Ada dua tipikal orang
Pertama, bisa kerja tapi gabisa ngomong
Kedua, bisa ngomong tapi gabisa kerja
Prabowo, gabisa ngomong dan gabisa kerja
Bukan orang👏
Enteng bener seorang Presiden ngomong 'Ndasmu' dilanjut 'Emang gue pikirin' di sebuah forum resmi dan mendapat tepuk tangan dari yg mendengar.
Pemimpin tanpa etika yg dipilih oleh orang orang yg tak punya etika dan nalar.
presiden terburuk dalam sejarah
presiden paling gak punya adab.
presiden paling maniac pakai buzzer
presiden paling kotor cara berpolitiknya.
hidup serba kalahan.
dari angkatan bersenjata dipecat.
rumah tangga berantakan.
pilpres 4x kalah terus.
jadi presiden dibenci rakyat karena ulah sendiri.
sekarang main presiden presidenan biar bisa pidato padahal isinya gak mutu.
hidup dikelilingi penjilat. figuratively & literally.
dasar tua bangka sakit jiwa.
Semakin dia ngomong, semakin asbun yang ada😭
Hidup dari zaman Soeharto, Habibie, Gusdur, Megawati, SBY dan Jokowi.
Baru dia ini yang tiap ngomong ngasal anj😭
Gada retorika, murni mengikuti kata otak😭
Buruk banget😭😭😭😭😭😭
pendapat rocky gerung soal kinerja prabowo:
- Kabinet dungu semua
- 109 orang tapi tidak ada yang bisa bertengkar soal kebijakan, cuma bilang "siap, Pak"
- ada yang lulusan dari luar negeri tapi jadi plenger
- Purbaya cuma kasir tidak berani bilang uang kita tidak cukup pak prabowo mohon berhemat
- MBG harus dibatalkan dulu, dihitung ulang klo bisa batalkan full
- Prabowo tersandera partai
- kabinet hasil transaksi politik bukan intelektual
- Tidak reshuffle besar (80%) Oktober 2026 = Prabowo pasti jatuh
- Lebih happy di luar negeri karena kabinet dalam negeri mengecewakan
- tidak ada orang yang berani debat dan koreksi Presiden
- Gibran tidak cukup kapasitas
- bahkan sebagai wapres pun tidak layak, cocoknya jadi jualan martabak kek dulu
Nah, gue mau kasih catatan soal ini.
Fatimah itu bener-bener paham sebagian aspek filosofis dari Parlemen.
Bener yang dia bilang
Parlemen itu aslinya dari kata parle.
Parle itu apa? Dalam bahasa Prancis, artinya ya NGOMONG.
Kenapa parlemen harus ngomong?
Karena dia harus ngomong
- untuk bikin undang2
- untuk siapin budget
- untuk NGAWASIN PEMERINTAH
Dia juga paham sebagian aspek representatif..
Karena dia menyebut kekosongan legislatif, yang maksudnya, tidak ada pembelaan legislatif terhadap konstituennya.
Artinya apa?
Parlemen Indo berarti TIDAK REPRESENTATIF terhadap rakyatnya…
Lengkap kan
Sudahlah kurang mengawasi, ga representatif lagi
======
Mantap emang perempuan calon dokter ini.
Saran gw, meski jadi dokter, tetap gas terus ya menjadi aktivis.
Modal dasar untuk jadi politisi yang cerdas dan berisi itu sudah ada.
Ga kek politisi sekarang yang dapat jabatan modal ngolah kanda
Sedihnya, orang2 kayak ibu ini akan senang dan bangga dapet uang 100k. Dia gatau kalo uang itu dari pajak dia sendiri. Dia gatau klo suara, tenaga, dan masa depan keluarganya dibeli dengan harga 100k.
ANJJJJJJ KETANGKEP BASAH PENCAIRAN DANA BUZZERNYA AOWKWKWK
ENIH KITA DISURUH TUTUP MATA YAK? WKWK NUMBALIN NASIB BEBERAPA TAHUN KE DEPAN DEMI AMPLOP YANG ISINYA GA NYAMPE 100 RIBU.
