Na∆asssss🍉

[Bambang @sibambaang]

Di Amerika, harga buku hanya setara satu jam kerja. Upah minimum di sana sekitar $15/jam, sedangkan harga buku $15-20. Artinya mereka bisa membeli satu buku hanya dengan 1 jam kerja, seperti halnya kita membeli es teh jumbo di pinggir jalan.

Di Jepang, satu buku juga bisa dibeli dengan satu jam kerja. Upah minimum disana sekitar ¥1000-1200/jam. Harga buku ¥900-1300.

Di Jerman, satu buku = satu makan siang. Hanya dengan 2 jam kerja.

Di Inggris, satu buku bisa dibeli hanya dengan setengah jam kerja. Buku bukan jadi barang yang harus ditimbang antara 'beli atau tidak' buku sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari seperti roti.

Di Norwegia, negara ikut menanggung harga buku, negara hadir memberikan subsidi dan distribusi yang merata, karena mereka percaya: bangsa yang cerdas dimulai dari buku yang mudah disentuh.

Di Malaysia. Buku masih bisa dijangkau hanya dengan 2 jam kerja.

Singapura. Satu buku bisa dibeli dari sisa makan siang.

[Bintang @tang__kira]

Temen aku, waktu itu jadi Kaprodi S1. pernah cerita

"Kita ga bisa nyalahin Gen Z ini-Gen Z itu.. Tantangan mereka beda dengan kita

Dulu zaman gw (tahun 90an), pegang ijazah tuh tiket masuk kerja, sebodo-bodonya lu, asal pegang ijazah, itu bisa lah masuk kerja asal ga pilih-pilih kerjaan.

Sekarang, Ijazahnya cuman ngebantu doang. Bahkan anak-anak (Mahasiswa) dari Semester 2-3 juga udah magang, udah intern dimana-mana. Karena kalau ga ya pas mereka lulus udah ketinggalan dibanding their peers.

Gw ga pernah nanya kalau ada mahasiswa izin. Gw tau stressnya mereka gimana, mau ke coffeeshop atau healing juga silahkan aja, generasi sekarang pressurenya emang berat banget"

[Txt dari Drama Sosmed @fuhrerniq]

Alasan PLN, PERTAMINA, BUMN selalu rugi ternyata gini toh. Pada kek anjing 😭😭

[Console Age @console_age]

Gw ngumpulin video buat ngejawabin orang di WhatsApp.

Silahkan disimpan 🙏🏻

[adit surowidjojo @dittolongdit]

makin ga paham kenapa surabaya, de facto kawasan metropolitan terbesar kedua di negara ini, yang pergerakan komuternya diestimasi sampe 10 JUTA/HARI;

GA BISA ngembangin SATU KILOMETER pun transum berbasis rel yang proper.

isin rek. kate ngenteni pirang dekade maneh?

[intinyadeh @intinyadeh]

#intinyadeh komisaris PT Pertamina Retail, Ginka Febriyanti Ginting, lg jd sorotan netizen krn:

> Usia 28thn, gak ada pengalaman korporat/ industri energi

> Background sbg Koordinator Nasional BISON (relawan Prabowo-Gibran)

> Organisasi sayap BISON merupakan mitra Polri

(1/3)

[okt★ @okthingsz]

RAKYAT BIASA daftar lewat talent candidate (posisi staff):
• screening
• assessment
• online interview
• interview user
• interview user & HR 2
• interview user & HR 3
• medical check-up
• top management interview

refresh portal tiap hari, nunggu berbulan-bulan, salah dikit bisa gugur💀

meanwhile, orang lain (rel*wan) umur 27 th:
“okey selamat kamu jadi KOMISARIS ya”🥰🥰🥰🥰

[Ardianto Satriawan @ardisatriawan]

Saya rangkum penjelasannya:

Negara menunggak hutang ke PLN.

PLN jadi kurang duit buat beli batu bara.

Sumber batu bara kurang -> pemadaman bergilir.

Pemerintah nunggak hutang kenapa??
Uang buat bayar hutang ini dari APBN.

Yang mana APBN paling banyak buat program mega bintang apa sodara sodara????

[Si Paling Gen Z @txtdarigenz97]

Masih ingat mahasiswa yg di ajak gibran masuk ke istana?

