MandorTanem

tukang tanem-menanem

[MandorTanem @Mandor_Tanem]

@neVerAl0nely___ preman berseragam dibayar negara

[RIN @falalanisrina]

bestie ku dapet warisan 300 juta pas umur 24.
2 tahun kemudian tinggal 40 juta.

aku judge dia boros, ngga bisa manage uang.
pas kita ngobrol, dia nunjukin mutasi rekeningnya
ternyata alasannya bukan karena 1 pembelian gede.
ada yang bisa nebak kenapa?

[MandorTanem @Mandor_Tanem]

@Jelli_cent @feriamsari yaelah ni orang kocak, suuuuur sur

[Ridho Azhar @ridhoharryazhar]

Kalau kamu bingung gimana cara membawa diri di tempat kerja,
nih, kenalin CHOKY SITOHANG.

TOP GLOBAL NGOLAH

Dari 1 konten videonya aja, banyak pelajaran yang bisa kita catat.

1. 00:13 "Kita kan menyesuaikan jadwal abang"
Kalau ditanya kapan mampir, atau ketemuan dengan seseorang yang "mungkin" lebih tinggi pangkat, status sosial, atau at least kamu hormati, kamu bisa pake kata-kata ini.

2. 00:21 "Bang, saya izin laporan ke yang bersangkutan"
Ini dipake ketika ingin menyudahi percakapan atau small talk tapi dengan cara yang halus.

3. 00:27 "Assalamualaikum, shallom, namo budaya, salam kebajikan"
Konteksnya karena di dalam ada bebeberapa orang dengan berbeda keyakinan, jadi sekalian sapa dengan salam sesuai kepercayaan mereka.

4. 00:45 "Akhirnya kita kenal juga, bang Asep"
Orang itu bakal lebih senang kalau kita tau nama dia, even baru pertama kali jumpa. Bisa baca name tag seandainya kamu benar-benar have no idea siapa nama dia.

5. 01:04 "Kapolres mohon izin, terima kasih Panglima, terima kasih Kapolda"
Detail kecil tapi berarti, untuk kasi respect ke orang yang kamu hormati. Misal di kantor dibeliin pizza sama bos, nah kamu bisa pake ini. "Bos, makasih ya pizzanya. Izin saya ambil, ya."

Siap buat ngolah? 😅

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Di bandingin si sherly tjoanda, bupati Siak ini lebih berbobot dan berisi tapi sayangnya tidak hobi ngonten saja. Beliau lebih memilih focus bekerja.

Berikut profilnya

Nama: Afni Zulkifli

Pendidikan Akademik: Meraih gelar doktor di bidang ilmu administrasi publik, serta aktif mengajar sebagai dosen dan akademisi sebelum menjabat

Karier Jurnalis: Memulai karier profesionalnya sebagai wartawan (jurnalis) dan memiliki rekam jejak panjang di industri media.

Birokrasi & Pemerintah: Berpengalaman sebagai birokrat yang menduduki posisi tenaga ahli, serta sangat vokal menyuarakan isu-isu lingkungan hidup

[MandorTanem @Mandor_Tanem]

@P3gEl gesturenya pak dewan dan suaranya agak gelagepan aja sudah kliatan sebenernya dia tau tapi pura2 ga tau...emang taik

[MandorTanem @Mandor_Tanem]

@dimarsasongko98 Dan ironisnya kepalanya disejajarkan dengan yth Bapak Hoegeng

[MandorTanem @Mandor_Tanem]

@netizenviral_ Yang jadi korban temennya sendiri sih makanya gercep. Coba kalau enggak, gak yakin sih bisa segercep itu 😁

[Sυɳαɳ Sαɾƙҽɱ 𝙎𝙑𝘿 @TaliUdeng]

Lagi.. ini sudah kedua kalinya peternak telor mengglontorkan telor ke masyarakat secara gratis setelah peternak Magelang bbrpa Minggu lalu.
Harga merosot krena tak terserap pasar, alih² dapur MBG & KDMP yg bakal membeli usaha rakyat juga zonk..
Peternak ini berang terlebih mendengar rencana KADIN yg mau bekerja sama dgn perusahaan China untuk mengimpor telor.

Betapa bodohnya..

[MandorTanem @Mandor_Tanem]

@NenkMonica sambil plengah plengeh dia bilang, "meskipun hari libur mereka antusias menanti kedatangan saya" - sudah ketularan bosnya jadi NPD

[MBG Jelek @menuembegejelek]

"Rupiah anjlok terhadap dolar AS. Sebetulnya, salah siapakah itu? Apa yang musti kita lakuken? Apa yang musti dibenahi oleh para penyelenggara negara?"

Bukankah akan sangat menggembirakan bagi kita apabila pejabat kita amat sangat mendengarkan pendapat para ahli dan praktisi?

