Guys, udah pada tau bekum nih?
Baru-baru ini Ketua Komisi XI DPR bilang pemerintah harus lebih agresif ngejar penerimaan pajak supaya kemampuan bayar utang negara tetap terjaga.
sekali lagi dewan perwakilan rakyat
menyuruh pemerintah agar lebih tegas
dan berani dalam mempajaki rakyat
Soalnya utang pemerintah terus naik dan sekarang nilainya sudah tembus ribuan triliun rupiah.
Yang bikin banyak orang bertanya-tanya, kenapa solusi yang sering dibahas selalu nambah penerimaan pajak?
Padahal di sisi lain masyarakat sudah menghadapi banyak tekanan ekonomi, mulai dari harga kebutuhan pokok, biaya pendidikan, biaya kesehatan, sampai daya beli yang belum sepenuhnya pulih.
mereka ini perwakilan rakyat bukan sih?
Guys, ada momen di rapat DPR yang menurut gue paling jujur dan paling mewakili kondisi keuangan daerah yang sedang kritis tapi paling sedikit disorot media.
Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda bicara langsung di hadapan Mendagri, Menpan RB, dan seluruh kepala daerah. Dan apa yang dia sampaikan sangat sederhana tapi sangat berat.
Daerahnya tidak punya uang untuk bayar gaji PPPK sampai akhir tahun.
Ini kondisinya yang paling mengejutkan:
DAU Dana Alokasi Umum Maluku Utara hanya sekitar Rp960 miliar.
Tapi belanja pegawai daerahnya sudah mencapai Rp1,1 triliun.
Artinya: sebelum satu rupiah pun dipakai untuk bangun jalan, perbaiki sekolah, bayar tagihan rumah sakit, atau program apapun uang dari pusat sudah habis hanya untuk bayar gaji pegawai. Bahkan masih kurang Rp140 miliar lebih.
Dan ini bukan anomali Maluku Utara saja.
Gubernur Sulawesi Tengah dan kepala daerah lain menyampaikan keluhan yang sama.
Ini adalah kondisi yang merata di banyak daerah seluruh Indonesia.
Dan ini tentang solusi yang ditawarkan pusat yang tidak menyelesaikan masalah:
Pemerintah pusat memberikan relaksasi melongggarkan aturan penggunaan anggaran supaya daerah bisa lebih fleksibel menggeser pos untuk bayar gaji PPPK.
Sherly menerima relaksasi itu dengan apresiasi. Tapi dia langsung menyampaikan masalah yang lebih mendasar:
Relaksasi itu berarti daerah harus memotong belanja infrastruktur untuk bayar gaji. Jalan yang harusnya dibangun tidak jadi dibangun.
Jembatan yang harusnya diperbaiki tidak jadi diperbaiki. Fasilitas publik yang harusnya ditingkatkan tidak jadi ditingkatkan.
"Relaksasi yang diberikan ini adalah hal yang baik tapi akan mengorbankan belanja infrastruktur.
Dan infrastruktur itu diperlukan untuk pondasi percepatan pertumbuhan ekonomi di daerah.
Dan pertumbuhan ekonomi di daerah adalah pondasi pertumbuhan ekonomi nasional."
Artinya: solusi jangka pendek ini sedang menciptakan masalah jangka panjang yang jauh lebih besar.
Dan ini tentang DBH yang paling menyesakkan:
Sherly tidak meminta APBN membayar gaji PPPK mereka. Dia tidak minta bailout dari pusat.
Yang dia minta jauh lebih sederhana: kembalikan sebagian dari 60% Dana Bagi Hasil yang selama ini ditahan oleh pusat.
DBH adalah uang hasil sumber daya alam daerahnikel, tambang, hasil laut yang seharusnya kembali ke daerah penghasil. Tapi 60%-nya ditahan di pusat.
"Kami tidak meminta dari DAU. Kami tidak meminta dibayar oleh APBN. Kami hanya minta sebagian dari 60% DBH dikembalikan. Jika itu dikembalikan kita akan mengambil jalan tengah."
Maluku Utara adalah provinsi penghasil nikel terbesar di Indonesia. Nikel yang jadi tulang punggung hilirisasi yang dibanggakan pemerintah pusat. Tapi provinsinya tidak bisa bayar gaji pegawai.
Dan ini tentang ruang inovasi yang sudah dipersempit:
Sherly menyampaikan poin yang menurut gue paling fundamental dan paling jarang diakui secara terbuka oleh pemerintah pusat.
Ketika kepala daerah disuruh berinovasi mencari sumber pendapatan baru kenyataannya banyak kewenangan dan otoritas daerah sudah ditarik ke pusat. Ruang untuk bergerak sudah dipersempit oleh aturan yang tidak fleksibel.
Daerah disuruh mandiri tapi alatnya sudah diambil.
Daerah disuruh inovatif tapi kewenangannya sudah dipangkas.
