frn srn

[frn srn @Mangap7]

Stoner dulu..

[TxtdariUGM @Txtdariiugm]

Yang belum tau, dia ini dosen Fisipol UGM sekaligus direktur di lembaga riset Celios. Namanya Mas Media. S2 dan S3 dari The University of Manchester. Omongannya tajem, kritis, dan selalu based on data. Tentu tidak disukai kaum-kaum boikot UI dan UGM.

[SOLEH SOLIHUN @solehsolihun]

5 tuntutan bem ui:

1. Menghentikan pemborosan APBN
2. Menurunkan harga kebutuhan pokok dan BBM.
3. Menghentikan Program MBG dan pembangunan Koperasi Desa Merah Putih.
4. Menghentikan militerisme di ranah sipil.
5. Mendesak pemerintah mengakui kesalahan dan berhenti mengelak.

[SOLEH SOLIHUN @solehsolihun]

setidaknya sudah ada dua sesi nobar dokumenter di dua tempat, dibubarkan
aparat.

jadi makin mengkhawatirkan, ya.

[frn srn @Mangap7]

Pesan sponsor untuk mahasiswa/i di stasiun UI.. 😊😊

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys Feri Amsari baru saja bilang sesuatu yang perlu lebih banyak orang Indonesia dengar soal Board of Peace.
Dan ini bukan soal perasaan pro Palestina atau pro Amerika.
Ini soal hukum yang sangat konkret.
Indonesia join Board of Peace tanpa persetujuan DPR.

Pasal 11 Undang-Undang Dasar sudah sangat jelas. Presiden mau buat perjanjian soal perang, perdamaian, atau perjanjian internasional apapun harus minta persetujuan DPR dulu sebelum pergi.
Dan setelah pulang — harus diratifikasi DPR dalam bentuk undang-undang.
Dua-duanya tidak dilakukan.

DPR mengaku masih reses.
Sementara Presiden sudah tanda tangan.
Sudah komitmen kirim 8.000 prajurit TNI ke Gaza. Dan belum ada penjelasan yang jelas soal apa manfaatnya bagi Indonesia.

Feri bilang ini bukan pertama kali.
Hari pertama kabinet dilantik saja Seskab Teddy dilantik tanpa berhenti dari TNI aktif.
Padahal undang-undang TNI tidak mencantumkan sekretaris kabinet sebagai jabatan sipil yang boleh diisi TNI aktif.

Hari pertama sudah langgar undang-undang.
Jadi ini bukan anomali.
Ini pola.
Dan soal 8.000 prajurit yang mau dikirim ini yang paling gw catat dari Feri.

Palestina sendiri sudah bilang jangan kirim pasukan. Tapi Indonesia tetap jalan. Untuk apa? Feri khawatir prajurit kita dijadikan pasukan darat tameng kepentingan Amerika dan Israel sementara perangnya sendiri sudah pakai drone dan teknologi. Yang kena duluan justru manusia di lapangan.

Dan biayanya pakai uang siapa? Nyawanya milik siapa?

Soal argumen ekonomi yang sering dipakai untuk membela keputusan join BOP bahwa kita bisa dapat tarif 0 persen dari Amerika Feri kasih konteks yang menarik.

Mahkamah Agung Amerika sendiri sudah putuskan bahwa Trump tidak boleh tentukan tarif dagang tanpa persetujuan Senat. Artinya tarif yang dijanjikan itu fondasinya sudah digugurkan pengadilan tertinggi Amerika. Dan Trump tetap jalan seenaknya.

Jadi kita berikan konstitusi kita untuk perjanjian dengan orang yang pengadilannya sendiri bilang dia tidak berwenang buat perjanjian itu.

Feri simpulkan dengan satu kalimat yang gw rasa paling jujur.
Ini adalah hari yang gelap untuk konstitusi bangsa ini.

Bukan karena Indonesia tidak boleh punya kepentingan ekonomi. Bukan karena bergaul dengan Amerika itu salah. Tapi karena ketika Presiden sendiri tidak patuh pada konstitusinya dan tidak ada yang bisa mengawasi karena DPR koalisinya satu suara yang hilang bukan cuma prosedur.

