Kalimantan membara dan kalian masih saja bersenang-senang di istana.
NTT luluh lantak dan kalian masih saja bernyanyi sambil bersorak-sorak.
Aceh terseok-seok mengembalikan kehidupan dan kalian berlenggak lenggok menikmati aneka sajian.
Kalian manusia? Merayakan hari merdeka?
Yang punya GMAIL pasti pernah dapet notif storage full trus ujung2nya disuruh langganan google one hahaa.
Kalau emg google one nggak butuh2 amat, mending lo bersihin gmail nya dulu kayak gini:
Negara kita dibangun oleh uang rakyat, yang rayapnya adalah pejabat.
Rakyat berkeringat utk sesuap nasi, para pejabat berlomba2 dalam korupsi.
.
.
.
Lanjutkan...
*siap2 diserbu bajer yg rela kebagian teri nasi demi kakap dan tengiri yg telah habis dibagi2
Repost utk anak2 muda yg tanya apa maksud saya dgn "wisdom without fear". Intinya: menyuarakan kebenaran lebih nikmat dari mengejar kekuasaan. You should try it too. Boleh disebar.
Banyak orang lagi silent struggle. Keliatanya fine, ketawa, jalanin hari kayak biasa. Padahal deep down-nya lagi capek-capeknya bertahan.
So, be kind. Always. Kita ngga pernah tahu seberapa berat dunia seseorang hari ini.
Guys, ada laporan baru dari lembaga riset Celios yang menurut gue adalah salah satu yang paling mengerikan yang pernah gue baca tentang kondisi ekonomi Indonesia.
Judulnya: Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026.
Dan datanya bukan dari sembarang sumber.
Dari Forbes.
Dari LHKPN.
Data yang sudah terverifikasi dan tidak bisa dibantah.
Fakta pertama yang langsung bikin gue sesak napas:
50 orang terkaya Indonesia hanya 50 orang total kekayaannya mencapai Rp4.600 triliun per 2026.
APBN Indonesia?
Rp3.800 triliun.
Artinya 50 orang itu lebih kaya dari seluruh anggaran negara yang digunakan untuk membiayai 270 juta rakyat Indonesia selama satu tahun penuh.
Satu tahun.
Gaji PNS, subsidi BBM, bayar utang, bangun jalan, biaya militer, semua program sosial semuanya masih kalah dari 50 orang itu.
Dan setiap harinya harta 50 orang itu naik Rp13 miliar per hari.
Sementara upah pekerja harian di Indonesia bergerak di kisaran Rp2.000 sampai Rp5.000 per jam.
Fakta kedua ketimpangan di antara pejabat negara sendiri:
Total kekayaan pejabat negara era Prabowo-Gibran: Rp1 triliun lebih.
Dan dari seluruh pejabat itu 73% kekayaannya hanya dikuasai oleh 12 orang.
Dua belas orang.
Yang masing-masing punya kekayaan di atas Rp1 triliun.
Siapa?
Salah satu yang terbesar adalah Menteri Pariwisata Widya Kusuma.
Ada juga Menteri Perumahan Rakyat.
Keduanya masuk dalam daftar lima pejabat terkaya.
Fakta ketigayang paling menohok soal TNI dan Polri:
Setiap tamtama TNI prajurit paling bawah butuh 252 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Panglima TNI.
Dua ratus lima puluh dua tahun.
Kalau mulai kerja umur 20 baru bisa menyamai kekayaan atasannya di umur 272 tahun.
Itu bukan angka. Itu absurditas.
Di Polri sedikit "lebih baik" polisi golongan paling rendah butuh 139 tahun masa tugas untuk menyamai kekayaan Kapolri.
Ketimpangan ini bukan hanya antara rakyat dan orang kaya. Tapi di dalam institusi yang sama.
Di antara satu korps yang sama.
Fakta keempat anggota DPR versus konstituennya:
Anggota DPR Gorontalo kekayaannya 800 kali lipat dari rata-rata masyarakat Gorontalo yang mereka wakili.
Anggota DPR Yogyakarta 400 kali lipat dari rata-rata masyarakat Yogyakarta.
Orang-orang yang mengklaim mewakili rakyat hidupnya 400 sampai 800 kali lebih kaya dari rakyat yang katanya mereka wakili.
Dan mereka yang membuat undang-undang. Mereka yang memutuskan kebijakan pajak. Mereka yang menentukan siapa yang dapat subsidi dan siapa yang tidak.
Dan ini yang membuat seluruh gambar itu menjadi sangat gelap:
Celios mengajukan satu pertanyaan yang sangat sederhana: kalau 50 orang terkaya itu dipajaki hanya 2% dari total kekayaan mereka negara dapat berapa?