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada pernyataan dari Peneliti Senior BRIN yang menurut gue paling jujur dan paling menohok yang pernah keluar dari mulut seorang akademisi Indonesia tentang kondisi negara kita sekarang.

Prof. Dr. Siti Zuhro Peneliti Senior BRIN bilang
korupsi Indonesia sudah stadium gawat
sudah mengakar dan mendarah daging

Bukan di warung kopi.
Bukan di podcast oposan.
Tapi di forum akademik Universitas Paramadina.
Dalam diskusi yang judulnya langsung menampar: "Menakar Akurasi Laporan The Economist:

Apakah Indonesia Menuju Jurang?"

Dan kalimat yang paling mengejutkan dari seluruh pernyataannya:

"Nawaitunya menjadi pejabat ternyata untuk kaya. Bukan untuk berdedikasi diri."

Dan ini yang paling fundamental dari seluruh analisis Prof. Zuhro:

Krisis terbesar Indonesia saat ini bukan krisis ekonomi.
Bukan krisis politik elektoral.
Bukan krisis rupiah yang melemah ke Rp17.700 atau IHSG yang ambruk ke level terendah sejak COVID.

Krisis terbesar Indonesia adalah krisis integritas elite.

Dan ini berbeda dengan semua krisis lain yang bisa diselesaikan dengan kebijakan fiskal atau moneter. Krisis integritas tidak bisa diselesaikan dengan menaikkan suku bunga.

Tidak bisa diselesaikan dengan membentuk badan baru.
Tidak bisa diselesaikan dengan pidato di Rapat Paripurna DPR.

Karena sumber masalahnya bukan sistemnya.
Tapi manusianya yang menjalankan sistem.

Dan ini yang paling menghantam:
"Bukan legacy lagi. Justru diternakkan."

Satu kalimat pendek.
Tapi isinya luar biasa padat.
Dulu korupsi dianggap sebagai penyimpangan. Sebagai ulah oknum.
Sebagai pengecualian dari norma yang seharusnya berlaku.

Sekarang menurut Prof. Zuhro korupsi sudah bukan penyimpangan lagi.
Korupsi sudah menjadi budaya yang diwariskan dan dipelihara.

Patronase politik yang menjamin loyalis mendapat jabatan.
Jabatan yang menjamin akses ke anggaran.
Anggaran yang mengalir ke lingkaran yang sama.
Dan lingkaran itu mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan.

Diternakkan.
Bukan diberantas.
Tapi diternakkan.

Dan ini yang paling relevan dengan semua yang sudah kita bahas:

Purbaya mengungkap 10 perusahaan sawit yang melakukan under invoicing selisih harga ekspor sampai 200%. Tapi namanya tidak boleh disebutkan ke publik.

Dirjen Bea Cukai yang bertugas memberantas under invoicing sedang diduga menerima suap di jabatannya.

Teddy Indra Wijaya naik pangkat dari Mayor ke Letnan Kolonel dalam 14 tahun dan peraturan panglima langsung diubah agar sesuai dengan masa dinasnya.

108 menteri dan wakil menteri dan AHY sendiri mengakui antar kementerian masih berebut anggaran dan tidak bisa berkolaborasi.

Danantara berjalan setahun tanpa laporan keuangan yang dipublikasikan secara transparan.

Semua ini bukan anomali.
Semua ini adalah sistem yang bekerja persis seperti yang Prof. Zuhro gambarkan.
Jabatan sebagai alat mencari kaya.

Patronase yang diternakkan.
Integritas yang menjadi kemewahan langka di tengah lingkungan yang tidak menghargainya.

Dan ini yang paling mengejutkan dari pernyataan seorang peneliti BRIN:
BRIN adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional — lembaga pemerintah. Prof. Zuhro adalah peneliti seniornya.

Dan dia berbicara seperti ini terbuka, keras, tanpa eufemisme di forum publik yang judulnya langsung merujuk pada laporan The Economist yang menyebut Indonesia menuju jurang.

Ini bukan pengamat dari luar sistem.
Ini orang dari dalam sistem yang mengatakan: sistem ini bermasalah sangat serius.

Dan kalau orang dari dalam sudah berani berkata seperti ini secara terbuka kondisinya mungkin jauh lebih buruk dari apa yang kita bayangkan dari luar.

Dan ini diagnosa yang paling mendasar:
Prof. Zuhro menyebut tiga akar masalah yang saling memperkuat:

Lemahnya integritas — orang yang seharusnya menjaga kepercayaan publik justru menggunakannya untuk kepentingan pribadi.

Rendahnya meritokrasi — jabatan tidak diberikan kepada yang paling kompeten tapi kepada yang paling loyal atau yang paling banyak kontribusinya ke koalisi kekuasaan.

