mas melon

tetap bekerja biarpun jenuh

[mas melon @Mar1Sumarno]

@PartaiSocmed Klo bilang dari gunung kawi, kira2 kasusnya selesai gak ya

[mas melon @Mar1Sumarno]

@atokdalangs4 Gelang cio itu

[mas melon @Mar1Sumarno]

@Tukangfotozznw Bucin bisa merusak perekonomian

[mas melon @Mar1Sumarno]

@skorpioen Ibu ibu yang baik

[mas melon @Mar1Sumarno]

@skorpioen Ngutil apa itu

[mas melon @Mar1Sumarno]

@Ceyaceyoo Bisannya endurance blm kuat sprint

[mas melon @Mar1Sumarno]

@jo_arsy @KapudS640 Ya masuk akal,perang modern komandan di belakang perang kuno komandan di depan

[mas melon @Mar1Sumarno]

@Ceyaceyoo Sampai sakit begitu

[mas melon @Mar1Sumarno]

@gimbot75 Klo blm ada yg bonyok,berarti konten

[Info Malang @infomalang]

Dalam laman resminya, PBNU menyebut bahwa malam ini hilal tidak terlihat. Oleh karena itu, PBNU mengumumkan bahwa Tahun Baru Islam 1 Muharram jatuh pada Rabu, 17 Juni 2026.

[mas melon @Mar1Sumarno]

@michaaayg Nyedotnya sakit apa gak ya,nyamuk modelan begitu

[mas melon @Mar1Sumarno]

@Ceyaceyoo Susah buat duduk jadinya ya?

[mas melon @Mar1Sumarno]

@Ceyaceyoo @mensorai 😁

[Lambe Saham @LambeSahamjja]

Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.

Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.

Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.

Ini kondisinya yang paling mengejutkan:

DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.

Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.

Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.

Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:

Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.

Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:

Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.

Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.

"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.

Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."

Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.

Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:

Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.

Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.

DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.

"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."

Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.

Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:

Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.

Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.

Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.

Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.

Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.

Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.

APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.

Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.

Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.

Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.

Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.

[mas melon @Mar1Sumarno]

@itsD3lay Urutan juga beda,masa mau hasil sama

[mas melon @Mar1Sumarno]

@Gate_76 Yang hina cuma beberapa biji gak semua

[mas melon @Mar1Sumarno]

@125Japstyle @KangDien_Wae Kadang pilihan sulit,klo anak punya suami/istri bisa bantu tp klo sendiri,misal kerja tdk ada yg jaga ortu sakit,misal tdk kerja todak ada biaya berobat dan makan

[mas melon @Mar1Sumarno]

@sluttiessx Sebentar doang ya

[mas melon @Mar1Sumarno]

@9Velvett @Uniliswara0 Orang dalam tau jadwal presiden wah wahh