis energi listrik

[Txt dari Saham @txtpersahaman]

ANEH & JANGGAL HAMPIR SEMUA AKUN PLN DI INSTAGRAM TIBA TIBA UPDATE SERENTAK "PEMELIHARAAN LISTRIK" DAN TEMAN TEMAN SAYA DI JATENG JUGA HARI INI BANYAK MERASAKAN MATI LISTRIKK

PLIS JANGAN BOHONGIN RAKYAT. JUJUR AJA KALIAN KEHABISAN BAHAN BAKAR BUAT PEMBANGKIT KAN @pln_123

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Stop wak......✋️✋️✋️

Yang di pulau Jawa wajib tahu, kenapa di Jawa mati lampu, alasan sebenarnya bukan karna pemeliharaan tapi karna skandal. Silahkan di baca

Ini sudah keterlaluan si pln kalo bener

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Sumatera Sudah Dua Kali Blackout sejak Darmawan Prasodjo jadi dirut pln, apakah Jawa Berikutnya akan di blackoutkan?

Di depan mata kita, Jawa kini terancam blackout besar.
Sementara itu, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo masih aman di kursinya. Satu-satunya responsnya hanya
“Kami minta maaf.”

Apakah masyarakat Jawa siap mengalami blackout selama 4 hari 4 malam seperti yang sudah dialami rakyat Sumatera?

KPK dan Kejaksaan Agung harus segera turun tangan memeriksa skandal pengelolaan PLN ini. Jangan sampai rakyat Jawa menjadi korban

Prabowo harus Pecat segera Darmawan Prasodjo dan adili secara hukum.

[coco🍋 @aesanaeri]

@LambeSahamjja anaknya di tiktok aje banyak yg bela jir wkwk, katanya kasian dia juga anak yg butuh bapak. bapaknye dia pembunuh jir, ga mikir perasaan keluarga korban itu yg komen gila😭

[Brita In @Britaindah]

Masih ingat tidak dengan misteri kehamilan F, 22, seorang santriwati di Kabupaten Pekalongan yang hamil tapi bersikukuh tidak memiliki hubungan dengan siapapun.

Hari ini mulai menemui titik terang usai ditangkapnya AHF, salah satu pendiri sekaligus pengasuh pondok pesantren tepat sebelum Idul Adha.

Setelah kejadian ini, sedikitnya ada enam mantan santriwati lain yang akhirnya memberanikan diri untuk bersaksi dan buka suara.

“Kalau data sebenarnya ada sekitar 23 sampai 25 korban, tapi yang berani maju (laporan) baru enam orang,” ujarnya.

“Para korban selama ini takut melapor karena mendapat tekanan dan ancaman.

Semoga pelaku mendapat hukuman yang setimpal.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, lu pada tahu enggak ada yang baru terjadi di Indonesia yang menurut gue gila banget?
Bukan soal rupiah.
Bukan soal korupsi triliunan.
Bukan soal pejabat mewah.
Ini soal Josepha Alexandra siswi SMAN 1 Pontianak
yang viral beberapa waktu yang lalu

ada cerita dari keluarga
beberapa waktu setalah pulang dari lomba itu
banyak nomor asing masuk ke WhatsApp-nya.

Pesannya begini:

"Selamat pagi, kami infokan kembali untuk hapus video yang ada di IG, jika tidak kami akan layangkan somasi."

Seseorang atau sekelompok orang yang tidak mau diketahui identitasnya, mengancam anak SMA lewat WhatsApp. Minta dia hapus video. Ancam somasi.

Siswi SMA.
Diancam somasi.
Karena mempertanyakan ketidakadilan di lomba cerdas cermat.

Dan ini yang paling menyayat hati dari seluruh kejadian ini:

Josepha stres berat.
Hari-hari tidur terus.
Pendiam.
Berubah drastis.

Dan di tengah semua tekanan itu dia bertanya kepada kakaknya:

"Kak, apa aku harus minta maaf?
Katanya aku yang bikin gaduh..."

Baca itu sekali lagi.
Anak yang diperlakukan tidak adil yang diancam lewat WhatsApp oleh pihak tak dikenal malah bertanya apakah dia yang harus minta maaf.

