Norman Jiwan

Justice is about making human rights and remedies working for a healthy Mother Earth, inclusive present and resilient future generations

[Dandhy Laksono @Dandhy_Laksono]

Konferensi Republik dibatalkan di kampus UI, beberapa jam sebelum acara.

Ini mengapa, kita tak bisa terlalu naif melihat 3 menteri dan Totpol di UGM itu beneran mau buka ruang dialog yang demokratis.

[YayasanLBHIndonesia @YLBHI]

Berbagai Proyek Strategis Nasional yang berlokasi di Papua dengan dalih pembangunan menjadi legitimasi bagi rezim untuk melakukan perampasan tanah.

Jhonlin Group, Agrinas Pangan, Global Papua Abadi, Murni Nusantara Mandiri, merupakan sebagian dari perusahaan-perusahaan yang diduga meraup keuntungan dari PSN-PSN tersebut.

"Konsep negara yang menganggap bahwa alasan pembangunan dan sebagainya itu jadi legitimasi untuk melakukan perampasan," ucap Ambrosius Mulait, PUSAKA. "Padahal belum tentu Orang Asli Papua membutuhkan itu," jawab Eno Liska, YLBHI.

Saksikan selengkapnya melalui kanal Youtube YLBHI https://t.co/W7660aaLhc

[Soe Tjen Marching @SoeTjenMarching]

Yang setuju, mohon diposting ulang.

[Project Multatuli @projectm_org]

Termasuk juga meminggirkan masyarakat adat yang kerap terusir dari tanah leluhur mereka demi membuka jalan bagi skema privatisasi.

https://t.co/3inBBDIKFL

[August @AnakLolina2]

Teman-teman mohon bantuannya bersuara agar kasus uang jemaat sebesar 28 miliar yang raib di tipu oknum BNI bisa selesai.
Kasus ini sudah berlangsung lama namun tak ada itikad baik,.

@DivHumas_Polri @KejaksaanRI @prabowo

No viral no justice kata @mohmahfudmd

Bantu RT 🙏

[sumarsih11 @sumarsih11]

Terima kasih atas kebersamaan kawan2 dalam @AksiKamisan ke-903 yang bisa disimak di youtube JAKARTANICUS dan sampai jumpa lagi pada hari Kamis tg. 16/4/2026.

@dipanggilwawan korban Semanggi I - 13 November 1998.

[Mary Lawlor @MaryLawlorhrds]

I’m hearing extremely concerning news that Andrie Yunus, the Deputy Coordinator of the Commission for the Disappeared & Victims of Violence (@KontraS) suffered an acid attack carried out by unidentified individuals, resulting in serious injuries across his body. I call on the Indonesian authorities to carry out thorough investigations into this horrific attack. Impunity for violence against HRDs is unacceptable. @IndonesiaGeneva @Kemlu_RI

[Henri Subiakto @henrysubiakto]

KEDAULATAN INDONESIA TERGADAIKAN SAAT KAMPUS DAN AKADEMISI BUNGKAM.

Akhir akhir Ini dengan disepakatinya Agreement On Reciprocal Trade (ART) perilaku Presiden Prabowo tak hanya terasa tambah kotroversi, tapi juga mengherankan, naif, inkonsisten, hingga menunjukkan karakter aslinya.

Kerugian utama Indonesia dari Agreement On Reciprocal Trade (ART) terutama Bidang Digital kita benar benar kehilangnya Kedaulatan data dan kedaulatan infrsatruktur digital.

Kalau kita menuruti atau tunduk pada ART sama saja dengan menggadaikan Kedaulatan negara ini untuk sekarang dan masa depan. Dengan tunduk pada ART Indonesia seolah bukan bangsa berdaulat. Pemimpin yang menyepakati ART itu benar benar careless, ceroboh. Ambisi Trump menjadi imperialis digital, Super Power Digital, seolah kita benarkan, dan kita sokong penuh, dengan menyerahkan kedaulatan digital lewat ART. Indonesia seolah menjadi bangsa yang rapuh, lemah, tak punya kekuatan, helplessness.

Isi ART yang tidak adil, tidak resiprokal, menekan dan menempatkan posisi Indonesia sebagai bangsa yang tak berdaya, dan hanya jadi objek yang harus nurut kehendak AS, lalu kita biarkan pemimpin yang ceroboh menerima dan menandatanganinya.

Dengan ART Kedaulatan Negeri Ini seperti digadaikan. Ruang kebijakan industri nasional (hilirisasi, TKDN, persoalan halal), perlindungan pasar dalam negeri, dan kedaulatan regulasi di sektor pertanian/peternakan, tekstil, makanan halal, serta energi/mineral hingga digital seperti dibiarkan hilang.