Dan sekarang daerah disuruh cari solusi sendiri untuk masalah yang sebagian besar diciptakan oleh kebijakan pusat sendiri.
Ini bukan sekadar masalah Maluku Utara. Ini adalah potret dari sistem fiskal yang sedang tidak sehat di seluruh Indonesia.
APBN dipotong Rp306 triliun atas nama efisiensi. Transfer ke daerah menjadi yang terkecil dalam 10 tahun terakhir. DBH ditahan 60%.
Tapi PPPK yang diangkat atas kebijakan pusat gajinya harus dibayar oleh daerah yang tidak punya uang.
Dan di ujung rantai yang paling panjang dan paling tidak terlihat ada guru honorer, tenaga kesehatan, dan pegawai pemerintah daerah yang sudah bekerja berbulan-bulan dan belum menerima gaji.
Mereka bukan angka dalam spreadsheet keuangan negara.
Mereka adalah orang-orang nyata yang masih harus makan, masih punya cicilan, dan masih harus menghidupi keluarga sementara di Jakarta orang-orang berdebat tentang relaksasi anggaran.
Aturan di kantorku:
- cuti melahirkan 6 bulan
- cuti ayah 1 bulan
- adopsi anak (di bawah 2 tahun) cuti sama (6 bulan utk karyawati, 1 bulan utk karyawan)
- keluarga dekat meninggal cuti 7 hari
- cuti haid wajib
- cuti keguguran saat melahirkan 3-6 bulan (menyesuaikan)
- mudah izin utk jaga anak-ortu sakit
Seolah 'memanjakan' karyawan, tapi kantorku bisa jalan seperti ini 13 tahun. Saya tanpa pekerja yg andal, perusahaan akan tamat dalam sekejap. Karyawan tanpa fasilitas ramah keluarga akan lenyap dibajak kompetitor. Saling membutuhkan.
Saya juga tidak tahu masa depan perusahaan spt apa. Tapi saya tidak ingin mengubah kebijakan2 di atas. Bahkan ketika era covid ada yg dapat cuti melahirkan dan cuti ayah, kebijakan tetap diterapkan di masa sulit.
Kondisi dan karakter leader di tiap perusahaan tentu berbeda. Pasti banyak yg bingung dgn kebijakan kantor saya (dibilang moralis, disumpahin bangkrut, dll. Yeah, I got it a lot). Demikian juga saya bingung kalau perusahaan dgn margin/volume bagus tapi tdk punya kebijakan ramah keluarga. Beda prioritas sepertinya ๐๐
@glowinbeautyy@akusopoiki29 Definisi tua yang menyebalkan.
Padahal ada petuah :
ุงูุธุฑ ู ุง ูุงู ููุง ุชูุธุฑ ู ู ูุงู.
Tapi iki r iso di gagas kabeh
Sayang banget, Heni, kalau masih ada yang nolak Uang Peringatan Kemerdekaan (UPK) Rp75.000. ๐ฅฒ Padahal selama uang Rupiah asli, maka sah dipakai transaksi di seluruh NKRI.
FYI nih, sesuai UU Mata Uang, nggak boleh menolak Rupiah untuk pembayaran di NKRI, kecuali kalau memang ada keraguan soal keasliannya.
Buat cek info lengkap soal uang Rupiah yang berlaku & sah, bisa langsung cus ke website resmi Bank Indonesia ๐ https://t.co/U0nngu9biQ (menu Rupiah > Gambar Uang). Semoga next nggak kejadian lagi. ๐โจ
WARISAN GOLONGAN DARAH "O"
1. Tidak Pernah Pingsan
2. Tidak Pernah Diinfus
3. Tensi 65 Masih Berdiri Tegak
4. Jarang Sakit
5. Kalau Sakit Rasa Mau Log out
6. Sering Kunang Kunang Dari Duduk Ke Berdiri
7. Kalau Mau Tidur Ritual Gesek-Gesek Kaki Ke Sprei
8.Rajanya Begadang
9. Paginya Kerja Jarang Sarapan
10.Satu Lagi Tidak Pernah Kesurupan Entah Kuat Imannya Atau Dia Setannya๐
yang gue banggain dari negara ini:
1. QRIS
2. PT KAI
3. BPJS
4. PMI ๐ซถ๐ป
5. DAMKAR
6. Go-Jek (any kind of ojol)
7. warga yang asbun ๐ค
8. satpam BCA
mumpung masih ramadan, perbanyak doa ini gais
โallahumma innaka โafuwwun tuhibbul โafwan faโfu โanniโ
artinya
โYa Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan suka memberi maaf. Maka maafkanlah akuโ
@Bunaspace 300k
Bisa nih buat,
Bayar token listrik 100K kebetulan hampir habis
Beli gas 20K, panahnya udah di nomor 2 barusan masak. Hiks
Beli susu UHT Greenfield yg 1 liter 28K, kebetulan busui jadi perlu dopping susu kurma biar puasanya kuat
Sisa 152K, buat kebutuhan masak.