TETAPLAH KALIAN DI LINGKARAN MISKIN BUZZER BADJINGAN 🫵🫵
AKSI DEMO DUKUNG MBG SEJAUH INI :
1. Anak2 dibawa demo
2. Dikawal dan dibukakan jalan sama polisi
3. Dapet snack + minum dari polisi
4. Bagi-bagi doorprize
5. Ada senam/joget MBG
6. Ada orasinya anggota DPR dari Fraksi Gerindra
7. Masa pendemonya yg punya SPPG dan karyawan nya
8. Kepala dinas pendidikan mengajak guru
9.
10.
MASIH DENIAL DUKUNG MBG NGK DI BAYAR?
SIAPA YANG BIAYAI?
Koruptor akan cari 1000 alasan supaya MBG tidak dihentikan
ultimatum tiyo ke presiden prabowo:
- saya bingung prabowo itu motivator atau presiden
- jangan berharap ada anak cerdas lahir dari guru yang tertindas
- Gaji guru honorer cuma naik Rp100.000 (dari Rp300rb ke Rp400rb) "penghinaan luar biasa pada pengabdian guru"
- sementara gaji hakim anda naikkan 300 % dimana hati mu pak prabowo
- MBG merampas anggaran pendidikan Rp223 triliun dari Rp769 triliun anggaran pendidikan disedot ke BGN, melanggar Pasal 31 UUD
- Istilah "gratis" itu penghinaan dananya dari pajak rakyat, kenapa harus diklaim "gratis" segala? Cuma clickbait politik
- Stunting cuma 19% kenapa MBG dikasih ke 100% anak, termasuk anak sekolah elite yang di rumah sudah makan pizza dan salmon sgar?
- Anggaran kesehatan dipotong 15% gara-gara MBG
- gausah sok jadi pahlawan deh mau ngurusin semua maslah sekaligus
- fokus ke satu satu baru pindah ke program lain
Kalau nanti tarif listrik sampai naik, jangan cuma marah ke PLN. Salah satu yang harus ikut disalahkan adalah MBG.
Kok bisa?
Mari saya jelaskan.
Masalah listrik hari ini salah satunya berawal dari pasokan batu bara ke PLN yang tidak lancar. Padahal batu bara itu bahan bakar utama banyak pembangkit listrik kita.
Kenapa bisa terjadi?
Karena ada yang namanya DMO (Domestic Market Obligation)
Sederhananya, perusahaan batu bara diwajibkan menjual sebagian produksinya untuk kebutuhan dalam negeri, termasuk ke PLN.
Masalahnya, harga batu bara untuk PLN dipatok lebih rendah dibanding harga pasar ekspor.
Jadi secara bisnis, pengusaha batu bara lebih "tergoda" menjual ke luar negeri karena marginnya lebih besar.
Kalau pemerintah mau bikin pasokan PLN aman, harga batu bara DMO harus dibuat lebih kompetitif.
Tapi konsekuensinya biaya produksi listrik PLN naik.
Nah, dari sini pilihannya cuma dua:
tarif listrik dinaikkan, atau subsidi/kompensasi listrik ditambah.
Saat ini, subsidi listrik sekitar Rp90–100 triliun per tahun.
Jika ditambah kompensasi untuk menahan tarif, beban listrik di APBN bisa tembus Rp245,58 triliun.
Masalahnya, ruang fiskal negara sudah keburu disedot program jumbo seperti MBG.
Jadi ketika subsidi listrik butuh tambahan, pemerintah akan bilang APBN terbatas.
Ujung-ujungnya?
rakyat lagi yang diminta untuk mengerti:
bayar listrik lebih mahal,
atau terima pemadaman bergilir.
Dan semua ini tidak akan terjadi kalau ratusan triliun APBN tidak dikunci untuk MBG.