Karena sistem berhasil membuatnya merasa bahwa dia yang salah.
Bahwa dia yang bikin masalah.
Bahwa keberaniannya mempertanyakan ketidakadilan adalah sebuah kesalahan yang perlu dimintakan maaf.

Dan sementara Josepha stres di rumah apa yang dilakukan juri yang kontroversial itu?

Status WhatsApp-nya bocor ke publik.
Isinya: "Nggak akan bikin gue jatuh!"

Orang yang keputusannya dipermasalahkan pamer kekayaan di status WhatsApp.
Sementara anak yang mempertanyakannya stres dan tidur terus di rumah.

Ini bukan soal menang kalah lomba:
Ini soal apa yang terjadi ketika seorang anak muda Indonesia berani bersuara.

Josepha tidak melakukan apa-apa yang salah.
Dia mempertanyakan keputusan yang tidak konsisten.
Itu bukan bikin gaduh.
Itu adalah hak dasar setiap peserta dalam kompetisi apapun di seluruh dunia.

Tapi di sini itu direspons dengan ancaman.
Dengan intimidasi.
Dengan pesan WhatsApp dari nomor asing yang memintanya diam.

Dan pertanyaan yang belum dijawab sampai sekarang:

Siapa yang mengirim pesan ancaman itu?
Dari nomor asing.
Mengatasnamakan siapa?
Dengan kewenangan apa untuk melayangkan somasi?

Kalau memang tidak ada yang salah dalam lomba itu kenapa harus ada ancaman?

Kenapa video harus dihapus?
Kenapa tidak cukup dengan klarifikasi terbuka?

Yang minta video dihapus adalah orang yang takut video itu terus ditonton.
Yang takut kebenaran terus beredar.

Josepha hafal konstitusi sampai tidur komat-kamit. Dia mempelajari nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dengan serius dan penuh dedikasi.

Dan pengalaman pertamanya mempraktikkan nilai-nilai itu di hadapan lembaga negara adalah ini: ancaman WhatsApp dari nomor tak dikenal.

Tekanan untuk diam.
Pertanyaan di dalam hatinya apakah dia yang harus minta maaf.

Kalau anak sekecil Josepha saja sudah diajarkan bahwa kejujuran itu berbahaya kita tidak perlu heran kenapa generasi berikutnya memilih untuk tidak peduli.

Kita yang mengajarkan mereka untuk tidak peduli. Dengan cara seperti ini.

⚠️ Disclaimer: Berdasarkan berita https://t.co/NzjIn3zG4K 16 Mei 2026. Kasus masih dalam proses penanganan MPR RI. Identitas oknum yang melakukan intimidasi belum diungkap resmi.

[bocah galau di konser @pakelagu]

the script - the man who can't be moved

[el stein @junglersopan]

@LambeSahamjja

[akun hewan | tapi bukan @akunhewan]

dia menjalani hidup yg tidak dia inginkan.

sebenarnya sudah cukup bahagia jualan martabak, bisa sambil nongkrong, pulangnya nonton anime dan main lego. tapi semua jadi berantakan karena harus memenuhi tuntutan orang tua.

i feel you @gibran_tweet 😔

[Kadam Sidik @AghaarXx]

Di agama kita, perintahnya memang hajar pelaku yang memaksa merenggut harta dan kehormatan kita.

Rasulullah ﷺ menyebutkan, kalau pelaku mati, maka tempatnya di neraka. Kalau korban yang meninggal, maka ia syahid.

Boleh di cek di Syarh Imam Nawawi terhadap sohih Muslim.

Semoga Allah menolong sang korban yang dizalimi.

[Sweta Kartika @SwetaKartika]

"Waktu itu senter gua g sengaja nyorot ke belakang po'on, trus gua ngeliat makhluk item berbulu matanya merah, Bang. Asli. Gua yang awalnya gapercaya ama hal² mistis, malam itu gua nyaksiin langsung. Gua skrg percaya, mereka emang ada di antara kita, Bang..."
—narsum podkes horor

[zhil @zhil_arf]

Rezim Soekarno sangat korup.

Korupsi gila-gilaan. Pemalakan gila-gilaan. Perampokan gila-gilaan.

