Pelantikan 26 anggota Wantimpres yang diisi tokoh-tokoh vokal memunculkan satu pertanyaan besar: Benarkah ini cara halus pemerintah untuk menjinakkan kritik? Ketika sang kritikus masuk ke lingkaran kekuasaan, akankah taji mereka tumpul oleh kompromi?
#wantimpres#rockygerung
Konstitusi tak kenal jalan pintas. Syarat mutlak cawapres harus dipenuhi tanpa pengecualian. Jangan sampai putusan hukum tumpul saat menyangkut penguasa, tapi tajam ke bawah. Inilah ujian sesungguhnya bagi Mahkamah Konstitusi!
#moncongputih#pdiperjuangan#gibran
Sidang MK semalam menyisakan banyak tanda tanya besar. Mulai dari absennya Gibran untuk memberikan klarifikasi langsung, hingga rentetan pertanyaan soal netralitas aparat (TNI/Polri) dan pejabat daerah (Kades/Camat/ASN) di Pemilu 2024. π§
Setiap tahun, ada sekitar 4,6 juta lulusan SMA/SMK, sementara daya tampung PTN hanya sekitar 650 ribu mahasiswa. Alhasil, jutaan anak harus mengandalkan Perguruan Tinggi Swasta (PTS) atau terkendala biaya untuk melanjutkan kuliah.
#moncongputih#pdiperjuangan#sofyantan
Ini bukan sekadar kesalahan oknum, tapi alarm keras sistem yang harus segera diperbaiki! Pergantian ini adalah koreksi mutlak.
Setelah lebih dari lima tahun menjabat, akhirnya tongkat komando Polri berganti. Waktu yang terlalu lama untuk institusi yang seharusnya terus berbenah.
KPU, Bawaslu, dan tim hukum Gibran gagal menyodorkan bukti pendidikan SMA Gibran di luar negeri selain Surat Keterangan (Suket) Penyetaraan.
Di mana Ijazah aslinya? Di mana transkrip nilainya? Tanpa dokumen sumber.
Buntut kekhawatiran isu keracunan makanan, kelompok buruh perempuan kini menyerukan agar siswa kembali membawa bekal dari rumah. Aksi demo penolakan MBG di Blora menjadi salah satu bentuk protes atas kurangnya penanganan masalah ini.
Diminta ijazah S1 UGM, yang disodorkan malah Kartu Tanda Anggota (KTA) partai.
Publik cuma minta transparansi sederhana, bukan pengalihan isu kelas teri. Gampang banget resepnya: tunjukkan ijazah, selesai! Tanpa drama, tanpa panggung baru.
#moncongputih#pdiperjuangan
Demokrasi bukan cuma soal sebanyak-banyaknya partai masuk parlemen, tapi soal bagaimana suara rakyat bisa bekerja secara efektif! Lewat angka 6%, PDIP ingin mencari titik temu antara menjaga kebinekaan suara rakyat dan efektivitas kerja legislatif.
Saat Gerindra mengusulkan ambang batas parlemen 5 persen, Jokowi justru ngegas meminta angka 8 persenβangka yang sangat identik dengan kekuatan Prabowo. Ini bukan sekadar beda pendapat, tapi deklarasi perang dingin yang mulai meletup ke permukaan!