Kuatnya patronase politik — sistem bagi-bagi jabatan yang memastikan setiap pendukung mendapat bagiannya. Dan setiap pejabat yang dapat bagian itu harus balik modal dari jabatannya.

Tiga hal ini saling mengunci. Tidak bisa diperbaiki satu per satu. Karena yang bertugas memperbaikinya adalah orang-orang yang justru diuntungkan oleh sistem yang ada sekarang.

Kalau niatnya sudah salah dari awal maka semua keputusan yang diambil akan diarahkan untuk melayani niat itu. Bukan melayani rakyat.

Dan ini yang paling menohok dari semua pernyataannya:

"Indonesia bisa miskin, tapi jangan kehilangan integritas dan moralitas."

Ini bukan kalimat yang optimis.
Ini adalah kalimat yang menerima kemungkinan bahwa Indonesia akan terus miskin tapi memilih untuk tidak kehilangan martabatnya sebagai bangsa.

Dan itu lebih menakutkan dari semua prediksi ekonomi yang ada.
Karena seorang peneliti senior dari lembaga pemerintah sudah mulai menerima kemiskinan sebagai kemungkinan yang realistis dan hanya berharap agar integritas setidaknya masih bisa diselamatkan.

Korupsi Indonesia bukan lagi soal oknum.
Bukan soal satu dua pejabat yang ketangkap KPK lalu diganti oleh yang baru.

Korupsi Indonesia sudah menjadi ekosistem yang merekrut, menyeleksi, dan mereproduksi dirinya sendiri di setiap siklus kekuasaan.

Dan selama seleksi pejabat masih berbasis rekomendasi politik dan kedekatan bukan integritas dan rekam jejak ekosistem itu tidak akan berubah hanya karena ada pidato tentang reformasi.

Prof. Zuhro minta panitia seleksi independen yang berani menempatkan kompetensi dan moralitas sebagai pertimbangan utama.
Bukan rekomendasi dari partai.
Bukan kedekatan dengan lingkaran istana.

Tapi selama yang menentukan panitia seleksi itu adalah lingkaran kekuasaan yang sama lingkaran yang menurut Prof. Zuhro nawaitunya sudah salah dari awal maka panitia seleksi independen itu tidak akan pernah benar-benar independen.

Dan Indonesia akan terus menuju jurang yang judulnya sudah disebut dalam forum akademik Universitas Paramadina hari Jumat kemarin.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada forum di Yogyakarta di kampus tertua Indonesia, UII yang menurut gue paling jujur dan paling berani membahas satu pertanyaan yang tidak berani dijawab oleh siapapun di Jakarta:

28 tahun reformasi ke mana perginya?
Dan yang menjawab bukan orang pinggiran.
Ada Mahfud MD.
Ada Rocky Gerung.
Ada Tio Ardianto.
Ada Oki Madasari.
Ada Prof. Suparman Marzuki.

Dan jawaban mereka sangat menyakitkan untuk didengar.
Satu kata untuk reformasi dari masing-masing:

Mahfud MD: "Autocratic legalism."
Bukan satu kata tapi satu konsep yang menghancurkan.
Hukum dibuat untuk melegalkan kejahatan bukan mencegahnya.

Suparman Marzuki: "Reformasi dikangkangi."

Rocky Gerung: "Bisnya sudah mogok."

Oki Madasari: "Reformasi sudah mati."

Dan tidak ada yang membantah satu pun dari keempatnya.

Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh malam itu:

Mahfud mengingatkan enam agenda reformasi 1998. Satu per satu diperiksa:

Adili Soeharto dan kroninya belum selesai.
Bahkan sekarang Soeharto sedang dipoles menjadi pahlawan.

Amandemen UUD 1945 sudah dilakukan.
Tapi sekarang ada kelompok yang ingin kembali ke UUD asli.

Penghapusan dwi fungsi ABRI sudah dihapuskan secara formal.
Tapi Oki menghitung ada lima area di mana militerisme sekarang kembali bekerja:
politik pemerintahan, ekonomi, lingkungan dan pangan, pendidikan, dan kebudayaan.

Pemberantasan KKN
KPK dibentuk.
Tapi indeks persepsi korupsi tahun ini adalah yang paling buruk sejak sebelum reformasi.

Supremasi hukum pengadilan kita sekarang kata Rocky adalah pasar gelap keadilan.
"Pasal ada harganya, koma ada harganya."

Otonomi daerah berjalan.
Tapi ada keinginan untuk kembali ke pemilihan lewat DPRD.

Dan ini yang Mahfud sebut sebagai Autocratic Legalism:

"Hukum dibuat untuk melegalkan korupsi.
Orang korupsi menjadi sah karena aturannya dibuat lebih dulu.