Perusahaan hasil nasionalisasi dirampok. Hasil panen dirampok. Kas dirampok. Truk dan alat kebun dikilo dan dirampok.

Angkatan 66 mencita-citakan Orde Baru yang anti-korupsi.

Ini terdengar sangat lucu hari ini. "Orde Baru anti-korupsi".

Yang harus kita pahami, saat itu banyak orang tidak paham Soeharto itu siapa.

Setelah G30S, tiba-tiba aja ada jenderal random yang muncul. Apparently sekarang dia yang berkuasa, somehow.

Ketika demo anti-Sukarno semakin meluas, arsitek-arsitek Orde Baru berharap bahwa jenderal random baru ini akan mau memimpin Indonesia keluar dari miskelola, korupsi, konflik tanah, polarisasi massa, kemiskinan, dan kelaparan Orde Lama yang mengerikan dan membawa Indonesia menuju zaman modern.

Letjen Soeharto, mendengar mimpi-mimpi ini, tentu diam saja.

Ia tidak berusaha mengoreksi idealisme Angkatan 66 ini dengan berkata "Wah maaf, sebenarnya sayalah koruptor zaman Orde Lama itu. Dulu saya gemar merampok kayu bulat di Jawa Tengah bersama Sudono Salim dan saya akan melakukannya lagi."

Saat itu tidak ada yang bisa membayangkan 32 tahun ke depan, Indonesia akan menjadi seperti apa. Yang diketahui Angkatan 66 seperti Soe Hok Gie hanyalah bahwa Orde Lama jelas gagal, kegilaan dan konflik politik harus distop, kelaparan massal harus distop, hiperinflasi harus distop, isolasi dunia harus distop, ahli harus diberikan kekuasaan untuk menyelamatkan negara.

Udah bagus ada jenderal baru random ini yang ternyata berhasil menentang dan mengepung Sukarno dengan efektif. Gas dukung.

Setidaknya, pada awal-awal Orde Baru, para pembaharu teknokratis benar-benar diberikan kekuasaan. Indonesia berhasil pulih dari kebencian akar rumput, kegilaan, kemiskinan, dan kelaparan Demokrasi Terpimpin.

Vibe pembaruan, modernisasi, teknokrasi ilmiah, dan agenda pembangunan Orde Baru ini terus berjalan cukup lama sampai Peristiwa Malari 1974.

Setelah itu, Raja Jawa melepas topeng dan impunitas merajalela.

- Tahun 1975, invasi Timor Timur dilancarkan. Sepertiga populasi Timor Timur mati dibantai atau karena kelaparan, diare, disentri, dll karena societal collapse seperti di Gaza hari ini. Sistem pertanian Timor Timur dimusnahkan dengan senjata biologis.

Salah satu contoh pembunuhan massal paling brutal dan mengerikan di Timor Timur adalah pembantaian di Kraras, yang pelakunya tidak pernah diusut.

- Tahun 1978, HB IX meninggalkan pemerintahan, asas tunggal Pancasila diterapkan, dan pasukan tentara masuk kampus ITB. ITB yang menjadi salah satu sumber pemikir Angkatan 66 kini duduki tentara.

- Tahun 1980, Soeharto berlagak seperti bos geng preman jalanan dengan mengancam bahwa anggota DPR/MPR yang berani menentangnya akan diculik dan dibunuh tentara.

Peristiwa mengerikan ini dicatat sejarah sebagai "Pidato Pekanbaru 27 Maret 1980" dan "Pidato Cijantung 16 April 1980". Atau sebagaimana dicatat oleh terminologi modern, "Soeharto Crash Out".

Monolog bos supervillain kartun yang mengancam-ngancam penculikan dan pembunuhan ini dikeluarkan Soeharto di markas-markas ABRI di depan para komandan. Monolog ini mengundang keprihatinan tokoh-tokoh negarawan senior yang lalu menandatangani Petisi 50, seperti Nasution, Sjafruddin Prawiranegara, Natsir, Hoegeng, dan Ali Sadikin. Mereka lalu direpresi habis-habisan.

- Tahun 1983, konsolidasi preman se-Indonesia dimulai lewat Petrus. Semua preman yang tidak mau masuk ke dalam struktur mafia raksasa yang diketuai Soeharto dibantai di jalanan. Soeharto menjadi Raja Preman seperti Don Corleone dalam film "The Godfather".