Rp93 triliun per tahun.
Sembilan puluh tiga triliun.
Setiap tahun.
Dari pajak 2% saja atas kekayaan 50 orang.
Itu lebih dari cukup untuk membiayai rekonstruksi bencana besar.
Untuk membenarkan semua perlintasan kereta berbahaya di Jawa yang butuh Rp4 triliun.
Untuk menggaji 8 juta guru honorer setahun penuh.
Untuk menutup seluruh defisit BPJS Kesehatan.
Hanya dari 50 orang.
Hanya 2%. Per tahun.
Tapi itu tidak terjadi.
Dan Celios menjelaskan kenapa:
Karena orang-orang yang punya kekayaan itu — adalah orang-orang yang sama yang membiayai kampanye politik, yang duduk di dewan komisaris BUMN, yang punya akses langsung ke pengambil keputusan.
Pajak kekayaan sudah masuk dalam rencana Kementerian Keuangan paling lambat 2028 kata mereka. Tapi implementasinya? Masih "akan akan akan" saja. Tidak pernah benar-benar dieksekusi.
Sementara yang terus dipajaki adalah kelas menengah yang sudah ngos-ngosan. Kelas menengah Indonesia turun 1,1 juta orang dalam setahun tapi mereka yang paling mudah dikejar pajaknya karena datanya ada, penghasilannya kelihatan.
Seperti kata peneliti Celios: berburu di kebun binatang. Hewannya kelihatan, tinggal tembak. Sementara yang benar-benar harus dipajaki terlalu kuat untuk disentuh.
Dan ini yang paling mengerikan dari seluruh laporan ini:
Ketimpangan yang ekstrem ini bukan hanya masalah ekonomi. Ini adalah bahan bakar untuk sesuatu yang jauh lebih berbahaya.
Celios menelusuri pola historis dan hasilnya konsisten. Ketika ketimpangan mencapai titik ekstrem dan orang-orang hopeless tidak melihat jalan keluar yang rasional mereka tidak lari ke gerakan buruh atau gerakan sosial yang terorganisir.
Mereka lari ke kelompok-kelompok yang menawarkan identitas, musuh bersama, dan rasa memiliki.
Di Italia 1930-an orang yang di-PHK direkrut oleh Black Shirt. Di Jerman industri tutup, pengangguran meledak, orang mencari pegangan.
Di Indonesia sendiri kerusuhan 1998 dan berbagai gejolak sosial sesudahnya, ketika ditelusuri, akar masalahnya selalu sama: ketimpangan ekonomi yang dibalut isu identitas.
Dan tanda-tandanya sudah mulai terlihat sekarang ormas-ormas yang berdemo bukan ke instansi pemerintah tapi ke lembaga bantuan hukum masyarakat sipil, bayaran demo yang menjadi solusi pengangguran, program-program besar yang menyerap tenaga kerja tapi dengan cara yang menciptakan ketergantungan bukan kemandirian.
Solusi yang Celios rekomendasikan dan ini sangat konkret:
Satu — pajak kekayaan 2% untuk 50 orang terkaya. Langsung hasilkan Rp93 triliun per tahun. Bukan mimpi Brazil dan Colombia sudah melakukannya dengan komite audit independen.
Dua — moratorium MBG. Hentikan sementara, perbaiki tata kelola dari akar, baru jalankan lagi dengan tepat sasaran fokus ke daerah 3T dan keluarga miskin ekstrem, bukan merata ke semua sekolah termasuk swasta di Jabodetabek.
Tiga — kembalikan 20 triliun yang diambil dari anggaran kesehatan ke Kementerian Kesehatan untuk program stunting yang sudah terbukti efektif. Benefit yang dihasilkan: Rp400 triliun. Versus MBG yang belum jelas benefit konkretnya.
Empat — pajak windfall untuk komoditas yang sedang untung besar batu bara, sawit, nikel, minyak. Mereka untung dari harga global yang tinggi, sementara rakyat menanggung subsidi energi. Ini bukan soal nasionalisasi ini soal keadilan distribusi keuntungan.
Indonesia bukan negara miskin. Indonesia adalah negara yang kekayaannya terkonsentrasi pada sangat sedikit orang, yang sistem pajaknya melindungi orang kaya dan membebani kelas menengah, dan yang program-program besarnya lebih banyak menciptakan celah korupsi baru daripada menyelesaikan masalah lama.
50 orang lebih kaya dari APBN. 12 pejabat kuasai 73% kekayaan seluruh pejabat negara. Tamtama butuh 252 tahun untuk menyamai Panglima. Anggota DPR 800 kali lebih kaya dari konstituennya.
