Indonesia just caught a break from MSCI, the outfit that classifies equity markets.
With recently announced reforms, the MSCI has delayed its review and possible downgrade of Indonesia until November.
PRABOWO'S INDONESIA = ALWAYS ON THE EDGE.
Bahlil soal Pertamax yang naik 32%:
"Pakai mobil Mercy, nongkrong di mal, minta BBM-nya disubsidi. Malu dikitlah."
Surya, ojol Semarang, juga pakai Pertamax.
Bukan karena gaya-gayaan. Motor injeksinya berkerak kalau diisi Pertalite, dia sudah coba 2 bulan. Sekarang kerja 7 jam sehari buat nutup selisih harga.
Agung, ojol Medan, mau pindah ke Pertalite tapi was-was sama mesin.
Nasi di warung langganannya naik dari Rp10.000 ke Rp12.000. Dia juga nambah jam.
Dua-duanya bukan pemilik Mercy, Pak Menteri.
Kalimat "malu dikitlah" itu terdengar gagah dari podium INDEF. Terasa berbeda dari balik stir motor ojol jam 7 pagi.
Mercedesnya di mana?
Siapa pejabat inisial FP yang aniaya caddy golf sampai kepalanya robek & wajah lebam di Tangerang ini?
HARUS DIPECAT & DIPENJARA INI SI PELAKU KEKERASAN KEJI TERHADAP PEREMPUAN!! 🤬🤬
Indonesia is dangling unprecedented legal protections for investors in President Prabowo Subianto’s sovereign wealth fund, a move analysts warn could attract money with questionable origins https://t.co/ND2HhyJtz6
prabowo lagi lagi di sorot media asing soal patriot bond:
- Indonesia buka pintu untuk uang kotor judul artikelnya
- Aturan kebal hukum ini lebih ekstrem dari tax amnesty Argentina, Italia, Rusia udah kayak kartel meksiko
- dan tidak ada batas waktunya
- Ini seperti kesepakatan permanen berkedok obligasi
- terlalu desperate tarik uang gelap
- pintu terbuka untuk kripto, kejahatan pasar modal, penggelapan pajak masuk ke kas negara
- Indonesia bisa masuk grey list FATF lagi, investor bagus justru kabur
- Purbaya coba tenangkan pasar
- tapi analis bilang: "Kalau data pembelian tidak bisa jadi bukti, jejak uang hilang"
- Dunia luar sudah melihat Indonesia sedang jual reputasinya demi tarik uang gelap masuk ke Danantara
🚨 MOMEN PRABOWO PERSILAKAN WARTAWAN KELUAR DARI FORUM SARASEHAN KEBANGSAAN
Presiden RI kembali berpidato pada Jumat, 26 Juni 2026, hari ini. Menariknya, saat hendak membahas terkait data yang ia punya, wartawan secara halus diusir Prabowo. Selain itu, siaran langsung di YouTube juga diakhiri.
Genuinely asking, emang ga boleh ya wartawan atau rakyat tau data yang disampaikan? 🤓☝️
Indonesia is dangling unprecedented legal protections for investors in President Prabowo Subianto’s sovereign wealth fund, a move analysts warn could attract money with questionable origins and further erode the reputation of Southeast Asia’s largest economy. Read more: https://t.co/x0UMGQ8e4a
📷️: Dimas Ardian/Bloomberg
Dalam satu hari, ada dua AIB BESAR terbongkar.
Pertama pengakuan peserta demo dukungan MBG yg menerima uang Rp. 100.000 dan juga beberapa hadiah.
Kedua terbongkarnya para mahasiswa yang menerima sejumlah uang ketika bertemu wapres gibran.
Dan ga ada yang bisa kita lakukan..
PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA
TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR
BUKAN PEMADAMAN BERGILIR
Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.
PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.
Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.
Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.
KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?
Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.
pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.
kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.
ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.
DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?
Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.
Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.
PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.
Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.
Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.
Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?
ketika harga minyak dunia naik
teddy: "harga pertamax naik mengikuti harga minyak dunia"
sekarang harga minyak dunia turun
pertamina: "berdasarkan kordinasi dgn pemerintah, harga pertamax tidak mengikuti harga minyak dunia"
P MAKSUDDD?
There is something profoundly disturbing about the way Indonesia’s Cabinet Secretary, Teddy Indra Wijaya, chose to defend President Prabowo Subianto’s diplomacy on Palestine. The problem is not that he defended his president; that is, after all, part of his job. The problem is that in trying to elevate Prabowo into a heroic statesman, Teddy ended up revealing a far more troubling reality: the extent to which Indonesian officials have begun mistaking the management of catastrophe for the achievement of justice.
#Opinion by Dr. Muhammad Zulfikar Rakhmat & Shafa Kalila Aryanti
Read: https://t.co/GB8QxrzUlO
🚨 DISGUSTING: Al Jazeera exposes a massive government failure in Indonesia.
A $15 BILLION free meal program for children and pregnant women has been completely marred by rampant corruption and horrifying incidents of mass food poisonings! The establishment is failing.
Perlawanan tetap berlanjut, kami mengecam dengan keras proyek korup (MBG) masuk ke dalam anggaran pendidikan.
Dan kami pada Senin, 15 Juni 2026. Pukul 13.30 WIB, di Mahkamah Konstitusi.