kalau dilihat dari busana mereka, sangat safety dan siap sih, mulai dari kepala hingga kaki, pun saat turun dan dievakuasi juga masih membawa pernak pernik "tulisan" yang bisa dibaca.
semua dirancang dengan matang hingga ukuran bannernya yang terlihat presisi.
saat proses evakuasi juga nampak drone yang sedang menyorot, kira kira itu milik siapa mint? @GreenpeaceID
jika itu milik Greenpeace, jujur menantikan sekali dokumenter dari pra hingga pasca (jika dirilis), akan menjadi tontonan yang menarik sekali, riwayat dokumenter dari Greenpeace sih asoy asoy.
sehat-sehat, salam takzim bagi seluruh entitas yang sudah berjuang untuk aksi hari ini.
mohon maaf hanya bisa turut serta membantu doa keselamatan kalian dan menyebarkan aksi kalian via digital,
sekali lagi, mohon maaf hanya bisa demikian, belum bisa lebih.
Sepertinya tujuan Greenpeace memang bukan supaya spanduknya menempel lama di patung itu karena mereka tahu, cepat atau lambat aparat akan datang untuk menurunkannya.
Tujuan sebenarnya mungkin:
1. Orang mengambil gambar dan menyebarkannya ke sosmed, karena ini lebih long lasting
2. Seperti yang dibilang bang Zulfikar ini
banyak yang kecolongan!!!
ijo - coklat pasti dihukum atasan
karena daerah HI itu titik vital jakarta yang semua mata dunia melihat, termasuk komdigi juga kecolongan, karena ini ga ada di kata kunci yang mereka banned dan boom langsung meledak bikin pecah semua algoritma sosmed, respect buat kakak greenpeace ๐ซถ
Gila keren banget ini aktivis Greenpeace manjatnya dari subuh pas langit masih gelap dan didokumentasikan. Pantesan panik karna kecolongan, aktivis Greenpeace udah curi start duluan.
KEREN POLLL! SALUT GREENPEACE!! ๐โจ
๐ค jadi kawan kawan kita greenpeace udah panjat sejak subuh. saat masih gelap. tiap pagi di bundaran HI biasanya ada maintenance crew. jadi orang orang dan polisi jaga di sana mengiranya maintenance crew lagi panjat. jadi kecolongan deh.
ini dokumentasi saat subuh tadi
Dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, bencana makin parah, biaya hidup makin mahal.ย
Dari banjir, karhutla, sampai cuaca ekstrem, krisis iklim makin terasa di kehidupan sehari-hari. Tapi, apa kerja pemerintah?
Menurut gue hebat sih Greenpeace menyuarakan kritikan langsung di jantung ibukota saat rush hour dimana orang-orang ramai lewat buat berangkat kerja.
Dan yang lebih hebatnya lagi adalah berhasil masangnya itu dan ngga terpantau polisi. Ngga mudah pasang spanduk begitu di bundaran HI.
Apresiasi buat temen-temen Greenpeace๐
Ada sesuatu yang manis terjadi pada pagi ini. Disaat piket 3S, anakku di antar oleh ibu dan adeknya.
Mereka berdua memantau memastikan kakaknya sampai disekolah. Adeknya dadah" terus donk.
Saat kakaknya salaman sama aku, tk bilangin itu adeknya dadah", dadah" dulu.
So sweet ๐ฅฐ
Guys, Ahok pernah ngomong blak-blakan ada satu hal yang harus kalian tahu dan menurut gue paling tidak pernah disampaikan secara jujur kepada rakyat Indonesia.
Harga BBM di Indonesia seharusnya bisa jauh lebih murah dari sekarang.
Bisa dirasakan semua kalangan.
Dari tukang ojek sampai ibu rumah tangga.
Dari pedagang kaki lima sampai sopir truk.
Bukan mimpi.
Bukan utopia.
Ini seharusnya sudah terjadi dari dulu.
Tapi tidak terjadi.
Dan alasannya sangat sederhana dan sangat menyakitkan untuk diakui:
Karena terlalu banyak uang yang bisa masuk ke kantong pejabat dari sistem yang sekarang.
Ini hitungannya yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun:
Indonesia punya sumber daya minyak sendiri.
Punya kilang sendiri.
Seharusnya bisa produksi sendiri untuk kebutuhan dalam negeri.
Tapi kenyataannya Indonesia impor 800.000 barel minyak per hari.
Dan di setiap barel yang diimpor itu ada komisi yang beredar antara 2 sampai 4 dolar per barel yang masuk ke kantong jaringan mafia impor yang sudah puluhan tahun menguasai sistem ini.
Kalikan saja.
800.000 barel per hari.
Komisi 2 dolar per barel saja.
