Met a Serbian remote worker and a French textile engineer on this Vietnam trip.
They were saying how hard it is to find a decent job. One of them even said, “You can’t buy a house if you only have a regular job.”
Feels like we're all getting screwed by the same system.
POV: Lu & Sirkel lu terlalu "Elitis" untuk komunikasi dengan Konglomerat asal negara Asia Tenggara Lainya membahas mengenai bagaimana kontribusi ke Sepakbola Negara lewat kepemilikan klub sepakbola di Eropa.
Mereka kalau mau komunikasi dengan keluarga Srivaddhanaprabha (Leicester City FC) atau Peter Lim (Valencia), mereka bisa bertanya mengenai bagaimana Kingpower Group membentuk Tim Leicester City "Fox Hunt Project" dimana sejumlah pemain muda Thailand potensial berlatih di Fasilitas Sepakbola milik Leicester City FC & menjalani pendidikan formal di kota Leicester selama 30 bulan serta mendatangkan pesepakbola berpaspor eropa yang "bisa" perkuat Timnas Thailand seperti Thanawat Suengchitthawon & duo James.
Atau mereka bisa nanya trend Youth Development sepakbola Spanyol ke Peter Lim dimana beberapa klub La Liga membentuk "International Youth Team" seperti Program Garuda Select atau Bayern World Squad sebagai wadah pemain non paspor UE untuk merasakan ekosistem sepakbola usia muda Spanyol.
Bahkan di Spanyol mereka sampai membentuk Tim C atau D untuk mengakomodir lulusan dari "International Youth Team". Praktik ini pun lumrah di Sepakbola Usia Muda Jerman.
Namun, karena tidak adanya komunikasi makanya keluar statement seperti ini.........
Hidup Thom Haye enak bgt sih, main bola, dibayar mahal ke Indo, follower naik drastis, itungannya jago bgt di liga Indo, punya podcast, bisnis jalan, eh JUARA LIGA 1
ARSENAL. EMANG. LAYAK. JUARA.
SELAMAT!
Gimana pun, mereka tim terbaik musim ini. Kenapa terbaik? Karena mereka punya kontrol, karena mereka mampu membuat lawan tak mampu menembus pertahanan mereka. Mereka juga menemukan solusi cetak gol.
Defence, after all, wins you title(s).
The real "BLUE LOCK" is about to begin!
Inspired by BLUE LOCK, JFA × SCO GROUP launch “FUTURE CAMP” — a global initiative to scout and develop talented Japanese players living overseas, expanding Japan’s football future beyond its borders.
To participate, please fill out the registration form: https://t.co/ueKxWBnn7n
✨All details: https://t.co/PmsDDY68sX
Guys, Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa baru melakukan sesuatu yang sangat jarang terjadi di birokrasi Indonesia dan menurut gua ini perlu dibahas dengan sangat serius.
Dia mencopot dua pejabat tinggi Kemenkeu hari ini.
Dan alasannya bukan korupsi yang tertangkap KPK. Bukan OTT.
Bukan skandal yang viral di media sosial.
Mereka dicopot karena memberikan data yang salah kepada menterinya sendiri.
Kronologinya perlu dipahami dengan jelas supaya kita bisa menilai seberapa serius masalah ini.
Tahun lalu Purbaya menanyakan langsung kepada jajarannya berapa potensi restitusi pajak yang akan keluar?
Restitusi pajak adalah pengembalian uang kepada wajib pajak yang terbukti lebih bayar.
Stafnya menjawab nilainya sedikit.
Tidak ada yang mengangkat tangan dan bilang Pak ini sebenarnya besar.
Di akhir tahun realisasinya keluar Rp361,15 triliun. Naik 35,9 persen dari tahun sebelumnya.
Berkali-kali lipat dari yang dilaporkan stafnya.
Dan yang paling mengkhawatirkan adalah satu detail yang Purbaya ungkap secara terbuka restitusi PPN ke industri batu bara saja membengkak Rp25 triliun secara neto.
Artinya negara membayar Rp25 triliun ke perusahaan batu bara untuk pengembalian pajak yang menurut Purbaya hitungannya tidak benar.
Ini adalah masalah yang jauh lebih dalam dari sekadar salah lapor.
Restitusi pajak adalah mekanisme yang sangat rawan dimanipulasi.
Cara kerjanya adalah wajib pajak mengklaim bahwa mereka sudah membayar pajak lebih dari yang seharusnya dan meminta pengembalian dari negara.
Dalam kondisi normal ini adalah mekanisme yang adil dan perlu. Tapi dalam kondisi di mana pengawasan lemah dan data tidak akurat ini bisa menjadi celah untuk menguras kas negara secara sistematis.
Ketika Purbaya bilang ada yang tidak benar di hitungannya itu bukan kalimat ringan.