Yang hilang adalah jaminan bahwa keputusan sebesar ini yang menyangkut nyawa prajurit dan posisi Indonesia di dunia diambil dengan akuntabilitas yang seharusnya.

[SOLEH SOLIHUN @solehsolihun]

seringkali, yang bikin saya bersabar setiap melihat kenyataan bahwa penguasa berbuat seenaknya dan kita gak berdaya atas ulah mereka, adalah keyakinan bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara dan semua akan dapat ganjaran sesuai perbuatan.

[frn srn @Mangap7]

Ada aja yg dikerjain sm @DKIJakarta , waktu MRT jadi, dilakukan hal serupa dan perbaikan trotoar. Skrg tiba2 ada bongkaran ulang dan ga ada jalur buat pejalan kaki.. gilaa.. ckckc.. @pramonoanung

[Riz @rizkidwika]

Kalo kita ada di negara yang waras, harusnya bakalan:
-izin usaha dicabut
-pemerintah lokalnya minta maaf
-pejabatnya mundur
-warganya diamankan/karantina
-usahanya harus ganti rugi

Sayangnya kita nggak waras

[frn srn @Mangap7]

See you soon..

[SOLEH SOLIHUN @solehsolihun]

yang mengkhawatirkan dari penguasa yang mentolerir pelaku genosida, adalah kemungkinan penguasa itu punya visi yang sama dalam menggunakan kekerasan demi mencapai tujuan.

[Vigo @enoliska_]

Ini data dari gerakan muda lawan kriminalisasi, jadi ada 652 Tapol yang kasusnya berlanjut sejak pasca Agustus.

Sebagian besar masih dalam tahap persidangan. Masih banyak kawan-kawan kita yang ditahan, masih banyak keluarga yang menunggu kumpul dengan lengkap.

[Sumatera Adil & Federal @indepenSumatera]

Aparat memegang senjata nya lalu memukuli sipil. Wajar penanganan bencana di Aceh lama, ternyata mereka di turunkan ke Aceh untuk cari bendera dan bubarkan yang menyalurkan bantuan.

[muchlis a rofik @muchlis_ar]

Kasus Terra Drone, 22 karyawan tewas.
Kasus Ponpes Sidoarjo, 67 anak2 tewas.

Dua2nya kasus kelalaian.

Bos Terra Drone ditangkap, jadi tersangka.
Bos Pesantren dapet MILYARAN dana APBN.

~ini pelajaran baru: agama jadi kasta.

[frn srn @Mangap7]

Old skul..

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Bukan cuma bisa ditangkap tiba-tiba. Kita bisa diciptakan jadi tersangka.
Dalam RKUHAP 2025, polisi diberi ruang melakukan undercover buying dan counter delivery di tahap penyelidikan, bukan penyidikan, dan tanpa pembatasan jenis perkara.

Artinya, aparat bisa mengirim barang ilegal, lalu memidankan penerimanya karena dianggap “menguasai” barang itu. Ketentuan ini belum direvisi dalam draf terakhir, dan membuka celah kriminalisasi lewat mekanisme yang diciptakan aparat sendiri.

#semuabisakena #tolakkuhap #Watchdoc

[Erasmus Napitupulu @erasmus70]

Saya sudah jawab anda di kolom komentar

Proses hukum yg buruk harus dikritik, sistem yg problematik harus dilawan, UU dan sistem itu bukan datang dari langit, harus dikritik dan dilawan

Kalau sekadar ikut kata aturan dan meyakini segalanya benar, anda masih anggota ABRI

[frn srn @Mangap7]

Sudah dua kali terpaksa isi bbm asal negara korup krn habisnya stok bbm kompetitor.. kacaauuuu..

[Transparency International Indonesia @TIIndonesia]

Sudah lebih dari 5ribu siswa/i keracunan, risiko korupsinya juga sangatlah tinggi, bukannya evaluasi besar-besaran dan hentikan MBG, eh DPR malah ketok palu untuk top up anggaran MBG.

Program ini berbahaya bukan hanya pada kesehatan anak, tapi menghambat proses belajar mengajar, ganggu aktivitas orang tua, dan potensi kerugian negara juga gak main-main.