Aku kira punya menteri guru besar dari kampus top 20 dunia bakal ada perubahan, ternyata sama aja kek politisi boomer pada umumnya. Bikin program yang ga diminta masyarakat seperti SMA unggulan garuda dan itu di luar tupoksi Kemdiktisaintek, giliran dosen minta tukin ga terlihat batang hidungnya ini orang. Sebenarnya Stella kamu bekerja untuk siapa? Kalo sama aja mending balik ke Tsinghua aja jadi periset.
Luhut, kau ga usah gertak adik2 mahasiswa dgn wajah garangmu. Kau salah satu aktor perusak, pembuat #IndonesiaGelap. Hentikan ocehan mulut berbau busukmu. Jangan sok bertingkah seolah menjadi praman tua yang panik hadapi aksi protes rakyat & mahasiswa. Lakon arogansimu sangat buas, tidak bermartabat & memalukan!
**
Bendera perjuangan berkibar di Baitul Maqdis. Ya Allah, karuniakan pada kami shalat di Masjidil Aqsha dalam keadaan merdeka dan mulia, segera... Aamiin...
Ada yang berharap aturan 50 persen + 1 itu sama dengan 51 persen sehingga pemilihan kepala daerah Jakarta berlangsung dua putaran.
#Tempodotco#TempoPlus
PENETAPAN TERSANGKA TOM LEMBONG DIDUGA SARAT POLITIK DAN TEBANG PILIH
Alasan penetapan tersangka oleh Kejaksaan Agung :
1) impor dilakukan saat gula surplus/melebihi kuota dan tdk lewat rapat koordinasi kementerian. Sanggahan : jumlah impor yg diizikan tsb jauh di bawah angka impor 2015-2016. Pelaksanaan impor tidak diperlukan rapat koordinasi
2) impor gula harusnya dilakukan oleh BUMN tapi diberikan ke swasta.
Sanggahan : impor yg harus ke BUMN adalah gula konsumsi, gula rafinasi harus ke Industri.
3) kerugian negara krn harusnya untung dinikmati oleh BUMN.
Sanggahan : Sesuai keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa jumlah kerugian negara harus ril, bukan asumsi.
Jika ketiga alasan Kejaksaan tersebut digunakan maka sukit dibantah bahwa penetapan Thom Lembong sebagai tersangka adalah politis dan tebang pilih karena 6 (enam) Mendag selama pemerintahan Jokowi melakukan impor berbagai komoditas jauh lebih besar dari yg dilakukan oleh Thom Lembong dg data sbb :
Mendag Rezim Jokowi
1) Rachmat Gobel (10 bulan, Okt 2014 - Agus 2015)
2) Tom Lembong (11 bulan : Agus 2015 - 27 Juli 2016)
3) Enggartiasto Lukita (15 bulan : Juli 2016 - Okt 2019)
4) Agus Suparmanto (13 bulan, Okt 2019 - Des 2020)
5) Muhammad Luthfi (16 bulan, Des 2020 - Juni 2022)
6) Zulkifli Hasan (28 bulan, Juni 2022 - Oktober 2024)
Volume Impor gula, beras, garam, dan bawang putih selama 2014 - 2024 sbb :
1) Impor gula 2014 -2024 : 44,43 juta ton, dg rincaian :
2014 : 2,93 jt ton, 2015 : 2,88 jt ton, 2016 : 4,75 jt ton, 2017 : 4,48 jt ton,2018 : 5,03 jt ton,2019 : 4,09 jt ton, 2020 : 5,54 jt ton,;2021 : 5,48 jt ton, 2022 : 6,00 jt ton, 2023 : 5,07 jt ton, 2024 : 3,66 jt ton (sd September)
2) Impor beras, 2014-2014 : 13,29 juta ton, dg rincian :
2014 : 0,84 jt ton, 2015 : 0,86 jt ton, 2016 : 1,28 jt ton, 2017 : 0,31 jt ton,2018 : 2,25 jt ton, 2019 : 0,44 jt ton, 2020 : 0,36 jt ton, 2021 : 0,41 jt ton, 2022 : 0,43 jt ton, 2023 : 3,06 jt ton, 2024 : 3,05 jt ton (sampai Agustus)
3) Impor Garam Industri 2014-2014 : 27,56 juta ton, rincian :
2014 : 2,16 jt ton, 2015 : 1,86 jt ton, 2016 : 2,14 jt ton, 2017 : 2,55 jt ton, 2018 : 2,84 jt ton, 2019 : 2,60 jt ton, 2020 : 2,61 jt ton, 2021 : 2,83 jt ton
2022 : 2,76 jt ton, 2023 : 2,81 jt ton, 2024 : 2,40 jt ton
4) Impor Bawang Putih 2014-2024 : 5,64 juta ton, rincian :
2014 : 0,49 jt ton,2015 : 0,48 jt ton, 2016 : 0,44 jt ton, 2017 : 0,55 jt ton
2018 : 0,58 jt ton, 2019 : 0,47 jt ton, 2020 : 0,55 jt ton, 2021 : 0,60 jt ton ,2022 : 0,57 jt ton, 2023 : 0,56 jt ton, 2024 : 0,35 jt ton (sampai September)
Dari data tersebut terlihat bahwa Menteri lain yg melakukan impor jauh lebih besar dibandingkan dg Impor yg dilakukan oleh Tom Lembong.