"MBG kontrak politik Prabowo, tak bisa dihentikan"
Kalo begini kan jelas. ga kebanyakan ngeles ngeles mau kasih makanan buat anak anak dll.
Eman kontrak politik. Parpol, Parjo, Parcok semua kebagian. Ga bisa dihentikan, karena nanti jatah mereka berhenti.
Baru kali ini ngedenger anak buahnya presiden ngomong jujur. So, para pegiat dunia gizi dan nutrisionis, here it is.
Embege sama sekali gak bertujuan untuk atasi stunting atau memperbaiki gizi anak-anak.
U don’t need 100% of ur brain capacity, or even 50%, to understand this.
Cara membedakan aksi demo bayaran atau murni gerakan rakyat di Indonesia itu gampang banget.
Kalau demonya dijaga aparat, bahkan dibiarkan bebas berarti berpotensi demo settingan penguasa.
Kalau demonya dihalangi mati-matian sama aparat, bahkan disuruh bubar, itulah demo yang sesungguhnya demi kepentingan rakyat.
ada permintaan dari pengusaha MBG kepada prabowo:
- Tolak keras penutupan dapur MBG saat libur sekolah
- Dapur dibangun pakai uang pribadi mitra, bukan APBN banyak masih nyicil utang bank, belum balik modal
- Total investasi mitra ditaksir Rp80-120 triliun
- Kalau dapur tutup, balita dan ibu hamil (1000 hari pertama) ikut tidak terlayani
- Insentif mau dihapus saat libur dianggap melanggar kontrak
- relawan kehilangan penghasilan harian
- banyak relawan yang sudah ambil cicilan
- Sindir 200 dapur yang dibangun pakai dana APBN lewat BUMN malah mangkrak
- Soal pengadaan motor/mobil viral mitra tegaskan tidak dilibatkan sama sekali
- BGN dianggap ambil keputusan sepihak tanpa diskusi dengan mitra
- Minta Presiden Prabowo turun tangan tinjau ulang kebijakan BGN
BEM UI TUNJUKKAN CHAT KE POLRES, BANTAH TAK ADA PEMBERITAHUAN DEMO 12 JUNI
Athof, Ketua BEM Ul: "Bagaimana bisa mereka mengklaim bahwa aksi 12 Juni kemarin tidak ada pemberitahuan. Tidak ada surat yang dikirimkan."
"Pada faktanya, di sini saya telah memegang buktinya. BEM UI telah mengirimkan surat pemberitahuan kepada Wakasat Polres Jakarta Pusat terkait aksi di Bunderan HI."
"Cuma, kita juga tidak usah kaget dikarenakan Polri hanya institusi yang membela kepentingan elit."
"Polri tidak ada untuk melindungi kepentingan rakyat. Polri tugasnya hanya berbohong setiap saat."
Pertamax "Masih Murah"? Murah Buat Siapa?
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijay menyebut harga Pertamax kita yang sekarang Rp 16.250 per liter masih jauh lebih murah dibanding Filipina Rp 22.158, Thailand Rp 28.910, dan Singapura Rp 42.971.
Kalau cuma baca angkanya, dia nggak salah. Tapi, apakah dia sudah mempertimbangkan daya beli masyarakat?
Kita perlu menggunakan pendekatan purchasing power, kemampuan daya beli masyarakat terhadap suatu barang.
UMP DKI Jakarta tahun 2026 berada di angka Rp 5.730.000 per bulan. Dengan harga Pertamax sekarang, pekerja di Jakarta bisa membeli sekitar 352 liter setiap bulannya.
Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak, namun memiliki UMP terendah pada tahun 2026 yaitu Rp 2.310.000 per bulan. Dengan upah segitu, pekerja di Jawa Barat hanya mampu membeli sekitar 142 liter Pertamax per bulan.
Sekarang mari kita bandingkan dengan wilayah Manila di Filipina. Upah minimum harian di sana jika diakumulasikan berkisar Rp 5.290.000 per bulan. Meski harga bahan bakar di sana lebih mahal, pekerja di Manila masih bisa membeli sekitar 239 liter per bulan.