Dan solusinya sudah ada. Jelas. Terukur. Bisa dijalankan hari ini.
Yang tidak ada adalah kemauan politik untuk melakukannya. Karena yang harus meloloskan kebijakan pajak kekayaan itu adalah orang-orang yang sama yang akan paling terdampak olehnya.
Itu bukan korupsi yang bisa ditangkap KPK. Itu adalah struktur. Dan struktur hanya bisa diubah kalau tekanan dari bawah lebih kuat dari kenyamanan di atas.
⚠️ Disclaimer: Berdasarkan laporan Celios "Republik Oligarki Ketimpangan Ekonomi Indonesia 2026" dan wawancara peneliti Celios Bima Yudistira. Data bersumber dari Forbes dan LHKPN yang dapat diverifikasi publik. Ini analisis berbasis riset independen bukan tuduhan hukum kepada individu manapun.
Buat UU IKN, pake uang negara tu. Dipaksa bangun, uang tmbh habis. Dulu bnyk pakar y kritik, dianggap nyinyir. Sekarang terbukti. Lalu smua pura2 lupa peringatan pakar. Uang semubazir itu jg terjadi dlm MBG & perjalanan luar negeri, kan? Trus ASNnya harus diam sj? Yaelah bro
Ribuan SPPG berhasil dibangun di Jawa Barat, dan mendapatkan predikat sebagai wilayah terbesar di Indonesia dengan SPPG terbanyak.
Tapi disaat yang sama ribuan guru & tenaga kependidikan kami, banyak yang belum digaji.
Ini suatu ironi, karena guru & tenaga kependidikan membagikan MBG disaat mereka sendiri benar benar dalam kondisi kelaparan. Karena 2 bulan tanpa upah.
🚨 BERITA TERKINI;
"Maldives telah memutuskan semua hubungan dengan Israel dan mengharamkan semua produk Israel."
Penghormatan tertinggi kepada Maldives
Anggaran MBG setahun sama dengan anggaran bukber di Masjid Jogokariyan, Jogja selama 15,5 tahun...
Sama-sama gratis, bedanya menu bukber di Masjid Jogokariyan pastinya lebih sedap, lebih bergizi dan lebih higienis daripada MBG... belum pernah ada kasus keracunan massal dalam penyajian bukber di Masjid Jogokariyan selama 22 tahun...
Dengan budget Rp. 15 ribu/porsi, setiap hari biasa disajikan hingga 4.000 porsi makanan gratis bagi jama'ah atau umum yang mampir ke masjid...
Semua anggaran bukber di Masjid Jogokariyan berasal dari donasi jama'ah yang diberikan secara ikhlas... gak seperti MBG yang memotong dana untuk pendidikan...
Video : IG debiprt
Jujur, aku kagum betul sama ini negara.
Ada rakyat mengkritisi program pemerintah dengan cara-cara baik dan memberikan saran baik, enggak didengar. Malah dicibir habis-habisan dalam setiap pidato presiden.
Giliran ada Ketua BEM salah satu Universitas di Indonesia mengkritisi dengan menyurati PBB dan menggalakkan istilah "Maling Berkedok Gizi" dalam panggung-panggung organisasi, eh malah mendapat teror sana sini sampai orang tuanya ketakutan.
Dan, yang bikin makin takjub, Istana malah merespon: makanya kalau kritik pakai etika.
Woi, itu rakyat lu kena terror karena kritis menyuarakan aspirasinya.
Malah ditanggepin begitu.
Jadi ya enggak heran kenapa orang kritis di negeri ini selalu diterror kepala babi, bangkai ayam, di lempar telur busuk, dan di lempar bom molotov, orang negaranya saja tidak bereaksi apa-apa terhadap pelaku terror pada mereka yang keras bersuara.
Katanya kritik sebagai vitamin, tapi nyatanya?
Ternyata yang lebih menyedihkan itu, saat semua orang mengira semua sudah selesai.
Air surut.
Berita berhenti.
Tapi perjuangan mereka belum.
Ramadhan sudah didepan mata, dan saudara kita di Aceh Tamiang masih sibuk bertahan.
ig: masjidnurulashri
Lo bayar IndiHome 325rb/bulan. Katanya dapet 150 Mbps.
Tapi nonton Netflix buffering.
Zoom meeting patah-patah.
Download 1GB nunggu 2 jam.
Masalahnya bukan provider lo, tapi masalahnya di rumah lo sendiri.
Gue fix WiFi rumah dari 12Mbps → 47Mbps.
Tanpa upgrade paket dan tanpa beli router baru.
Gini caranya: