@KangManto123 Mending kerjaan kalian (DPR) aja yang diganti AI. Beli token yang setara dengan budget gaji kalian tanpa tunjangan nya aja udah cukup untuk memasak kebijakan yang jauh lebih proper
Datang Tidak Diundang,
Diundang Tidak Datang.
Tudingan Wowo ke luar negeri hanya piknik pakai uang rakyat itu bisa dimengerti karena di acara yang lebih penting justru tidak datang.
Di acara penting, banyak kepala negara datang menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 35 Tahun Kemitraan ASEAN-Rusia malah tidak datang.
Di Perancis bisa 4 kali kunjungan hanya untuk ketemu satu presiden, kan aneh 👺 Pilihan piknik lebih utama dari pada tugas negara 🤪
Padahal di acara ini bisa lobi banyak kepala negara untuk menarik investasi, menjalin kerja sama strategis (ekonomi, politik, dan pertahanan), serta memberikan perlindungan bagi warga negara Indonesia di negara mereka tinggal.
Wes mboh, bangkrut - bangkrut.
Source : fb moktar kobarbarlin
Bayangin rakyat cari kerja harus ngelewatin psikotes, online assessment, interview HR, FGD, interview user, sampe direksi. Sementara yang jadi presiden ngitung 10 + 6 = 17 ☺️😇
Jadi, ada kabar sedih dari Kalimantan Selatan. Ternyata ada situs bersejarah keren banget di sana, yaitu ratusan lukisan dinding gua yg umurnya udah 2.000 tahun. Lukisan ini jadi saksi bisu kehidupan leluhur kita zaman dulu.
Sayangnya, sekarang keberadaan situs ini lagi terancam gara2 ekspansi kebun sawit di sekitarnya. Masalahnya, akar pohon sawit, perubahan suhu di dalam gua, sampai sisa pupuk kimia bikin lukisan kuno ini perlahan rusak dan memudar.
Jokes lawas Idul Adha:
*ngomong ke orang berbadan gemuk
“Ngumpet begoo, ntr dipotong lo..”
Semua orang tau ini becandaan doang. Tapi ternyata ada satu orang yg nganggep ini serius, dia takut dan akhirnya pergi ke Perancis. 😔
Guys, DPR baru saja mengusulkan sesuatu yang menurut gue paling sempurna menggambarkan betapa jauhnya jarak antara para wakil rakyat dengan kenyataan rakyat yang mereka wakili.
Di tengah rupiah Rp17.700.
Di tengah badai PHK yang mengintai.
Di tengah guru honorer yang digaji Rp1,5 juta per bulan.
Di tengah anggaran pendidikan
yang dipotong 44% untuk MBG.
Anggota DPR dari Fraksi Gerindra mengusulkan:
Alokasi APBN 2027 untuk membangun 1.000 layar bioskop di desa.
Gue perlu berhenti sejenak dan baca ulang itu:
Seribu Layar Bioskop Di desa.
Dari APBN.
Dari uang pajak rakyat.
Di 2027.
Dan ini yang paling menggelikan:
Alasannya mulia.
Untuk mendukung rumah produksi kecil di daerah.
Untuk menampilkan potensi dan budaya lokal.
Untuk memberi akses sinema kepada rakyat desa.
Tapi ada satu pertanyaan yang tidak pernah dijawab dalam rapat itu:
Rakyat desa yang gajinya di bawah UMR dengan harga bahan pokok yang terus naik mau beli tiket bioskop pakai uang apa?
Dan ini datanya yang harus dihadapkan langsung:
88% kepala rumah tangga Indonesia tidak punya pendidikan S1.
IQ rata-rata Indonesia 78,9 hampir juru kunci dunia.
Skor PISA Indonesia peringkat 69 dari 81 negara.
50% pegawai Indonesia pernah mengalami stunting waktu kecil yang artinya perkembangan otak mereka terganggu sejak masa paling kritis.
Guru honorer yang seharusnya menjadi satu-satunya harapan untuk memutus rantai kebodohan struktural ini — digaji Rp1,5-2,8 juta per bulan.
Di bawah UMP. Di bawah standar hidup layak.