Ternyata mereka menerima suap pas ketemu gibran sebesar 300 juta.

Bayangin banyaknya relawan yg nunggu berjam-jam menunggu hasil rapat mereka dengan wapres, tapi ternyata semuanya udah di setting

Malam ini mereka lagi di Introgasi oleh mahasiswa UBK

[Sheepy - ꦌꦣꦸꦱ꧀ - is a genshin META player @Sheep0092]

Mama we are not chilling

[Bex🚩🚩 @Olikotor_]

Namanya Mbah Mien Sri Wahyuni (74), warga Desa Kalierang, Kec Selomerto, Kab Wonosobo.
Tiba2 ditagih BRI 2,5 M karena kredit.
Gk pernah ajukan kredit, gk punya rekening BRI, ATM Buku rekening.
Di dokumen dia ada pengajuan kredit lewat notaris.
Lapor ke polisi, 3 tahun mandeg.

[🐦‍🔥ラディックス 🇵🇸🇵🇸🇵🇸 @radixhidayat]

Kalo kamu suka liat opini bodoh berseliweran, mungkin penyebabnya bisa ditarik ke 13 tahun yg lalu. Those kids are now full grown adults by now.

[Hidup sebagai +62 @Hidupsebagai62]

PIUTANG PLN KE PEMERINTAH NAIK 156%.
ARTINYA PEMERINTAH NUNGGAK BAYAR KE PLN SEHINGGA PLN TIDAK PUNYA DUIT.
TIDAK PUNYA DUIT SEHINGGA TIDAK BISA BEKI BATUBARA

TIDAK BISA BELI BATUBARA, SUPLAI LISTRIK BERKURANG.
SIAP2 MENYALA BERGILIR

BUKAN PEMADAMAN BERGILIR

Dari foto laporan keuangan PLN yang beredar, ada satu angka yang langsung mencolok begitu kamu lihat.
Piutang dari Pemerintah tercatat Rp 110,738 triliun di periode terbaru, naik drastis dari sebelumnya Rp 43,290 triliun. Kenaikannya lebih dari 156% dalam satu periode.
Bukan naik tipis. Ini lonjakan yang sangat besar dan perlu dijelaskan.

PLN adalah perusahaan negara yang menjual listrik ke rakyat dengan tarif yang tidak selalu mencerminkan biaya produksi sebenarnya.
Untuk pelanggan rumah tangga 450 VA dan 900 VA bersubsidi, PLN menjual listrik jauh di bawah harga pokok produksinya.
Selisihnya ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi dan kompensasi.

Tapi pemerintah tidak selalu bayar langsung.
PLN dulu bayar dulu ke produsen energi, ke kontraktor, ke supplier batu bara dan gas, lalu nagih ke pemerintah belakangan. Tagihan yang belum dibayar pemerintah ini yang dicatat sebagai "piutang dari pemerintah" di neraca PLN.

Sederhana:
PLN sudah keluar uang, tapi pemerintah belum bayar.

KENAPA ANGKANYA BISA MELEDAK SEGITU?

Ada beberapa faktor yang menjelaskan lonjakan ini.

pertama adalah program diskon listrik 50% Januari-Februari 2025. Pemerintah mengumumkan diskon tarif listrik untuk seluruh pelanggan di bawah 2.200 VA selama dua bulan. Biayanya ditanggung negara tapi dibayar PLN dulu. Total tagihannya saja sudah Rp 13,61 triliun hanya dari program dua bulan itu.

kedua adalah mekanisme pembayaran yang lambat. Selama ini pemerintah membayar kompensasi ke PLN per tiga bulan atau bahkan per enam bulan sekali. Artinya PLN harus talang dulu berbulan-bulan sebelum uangnya balik. Semakin lama jeda bayar, semakin besar piutang yang menumpuk.

ketiga adalah subsidi dan kompensasi yang terus membengkak. Pada 2025, realisasi subsidi dan kompensasi listrik sudah menyentuh lebih dari Rp 210 triliun. Sementara tarif dasar listrik tidak naik karena alasan politik. Selisih antara biaya produksi dan tarif yang dibayar rakyat inilah yang jadi beban yang terus menumpuk.

DARI MANA PEMERINTAH BAYARNYA?