Hasilnya 1,6 juta dolar per hari.
Setiap hari.
Tujuh hari seminggu.
Dua belas bulan setahun.
Itu sekitar Rp9 triliun per tahun yang bocor ke jaringan yang sama yang seharusnya bisa digunakan untuk mensubsidi BBM supaya lebih murah untuk semua rakyat Indonesia.
Dan ini yang paling menyakitkan siapa yang menanggung semua itu:
Tukang ojek yang isi bensin setiap pagi untuk cari nafkah.
Ibu rumah tangga yang beli gas 3 kg untuk masak.
Petani yang bayar ongkos kirim hasil pertanian yang naik karena solar mahal.
Nelayan yang tidak bisa melaut karena BBM terlalu mahal untuk kapalnya.
Mereka semua menanggung harga BBM yang seharusnya tidak perlu semahal ini supaya jaringan di atas bisa terus makan komisi dari setiap barel yang diimpor.
Dan ini yang membuat gue paling marah:
Kalau e-katalog LKPP diterapkan untuk pengadaan BBM harga ditetapkan terbuka, siapa pun di dunia bisa tawar, yang paling murah menang tidak ada lagi celah untuk komisi tersembunyi.
Kalau kilang dalam negeri dimodernisasi dan dioptimalkan seperti yang Ahok sudah buktikan bisa dilakukan ketergantungan impor turun drastis.
Biaya produksi turun.
Harga BBM untuk rakyat bisa ikut turun.
Kalau pembuktian terbalik diberlakukan pejabat yang tidak bisa jelaskan kekayaannya dari pajak yang dibayar langsung disita tidak ada lagi yang berani terima komisi.
Tapi semua itu tidak dilakukan.
Bukan karena tidak bisa.
Bukan karena tidak tahu caranya.
Tapi karena terlalu banyak pihak yang kehilangan penghasilan kalau sistem ini dibersihkan.
Dan ini yang paling ironis dari seluruh cerita ini:
Pemerintah bangga bilang sudah kasih subsidi BBM untuk rakyat.
Angkanya ratusan triliun per tahun.
Tapi subsidi itu sebagian besar tidak pernah sampai ke rakyat yang paling membutuhkan.
Bocor di jalan.
Salah sasaran.
Dan yang paling parah harga BBM tetap mahal karena biaya impor yang menggelembung akibat komisi yang dimainkan di sepanjang rantai pengadaannya.
Artinya: negara bayar subsidi ratusan triliun.
Rakyat tetap keluhkan harga BBM mahal.
Dan di tengah itu semua jaringan mafia impor tetap makan miliaran dolar setiap tahun.
Uang rakyat untuk subsidi.
Keuntungan untuk mafia.
Beban tetap untuk rakyat.
jadi kalau harga bbm masih mahal hari ini
itu semua emang sudah di ketahui prabowo
sebab akibat nya
tinggal kita ajukan pertanyaanya sekarang
apakah prabowo ikut menikmati permainan ini
atau hanya pura pura tidak tahu?
BBM murah untuk semua rakyat Indonesia bukan mimpi yang tidak terjangkau.
Ini pilihan kebijakan.
Dan selama ini pemerintah memilih untuk tidak melakukannya.
Bukan karena tidak mampu.
Bukan karena tidak ada uangnya.
Tapi karena terlalu banyak pejabat dan jaringan di belakang mereka yang hidupnya bergantung pada sistem yang mahal dan tidak transparan ini.
Dan rakyat yang paling miskin yang pengeluaran terbesarnya untuk transportasi dan memasak terus membayar harga paling mahal dari sebuah sistem korupsi yang mereka bahkan tidak tahu keberadaannya.
Jujur bingung banget
Negara mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Rupiah menguat, pasar merespons positif, koruptor mulai ditangkap, reshuffle disiapkan. Tapi masih ada yang ngotot demo 12 Juni.
Jadi sebenarnya yang dicari solusi atau memang ingin bikin gaduh?
Nah ini contoh twit buzzer ya ges, biasanya harganya 1 twit begini 3000-5000 rupiah.
Kalau ditawarin begini, jangan mau ya. Masa bayarannya kalah sama pertamax 1 liter
Guys, di tengah semua berita tentang pemimpin yang korup, program yang gagal, dan pejabat yang tidak kompeten ada satu kisah lama yang menurut gue paling relevan dan paling menginspirasi untuk dibaca hari ini.
Ignasius Jonan harus menertibkan lebih dari 20.000 Kepala Keluarga untuk membangun double track kereta lintas utara Cirebon-Surabaya-Pasar Turi sepanjang 500 kilometer.
Di Indonesia proyek sebesar ini biasanya identik dengan satu hal: keributan panjang, ganti rugi yang tidak adil, warga yang melawan, dan proyek yang molor bertahun-tahun.