Itu adalah indikasi bahwa ada kemungkinan restitusi yang seharusnya tidak dibayarkan tapi tetap dibayarkan.
Atau restitusi yang nilainya dikembungkan.
Dan itu artinya uang negara keluar ke kantong yang tidak seharusnya.
Rp25 triliun neto ke industri batu bara saja. Bayangkan skala kerusakannya kalau ini terjadi di banyak sektor sekaligus.
Purbaya sekarang mengambil tiga langkah serius secara bersamaan.
Pertama investigasi internal terhadap lima pejabat paling tinggi yang mengeluarkan restitusi.
Dua sudah dicopot hari ini.
Tiga masih dalam proses investigasi.
Kedua audit eksternal oleh BPKP untuk seluruh restitusi periode 2016 sampai 2025.
Sepuluh tahun. Itu bukan audit kecil-kecilan.
Itu adalah pembongkaran menyeluruh terhadap satu dekade pengelolaan restitusi pajak.
Ketiga penghentian sementara restitusi yang bermasalah sambil menunggu hasil investigasi dan audit selesai.
Sekarang pertanyaan yang paling penting dan paling sering tidak dijawab secara jujur.
Apakah ini bisa terjadi di kementerian lain?
Jawaban yang jujur adalah hampir pasti ya.
Kemenkeu adalah kementerian yang secara historis punya sistem pengawasan internal paling kuat di antara semua kementerian Indonesia.
Mereka punya inspektorat jenderal yang besar.
Mereka punya tradisi reformasi birokrasi sejak era Sri Mulyani.
Dan bahkan dengan semua itu dua pejabat tingginya bisa memberikan data yang salah kepada menteri selama setahun penuh tanpa ketahuan sampai menterinya sendiri yang mencium ketidakberesan di akhir tahun.
Kalau Kemenkeu yang sistemnya relatif paling ketat pun bisa kecolongan Rp25 triliun bayangkan apa yang mungkin terjadi di kementerian lain yang sistem pengawasan internalnya jauh lebih lemah.
Bayangkan apa yang mungkin terjadi di kementerian dengan anggaran besar tapi kultur akuntabilitasnya tidak sekuat Kemenkeu.
Kementerian infrastruktur.
Kementerian kesehatan.
Kementerian sosial. Semua punya anggaran raksasa dan semua bergantung pada data yang dilaporkan oleh jajaran di bawahnya.
Inilah yang disebut agency problem dalam teori manajemen publik ketika orang yang seharusnya melaporkan informasi akurat kepada atasannya justru punya insentif untuk memanipulasi atau menyembunyikan informasi tersebut.
Dan di birokrasi Indonesia insentif untuk memanipulasi data itu sangat besar karena konsekuensi tertangkapnya sangat kecil dibanding keuntungan yang bisa didapat.
Dan ada satu konteks yang membuat berita ini terasa jauh lebih berat dari yang terlihat di permukaan.
Ini terjadi di tengah kondisi APBN yang sudah sangat tertekan. Subsidi energi sudah jebol 266 persen dari target dalam tiga bulan.
Rupiah di Rp17.320 level terlemah sepanjang sejarah.
Penerimaan pajak yang menjadi tulang punggung APBN sedang ditekan kondisi ekonomi yang melambat. Dan di saat yang sama Rp25 triliun neto keluar dari kas negara ke industri batu bara dengan hitungan yang menurut Menkeu sendiri tidak benar.
Itu bukan angka kecil.
Rp25 triliun adalah lebih dari separuh anggaran Kementerian Pendidikan untuk satu tahun penuh dalam beberapa tahun terakhir. Itu adalah puluhan ribu kilometer jalan desa yang bisa dibangun. Itu adalah ratusan puskesmas yang bisa dioperasikan.
tindakan Purbaya mencopot dua pejabat dan membuka audit sepuluh tahun adalah langkah yang benar dan harus didukung.
Keberanian mengakui bahwa ada yang salah di dalam institusinya sendiri adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi di kalangan pejabat Indonesia yang umumnya lebih memilih menutup masalah daripada mengeksposnya.
Tapi satu tindakan tegas di satu kementerian tidak cukup untuk menjawab pertanyaan yang lebih besar seberapa luas praktik serupa terjadi di seluruh sistem birokrasi Indonesia?
Dan siapa yang punya keberanian dan kapasitas untuk membuka semuanya?
Ada nama Vidre Wibowo dan Agus Miming yg pernah berkontribusi memperkuat dan meningkatkan ekosistem bulu tangkis Prancis. Mereka sempat melatih di klub2 besar Prancis yg bersaing di liga utama.
@ainurohman As expected, those looking to grow sports Indonesia is strong in are learning from Indonesian coaches, trainers, and behind-the-scenes experts.
Not just in badminton, but also in weightlifting, sport climbing, and even pencak silat.