Sumber pembayarannya ada di APBN, tepatnya dari pos Belanja Subsidi dan Kompensasi Energi. Pada 2024 saja, total subsidi dan kompensasi energi (BBM, gas, listrik, pupuk) mencapai Rp 434,3 triliun. Khusus listrik yang dikompensasi, salah satu contohnya adalah pelanggan 900 VA non-subsidi yang mendapat kompensasi Rp 400 per kWh, artinya dari harga seharusnya Rp 1.800 per kWh, mereka hanya bayar Rp 1.400 per kWh. Selisih Rp 400 itu ditanggung APBN, dan ada 50,6 juta pelanggan yang masuk kategori ini.

Masalahnya bukan soal ada atau tidak anggarannya.
Masalahnya adalah timing pencairannya.
Komisi XI DPR sempat melaporkan bahwa kompensasi kuartal I-2025 untuk PLN senilai Rp 27,6 triliun belum dibayarkan.
Bahkan ada tagihan 2024 yang dibebankan ke APBN 2025. Jadi tagihan lama belum lunas, tagihan baru sudah datang.

PLN yang punya piutang besar tapi belum cair ini berdampak ke kemampuan perusahaan membayar supplier dan produsen listrik swasta tepat waktu.
Kalau pembayaran ke IPP terlambat, ada risiko gangguan pasokan.
Dalam jangka panjang, ini juga mempengaruhi rating kredit PLN dan kemampuan pinjam untuk investasi infrastruktur.

Untuk kita sebagai pelanggan, selama tarif listrik tidak disesuaikan dengan harga pokok produksi, maka subsidi dan kompensasi akan terus menggelembung, piutang PLN ke pemerintah akan terus naik, dan beban APBN akan semakin berat.

Ada wacana perbaikan skema pembayaran menjadi bulanan agar piutang tidak menumpuk terlalu lama.
Tapi selama tidak ada reformasi tarif dan pembenahan kontrak IPP, akar masalahnya tetap ada.

Rakyat bayar murah.
PLN tombok dulu.
APBN yang bayar belakangan
Dan siklusnya terus berulang setiap tahun
APAKAH KEDEPANNYA BENERAN GELAP?

[Daryono Perwira Sakti @daryono_eq_talk]

Pernah dengar peristiwa gempa dahsyat yg berdampak di hampir seluruh P Jawa? Gempa Jawa 10 Juni 1867 (Mw ~7,8) merupakan salah satu gempa terdahsyat yg pernah mengguncang dgn dampak luas hingga Yogyakarta, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Peristiwa ini menewaskan ratusan orang dan menyebabkan kehancuran besar, namun tdk memicu tsunami krn berasal dari gempa intraslab berkedalaman menengah.

[okt★ @okthingsz]

timeline gila menjadi WNI:

22–23 thn → sudah lulus sarjana
24 thn → sudah dapat kerjaan
25 thn → batas maksimal apply lowongan
25 thn → punya tabungan 100jt
25 thn → gaji minimal 8jt
27 thn → batas maksimal cewe nikah
28 thn → sudah punya mobil pribadi
30 thn → batas maksimal cowo nikah
30 thn → harus punya rumah
30 thn → harus punya 1M
30 thn → sudah punya anak
30 thn → karier stabil, mental stabil, finansial stabil
30 thn → menguasai bumi, elemen, avatar state, dan seluruh kerajaan api

telat dikit langsung dianggap GAGAL dalam kehidupan hehe😃

[λL-D1 | AI for Buzzer 🍉 @F2aldi]

Menurutku kita perlu hati-hati sama narasi “inflasi pendidikan”. Karena kalau narasi ini diterima mentah-mentah, kesimpulan yang muncul bisa bahaya. Sekolah tinggi percuma, kuliah percuma, sarjana kebanyakan.

Padahal menurutku root cause-nya bukan itu.

Tesisnya kan kayak gini "problem utama Indonesia bukan kebanyakan orang kuliah, tapi terlalu sedikit pekerjaan formal dan produktif yang butuh orang berpendidikan tinggi""

Kalau mau bilang “inflasi pendidikan”, definisinya harus jelas dulu. Inflasi pendidikan itu terjadi ketika gelar makin banyak, nilainya makin turun, dan jumlah lulusan pendidikan tinggi jauh melebihi kebutuhan pasar kerja.