Jonan menyelesaikannya tanpa satu pun keributan berarti.
Dan ini cara yang dia lakukan yang tidak terpikirkan oleh siapapun sebelumnya:
Kompensasi sesuai aturan sudah pasti diberikan.
Itu standar. Itu kewajiban.
Tapi Jonan menambahkan satu hal yang tidak ada dalam aturan manapun:
"Setiap orang yang terdampak boleh mengusulkan satu anggota keluarganya untuk menjadi pegawai KAI."
Satu kalimat.
Tapi dampaknya luar biasa.
Bapak yang tanahnya tergusur bisa daftarkan anaknya kerja di KAI.
Ibu yang rumahnya dibongkar bisa daftarkan suaminya.
Kakak yang bangunannya ditertibkan
bisa daftarkan adiknya.
Asalkan masih satu Kartu Keluarga bebas.
Dan ini yang paling mengagumkan syaratnya sangat manusiawi:
Jonan tidak membuat syarat yang mempersulit.
Ijazah minimal SLTA.
Usia maksimal 40 tahun. Tes kesehatan. Selesai.
Dan kalau anggota keluarga pertama tidak lulus tes kesehatan boleh ganti dengan anggota keluarga lain dari KK yang sama sampai ada yang lulus.
Tidak ada birokrasi yang rumit.
Tidak ada uang pelicin.
Tidak ada koneksi yang diperlukan.
Dan ketika ada yang bilang ke Jonan bahwa dulu daftar kerja di KAI harus nyuap jawabannya langsung dan keras:
"Kalau ada yang nyuap laporkan ke saya."
20.000 lebih KK pindah.
Tanpa keributan.
Tanpa demo.
Tanpa protes panjang yang menghambat proyek.
Bahkan bukan hanya mau pindah mereka pindah dengan perasaan diuntungkan.
Karena sekarang ada anggota keluarga mereka yang punya pekerjaan tetap, penghasilan stabil, dan masa depan yang lebih jelas dari sebelumnya.
"Saya bilang:
saya tidak mengusir Anda.
Anda pergi tapi akhirnya keluarga Anda jadi pegawai di kami."
Dan ini konteks yang lebih besar yang perlu diingat:
Jonan mengambil alih KAI ketika perusahaan itu sedang merugi Rp83 miliar di tahun 2009.
Bobrok dari dalam.
Budaya suap merajalela.
Pelayanan buruk.
Aset tidak terurus.
Cara dia membangun double track ini mencerminkan cara dia memimpin secara keseluruhan:
fokus pada solusi nyata bukan prosedur kosong, hormati rakyat kecil sebagai manusia bukan sebagai hambatan proyek, dan bersihkan sistem dari dalam tanpa kompromi.
Hasilnya KAI berubah dari perusahaan yang merugi menjadi perusahaan yang sehat dan menguntungkan.
Jonan membuktikan satu hal yang menurut gue paling langka di Indonesia:
pemimpin yang cerdas tidak perlu memilih antara kepentingan proyek dan kepentingan rakyat.
Dengan sedikit kreativitas dan banyak empati keduanya bisa berjalan bersamaan.
20.000 KK ditertibkan.
500 kilometer jalur dibangun.
Dan ribuan keluarga yang terdampak justru mendapat pekerjaan yang tidak mereka bayangkan sebelumnya.
Bukan sulap.
Bukan keajaiban.
Hanya kepemimpinan yang benar-benar memikirkan manusianya bukan hanya angka proyeknya.
Dan yang paling menyedihkan: kisah seperti ini seharusnya jadi standar bukan pengecualian yang kita kagumi karena begitu jarang terjadi.
Guys, udah pada tau bekum nih?
Baru-baru ini Ketua Komisi XI DPR bilang pemerintah harus lebih agresif ngejar penerimaan pajak supaya kemampuan bayar utang negara tetap terjaga.
sekali lagi dewan perwakilan rakyat
menyuruh pemerintah agar lebih tegas
dan berani dalam mempajaki rakyat
Soalnya utang pemerintah terus naik dan sekarang nilainya sudah tembus ribuan triliun rupiah.
Yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa solusi yang sering dibahas selalu nambah penerimaan pajak?
Padahal di sisi lain masyarakat sudah menghadapi banyak tekanan ekonomi, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sampai daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
mereka ini perwakilan rakyat bukan sih?
Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.
Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.
Ini kondisinya yang paling mengejutkan:
DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.
Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.
Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.
Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:
Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.
Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:
Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.
Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.
"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.
Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."
Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.
Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:
Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.
Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.
DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.
"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."
Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.
Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:
Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.
Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.
Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.
Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.
Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.
Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.
APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.
Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.
Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.
Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.
Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.