Masa jabatan Mendag terlama dan Impor terbesar adalah Mendag Zulkifli Hasan
Ini belum termasuk impor komoditas lain yg impornya melalui mekanisme kuota, seperti kedele, daging, bawang putih dll.
Semoga dibawah Pemerintahan Prabowo, Kejaksaan Agung melakukan penegakan hukum secara benar dan murni penegakan hukum
Hilang sudah prestasi pencitraan 10 tahun dihapus pidato Prabowo 1 jam aja…
“Bangga masuk G20, ekonomi ke 16 terbesar didunia padahal rakyat kita banyak yang miskin”
#ParadoksIndonesia#Hensa
✍️
Jelang Mulyono Terusir Dari Istana,
Pembunuh Bayaran Teror Oposisi…"
Faizal Assegaf (kritikus politik)**
Upaya memperjuangkan hak bernegara semakin sulit dilakukan jelang lengsernya Presiden Joko Widodo. Berbagai forum yang akan kami gelar secara damai, mengalami intimidasi, persekusi dan teror secara brutal oleh kelompok yang mengklaim diri Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi.
Penggunaan diksi 'Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi', menggambarkan jaringan kriminal yang teroganisir dan terkesan dibiarkan oleh Istana. Seolah rezim otoriter Jokowi sengaja melegalkan dan mensponsori kelompok pembunuh bayaran untuk membunuh aspirasi mahasiswa dan rakyat.
Apa bedanya Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi dengan hakikinya operasi Pembunuh Bayaran? Ihwal itu membuat publik resah dan makin muak dengan jejaring relawan yang bertindak gelap mata meneror ruang kebebasan rakyat. Sikap arogansi dan biadab tersebut harus dilawan secara tegas!
Teror oleh Pasukan Berani Mati Pembela Jokowi alias Pembunuh Bayaran yang merusak ruang demokrasi jelas perbuatan kriminal dan kejahatan untuk melindungi rezim korup Jokowi. Mengapa Istana sangat takut dengan kegiatan Silaturahmi Kebangsaan…?
Menyikapi kejahatan tersebut, kami mengajak seluruh elemen mahasiswa dan rakyat bersatu. Bangkit dan galang solidaritas melawan Pasukan Berani Mati Jokowi alias Jaringan Pembunuh Bayaran yang bertujuan membunuh hak konstitusi rakyat dalam bernegara.
Mengingat acara Silaturahmi Kebangsaan yang rencana kami gelar di dua tempat telah dibatalkan secara sepihak. Maka kami mengundang seluruh elemen gerakan pejuang keadilan menggelar silaturahmi dan konfrensi pers bersama:
Waktu: Senin, 14 Oktober 2024.
Jama: 13:00 WIB.
Tempat: Hotel Gren Alia, Cikini Jakarta Pusat.
#JokowiHarusDiadili
**(inisiator/Ketua Pelaksana Silaturahmi Kebangsaan).
🇩🇪🇮🇱🇵🇸🇱🇧 Kami telah memasok senjata (ke Israel). Kami akan terus memasok senjata (ke Israel).
Pengiriman senjata baru direncanakan dalam waktu dekat.
Ini adalah posisi pemerintah Jerman
- kata Scholz