Dan anggaran pendidikan yang seharusnya mengurus semua ini dipotong 44% untuk program makan siang.
Tapi DPR punya solusi:
Bukan 1.000 sekolah baru di daerah terpencil yang belum punya akses pendidikan layak.
Bukan rekrut 100.000 guru berkualitas dengan gaji Rp40 juta per bulan yang total biayanya hanya Rp50 triliun atau 7% dari anggaran pendidikan yang ada.
Bukan perpustakaan desa.
Bukan laboratorium sains.
Bukan akses internet untuk sekolah-sekolah yang masih mengajar dengan papan tulis kapur.
Tapi bioskop.
Dan ini logika yang paling sederhana:
Dr. Tirta sudah bilang:
rakyat yang pintar adalah ancaman bagi penguasa yang tidak kompeten.
Karena rakyat yang pintar akan mempertanyakan kebijakan yang tidak ada gunanya.
Ahok sudah bilang:
kebodohan struktural bukan kebetulan. Ini by design. Tidak ada pemerintah otoriter yang ingin punya warga yang benar-benar cerdas.
Mahfud MD sudah bilang:
demokrasi tidak akan berhasil sebelum pendapatan per kapita mencapai 5.500 dolar.
Rakyat yang masih miskin dan tidak berpendidikan pasti menjual suaranya.
Dan sekarang alih-alih memperbaiki pendidikan yang bisa mengubah semua itu DPR mengusulkan membangun bioskop.
Rakyat yang tidak pintar tapi punya bioskop jauh lebih mudah dihibur.
Jauh lebih mudah dialihkan perhatiannya.
Jauh lebih mudah diberi sesuatu yang kelihatan seperti pemberian tanpa benar-benar mengubah kondisinya.
Dan ini yang paling menohok:
Orang desa yang gajinya Rp2-3 juta per bulan yang harga kedelai dan telurnya sudah naik karena rupiah melemah yang anaknya sekolah dengan guru yang mau resign karena gajinya tidak cukup untuk makan
Tidak butuh bioskop.
Mereka butuh guru yang digaji layak supaya anaknya tidak tumbuh dengan IQ 78.
Mereka butuh sekolah yang layak supaya anaknya bisa bersaing.
Mereka butuh sistem pendidikan yang mengajarkan berpikir kritis bukan menghafal untuk ujian.
Karena bioskop tidak mengubah nasib.
Bioskop hanya menghibur orang yang nasibnya tidak berubah.
Dan angkanya bicara sendiri:
1.000 layar bioskop dengan asumsi biaya pembangunan, peralatan, dan operasional bisa menghabiskan ratusan miliar bahkan triliunan rupiah dari APBN.
Uang yang sama bisa dipakai untuk:
menggaji 25.000 guru berkualitas selama satu tahun penuh. Atau membangun ratusan perpustakaan desa dengan koleksi buku yang memadai.
Atau memberikan beasiswa bagi ribuan anak desa yang putus sekolah karena tidak mampu.
Tapi yang diusulkan adalah bioskop.
DPR bukan Dewan Perwakilan Rakyat.
DPR adalah Dewan Penghibur Rakyat.
Rakyat tidak dirancang untuk pintar karena rakyat yang pintar tidak bisa dihibur dengan bioskop.
Rakyat yang pintar akan tanya:
kenapa anggaran pendidikan dipotong tapi ada uang untuk bioskop desa?
Kenapa guru digaji Rp1,5 juta tapi ada dana untuk layar sinema?
Kenapa stunting masih 21% tapi kita bahas distribusi film nasional?
Dan pertanyaan-pertanyaan itu jauh lebih berbahaya bagi mereka yang duduk di kursi DPR daripada rakyat yang diam di depan layar bioskop desa sambil lupa bahwa hidupnya tidak berubah.
dibilang antek-antek asing saya diam,
dibilang ndasmu saya diam,
dibilang warga desa tidak pakai dolar saya diam,
dibilang “tidak bermimpi kaya raya?”
SAYA AKAN LAWAN!!!
BREAKING: media Jepang menyebut pemerintah Indonesia memakai buzzer untuk membungkam publik dengan cara menuduh warga yang kritis sebagai "antek-antek asing"
---
Antek-antek asing mendunia guys.