Kekuatan politik berkolusi di DPR lalu dibuat aturan-aturan yang merusak hukum sehingga semua kesalahan itu dikatakan aturannya sudah benar."

Ini bukan teori dari luar.
Kim Lane Scheppele dari Chicago University menulisnya tahun 2020.

Tapi Mahfud sudah menulis hal yang sama dalam disertasinya di UGM tahun 1993 dia sebut positivistik instrumentalistik.

Sesuatu yang tidak benar dijadikan hukum positif sebagai instrumen untuk membenarkan kekuasaan.

Dan itu terjadi lagi sekarang.
Dengan nama yang berbeda.
Dengan wajah yang berbeda.
Tapi dengan pola yang persis sama.

Dan Tio bilang sesuatu yang paling berani malam itu:

"Apa yang dilakukan di hari pertama Prabowo berkuasa?

Dia mengangkat Teddy sebagai Seskab yang jelas-jelas melanggar Undang-Undang TNI.

Sesudah tahu itu melanggar
bukan Teddy yang dicopot.
Tapi undang-undangnya yang diubah."

"Kalau kekuasaan sejak mau berkuasa saja rela menghalalkan segala cara mana mungkin selama 5 tahun dia berkuasa dia akan pakai etika?"

"Hanya ada dua jenis manusia yang berbaik sangka pada penguasa seperti ini:
orang bodoh, atau orang yang turut menikmati kekuasaan."

Dan Oki Madasari merinci militerisme yang sedang merayap:

Teddy Indra Wijaya tentara aktif duduk sebagai Seskab.
Kepala daerah seluruh Indonesia diundang retreat di Magelang pakai baju loreng.
Ketua DPRD se-Indonesia diundang retreat pakai loreng.

Penerima beasiswa LPDP akan dilatih baris-berbaris oleh tentara. Militer masuk mengelola MBG sektor pangan.
Militer masuk di Koperasi Desa Merah Putih sektor ekonomi.

Dan sejarah sedang ditulis ulang Soeharto yang seharusnya diadili mulai dipoles menjadi pahlawan.

"Ketika militerisme masuk dalam area lingkungan konflik agraria antara rakyat dan pemodal akan semakin merepresi rakyat.
Karena tentu saja militer akan berpihak pada pemodal."

Dan Rocky memberikan analisis yang paling dalam:

"Kita sudah keluar dari rumah Orde Baru tapi belum berani masuk ke rumah demokrasi.

Di depan kita lalu lalang tentara, lalu lalang parcok.
Kita berdiri di antara dua rumah itu. Itulah kondisi kita sekarang."

Dan dia bilang sesuatu yang sangat penting soal 1998:
Kita tepuk tangan ketika Soeharto step down. Padahal tepuk tangan itulah yang merusak arah gerakan mahasiswa.

Kita perlu revolusi tapi kata itu kita cegat di otak kita sendiri karena dianggap kiri.
Padahal negeri ini didirikan oleh mereka yang berpikir kiri.

Dan Suparman Marzuki bilang sesuatu soal HAM yang paling pedih:

"Pemerintah sekarang tidak hanya melakukan crime by commission menangkap, menahan, merepresi

Tapi juga crime by omission diam membiarkan yang terjadi.
Dua kejahatan kemanusiaan dilakukan sekaligus."

"Berapa yang meninggal karena MBG?
Oh dikali 280 juta kalau yang meninggal sekian persen.
Diatistikkan hidup orang.

Bangsa ini tidak punya empati.
Tidak punya satu kalkulasi kemanusiaan yang pantas."

Dan Mahfud menutup dengan empat dis yang paling menakutkan:

"Proses bubarnya sebuah negara berjalan di atas empat dis: disorientasi, distrust, disobedience, dan disintegrasi."

"Ketika pemerintah tidak peduli konstitusi dan hukum — timbul distrust.
Rakyat tidak percaya.

Kalau distrust terus dibiarkan terjadi disobedience, pembangkangan.

Kalau dibiarkan menumpuk dan meledak bisa terjadi disintegrasi.

Dan kalau sudah disintegrasi sulit dikembalikan. Kita menyatukannya dengan berdarah-darah."

Dan dia menutup dengan satu kalimat yang sangat berat: "
Masih ada waktu untuk merawat Indonesia.
Mari kita rawat."

Tapi kalimat itu terasa seperti peringatan bukan jaminan.

28 tahun reformasi.
Dan malam itu di Yogyakarta lima orang terpelajar duduk bersama mahasiswa dan menyimpulkan bahwa hampir tidak ada satu pun dari enam agenda reformasi yang benar-benar tuntas.

Bukan karena agendanya salah.
Tapi karena setiap kali ada yang mau menegakkan agenda itu sistemnya bergerak untuk memastikan penegakan itu gagal.