Dalam jangka panjang: Ekonomi digital RI akan bergantung pada infrastruktur dan regulasi AS. Hilang kesempatan bangun kedaulatan digital seperti yang dilakukan Eropa, India atau negara negara besar lain yang berdaulat. Bidang digital adalah salah satu kerugian paling berat dan sulit dibalik dari ART ini. Bukan sekadar soal “perdagangan”, tapi soal siapa yang menguasai data 280 juta rakyat Indonesia di era AI & cloud.

Sayangnya Sebagian besar bangs aini diam, ilmuwannya diam, para guru besar dan rector lebih banyak diam. Berlebihan menormalisasi dan toleransi terhadap penyimpangan yang dilakukan pimpinan negara. Mungkin sebagian besar sudah kelelahan mental (mental fatigue) dan merasa tidak berdaya learned helplessness. Atau mereka terlalu sibuk melakukan survival mode sibuk cari uang karena ekonomi sulit. Sibuk mempertahankan jabatan, kedudukan atau status quo, hingga apatis terhadap urusan masa depan negara. Itulah yang di bahas dalam Podcast ini. https://t.co/HbbRynyXlD

[a.iswinarto @AIswinarto]

[unduh] Kompilasi Laporan-laporan Tim Pencari Fakta Peristiwa Tragedi Kekerasan Massal dan Kekerasan Seksual Mei 1998 https://t.co/SDwPHaiIAM @logos_id @ecosocrights

[Indonesia Corruption Watch @antikorupsi]

ICW meminta PT Agrinas Pangan Nusantara untuk membuka informasi terkait impor 105 ribu unit mobil pikap asal India senilai Rp24,66 triliun untuk program Koperasi Merah Putih. Meskipun uang muka Rp7,39 triliun telah cair dan ribuan unit telah tiba di pelabuhan, ICW menemukan…

[Watchdoc Documentary @watchdoc_ID]

Awal Feb 2026, sekitar 11 juta peserta BPJS Kesehatan PBI dinonaktifkan. Lebih dari 120 ribu di antaranya adalah pasien penyakit katastropik: gagal ginjal, kanker, jantung, stroke. Bagi mereka, status “aktif” adalah soal hidup dan mati.

[sumarsih11 @sumarsih11]

Mngundang kawan2 hadir @AksiKamisan
9 planggaran beratHAM masa lalu yg diakui negara shrsnya dslesaikn diPengadilan HAM ad hoc agar TNI/Polri tdk mngulangi pmbunuhn thdp rakyat sperti yg mnimpa Affan, Prada Lucky,dll
@dipanggilwawan krbn Semanggi I-13 Nov '98

[Kompas.com @kompascom]

Puluhan alat berat ilegal kembali ditemukan Satgas PKH Babel, bahkan ada yang dikubur enam meter untuk menghilangkan jejak.

Temuan ini muncul dari operasi lanjutan di Kecamatan Lubuk Besar yang terus mengungkap pola penambangan ilegal.

Satgas menegaskan, masuknya alat berat ke kawasan hutan tanpa izin sudah merupakan tindak pidana.

` #TambangIlegal #Babel ##voice

[BBC News Indonesia @BBCIndonesia]

Lima petani di Pino Raya, Bengkulu, ditembak saat memprotes aktivitas buldoser perusahaan yang mereka anggap merusak tanaman.

Pelaku diduga karyawan perusahaan sawit, PT Agro Bengkulu Selatan (ABS). Namun, perusahaan meyakini tidak ada karyawannya yang memiliki senjata api.

[WALHI @walhinasional]

🚨Bebaskan Kawan Kami Tanpa Syarat!

Tadi pagi, sekitar pukul 3 dini hari, kawan kami Adetya Pramandira, WALHI Jawa Tengah dan Fathul Munim ditangkap secara sewenang-wenang oleh Polrestabes Semarang sesaat setelah Adetya pulang dari Jakarta mendampingi warga yang dikriminalisasi. Siang tadi, kami mendengar bahwa keduanya sudah ditetapkan sebagai tersangka tanpa mendapatkan panggilan klarifikasi, pemeriksaan saksi atau panggilan sebelumnya.

Atas dugaan tindakan yang tidak sesuai prosedur, kami mendesak agar keduanya segera dibebaskan tanpa syarat.

#bebaskankawankami

[Henri Subiakto @henrysubiakto]

Presiden Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi, setelah mendengarkan kritikan dan protes publik serta argumen dan kecaman para ahli, aktivis dan akademisi yang menyoroti kaaus ini.