Jika menggunakan rata-rata UMP nasional yang berada di kisaran Rp 3.400.000, pekerja kita hanya bisa membeli sekitar 209 liter per bulan. Angka ini masih kalah jika dibandingkan dengan daya beli masyarakat Manila.
Kita harus tinggal di Jakarta yang upahnya tinggi untuk bisa merasa lebih unggul. Persentase pengeluaran juga menunjukkan beban nyata yang harus ditanggung masyarakat.
Pekerja Manila hanya menghabiskan sekitar 10,9 persen upah harian untuk membeli satu liter bahan bakar. Sementara pekerja Indonesia rata-rata harus mengorbankan 12,4 persen, dan pekerja Jawa Barat bahkan mencapai 18,3 persen.
Sekarang ke yang paling sering dijadikan perbandingan dramatis: Singapura dengan BBM Rp 42.971 per liter, hampir tiga kali lipat harga Pertamax.
Tapi Singapura tidak punya upah minimum nasional. Supaya perbandingannya adil, kita pakai data yang paling apple to apple: median pendapatan pekerja Singapura versi resmi Ministry of Manpower (MOM) 2025, yaitu SGD 5.000 per bulan, angka yang sudah tidak termasuk kontribusi employer ke dana pensiun CPF, supaya lebih setara dengan konsep "gaji yang bisa dibelanjakan."
Di kurs Juni 2026, SGD 5.000 setara sekitar Rp 69,35 juta per bulan.
Di sisi Indonesia, kita pakai rata-rata upah BPS Rp 3,33 juta, dan perlu dicatat, ini adalah rata-rata (mean), bukan median. Karena BPS tidak mempublikasikan median pendapatan nasional, dan mean biasanya lebih tinggi dari median karena ditarik ke atas oleh kelompok berpenghasilan besar. Artinya angka Rp 3,33 juta ini sebenarnya sudah menguntungkan Indonesia dalam perbandingan ini.
Hasilnya: pekerja Singapura bisa beli sekitar 1.614 liter BBM per bulan. Pekerja Indonesia rata-rata: 205 liter. Rasionya hampir delapan kali lipat, meski harga BBM Singapura 2,6 kali lebih mahal secara nominal.
Jadi siapa yang sebetulnya "lebih murah" BBM-nya?
Bahan bakar mereka memang lebih mahal secara nominal, namun daya beli mereka jauh lebih raksasa.
Seskab juga sempat menyebutkan negara Laos dan Myanmar sebagai pembanding. Laos memiliki upah minimum sekitar Rp 1,9 juta sehingga warganya hanya mampu membeli 59 liter per bulan. Myanmar dengan upah sekitar Rp 1,36 juta bahkan hanya bisa membeli sekitar 54 liter saja.
Kondisi ekonomi di kedua negara tersebut memang sedang berada dalam situasi yang jauh lebih berat. Namun menjadikan negara dengan keterbatasan ekonomi paling parah di ASEAN sebagai benchmark atau tolok ukur keberhasilan tentu kurang tepat.
Logika ini seperti merasa hebat hanya karena nilai kita lebih tinggi dari anak yang sering bolos.
Secara angka nominal, Pertamax di Indonesia memang lebih murah daripada Filipina, Thailand, atau Singapura.
Namun ketika data penghasilan dimasukkan ke dalam perhitungan, terlihat jelas bahwa mayoritas pekerja Indonesia memiliki daya beli yang sangat terbatas. Kesan murah yang digemborkan pemerintah ternyata enggak seindah realita di lapangan.
Jika pemerintah bersikeras menyatakan harga sekarang sudah wajar, ada satu pertanyaan mendasar yang perlu dijawab.
Wajar bagi siapa?
Jika argumen ini hanya valid untuk pekerja di Jakarta, jelas narasinya menjadi tidak relevan.