Hukum diubah.
Undang-undang direkayasa.
Kritikus dibungkam.
Dan rakyat yang sudah lelah diam.

Dan sekarang 28 tahun setelah reformasi polanya sama persis dengan yang mereka lawan dulu.
Hanya wajahnya yang berbeda.
Hanya namanya yang beda.

Sisanya identik.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada berita hari ini yang menurut gue paling mengungkapkan sekaligus paling ironis dari seluruh narasi pemberantasan under invoicing yang sedang digaungkan Prabowo.

Purbaya ditanya soal Direktur Jenderal Bea Cukai Djaka Budi Utama yang diduga menerima suap.

Jawaban Purbaya: "Saya ngerti apa yang terjadi."

Wartawan langsung kejar: "Apa yang terjadi, Pak?"

"Yang terjadi apa, Pak?"

"Pak, terjadi apa?"

Tidak ada jawaban.
Purbaya pergi.

Dan ini yang perlu dipahami soal siapa Djaka Budi Utama:

Letnan Jenderal TNI Purnawirawan.
Dilantik jadi Dirjen Bea Cukai oleh Sri Mulyani pada Mei 2025.

Sebelumnya:
Komandan Pusat Intelijen Angkatan Darat.
Deputi di Kemenko Polhukam.
Sekretaris Utama Badan Intelijen Negara.

Tapi yang paling mengejutkan dari seluruh rekam jejaknya bukan itu.

Djaka Budi Utama adalah anggota Tim Mawar tim khusus Kopassus yang pada 1997-1998 melakukan penc***kan dan penghilangan paksa aktivis pro-demokrasi menjelang reformasi.

Tahun 1999 dia divonis bersalah oleh Pengadilan Militer.
Hukumannya: 1 tahun 4 bulan penjara.

Dan setelah itu tidak dipecat dari militer.
Karirnya justru terus naik.
Sampai akhirnya mendarat di posisi Dirjen Bea Cukai lembaga yang mengendalikan seluruh arus ekspor impor Indonesia.

Dan ini yang paling menggelikan sekaligus paling mengerikan:

Prabowo baru saja pidato di DPR mengumumkan reformasi Bea Cukai.

Bercerita bahwa di zaman Orde Baru Bea Cukai sampai di-outsourcing ke swasta karena terlalu parah.

Berjanji akan memberantas under invoicing yang sudah merugikan negara Rp15.400 triliun dalam 34 tahun.

Tapi Dirjen Bea Cukai yang bertugas mengeksekusi reformasi itu kini diduga menerima suap.
Sedang dalam persidangan.
Dan jaksa sudah menyebut angka penerimaan uangnya.

Reformasi Bea Cukai dilaksanakan oleh orang yang sedang diduga korupsi.

Di institusi yang selama 34 tahun menjadi bagian dari masalah under invoicing.

Dan ini yang paling tidak bisa diabaikan:
Djaka Budi Utama adalah anggota Tim Mawar.

Orang yang divonis bersalah atas keterlibatan dalam penc***kan aktivis 1997-1998 salah satu lembaran paling gelap dalam sejarah Indonesia modern.

Dia dihukum.
Tapi tidak dipecat.
Karirnya justru melesat.

Dan sekarang dia menjadi Dirjen lembaga yang mengelola seluruh arus perdagangan luar negeri Indonesia dengan anggaran dan kewenangan yang luar biasa besar.

Dan Prabowo baru saja bicara soal reformasi institusi. Soal pentingnya bersih-bersih birokrasi.
Soal mengakhiri 34 tahun kebocoran.
Dengan Djaka Budi Utama sebagai Dirjen Bea Cukai-nya.

Dan ini konteks yang tidak bisa diabaikan:
Mahfud MD di UII bilang:
ada autocratic legalism
hukum dibuat untuk melegalkan sesuatu yang salah. Dan ada pola di mana orang yang seharusnya dihukum justru diberi jabatan strategis.

Djaka divonis bersalah atas penc**kan aktivis.
Tidak dipecat.
Malah naik pangkat terus.
Sampai jadi Dirjen lembaga paling strategis di Kementerian Keuangan.

Dan sekarang diduga korupsi di jabatan itu.
Ini bukan kebetulan.
Ini adalah akibat dari sistem yang selama puluhan tahun tidak pernah benar-benar menghukum orang yang salah.

Hukuman 1 tahun 4 bulan untuk penc***kan aktivis pro-demokrasi lalu karir terus naik adalah pesan yang sangat jelas kepada seluruh sistem:
kesalahan besar tidak menghentikan karir.
Kesalahan hanya butuh waktu untuk dilupakan.

Dan ini yang paling pedas dari seluruh situasi ini:
Prabowo berkata: "
Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih.
Kita harus perbaiki lembaga pemerintah kita."