Berdasar berbagai masukan itupun Presiden Prabowo Subianto memberikan rehabilitasi kepada eks Dirut ASDP Ira Puspadewi. Surat sudah diteken Prabowo sore ini. “Alhamdulillah, pada hari ini Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto telah menandatangani surat rehabilitasi terhadap tiga nama tersebut," kata Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Istana, Selasa (25/11/2025).

Terus siapa nama nama para hakim yang tak bisa bedakan antara korupsi dan kebijakan korporasi? Siapa pula penuntut umum yang ngawur asal ngejar target mau mempidanakan orang? Publik berhak tahu nama nama penegak hukum yang tidak memperhatikan masukan dan suara ahli yang sudah bersaksi dan memberikan keterangan di pengadilan tapi diabaikan oleh hakim hakim yang bekerja seperti mesin dan robot. Apalagi ternyata para hakim itu tidak punya sertivikasi untuk mengadili perkara Tipikor.

Baca artikel detiknews, "Prabowo Beri Rehabilitasi ke Eks Dirut ASDP Ira Puspadewi!" selengkapnya https://t.co/aspD0kpiQR.

[JATAM Nasional @jatamnas]

Setahun setelah dilantik, kepemimpinan Prabowo-Gibran menunjukkan gejala otoritarianisme yang semakin menebal. Risalah yang dirilis oleh Koalisi @bersihkan_indo ini hendak menegaskan pola politik-ekonomi komando yang dijalankan telah menggeser demokrasi ke titik nol. Supremasi sipil dilemahkan, sementara supremasi militer diperkuat sebagai mesin birokrasi negara.

Gelagat totalitarianisme terlihat jelas sejak awal. Negara mengontrol penuh alokasi sumber daya strategis, memusatkan keputusan ekonomi pada birokrasi militeristik, dan meniadakan ruang oposisi maupun kritik. Retorika nasionalisme dijadikan tameng untuk menundukkan ekonomi, politik, dan wacana publik di bawah kendali tunggal Prabowo sebagai pemimpin.

Baca: https://t.co/ZVyq7Vxdcj

[WALHI @walhinasional]

WALHI bersama dengan 29 Eksekutif Daerah menyerukan agar PT ABS menghentikan kekerasan terhadap petani Pino Raya, mendorong aparat penegak hukum mengusut-tuntas penembakan Petani Pino Raya, Bengkulu Selatan, dan menuntut negara menyelesaikan Konflik Agraria Petani dan PT Agro Bengkulu Selatan.

#PulihkanIndonesia

[JATAM Nasional @jatamnas]

Sudah satu tahun pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, namun situasi ekonomi-politik, demokrasi dan kebebasan sipil di tahun pertama ini semakin memperlihatkan bagaimana pemerintahan ini berjalan. Represifitas aparat meningkat, otoritarian terlihat dalam wujud kebijakan-kebijakan ekonomi politik komando. Ruang-ruang sipil diisi militer dan kepolisian. Laporan ini diharapkan menjadi panduan untuk memahami realitas pemerintahan hari ini sekaligus menguatkan respons gerakan sosial - politik.

Bagaimana situasi nyata dari gaya kepemimpinan Prabowo-Gibran? Simak laporan terbaru #Bersihkanindonesia dalam konferensi pers hari Selasa, 18 November 2025, pukul 10 pagi.

Publik bisa hadir menyimak laporan ini melalui streaming di kanal YouTube #Bersihkanindonesia, ICW dan JATAM Nasional.

Bersihkan Indonesia
https://t.co/zK4rMyRluf

ICW
https://t.co/GOkAd0Nq46

JATAM
https://t.co/lHYAdvG8ML

[JATAM Nasional @jatamnas]

ALERTA!

PENANGKAPAN SEWENANG-WENANG OLEH POLRES PASER!

Aksi represif kembali dilakukan aparat Polres Paser! Pada 18 November 2025, pukul 22.55 WITA, warga pejuang Muara Kate bersama pendamping hukum dari Peradi Balikpapan, Fathur Rahman, ditangkap secara sewenang-wenang saat dalam perjalanan pulang usai keluar dari Polres Paser.

Sementara itu, Misran Toni, warga Muara Kate yang tegas menolak penggunaan jalan umum untuk aktivitas tambang batubara, seharusnya telah bebas demi hukum. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan SP.Han/95.h/XI/RES.1.6./2025/Reskrim jelas memerintahkan pembebasannya.

Misran Toni telah menjalani 119 hari penahanan:

16 Juli – 22 Oktober 2025

29 Oktober – 18 November 2025

HENTIKAN KRIMINALISASI RAKYAT!
BEBASKAN MISRAN TONI!
HENTIKAN REPRESI TERHADAP PENDAMPING HUKUM!

@YLBHI