- Tahun 1984, golongan-golongan Islam dibantai di Tanjung Priok.

- Tahun 1987, monopoli cengkeh di bawah BPPC milik Tommy Soeharto mulai dibentuk. Anak-anak Cendana sudah besar dan siap merampok habis seluruh negara Indonesia.

---

Soekarno melakukan pembiaran korupsi. Soeharto adalah orang yang melakukan korupsinya. Dalam hal ini, kita tak banyak berubah.

[Fai Nomady @FaiNomady]

🔻Government behavior.

[L @kang___L]

👀

[M. Yusuf Fahrizal @die9sym]

@FDonghun

[H a n s o l o @arifin34533]

Donasi Menteri: Kedermawanan atau Penyimpangan Tata Kelola Negara?

Penggalangan dana Rp75,85 miliar dalam satu jam oleh Menteri Pertanian mungkin terlihat sebagai aksi kemanusiaan yang spektakuler/heroik. Tetapi ketika donasi publik dihimpun melalui rekening “Kementan Peduli” dan dipimpin langsung seorang pejabat aktif, kita harus berhenti bertepuk tangan dan mulai bertanya: sejak kapan kementerian diberi mandat menggalang dana publik? Undang-Undang 9/1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (PUB) dan Permensos 8/2021 dengan jelas mensyaratkan izin resmi, mekanisme pelaporan, serta penyelenggara yang berbadan hukum seperti ormas atau lembaga kemanusiaan. Kementerian bukan salah satunya. Tidak adanya informasi bahwa Kementan mengantongi izin PUB atau menggunakan skema resmi seperti Pooling Fund Bencana membuat aksi ini rawan dianggap berjalan di luar koridor hukum yang dibuat negara sendiri.

Masalahnya tidak berhenti di situ. Transparansi yang seharusnya menjadi fondasi setiap pengelolaan dana publik justru absen: hingga kini daftar donatur dan rinciannya belum dipublikasikan, sehingga publik tidak dapat memverifikasi siapa yang menyumbang dan berapa besarannya. Rekening yang digunakan berada di bawah kementerian, bukan rekening lembaga sosial independen atau yayasan kemanusiaan yang lazim diaudit secara rutin. Ketertutupan ini bukan sekadar “kurang ideal”, tapi menciptakan ruang spekulasi, karena tanpa data, publik mustahil dapat memastikan bahwa penggalangan dana tersebut bebas dari potensi konflik kepentingan atau penyalahgunaan. Jika penggalangan dana dilakukan secara sah, transparansi semacam ini seharusnya menjadi kewajiban dasar, bukan aspek yang diabaikan.

Ironinya semakin mencolok jika kita melihat APBN 2025. Pemerintah memangkas anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) hingga 43%, sekaligus mengurangi alokasi pendidikan dan program strategis non-MBG. Negara sengaja melemahkan garda depan penanggulangan bencana, lalu pejabatnya tampil sebagai penyelamat dengan mengumpulkan donasi swasta. Ini bukan solidaritas; ini akibat dari prioritas fiskal yang keliru. Rakyat dipaksa menanggung dua beban: membayar pajak untuk negara yang lalai membiayai fungsi dasarnya, lalu menyumbang lagi untuk menutup lubang yang ditinggalkan oleh kebijakan itu sendiri.

Karena itu, aksi donasi seorang menteri bukan hanya persoalan etika pribadi, namun ini adalah gejala penyakit sistemik dalam tata kelola negara. Kita tidak sedang melihat negara yang kuat dan responsif, tetapi negara yang makin nyaman melanggar aturan buatannya sendiri ketika merasa terdesak. Bantuan yang sampai ke korban pantas dihargai, tetapi caranya tidak boleh dibiarkan menjadi preseden. Jika pejabat publik bisa menggalang dana puluhan miliar tanpa izin PUB, tanpa audit independen, dan tanpa koridor transparansi, maka batas antara kekuasaan dan uang menjadi kabur. Dan ketika batas itu kabur, negara sedang membuka pintu bagi masalah yang jauh lebih besar daripada banjir yang sedang ditangani.