Dirjen Bea Cukai yang ditugaskan memperbaiki lembaga itu adalah eks anggota Tim Mawar yang divonis bersalah dan sekarang diduga korupsi di jabatannya.

Kalau ingin tahu kenapa reformasi Bea Cukai tidak akan mudah berjalan jawaban pertamanya ada di sini.

Bukan di sistem yang kurang canggih.
Bukan di teknologi yang kurang modern.
Tapi di pilihan orang yang ditempatkan untuk memimpinnya.

Dan Purbaya bilang: "Saya ngerti apa yang terjadi."
Pertanyaannya:
kalau dia ngerti kenapa dibiarkan?
Kalau dia ngerti apa yang sedang dilakukan?
Kalau dia ngerti kenapa rakyat tidak diberi tahu?

"Saya ngerti apa yang terjadi"
tanpa penjelasan adalah kalimat yang paling mengkhawatirkan yang bisa diucapkan oleh seorang Menteri Keuangan tentang lembaga yang ada di bawah pengawasannya.

Karena kalau Menteri Keuangan ngerti tapi diam
itu bukan kebijaksanaan.
Itu pembiaran.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada sesuatu yang sangat ironis yang terjadi dalam dua hari berturut-turut di Indonesia.

1 Mei — Hari Buruh.
Prabowo hadir di Monas.
Berdiri di panggung bersama puluhan ribu buruh. Bernyanyi.
Berpidato.
Mengumumkan cicilan KPR 40 tahun dan potongan ojol 8%. Kaos 200 ribu lembar dibagikan. Sangat meriah.

2 Mei — Hari Pendidikan Nasional.
Prabowo rapat tertutup di Hambalang.
Tidak ada seremoni khusus.
Tidak ada pidato untuk guru dan siswa.
Tidak ada satu pun agenda yang secara khusus merayakan atau memperingati Hardiknas.

Bukan kebetulan ini adalah pilihan.
Ketika seorang presiden memilih hadir secara dramatis di Hari Buruh dengan panggung besar dan ribuan orang tapi memilih rapat tertutup di rumah pribadi pada Hari Pendidikan Nasional itu bukan soal jadwal yang padat.

Itu adalah pernyataan tentang apa yang dianggap lebih penting secara politik.

Buruh hadir secara fisik dan bisa dimobilisasi.
Guru honorer yang gajinya Rp300 ribu per bulan tidak membawa massa ke Monas.

Anak-anak di sekolah rusak tidak bisa berteriak di depan istana.
Siswa disabilitas yang dibuang sistem tidak punya organisasi yang bisa mengancam stabilitas politik.

Makanya satu dirayakan dengan meriah.
Yang satu dilewati dengan rapat tertutup di Hambalang.

Dan ini bukan pertama kali Hambalang dijadikan tempat rapat kabinet:

8 Maret 2026 — lima rapat dalam satu hari di Hambalang. Membahas pendidikan, geopolitik Timur Tengah, mudik Lebaran.

2 Mei 2026 — rapat tertutup lagi di Hambalang. Membahas aspirasi buruh dan perguruan tinggi.

Pola ini konsisten.
Dan setiap kali hasil rapatnya dirilis isinya selalu berakhir dengan kalimat yang sama:

"Pemerintah terus berkomitmen untuk menghadirkan kebijakan yang melindungi, mencerdaskan, dan menyejahterakan seluruh lapisan masyarakat Indonesia."

Tanpa angka.
Tanpa target.
Tanpa timeline.
Tanpa akuntabilitas.

Sementara di luar Hambalang kondisi pendidikan Indonesia hari ini:

Guru honorer masih ada yang menerima gaji Rp150-300 ribu per bulan. Ratusan ribu ruang kelas kondisinya rusak sedang hingga berat. Anak disabilitas masih bisa dikeluarkan sekolah secara diam-diam dan tidak ada yang menindak.

Perguruan tinggi terbaik masih terkonsentrasi di Jawa. Angka putus kuliah karena faktor ekonomi masih sangat tinggi.

Dan pada Hari Pendidikan Nasional 2026 solusi yang ditawarkan adalah: manfaatkan fakultas teknik perguruan tinggi untuk membangun daerah.

Bukan ide buruk.
Tapi itu bukan jawaban atas masalah struktural yang sudah puluhan tahun tidak selesai.

Ki Hajar Dewantara pasti sangat sedih:
Hardiknas ditetapkan untuk mengenang beliau — yang percaya bahwa pendidikan adalah hak setiap anak Indonesia tanpa kecuali.

Yang berjuang agar anak-anak pribumi bisa mengakses pendidikan yang bermartabat.
Yang mendirikan Taman Siswa karena sistem yang ada tidak berpihak kepada rakyat kecil.