Indikatornya apa? berapa banyak penduduk yang benar-benar lulus perguruan tinggi? apakah pekerjaan formal cukup banyak? apakah industri, kantor, startup, pabrik, dan perusahaan produktif tumbuh cukup untuk menyerap mereka?

Nah, kalau lihat Indonesia, indikatornya belum cocok untuk bilang akar masalahnya adalah sarjana kebanyakan. Penduduk yang tamat perguruan tinggi 2025 baru sekitar 11%. Di tenaga kerja, D4/S1 ke atas juga sekitar 10,44%.

Jadi agak susah bilang “hampir semua orang bisa kuliah”. Faktanya, yang kuliah sampai lulus masih sedikit. enggak ada 20% dari total penduduk kita.

Yang lebih kelihatan justru sebaliknya. pekerjaan formal dan high-skill kita belum cukup banyak. Pekerja informal masih sekitar 59% dari total pekerja. Artinya banyak orang masih hidup dari kerja yang tidak stabil, tdk pnya BPJS, dan gaji layak.

Kalau pakai analogi Sim City, ini gampang kebayang. Kamu bisa bangun sekolah dan kampus, tapi kalau kotanya tidak punya cukup zona industri, kantor, dan bisnis, lulusan itu mau kerja di mana?

Masalahnya bukan sekolahnya kebanyakan. Masalahnya kotanya tidak cukup dibangun untuk menyerap orang yang sudah sekolah.

Itu yang menurutku terjadi di Indonesia. Anak mudanya disuruh sekolah tinggi, tapi setelah lulus, lapangan kerja formalnya sempit. Akhirnya perusahaan bisa bikin proses seleksi makin panjang, makin ribet, makin mahal buat pelamar, karena supply pelamar jauh lebih besar dari demand pekerjaan bagus.

Jadi kalau ada fresh graduate harus isi data panjang, online test berlapis, FGD, interview, psikotes, sampai MCU untuk posisi entry-level, itu bukan bukti bahwa pendidikan kita kebanyakan. Itu gejala pasar kerja yang timpang.

Dan di titik ini, menurutku jangan dibalik jadi menyalahkan anak muda yang kuliah.

Problemnya ada di kebijakan. Kenapa pemerintah? Karena yang bisa mengatur arah investasi, industrialisasi, perizinan, kualitas pekerjaan, dan belanja negara ya pemerintah. Bukan individu pencari kerja.

Contoh, daripada kebijakan populis seperti MBG dijadikan jawaban utama, menurutku lebih masuk akal kalau energi dan uang negara dipakai untuk membangun pabrik, industri, dan pekerjaan layak.

Kalau orang tua punya kerja yang layak, mereka bisa kasih makan anaknya sendiri. Mereka bisa sekolahkan anaknya sampai lulus. Anak itu juga punya peluang masuk lapangan pekerjaan yang lebih sehat.

Jadi kesimpulannya, jangan kejebak narasi “sarjana kebanyakan”. Sarjana kita masih sedikit. Yang kurang itu pekerjaan produktif, industri, perusahaan, dan kebijakan ekonomi yang serius menyerap tenaga kerja terdidik.

Yang harus diturunkan bukan aspirasi pendidikan rakyat. Yang harus dinaikkan adalah kualitas ekonomi dan jumlah pekerjaan layak.

[i. @madsimad]

Indonesia’s biggest loss mah Februari 2024 noh

[Penghitaman Dini @JamalSwag26]

gw jadi berpikir kalo hal ini ada kaitannya kenapa anak-anak muda di western countries punya self esteem sama confident yang tinggi dibanding negara timur (especially indonesia) karena ya banyak standar-standar tolol yang dibuat ama boomers

[Menteri Pekerja RI @MenteriPekerja]

Fun Fact :

1. Dulu yg dapet THR itu cuma PNS, tapi semenjak pekerja demo Pekerja swasta juga dapet THR

2. Dulu juga jam kerja 16 jam ++ tapi semenjak demo jadi 8 jam.

Macet mu yg dirasa sekarang bisa terkonversi jadi bahagia dan sejahteramu di masa depan.