Mau Kompeten, Yuk Ikuti Pelatihan di BLK!
Rekanaker yang Berada di Padang dan Sekitarnya. @BLK_Padang menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi
Selain mendapatkan ilmu dan keterampilan, ada sertifikasinya juga lho
Ayo daftar! https://t.co/HvpB3Ug9uE
Menaker @hanifdhakiri dan Kapolri Tito Tandatangani Kerjasama Pencegahan dan Penegakan Hukum Ketenagakerjaan.
Adanya MoU a/ momentum sangat penting u/ mnunjukkan khadiran pemerintah&negara dlm mmberikn pelayanan & prlindungan kpd seluruh stakeholder ketenagakerjaan di Indonesia.
Rock! Aksi Menteri Jokowi Guncang Pelaminan Putri Mensesneg. Tak hanya pandai urus negara dan melayani rakyat. Mereka jg bs menghibur melalui musik @jokowi@hanifdhakiri
https://t.co/6TI1EForI6
Haloo Rekan Naker, siang ini Menaker @hanifdhakiri dan Ibu @ifaahanif hadiri acara Pembukaan Munas Alim Ulama dan Konferensi Besar NU di Masjid Raya Hubbul Wathan Kota Mataram, NTB (23/11).
Sementara itu dalam rangka perluasan cakupan kepesertaan, melalui Permenaker Nomor 7 Tahun 2017, perlindungan sosial melalui pogram jaminan sosial yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan telah menjangkau kepesertaan terhadap TKI yang bekerja di luar negeri.
Selain itu Pemerintah sedang melakukan revisi atas PP No 44 Tahun 2015 ttg Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian khususnya terkait dengan besaran iuran dan manfaat, & penyusunan Rancangan Peraturan Presiden ttg Jenis Penyakit Akibat Kerja.
Munas NU dan Konferensi Besar Alim Ulama NU mengambil tema 'Memperkokoh Nilai-nilai Kebangsaan melalui Gerakan Deradikalisasi dan Penguatan Ekonomi Warga'.
Salah satu topik yang dibahas adalah tentang penyandang disabilitas di Indonesia.
@hanifdhakiri@ifaahanif Presiden @jokowi beserta sejumlah menteri Kabinet Kerja menghadiri kegiatan akbar yang akan berlangsung hingga hari Minggu mendatang, kurang lebih sekitar 1.000 ulama se-Indonesia hadir dalam acara tersebut.
Dalam rangka meningkatkan perlindungan khususnya bagi peserta Bukan Penerima Upah (BPU), baru-baru ini Menteri Ketenagakerjaan tepatnya pada tanggal 21 Nopember 2017 telah menandatangani Peraturan Menteri tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2016.
Tentunya dengan perjalanan waktu tersebut, kita perlu melakukan evaluasi terhadap implementasi/pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di lapangan, antara lain: kualitas pelayanan kepada masyarakat, cakupan kepesertaan, hubungan antar lembaga, pengawasan, dan penegakan hukum.
Kementerian Ketenagakerjaan menyambut baik diselenggarakannya acara ini sebagai salah satu upaya dalam rangka mencari solusi untuk peningkatan penyelenggaraan jaminan sosial melalui kolaborasi inovasi di sektor publik antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.