Dan di hari yang didedikasikan untuk mengenang perjuangannya presiden rapat tertutup di rumah pribadi.

Tanpa satu pun momen yang secara khusus menyapa guru, siswa, atau orang tua yang berjuang keras menyekolahkan anaknya.

"Ing ngarsa sung tulada."
Di depan memberi teladan.

Teladan seperti apa yang diberikan ketika Hari Buruh dirayakan dengan meriah tapi Hari Pendidikan Nasional dilewati tanpa pesan khusus untuk anak-anak Indonesia?

Indonesia merayakan Hari Buruh dengan kaos, panggung, dan janji-janji besar.

Dan keesokan harinya Hari Pendidikan Nasional dilewati dengan rapat tertutup di kediaman pribadi presiden yang hasilnya hanya satu paragraf rilis.

Bukan salah buruhnya.
Mereka memang harus diperjuangkan.
Tapi kalau energi, perhatian, dan kehadiran fisik presiden hanya muncul ketika ada massa yang bisa dimobilisasi dan tidak hadir ketika yang membutuhkan perhatian adalah guru honorer yang tidak punya serikat besar dan siswa yang tidak bisa berteriak di depan istana maka yang terjadi bukan keberpihakan.

Itu politik.

Dan politik yang mengorbankan pendidikan demi popularitas jangka pendek adalah utang yang akan dibayar oleh generasi berikutnya bukan oleh kita yang sekarang.

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada satu ironi besar dalam politik Indonesia yang menurut gue perlu lo pahami.
Prabowo Subianto adalah pemimpin yang paling sering melontarkan frasa "antek-antek asing" dalam pidato-pidatonya.

Frasa itu dia pakai untuk menyerang kritikus, membangun narasi musuh bersama, dan memperkuat citranya sebagai nasionalis sejati pelindung kedaulatan Indonesia.

Tapi rekam jejak pribadinya sendiri dari masa kecil sampai sekarang dia menjabat sebagai presiden menunjukkan gambaran yang sangat berbeda dari narasi itu.

Mulai dari keluarga dan ini yang membentuk segalanya:
Ayah Prabowo, Sumitro Djojohadikusumo, adalah ekonom terkemuka yang bergabung dengan PRRI pemerintah revolusioner yang menentang pusat dan selama periode itu menjalin kontak dengan pihak Amerika Serikat termasuk agen CIA di Singapura.

Sumitro sendiri dalam wawancara Tempo 1999 mengakui adanya kontak itu tapi menegaskan bukan sebagai agen bayaran, melainkan untuk menggalang dukungan melawan komunisme.

Setelah PRRI gagal keluarga Sumitro hidup dalam pengasingan. Prabowo kecil berpindah-pindah dari Singapura, Hong Kong, Malaysia, Swiss, sampai Inggris. Dia bersekolah di institusi pendidikan Amerika yang diisi anak-anak diplomat dan ekspatriat.

Hasilnya?
Prabowo tumbuh dengan bahasa, budaya, dan cara pikir ala Barat. Dan dia sendiri yang mengakuinya.

Dalam wawancara Tempo 2013, Prabowo berkata: "Saya dari elit Indonesia yang terus terang saja kiblatnya ke Western elite.

Kita ini kagum sama Barat. Kita besarnya di alam itu. Saya besar di alam bahwa nilai-nilai Barat itulah nilai-nilai modern."

Kalimat itu diucapkan oleh orang yang sama yang kemudian sering menyebut orang lain sebagai antek asing.

Pelatihan militer yang sangat pro-Amerika:
Ketika Prabowo masuk militer dan bergabung dengan Kopassus dia mengikuti program IMET atau International Military Education and Training program yang dirancang Amerika Serikat untuk membangun hubungan jangka panjang dengan perwira militer di negara-negara mitra.

Tahun 1980 Prabowo mengikuti pelatihan pasukan khusus di Fort Bragg, North Carolina pusat utama operasi khusus Amerika Serikat.

Dia diakui sebagai salah satu lulusan terbaik. Bahkan menjadi perwira asing pertama yang merebut lencana penerjun pasukan khusus Amerika.

Lima tahun kemudia pelatihan lanjutan di Fort Benning, Georgia.

Ini bukan hubungan kasual. Ini adalah pembentukan militer yang sangat sistematis dan mendalam dengan sistem pertahanan Amerika Serikat.

Klaim yang paling mengejutkan dan ini perlu lo tahu konteksnya:

Dalam wawancara off the record antara jurnalis Allan Nairn dan Prabowo pada 2001 yang baru dibuka menjelang Pilpres 2014 Nairn mengklaim Prabowo menyebut dirinya sebagai "anak kesayangan Amerika."

Nairn juga mengklaim Prabowo mengaku sangat dekat dengan DIA Badan Intelijen Pertahanan Amerika Serikat dan melapor kepada mereka setidaknya seminggu sekali, bahkan selama krisis 1998.

Gue perlu jelas: ini adalah klaim dari wawancara off the record yang sumbernya adalah pengakuan satu pihak jurnalis yang membukanya unilateral. Prabowo tidak pernah secara terbuka mengkonfirmasi isi wawancara itu. Kubu Prabowo menyebut Nairn melanggar etika jurnalistik.

Tapi yang menarik adalah: Prabowo juga tidak pernah secara terbuka menyangkal isinya di depan publik.

Adiknya yang bicara lebih terang-terangan:
Kalau klaim Nairn masih bisa diperdebatkan pernyataan adik Prabowo, Hashim Djojohadikusumo, di forum Washington 2013 jauh lebih terdokumentasi.

Dalam forum terbuka itu, Hashim berkata: "Prabowo is very pro-American. He's been going to American school all his life. He went to special forces. He was in Fort Benning, Fort Bragg. The US will be a privileged partner with a Gerindra administration."

Mitra istimewa. Kata-katanya sendiri. Di forum publik. Terekam.

Sanksi Amerika dan bagaimana hubungan itu akhirnya pulih:
Hubungan Prabowo dengan Amerika memang sempat retak. Setelah tuduhan keterlibatan dalam pelanggaran HAM berat pembantaian Kraras 1983 dan penculikan aktivis 1998 Amerika memutus hubungan dengan Kopassus dan melarang Prabowo masuk wilayahnya sejak tahun 2000.

Sanksi ini bertahan selama era Clinton, Bush, dan Obama hampir dua dekade.

Tapi larangan itu dicabut begitu Jokowi menunjuknya sebagai Menteri Pertahanan di 2019. Dan sekarang sebagai presiden Prabowo aktif mendekatkan diri ke Amerika. Menemui Trump. Menghadiri forum-forum pertahanan. Menandatangani kesepakatan dagang dan 11 MOU senilai miliaran dolar dengan pengusaha Amerika.

Dan ini paradoks yang paling menohok:

Di satu sisi Prabowo sering menyebut kritikus sebagai antek asing di hadapan rakyat Indonesia.

Di sisi lain dia sendiri dibesarkan di sekolah Amerika, dilatih di Fort Bragg dan Fort Benning, mengikuti program intelijen militer Amerika, punya hubungan transaksional yang sangat dalam dengan sistem pertahanan Amerika, dan adiknya sendiri yang menjanjikan Amerika sebagai mitra istimewa kalau Gerindra berkuasa.

Ini bukan kontradiksi yang tersembunyi. Ini ada di rekam jejak publik yang bisa diverifikasi.

Yang perlu dipahami dengan adil:
Kedekatan dengan Amerika bukan otomatis kejahatan. Banyak pemimpin negara menjalin hubungan strategis dengan Amerika itu adalah realita geopolitik.

Yang menjadi masalah adalah penggunaan frasa "antek asing" sebagai senjata politik untuk menyerang orang lain sementara diri sendiri punya rekam jejak yang jauh lebih dalam dengan kekuatan asing yang dimaksud.

Kalau standarnya adalah "dekat dengan asing berarti antek asing" maka standar itu harus diterapkan secara konsisten. Bukan hanya kepada lawan politik.

Prabowo bukan nasionalis anti-Barat.
Dia adalah pragmatis yang menggunakan retorika nasionalisme untuk konsumsi domestik sementara secara strategis membangun dan mempertahankan hubungan transaksional yang sangat dalam dengan Amerika Serikat.

Itu bukan skandal per se.
Banyak pemimpin melakukan hal yang sama.

Yang skandal adalah ketika frasa "antek asing" dilontarkan kepada mereka yang mengkritik kebijakan pemerintah oleh seseorang yang punya rekam jejak hubungan dengan Amerika yang jauh lebih dalam dari siapapun yang pernah dia tuduh.

⚠️ Disclaimer: Fakta yang dikutip berdasarkan dokumen publik yang bisa diverifikasi termasuk wawancara Tempo 1999 dan 2013, rekaman forum Washington 2013, dan data program IMET. Klaim dari wawancara off the record Nairn-Prabowo 2001 adalah klaim yang belum dikonfirmasi atau disangkal secara terbuka oleh Prabowo. Ini analisis berbasis fakta publik bukan tuduhan hukum.

[MandorTanem @Mandor_Tanem]

dont care

[MandorTanem @Mandor_Tanem]

@miftahrizaq_ semoga mas miftah selalu diberi kesehatan dan rejeki berlimpah supaya bisa selalu membantu sesama

[MandorTanem @Mandor_Tanem]

saya (mungkin) tidak akan bisa lupa

[MandorTanem @Mandor_Tanem]

motor ngajak jajan